Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekretariat Dewan memfasilitasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk melaksanakan Training Legislatif DPM Periode 2022.
Kegiatan yang mengangkat tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Aktif, Kontributif serta Unggul dalam Nilai-nilai Legislatif” bertempat di ruang rapat lantai 4 gedung B DPRD Kalsel, Selasa (5/7).
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut dipaparkan terkait tugas pokok dan fungsi anggota Dewan. Diharapkan para aktivis mahasiswa dapat mengimplementasikan apa yang didapatkan dalam kegiatan ini dalam berorganisasi di kampus dan menjadi bekal untuk berkiprah di dunia politik ketika mereka lulus kuliah nanti.
“Karena yang hadir adalah anggota legislatif mahasiswa sehingga kita memberikan pembelajaran bagaimana tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif di DPRD yang diimplementasikan dalam tupoksi DPM di tingkat universitas. Diharapkan mereka memiliki bekal jika ingin berkiprah menjadi anggota dewan ketika lulus nanti,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, juga menghadirkan narasumber lain yaitu Plt. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini. (NRH/RDM/APR)
Banjar – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat ini tengah mendorong gerakan literasi, dengan terus menggencarkan kegiatan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sejak 2018 lalu, untuk memperbaiki kesejahteraan warga. Pada tahun 2022 ini, Perpustakaan Nasional memperluas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 96 Perpustakaan Desa, yang berada di 136 kabupaten/kota, di 34 Provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan. Salah satu tindak lanjut kegiatan tersebut, di Provinsi Kalsel dilakukan pembekalan Peer Learning Meeting (PLM) yang mempertemukan pihakntetkait, di salah satu hotel di Kabupaten Banjar.
Konsultan Program Transformasi Inklusi Sosial, Perpusnas RI, Syaechu Aziz mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional 2020-2024, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia yang unggul, melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.
“Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar dalam memberikan layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat,” katanya disela acara pembukaan, Selasa (5/7).
Selain itu, juga agar dapat memberikan inovasi layanan dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Para peserta disini akan diminta untuk berdiskusi dalam mencari solusi dari kendala yang dialaminya dalam menjalankan tugas di lapangan. Karena ini merupakan forum belajar bersama bagi para peserta yang sebelumnya sudah mengikuti bimtek,” jelasnya.
Adapun peserta PLM di periode 2022 ini, tiga perpustakaan desa dari HSU yang menjadi peserta, yakni perpustakaan desa Tambak Sayu Panji, Tigarun dan Pematang Benteng.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan Nurliani Dardie, mengaku bahwa pihaknya terus berupaya menjalankan amanah perpustakaan inklusi sosial di Kalsel.
“Tujuannya agar masyarakat Kalsel bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru serta meningkatkan kesejahteraan,” paparnya, saat membuka kegiatan.
Menurutnya, kegiatan hari ini merupakan wujud nyata keterlibatan Dispersip Kalsel, dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2020/2024, yang mengusung SDM Unggul dan Indonesia Maju.
“Ini juga sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tahun 2021/2026, yakni Kalsel Maju, Makmur, Sejahtera dan berkelanjutan sebagai gerbang IKN,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/APR)
BANJARMASIN – Sebanyak 142 aduan masyarakat masuk ke Layanan Aspirasi Online Rakyat (Lapor) Baiman Kota Banjarmasin, selama semester pertama Tahun 2022. Hal ini disampaikan Pranata Humas, Sub Koordinator Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Diskominfotik Kota Banjarmasin Novri Gitayanti.
“Pada semester pertama di Tahun 2022 ini, kami telah menerima 142 aduan,” ungkap Novri, kepada Abdi Persada FM, Selasa (5/7).
Menurut Novri, 6 SKPD terbanyak di laporkan oleh warga Kota Banjarmasin, yakni, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin, Perumda Pengolahan Air Limbah, serta PT Air Air Minum Bandarmasih.
“Untuk Dinas PUPR Kota Banjarmasin terbanyak diadukan, terkait masalah jalan rusak, drainase, serta lainnya,” tutur Novri lebih lanjut.
