Admin 2 – Laman 38 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

PEMPROV KALSEL APRESIASI FBS DI KAB KOTABARU

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi digelarnya Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi.

Syarifuddin mengatakan, pelaksanaan
Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru selama enam hari, dimulai pada tanggal 1 – 6 Juni 2023 mendatang, telah
mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yakni masuk Karisma Event Nusantara (KEN)

“Semoga FBS di Kabupaten Kotabaru dapat memajukan sektor pariwisata melalui peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, untuk Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru, nanti akan diisi dengan beberapa penampilan, diantaranya tari rombak leut Bajau Sammah, atraksi perahu, Balap hias nelayan Bajau Sammah, lomba foto dan video, pergelaran seni budaya multi etnis serta pameran ekonomi kreatif.

“Kami sangat berterima kasih dengan Pemerintah Kotabaru menggelar event ini,” katanya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, sebelum digelar Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru, juga telah dilaksanakan di Kota Banjarmasin yakni Sasirangan Festival pada Maret 2023 lalu, yang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) dan mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekraf RI.

“Kegiatan ini akan dilanjutkan pada bulan Juli, Festival Loksado dan Mesiwah Pare Gumboh, direncanakan bulan Oktober mendatang,” tutupnya. (NHF/NRH/APR)

Diskominfo Kalsel Gelar Evaluasi Satu Data dan Pengenalan SIPD E-Walidata

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) E-Walidata yang dilaksanakan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Rabu (31/5).

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel, Tarwin Patik Mustafa menyampaikan, kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan data disetiap Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan perbaikan tata kelola data dan pemanfaatan data terbuka.

“Perlu dibenahi perbaikan tata kelola data dan rilis pemanfaaatan data terbuka. Nah untuk di UPD dalam kebutuhan SDM pengelolaan data masih belum maksimal,” ungkapnya.

Tarwin menjelaskan Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel diharapkan dapat memenuhi empat prinsip satu data, yakni pertama standart yang mendasari data dan mengatur metodologi dari konsep, definisi, ukuran, serta satuan. Kedua yakni interoperabilitas kemampuan data. Ketiga yakni informasi terstruktur satu metadata, serta yang terakhir kode referensi sebagai rujukan identitas data.

“Kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data, ” lanjut Tarwin.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Tanwiriah menambahkan, bahwa evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan SIPD E-Walidata ini sangatlah penting, karena menjadi acuan perbaikan dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan apa yang kurang di tahun sebelumnya.

Manfaatnya dengan penggunaan data statistik sektoral yaitu mengetahui kecenderungan tren yang akan terjadi di masa akan datang, menentukan prioritas sebagai acuan evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk mengantisipasi hambatan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Perlu kita tingkatkan penggunaan data statistik sektoral sebagai bahan kerja kita,”ucap Tanwiriyah.

Ia menambahkan, evaluasi satu data diharapkan dapat mensinkronisasikan dan menyajikan data-data diUnit Perangkat Daerah (UPD), dan akhirnya dapat mewujudkan transparansi data statistik sektoral daerah.

Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang baik dari seluruh OPD, terkait permintaan data jelasnya. Dan UPD bersedia diminta dan dipublikasikan Data Statistik oleh Dinas Kominfo Kalsel. Sehingga terwujud kolaborasi dan kemitraan yang cukup di dalam pengumpulan dan penyajian data statistik. (MRF/NRH/APR)

Juni – Juli, Saatnya Sensus Pertanian 2023

Banjarbaru – Setiap tahun berakhiran angka 3, menjadi pengingat bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggelar Sensus Pertanian. Dimulai sejak tahun 1963, maka Sensus Pertanian 2023 menjadi yang ke-7 digelar di Indonesia. Peluncuran program nasional ini sudah dilakukan Presiden RI, Jojo Widodo di istana negara pada 15 Mei lalu, dan kegiatannya resmi dimulai pada Kamis (1/6) hingga 31 Juli 2023.

Usai media gathering dikantornya pada Rabu (31/5), Kepala BPS Provinsi Kalsel, Martin Wibisono menjelaskan, bahwa sensus pertanian tahun ini merujuk pada World Programme of the Census of the Agriculture 2020, yang dibuat Food and Agriculture Organization of the United States (FAO).

“Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat, untuk bahan perencanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan, terutama sektor pertanian”, jelas Martin di hadapan wartawan.

