Banjar – Warga Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar meminta Wakil Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperjuangkan bantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga setempat.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Desa Indra Sari, Isti saat mengikuti sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail, pada Senin (7/8).
Isti menjelaskan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, beberapa usulan masyarakat antara lain pengembangan lembaga karang taruna dan kegiatan PKK dalam rangka peningkatan ekonomi di bidang UMKM.
“Kami berharap kepada Pak Isra sebagai Wakil Rakyat dapat memperjuangkan usulan-usulan warga agar bisa terwujud,” terangnya.
Menanggapi usulan tersebut, Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail mengharapkan agar aspirasi yang disampaikan warga menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah, baik dari Pemprov Kalsel maupun Pemkab Banjar.
“Beberapa usulan yang disampaikan warga berkaitan pengembangan lembaga karang taruna dengan mengadakan pelatihan otomotif. Selain itu, warga juga berharap agar hasil produksi UMKM mereka bisa lebih dikembangkan. Hal ini tentunya perlu dukungan Pemda agar dapat memfasilitasi atau memberikan bantuan sehingga harapan warga bisa terpenuhi,” jelasnya.
Sementara, Ketua RT 11 Desa Indra Sari, Misno berharap warga dapat menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila yang disampaikan melalui sosialisasi ini sehingga semakin banyak yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
“Terimakasih kami sampaikan kepada Pak Isra yang sudah melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di desa kami. Semoga kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Sosialisas nilai-nilai Pancasila ini yang juga dihadiri tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Indra Sari menghadirkan narasumber yaitu Kepala Kesbangpol Kabupaten Banjar. (NRH/RDM/APR)
Banjarmasin – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Stakeholder Meeting Provinsi 2023.
Kegiatan yang mengangkat tema “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)” bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (8/8) ini dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani.
SHM Provinsi 2023 ini diikuti berbagai kalangan, baik dari pemerintahan maupun swasta atau dunia usaha, untuk diberikan kesempatan saling berbagi informasi, ide, dan pandangan guna mencapai tujuan bersama terkait TPBIS.
Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando yang diwakili oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi yang menyampaikan pada tahun 2023 ini, SHM Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara tatap muka (onsite).
“Dibagi dalam empat gelombang dimana setiap gelombang dilaksanakan di 8 hingga 9 provinsi,” katanya.
Deni menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan SHM Provinsi ini adalah memperkuat dan melanjutkan sinergi dan kolaborasi stakeholder sebagai gerakan bersama dalam membangun literasi masyarakat melalui TPBIS.
“Selain itu, juga bertujuan membangun kesadaran tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membangun dukungan stakeholder untuk perluasan dan keberlanjutan program,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani yang akrab disapa Bunda Nunung mengungkapkan pada tahun 2023 ini, ada tiga kabupaten/kota di Kalsel gang melaksanakan TPBIS yaitu kabupaten Balangan ada 4 desa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 4 desa dan kabupaten Tapin ada 3 desa.
“Dengan demikian jumlah keseluruhan mitra di Kalsel menjadi 11 kabupaten/kota dan 108 desa/kelurahan hingga tahun 2023 ini,” jelasnya.
Ditambahkan Bunda Nunung, Pemprov Kalsel melalui Dispersip Kalsel terus mendorong Pemkab/Pemkot untuk memfasilitasi desa-desa binaannya agar mampu meningkatkan pelayanan dan fasilitas perpustakaannya, mengembangkan kemampuan bakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kami berharap melalui SHM Provinsi 2023 ini, akan mendapatkan dukungan kemitraan dari stakeholder agar program TPBIS bisa berjalan dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat,” tuturnya.
Sedangkan, Konsultan Program TPBIS Syeachu Aziz, memberikan apresiasi atas dukungan para pemangku kepentingan yang telah terjalin di Provinsi Kalsel. Ia berharap ke depan, akan lebih banyak lagi peran serta pihak lainnya dalam penguatan TPBIS.
“Semoga lebih kuat lagi dan berperan dalam program ini untuk menuntaskan 2.000 lebih sasaran desa,” harapnya.
Dalam kesempatan ini juga ditampilkan Perpustakaan Desa Role Model dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta Impact atau mereka yang hidupnya baik dari segi usaha atau pendapatan menjadi lebih sejahtera setelah mengikuti TPBIS.