Kemudian, lanjutnya, disusul oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait masalah lalulintas, penerangan jalan umum, serta lainnya. Sedangkan, untuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait dengan keterlambatan pembayaran honor guru kontrak.
Begitu juga, Perum Pengolahan Air Limbah diadukan mengenai, adanya gangguan limbah ditempat pelanggan.
“Sedangkan PT Air Minum Bandarmasih diadukan masih mengenai, gangguan distribusi air bersih kepada pelanggan,” ujarnya.
Menurut Novri, semua aduan yang masuk ke tempat mereka tersebut, langsung ditindaklanjuti ke SKPD masing masing.
“Penyelesaian aduan dilakukan dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja, dan semua aduan yang masuk telah terselesaikan oleh masing masing SKPD yang mendapat aduan,” pungkas Novri. (SRI/RDM/APR)
Banjarbaru – Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 pada 14 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan sangat rendah, yaitu rata-rata hanya 9,50 persen sampai 1 Juli 2022.
Bahkan sebanyak 3 Pemerintah Daerah masih nihil realisasinya. Yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam surat atensi yang disampaikan langsung ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan awal pekan ini.
Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, kemudian Bidang Kesehatan dan KB, Sub bidang penurunan stunting, pengendalian penyakit, penugasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewan.
“BPKP telah menyampaikan atensi kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat realisasi penyaluran DAK Fisik,” ungkap Rudy Mahani Harahap.
Ditambahkannya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan Dana DAK Fisik.
“Segera sampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dan pantau dengan ketat realisasi fisik dan keuangan,” tegasnya.
Rudy yang baru mengikuti pelatihan tingkat internasional Certified Risk Governance Professional (CRGP) mempertegas, bahwa dana DAK Fisik tidak akan disalurkan kepada Kepala Daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan atau melampaui batas waktu.
Jika tidak disalurkan, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BPKP akan terus memastikan Pemerintah Daerah proaktif melakukan pemantauan dan penyerapan atas dana DAK Fisik.
“Ini satu langkah strategis untuk memacu perekonomian di wilayah Kalimantan Selatan,” tutup Rudy. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)
BANJARBARU – Sebanyak 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, sebagai bentuk komitmen dalam percepatan peningkatan pelayanan publik.
Penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar usai pelaksanaan apel gabungan di Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/7).
Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, pihaknya mengharapkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat mendorong lahirnya pelayanan publik yang berkualitas, serta dapat menjadi momentum bagi SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar lebih memantapkan pelayanannya secara maksimal.
“Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalsel harus perhatikan dan memberikan pelayanan yang prima, jangan sampai pelayanan publik yang diberikan mengecewakan masyarakat, apalagi sektor yang berkaitan dengan perizinan, pendidikan, dan sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucap Paman Birin (sapaan akrabnya).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyampaikan, Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, sehingga koordinasi dan kerjasama bersama Provinsi Kalsel akan terlaksana.
“Bagi kami, ini adalah amanah dari UU no 37 bahwa salah satu tugas Ombudsman itu adalah membangun koordinasi dan kerjasama baik dari Instansi Pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten-Kota,” ungkap Hadi.
Hadi menambahkan, pihaknya melihat tupoksi di masing-masing SKPD lingkup Provinsi Kalsel yang menyangkut Percepatan, penyelesaian, dan penangan laporan Masyarakat, sehingga penting untuk membangun koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik.
“Bisa jadi Pemerintah Provinsi yang dilaporkan masyarakat, oleh karena itu dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini kita dapat mempercepat rencana pembangunan,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)
Banjarbaru – Tindak lanjut rencana penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, didorong penuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini direalisasikan melalui Workshop Pendampingan Pembentukan BLUD disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, selama 2 pekan.
Workshop dibuka Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry dan arahan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, pada Senin (4/7).
“Sebanyak 11 Puskesmas akan mengikuti workshop yang diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai dengan 14 Juli 2022 terbagi dalam 2 batch,” terang Rudy.