Lebih lanjut Martin mengatakan, khusus di Kalsel, disiapkan sebanyak 3.208 petugas yang akan melakukan sensus pertanian, mulai besok (1/6) hingga dua bulan ke depan.

“Saya harap masyarakat dapat memberikan jawaban jujur untuk semua pertanyaan yang diajukan petugas. Karena ini untuk mendata usaha pertanian di Kalsel”, tambahnya.

Usaha pertanian yang didata pada sensus kali ini adalah usaha pertanian perorangan, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya. Dari 3 cakupan usaha tersebut, terdapat 7 subsektor pertanian yang akan dicakup dalam sensus pertanian 2023 (ST2023). Yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Diperkirakan ada 468.000 rumah tangga pertanian, yang akan menjadi target sasaran sensus pertanian di Kalsel. (RIW/NRH/APR)

Kejari Banjar Musnahkan 101 Barbuk Putusan Tetap Periode 2021-2022

BANJAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar memusnahkan barang bukti (barbuk) dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) periode 2021-2022, di halaman kantor Kejari Kabupaten Banjar, Rabu (31/5).

Sedikitnya sebanyak 101 barbuk putusan tetap yang dimusnahkan pada kegiatan ini, sebagian besar merupakan perkara yang terjadi di tahun 2022 lalu.

Kepala Kejari Kabupaten Banjar, Muhammad Bardan mengatakan dari 101 putusan tersebut, 56 barbuk diantaranya merupakan perkara narkotika.

“Selebihnya sajam (senjata tajam), pencurian, asusila dan lainnya,” ujarnya.

*Sejumlah barang bukti yang sebelum dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar*

Adapun barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut berupa narkotika jenis sabu-sabu dan psikotropika seberat 92,9605 gram, 120 botol alkohol, 59 buah telepon genggam, 45 buah toples wadah kosmetik, 39 buah sajam, 27 lembar baju, celana dan kain.

Bupati Banjar Saidi Mansyur berharap, melalui kegiatan ini, dapat terjalin koordinasi, komunikasi Forkopimda Kabupaten Banjar yang semakin baik.

Keprihatinannya terhadap maraknya kriminalitas khususnya narkotika di Kabupaten Banjar juga ditunjukkannya dengan perencanaan pembangunan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten ini.

*Salah seorang petugas saat memotong senjata tajam yang menjadi barang bukti dalam kasus perkara*

“Tadi saya sudah bicara dengan (perwakilan) BNN Kota Banjarbaru, untuk meminta BNN Pusat agar membangun BNN disini. Sehingga, pengedaran narkotika di Kabupaten ini dapat lebih diminimalisir,” ujarnya.

Saidi berharap, sinergitas Forkopimda Kabupaten Banjar selama ini mampu menjaga wilayah yang dipimpinnya aman dan tentram bagi masyarakat, terutama wisawatan lokal.

“Jadi mereka yang dari luar juga bisa datang dengan aman dan nyaman,” tutupnya. (SYA/NRH/APR)

Gubernur Kalsel Gelar Halal Bihalal Bersama Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menggelar Halal Bihalal bersama para Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama, di kediaman pribadinya, di Kampung Keramat, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, pada Rabu (31/5).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, kegiatan halal bihalal ini bukan hanya sekedar sarana silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan segala kemampuan dalam menjawab berbagai permasalahan keumatan yang terjadi.

Para alim ulama yang dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, menurut Paman Birin, memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memperkokoh etika, moral dan spiritual kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

*Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (peci hitam), saat menjamu salah satu tokoh agama dalam acara halal bihalal*

“Para alim ulama tidak saja berperan menjaga moral bangsa dan etika beragama, tetapi sekaligus berfungsi untuk mencerahkan, mencerdaskan dan membimbing umat dengan ajaran nilai-nilai keislaman,” katanya.

Paman Birin menambahkan, dalam melaksanakan peran dan fungsinya, para habaib serta para ulama maupun tokoh-tokoh agama harus didukung oleh semua pihak.

“Sehingga keberadaannya diharapkan mampu berdiri tegak ditengah-tengah umat Islam dengan keanekaragaman organisasi mazhab dan amalan keseharian,” tuturnya.

Paman Birin menyebutkan saat ini umat Islam termasuk di Kalimantan Selatan, tengah menghadapi pengaruh negatif yang menyebabkan terkikisnya akidah dan akhlak.