Salah satu Impact Program, Rama mengaku sangat terbantu dengan adanya program TPBIS. Dirinya merupakan salah satu pengunjung perpustakaan daerah di Kabupaten HSS yang mendapatkan manfaat pelatihan komputer saat pandemi mulai melandai.
“Alhamdulillah saya sekarang bisa bekerja di kantor berkat keterampilan yang saya ikuti di perpustakaan HSS,” pungkasnya. (NRH/RDM/APR)
BANJAR – Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, antusias ikuti kegiatan investigasi kontak tuberkulosis (TB) dan penyuluhan kesehatan yang dilangsungkan oleh Puskesmas Karang Intan 1 di Aula Ruang Kunjungan Lapas, Selasa (8/8).
Petugas Kesehatan Poliklinik Lapas Narkotika Karang Intan, Nanda menyampaikan, kegiatan investigasi kontak dan penyuluhan TB ini sebagai tindak lanjut atas temuan lima indeks kasus TB di Lapas Narkotika Karang Intan yang sedang menjalani pengobatan.
“Jadi hari ini 40 Warga Binaan diikutkan dalam investigasi kontak, untuk mencegah penularan TB di lingkungan Lapas,” ucap Nanda.
Sementara itu, Pengelola TB Puskesmas Karang Intan 1 Yuliani menyampaikan, berkat adanya koordinasi dengan Lapas Narkotika Karang Intan, membuat kegiatan investigasi TB bejalan lancar hingga akhir kegiatan.
“Hasil skrining didapati responden yang mengikuti investigasi, dari sembilan indikator yang ditanyakan rata-rata terdapat tiga pertanyaan yang mayoritas mereka positif,” ucap Yuliani.
Ia melanjutkan, dari kegiatan investigasi TB dan penyuluhan kesehatan yang dilangsungkan, diharapkan terditeksi lebih dini kasus TB di Lapas Narkotika Karang Intan dan mencegah penularan TB antar Warga Binaan sehingga meminimalkan angka kematian akibat penyakit TB di Lapas.
Untuk diketahui, pada pemeriksaan skrining TB, satu persatu warga binaan tertib mengikuti pemeriksaan yang dilakukan Petugas Puskesmas Karang Intan 1, yang terdiri atas kader TB Desa Lihung Kecamatan Karang Intan. Kader melakukan skrining kepada responden yang terindikasi TB dan kontak erat dengan pasien-pasien TB di Lapas Narkotika Karang Intan. (MRF/RDM/APR)
BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar syukuran HUT Bhayangkara ke 77, di Gedung Wajyarecna Satbrimob Polda Kalsel, di Banjarbaru, Sabtu (1/7).
Dalam momentum ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengucapkan selamat kepada Polda Kalsel yang telah berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban Banua.
“Termasuk banyak membantu masyarakat dengan menyalurkan program bakti sosial bedah rumah dan lain sebagainya,” ujar Gubernur akrab disapa Paman Birin.
Paman Birin berharap kinerja Polda Kalsel terus meningkat dibawah kepimpinan Kapolda Irjen Pol Andi Rian Djajadi. Apalagi dalam menjamin kesuksesan dan keamanan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (kiri) bersama dengan penerima penghargaan dari Pemprov Kalsel
“Saya harap pemilu nanti bisa terlaksana dengan aman dan damai serta membuahkan hasil terbaik bagi rakyat. Terkhusus roda pembangunan di Kalsel yang semakin maju dan berkembang kedepannya,” harapnya.
Sementara di momen peringatan Hari Bhayangkara ke 77 ini, Kapolda Kalsel bersama dengan jajaran Polri lainnya berkomitmen untuk menciptakan kamtibmas kondusif di Kalsel.
“Saya harap Polri makin profesional dan dipercaya masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu diberikan kemudahan,” ucapnya.
Sesuai tema HUT ke 77 Bhayangkara 1 Juli 2023 yakni “Polri Presisi untuk Negeri Pemilu damai untuk Indonesia Emas”, Kapolda juga memastikan keamanan Pemilu 2024 menjadi fokus pihaknya agar masyarakat bisa merayakan pesta politik dengan suasana damai. Termasuk dalam mengawal kirab setahun menjelang pemilu yang akan dilaksanakan oleh KPU.
Foto bersama Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (tengah) kepada para pemenang lomba
“Kita pastikan semua wilayah lancar, tidak ada yang kita anggap tidak aman. Semua penjagaan tetap sama,” ucapnya.