Batch pertama mengangkat materi Penyusunan Rencana Strategis dan Tata Kelola BLUD, dilanjutkan batch kedua di pekan depan dengan materi Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Laporan Keuangan BLUD.
“Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Dalam hal ini, Puskesmas telah memenuhi syarat substantif sebagai BLUD karena menyediakan barang/jasa layanan kesehatan,” ungkap Rudy.
Menurutnya, Puskesmas mampu lebih perform dalam memberikan pelayanan kesehatan publik apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada penerapan BLUD, Puskesmas dapat menggunakan pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor ke kas daerah terlebih dahulu.
“Selain itu, BLUD juga mendapatkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa serta mempunyai peluang untuk mengangkat pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non PNS,” imbuh Rudy yang telah menyelesaikan pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu.
Setelah menjadi BLUD, ditekankan kembali oleh Rudy, bahwa point pentingnya, tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, namun bagaimana BLUD dapat berinovasi dalam pemberian layanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan.
“Perubahan Puskesmas menjadi BLUD harus diiringi pengendalian yang ketat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya,” tambahnya.
Sampai dengan saat ini, sudah 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 2 Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi BLUD. Ditargetkan, seluruh Puskesmas di Hulu Sungai Selatan beralih menjadi BLUD di tahun 2022.
“BPKP mengapresiasi Bupati Hulu Sungai Selatan yang memberikan kepercayaan kepada BPKP Kalimantan Selatan untuk mengawal pembentukan dan implementasi BLUD,” tutupnya. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/APR)
Banjarmasin – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hariyanto melaksanakan sosialisasi Perda Kalsel Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan di salah satu rumah makan di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola, Minggu (3/7).
Kegiatan yang menghadirkan narasumber yaitu Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah dan Aktivis Buruh/Pemuda, Suntin Yono diikuti oleh puluhan warga Kelayan Selatan.
“Hari ini kita mengundang sebagian masyarakat dari Kelayan Selatan. Bukan hanya pemuda, tetapi orang tua juga kita undang karena keberadaan mereka penting agar para ortu mengetahui adanya Perda tentang Kepemudaan dan menjaga anak-anak mereka sehingga menjadi pemuda yang sesuai dengan harapan kita,” katanya kepada wartawan.
Anggota DPRD Kalsel, Haryanto
Haryanto berharap melalui sosialisasi ini, para peserta dapat mengetahui dan memahami isi Perda tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengarahkan para pemuda di sekitarnya kepada aktivitas-aktivitas yang positif.
“Kalau di Kelayan kan masih ada imej, mungkin sebagian disana, ada yang masih narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa semakin tercerahkan sehingga ke depannya masalah-masalah tersebut semakin berkurang dan perkembangannya luar biasa,” jelasnya.
Sementara, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah mengatakan Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kota sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan agar para pemuda tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, menurutnya, pemerintah menggandeng anggota DPRD maupun tokoh masyarakat.
Suasana Sosper Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan
“Termasuk menggelar pertandingan sepakbola, bulutangkis yang dilakukan para pemuda. Itu bagian dari kita mengubah imej, bahwa di Banjarmasin Selatan yang dulunya orang segan kesana, sekarang kan lebih baik,” katanya.
Sedangkan, warga Kelayan Selatan, Munawar menyambut baik kegiatan sosper ini. Ia mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan akan disebarluaskan ke warga sekitarnya.
“Alhamdulillah kami diundang kesini untuk menambah wawasan dan motivasi. Kami akan sampaikan kepada masyarakat sekitarnya,” terangnya. (NRH/RDM/APR)
BANJARMASIN – Akibat curah hujan yang cukup tinggi melanda Kota Banjarmasin, sejak dinihari pada Senin (4/7), dan membuat hampir seluruh Kota Banjarmasin terendam air.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin Fahrurraji mengatakan, hujan yang terjadi sejak dini hari, pada saat ini menyebabkan hampir seluruh wilayah di Kota Banjarmasin terendam air.
“Berdasarkan pantauan kami air tergenang hampir melanda seluruh wilayah di Kota Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Oleh karena itu, lanjut Fahrurraji, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi Kota Banjarmasin.