Kondisi itu, lanjutnya, membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus bekerja keras dan bekerjasama untuk mengawasi dan membentengi, serta membimbing umat Islam di Kalsel.

*Doa bersama Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama disela kegiatan halal bihalal bersama di kediaman Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor*

“Hal itu dapat dimulai dari pembangunan akidah di keluarga, generasi muda dan masyarakat, dengan cara mengajak mereka untuk berbuat amar makruf nahi mungkar,” ungkapnya.

Tak lupa, Paman Birin juga berterimakasih dan mengapresiasi Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama di banua yang selama ini terus berjuang mengisi majelis taklim, berdakwah dan membimbing umat Islam di provinsi ini.

“Mari kita mantapkan semangat dalam berbuat baik, demi kemajuan, ketentraman dan kemaslahatan umat beragama yang ada di banua Kalimantan Selatan, Kalsel Babussalam,” tutupnya. (SYA/NRH/APR)

BPKAD Kalsel Tunggu Usulan Dana Pemilu 2024 Secara Resmi Dari Bakesbangpol

BANJARBARU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel sampai kini belum menerima usulan anggaran PEMILU 2024 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel. Bahkan, tinggal satu bulan lagi masa usulan ini resmi ditutup.

Plt Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Perencanaan Anggaran, Fatkhan, mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu usulan resmi melalui keterangan surat yang disampaikan instansi tersebut agar dapat segera dilakukan verifikasi dan proses. Selanjutnya, pengesahan bakal dilaksanakan.

“Terhadap kejelasannya, hingga kini belum kami menerima surat resmi dari Badan Kesbangpol Kalsel. Mengingat, surat resmi yang mereka kirim menjadi usulan dasar kami untuk mengalokasikan dana hibah yang dikhususkan bagi KPU dan BAWASLU,” ujarya, kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Rabu (31/5) siang.

Namun demikian, pihaknya memastikan alokasi dana cadangan melalui APBD untuk penyelenggaraan pemilihan legislatif dan kepala daerah sudah disiapkan anggarannya sebesar Rp200 miliar.

“Itu masuk pada APBD 2023 dan 2024. Jadi, nanti penggunaanya tergantung situasi. Intinya kami sudah siap menganggarkan,” bebernya.

Ia juga merincikan, dari alokasi untuk penyelenggaraan PEMILU 2024 dilakukan bertahap.

“Sesuai regulasi yang ada bahwa pencairan itu dilakukan sebesar 40 persen untuk 2023. Nah, 2024 sekitar 60 persen,” ungkapnya.

Ia mengharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel secepatnya menyerahkan usulan itu paling lambat sebelum penyampaian Kupa dan perubahan PPAS 2023. Hal ini juga sudah merujuk dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Yang jelas sebelum penyampaian penyusunan rancangan perubahan Kua PPAS TA 2023 minggu pertama pada Agustus ini. Sehingga, kami meminta Kesbangpol segera mengirimkan usulan anggaran tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD,” jelasnya.

Sementara dari hasil data yang didapatkan, Badan Kesbangpol telah mengusulkan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp196 miliar lebih.

Dari rincian ini setidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel akan mendapatkan Rp131 miliar lebih yang tercatat di 2023 sekitar 40 persen atau Rp52 miliar lebih. Sisanya di 2024 mencapai Rp79 miliar lebih yang diakumulasikan jadi 60 persen.

Sedangkan, BAWASLU Kalsel bakal mendapatkan jatah Rp65 miliar lebih. Dari rinciannya, 40 persen sedikitnya Rp26 miliar lebih dari 40 persen di 2023. Serta 60 persen di 2024 sebesar Rp39 miliar lebih. (RHS/NRH/APR)

Pantau Asrama Kalsel di Malang, DPRD dan Pemprov Kalsel Upayakan Perbaikan Pada Anggaran Perubahan

Malang – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan pemantauan terhadap asrama-asrama mahasiswa asal Kalsel yang terletak di luar daerah.

Kali ini rombongan DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias didampingi dua anggotanya yaitu Dewi Damayanti Said dan Imam Kanapi beserta Biro Umum Pemprov Kalsel yang diwakili Kepala Bagian Keuangan dan Aset, Zainul Arifin menyambangi Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (AMKS) Pangeran Hidayatullah yang berada di Lowokwaru Malang Provinsi Jawa Timur, Senin (29/5) malam.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan pihaknya memilih waktu malam hari untuk berkunjung ke AMKS Pangeran Hidayatullah, bertujuan untuk bertemu langsung dengan para mahasiswa penghuni asrama, dan mendengarkan masukan dari mereka.