Untuk diketahui, dalam peringatan syukuran HUT ke 77 Bhayangkara itu, juga dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan dan hadiah bagi para pemenang lomba yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel sebagai rangkaian menyambut Hari Bhayangkara, termasuk penyerahan bantuan kursi roda dan kaki palsu untuk masyarakat yang membutuhkan. (SYA/RDM/APR)
TANAH BUMBU – Penanaman nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang diperkuat dengan empat pilar berbangsa dan bernegara diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air. Jelang Pemilu 2024, konflik diseluruh jejaring menjadi perhatian. Maka, pembekalan ideologi penting untuk membangun pondasi kuat atas kerawanan tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, dengan adanya pemberian pengetahuan lebih soal nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, tentu penanaman yang didapatkan masyarakat juga sangat bermanfaat.
“Ketika kita melihat indahnya kebersamaan itu, ada nilai positif yang bisa didapatkan. Termasuk bagaimana menciptakan kerukunan antar masyarakat dan sangat baik diterapkan,” ujarnya usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (10/6).
Apalagi menurutnya, memasuki musim politik jelang Pemilu 2024 menjadi kewaspadaan bersama. Terlebih, prediksi sensitif rawannya konflik mudah terjadi.
Suasana kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Desa Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu
“Dengan adanya penguatan yang sudah diberikan diharapkan masyarakat dapat menjaga iklim pada masa perpolitikan serta tidak ikut tergerus dan membuat gaduh suasana. Ini yang jelas harus bersama-sama kita jaga agar perdamaian dan cipta kondisi mampu terjaga dengan baik,” harap legislator Dapil VI Tanah Bumbu/Kotabaru yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.
Sementara itu, Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Badan kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, menyampaikan, dengan adanya penguatan serta peningkatan kapasitas dari nilai-nilai ideologi Pancasila yang ditanamkan kepada masyarakat yang dikhususkan di Desa Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu, setidaknya upaya pencegahan terjadinya konflik jelang Pemilu 2024 dapat dikendalikan dengan baik.
“Kita ketahui bersama nantinya pelaksanaan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Nah, jangan sampai mudah untuk kita dimasuki oleh paham mana pun. Termasuk yang ingin mengubah paham-paham ideologi Pancasila, terlebih ada unsur terorisme yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Dan tentu harus kita dihindari bersama karena perdamaian itu sangat indah,” ungkap dia.
Ditambahkan Harry, apabila masyarakat secara individual masih berpegangan teguh dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi patriotisme kebangsaan. Maka, dapat dipastikan kerawanan konflik tidak bakal terjadi.
“Apabila memahami ini tentu kita tidak mudah terprovokasi baik itu paham radikalisme atau pun termakan informasi bohong (hoax),” tutupnya. (RHS/RDM/APR)
Banjarmasin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan sosialisasi dan workshop dengan tema “Agenda Setting Pengelolaan Informasi Publik” di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, selama dua hari yaitu 6 – 7 Juni 2023.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim yang diwakili Sekretaris-nya, Hairurraji diikuti perwakilan dari 54 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan Diskominfo Kabupaten/Kota di Kalsel, Selasa (6/6) siang.
Kegiatan sosialisasi menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, DR Nursodik Gunarjo, Kabid Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustafa, Kasi Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Noor Aneka Lindawati serta Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Hajj.
Direktur Pengelolaan Media Kominfo RI, Nursodik Gunarjo (baju batik) didampingi Sekretaris Diskominfo Kalsel, Hairurraji (kiri), Kasi Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Noor Aneka Lindawati dan Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Hajj (kanan)
Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Diskominfo Kalsel, Hairurraji, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menyampaikan bahwa reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan atau Good Governance.
Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, dan hak tersebut dijamin oleh undang-undang.
“Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengelolaan informasi agar mudah di akses oleh publik, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya adalah media informasi publik satu arah yang berbentuk audio dan visual”, katanya.
Selain itu, lanjut Muslim, pentingnya branding terhadap kepala daerah yang baik yang divisualisasikan melalui aktifitas atau capaian-capaian program kegiatan pembangunan yang bersifat inovasi oleh masing-masing OPD.
“Untuk itu, di dalam hal diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat, diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak dalam hal ini utamanya OPD-OPD di lingkungan pemerintah provinsi Kalsel, termasuk sinergitas dengan kabupaten/kota menjadi sangat penting”, tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, DR Nursodik Gunarjo menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan media publik, antara lain media publik seharusnya berubah, dari yang sifatnya konvensional beralih menuju media berbasis digital.