Kepala BPBD kota Banjarmasin Fahrurraji
“BPBD Kota Banjarmasin saat ini telah siap siaga untuk menghadapi kondisi curah hujan cukup tinggi yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fahrurraji juga mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari BMKG jika puncak air rob pada jam 12 siang Senin 4 Juli 2022, oleh karena itu pihaknya melakukan kesiapan, untuk menghadapi hal tersebut.
Namun, lanjut Fahrurraji, pihaknya berharap curah hujan semakin menurun pada saat rob terjadi di Kota Banjarmasin.
“Petugas BPBD Kota Banjarmasin saat ini telah siaga dalam menghadapi, air tergenang dan air pasang rob di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mengatasi air pasang rob Damkar Kota melakukan penyedotan air tergenang di ruas jalan protokol.
Penyedotan air di kawasan Perkantoran Pemko Banjarmasin
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Banjarmasin Budi Setiawan mengatakan, pihaknya diminta oleh BPBD Kota Banjarmasin untuk memberikan bantuan, berupa penyedotan air tergenang di beberapa ruang jalan yang ada di kota Banjarmasin.
“Penyedotan dilakukan karena saat ini juga terjadi pasang air rob di Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Penyedotan dilakukan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Kantor DPRD Kota Banjarmasin, Kantor Pemko Banjarmasin, serta lainnya. (SRI/RDM/APR)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), terus bergerak menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Selatan, untuk terus bergerak melakukan pencegahan dan pengendalian PMK, dengan terus gencarkan vaksinasi. Yakni untuk mengejar realisasi target sebanyak 4.200 dosis, yang telah dialokasikan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kadisbunnak Provinsi Kalsel Suparmi Sabtu (2/7) mengatakan, sebanyak 4.200 dosis vaksin PMK bantuan dari Kementerian Pertanian RI tersebut telah diterima pada 23 Juni 2022, dan telah didistribusikan pada 24 Juni 2022 ke 12 Kabupaten/ Kota yang sebelumnya didahului dengan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi dengan kabupaten/ kota secara online. Dimana salah satunya membangun komitmen untuk menyelesaikan kegiatan vaksinasi pada 29 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 dilakukan evaluasi.
“Capaian realisasi vaksinasi PMK di Kalimantan Selatan sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai 4.717 ekor ternak, atau 112,31 persen dari target 4.200 dosis ruminansia besar. Angka tersebut sudah termasuk 500 dosis (ekor) yang merupakan sisa vaksin dari alokasi BPTU- HPT Pelaihari dan Buffer sebanyak 100 dosis dan telah selesai dilaksanakan pada 30 Juni 2022,” jelas Suparmi.
BPTU- HPT Pelaihari semula mendapat alokasi vaksin PMK dari pusat sebanyak 1.400 dosis, namun karena dosis pada kambing hanya separuh dosis sapi, sehingga hanya memerlukan 900 dosis saja, dan ada kelebihan vaksin sebanyak 5 botol atau setara 500 dosis pada sapi.
“Kelebihan vaksin tersebut telah diserahkan ke Disbunnak provinsi Kalsel dan telah didistribusikan ke Kabupaten Banjar 100 dosis, Batola 100 dosis, HSS 200 dosis dan Kota Banjarbaru sebanyak 100 dosis”, tambahnya.
Sedangkan realisasi vaksinasi di BPTU- HPT Pelaihari dari 900 dosis vaksin yang diterima telah divaksinasikan pada sapi sebanyak 180 dosis( ekor) dan pada kambing sebanyak 1.270 dosis (ekor) angka tersebut termasuk vaksinasi PMK pada ternak lingkungan sekitar BPTU-HPT Pelaihari sebanyak 52 ekor terdiri dari 18 dosis (ekor) pada sapi dan 34 dosis (ekor) pada kambing serta vaksinasi PMK pada ternak sapi yang ada di SMK Pelaihari sebanyak 29 dosis (ekor). (DISBUNNAKKALSEL-RIW/RDM/APR)