“Karena kalau kita lakukan siang hari, dikhawatirkan akan berbenturan dengan jadwal kuliah para mahasiswa tersebut”, ungkapnya.

Mendapat kesempatan bertemu wakil rakyatnya, mahasiswa menggunakannya untuk menyampaikan berbagai masukan, terkait hunian asrama yang ditempati mereka, seperti ada beberapa barang dari asrama yang sudah tidak layak pakai, serta beberapa sisi bangunan yang mulai dimakan usia.

Mahasiswa menginginkan agar kebutuhan lainnya seperti, karpet, komputer dan printer dapat dipenuhi untuk menunjang belajar mereka. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya pemasangan cctv untuk mengurangi resiko kriminalitas.

“Mengingat kota Malang belakangan ini mulai rawan dengan tindakan kriminalitas”, jelas mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Keuangan dan Aset Biro Umum Pemprov Kalsel, Zainul Arifin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti masukan-masukan yang disampaikan para Mahasiswa tersebut.

“Usulan dari penghuni asrama akan diupayakan masuk dalam pengajuan anggaran pada perubahan anggaran tahun ini”, tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/APR)

Jemaah Haji Sakit, Tambrin: Hanya Tertunda Bukan Batal Berangkat

Banjarbaru – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Dr. H. Muhammad Tambrin, M.M.Pd menerangkan, semua jemaah haji yang tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan Kelompok Terbang (Kloter) nya karena sakit, tidak bisa dikatakan batal keberangkatannya.

“Jadi artinya bukan batal apalagi gagal berangkat, hanya tertunda sementara atau selama masa perawatannya saja,” tegas Tambrin, pada Rabu (31/5).

Tambrin menjelaskan, tertundanya keberangkatan jemaah haji tersebut, berdasarkan rekomendasi dari Tim Kesehatan.

“Apabila ternyata jemaah tersebut sudah dinyatakan sehat dan mendapatkan rekomendasi layak untuk diberangkatkan dari Tim Kesehatan, maka akan kita berangkatkan pada kloter yang lain,” ujar Tambrin yang juga Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat meninjau poliklinik kesehatan yang ada di asrama haji Embarkasi Banjarmasin.

Menurut Tambrin, informasi ini penting untuk diketahui masyarakat terutama kepada para keluarga jemaah haji, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah tunda berangkat tersebut.

Hingga Rabu (31/5) Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan sebanyak 2 kloter jemaah haji. Yakni kloter pertama dari kabupaten Banjar dan kloter kedua dari Tabalong.

Dari dua Kloter tersebut masing-masing ada terdapat 1 orang jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, yakni Liham Ibak Surip dari kloter 1, dimana posisinya sudah berada dikediamannya, serta Rusinah Suntung Asab (82) dari kloter 2 yang saat ini masih berada di rumah sakit Anshari Saleh di Banjarmasin.

Tambrin mengharapkan, tidak ada lagi jemaah yang sakit di kloter selanjutnya, dan dia juga mengajak, agar bersama sama mendokan jemaah haji yang saat ini sedang dalam perawatan, dapat segera diberikan kesembuhan.

“Terutama bagi jemaah haji yang menunggu jadwal keberangkatannya saya berpesan, terus jaga kondisi kesehatan, karena ini modal utama yang harus dijaga dan dipelahara dengan sebaik baiknya menjelang proses keberangkatan,” pungkasnya. (KanwilKemenagKalsel-RIW/APR)

Raih Juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi 2023, Dispersip Kalsel Siap Dampingi SMKN 1 Amuntai Bersaing di Tingkat Nasional

Banjarmasin – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Amuntai berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Tahun 2023, dan berhak mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Nurliani, melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar, kepada wartawan, usai acara penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba, di gedung teater Dispersip Kalsel, Senin (29/05).

Menurut Wildan, pihaknya akan melakukan pembinaan kembali terhadap SMKN 1 Amuntai agar dapat bersaing dengan provinsi lain dalam Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional Tahun 2023 ini.

“Kita akan persiapkan, pasti kita akan bina agar dapat maksimal,” ungkap Wildan.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan SMKN 1 Amuntai, Ewi Hermawari, mengaku akan mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa lebih baik di ajang nasional.

“Kita akan evaluasi dan benahi lagi dari berbagai sisi yang kurang. Semoga dapat dibantu dan didampingi Dinas Perpustakaan kabupaten dan provinsi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Juri Lomba, Muhammad menyampaikan, perlombaan tahun ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena menitikberatkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sekolah, dengan salah satu persyaratannya adalah harus terakreditasi minimal C.

Selain itu, instrumen penilaiannya pun juga berbeda. Kalau sebelumnya lebih melihat kepada fisik dan sarana prasarana, tahun ini diarahkan pada 2 komponen utama, yaitu transformasi perpustakaan dan implikasinya terhadap pembelajaran.

“Di situ salah satu indikatornya, seberapa banyak kegiatan yang bisa diciptakan oleh perpustakaan itu, hingga implikasinya terhadap prestasi siswa,” jelasnya.

Untuk diketahui, dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, ada enam daerah yang mengikuti lomba pada tahun ini, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, dan Kotabaru.

Adapun peringkat ke 2 diraih SMK Darusalam Martapura, juara 3 diraih SMA Negeri Marabahan, harapan 1 SMA Negeri 7 Banjarmasin, disusul harapan 2 oleh SMA Negeri 1 Kotabaru, dan SMKN 1 Tapin meraih Harapan 3. (NRH/APR)

BRIN Lakukan Riset Kebun Raya Banua, Kalsel Dijadikan Contoh Penerapan Bagi Daerah Lain

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tertarik untuk melakukan kajian di Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi salah satu yang menjadi lokasi utamanya adalah Kebun Raya Banua.

Pelaksana Fungsi Pemantauan Pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Widodo, menerangkan, hadirnya para rombongan peneliti ahli dari BRIN ke Kalsel ini tak lain untuk mempelajari secara mendalam metode apa saja yang dilaksanakan untuk pemanfaatan sebuah lokasi penelitian selanjutnya dapat diterapkan.

“Jadi kami ingin melakukan praktik baik yang ada di Kalsel baik kajian dan model untuk dapat diterapkan di daerah lain,” ungkapnya, usai melakukan kunjungan kerja ke kantor BRIDA Kalsel diikuti perwakilan kabupaten/kota, di aula pertemuan utama BRIDA, Selasa (30/5) siang.

Terkait model yang akan jadi tujuan mereka untuk dilakukan kajian adalah Kebun Raya Banua.

“Ini merupakan best practice (praktik yang baik) yang akan kita tuliskan dan pelajari modelnya agar bisa diterapkan di daerah lain,” tambah Agus.

*Suasana kunker yang dilaksakanan BRIN di aula BRIDA Kalsel yang diikuti seluruh perwakilan dari peneliti kabupaten/kota*

Dalam kunjungan kerja (kunker) bersama tiga rekannya di BRIN, Agus membeberkan, usulan pembentukan BRIDA tak diinginkan ditingkat provinsi saja melainkan juga ternyata juga dikehendaki di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Tadi ada juga beberapa kabupaten/kota mengusulkan menjadi BRIDA. Yang jelas, kami berharap daerah lainnya juga mengikuti jejak yang sama seperti Pemerintah Provinsi Kalsel,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin, menyambut gembira atas kunjungan yang dilaksanakan BRIN. Salah satunya penyelenggaraan untuk pembinaan BRIDA di Kalsel.

*Suasana saat diskusi pada kunker yang dilaksanakan BRIDA Kalsel bersama BRIN dihadapan peneliti kabupaten/kota*

“Dari kedatangan mereka. Kami dapat memanfaatkan agar BRIDA Kalsel lebih berkembang terutama kepada peneliti ditempat kita untuk dapat meningkatkan kapasitasnya baik Bimtek atau lainnya,” katanya.

Terkait riset yang akan dilaksanakan, Amin berharap Kebun Raya Banua bisa memberikan manfaat dan nilai yang lebih terhadap kemajuan daerah.

“Dengan kuatnya riset maka daerah akan semakin maju,” pungkasnya.

Selanjutnya, Rabu (31/5) besok, BRIN akan melakukan kunjungan ke lokasi tujuan mereka yaitu Kebun Raya Banua yang sekaligus melakukan pendekatan dalam pelaksanaan riset atau kajian. (RHS/APR)