“Ini sebuah keniscayaan. Tentu saja dengan catatan, tidak sepenuhnya meninggalkan masyarakat kita yang masih menggunakan media konvensional”, terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Nursodik, pengelolaan media publik dilakukan secara komprehensif, meliputi media-media masakini tetapi masih menggunakan “old media” yang ternyata di masyarakat masih dibutuhkan keberadaannya.
Ditambahkan Nursodik, hal yang perlu ditekankan juga adalah bagaimana supaya media publik yang dikelola pemerintah ini bisa berintegrasi satu sama lain, artinya mereka didalam menyampaikan informasi saling berhubungan, saling berkaitan dan saling bekerjasama sehingga konten yang disampaikan oleh media publik yang satu dengan yang lain itu bisa “sama” menjadi narasi tunggal.
“Tidak harus sama persis, tetapi inti dari apa yang disampaikan itu, satu sama lain tidak saling bertentangan”, tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustafa melalui Kepala Seksi Informasi Publik dan Media, Noor Aneka Lindawati mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini dimaksud untuk mengenalkan media informasi publik yang dimiliki oleh Pemprov Kalsel, dan menyampaikan isu-isu prioritas pembangunan daerah provinsi Kalsel tahun 2023 serta strategi pengelolaannya.
“Selain itu, juga membuat kesepakatan bersama dalam bentuk rencana aksi dalam hal pengelolaan isu-isu prioritas pembangunan daearah Provinsi Kalsel tahun 2023,” tambahnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membuat perubahan dan perkembangan yang signifikan, khususnya pada seluruh SKPD yang mempunyai kepentingan dalam rangka mengawal enam isu prioritas pembangunan di lingkungan provinsi Kalsel.
“Upaya pembangunan/pengembangan penyelenggaraan urusan tersebut, mengharuskan persepsi yang sama, sinergisitas yang tinggi, koordinasi yang terarah, dan tekad yang kuat, sehingga tujuan dan sasaran dapat terwujud,” pungkas Linda.(NRH/RDM/APR)
TANAH LAUT – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, menggelar puncak peringatan hari lingkungan hidup sedunia, di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, Senin (5/6) sore. Peringatan hari lingkungan hidup sedunia tersebut, dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Bupati Tanah Laut Sukamta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, beserta Pejabat SKPD Lingkup Provinsi Kalsel. Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalsel beserta seluruh jajaran, juga menggelar penanaman pohon Mangrove sebanyak 7000 bibit dipesisir lahan seluas 2,5 Hektare, dengan metode rumpun berjalan. Penanaman tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan gelombang laut menuju rumah pemukiman warga, serta pohon mangrove juga akan menjadi tempat berkembang biak para ikan.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, Penanaman ribuan bibit mangrove adalah aksi nyata terhadap pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan revolusi hijau. Tak lupa ia mengajak kepada Pemerintah Kabupaten-Kota, dan pihak swasta, untuk turut serta melakukan penanaman, agar dapat mengimplementasikan pengurangan emisi karbon sebagai upaya menjaga lingkungan yakni dengan menanam mangrove.
“Kita tidak akan menikmati apa yang kita tanam, namun anak-cucu dan generasi penerus kita akan memetik hasil dari yang kita tanam saat ini, ” ungkap orang yang akrab disapa Paman Birin ini.
Paman Birin melanjutkan, bumi dari tahun ke tahun selalu semakin panas. Oleh karena itu, Kalsel dengan program revolusi hijau yang sudah dicanangkan bertahun-tahun lalu lamanya, menjadi program yang penting dalam rangka mengantisipasi panas yang kita rasakan sekarang ini.
Tak lupa Paman Birin juga mengucapkan terima kasih kepada pihak swasta, yang telah peduli terhadap lingkungan. Penanaman 7000 mangrove ini, karena bumi kita yakni banua Kalsel masih memiliki lahan yang luas untuk ditanami. Dan tentu saja, Provinsi Kalsel meminta Bupati Kabupaten-Kota untuk menanam dimusim kemarau ini. Hal ini bertujuan agar dimusim penghujan nanti kita dapat memininalisir terjadinya musibah banjir.
“Ulun meminta rakyat untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” tutup Paman Birin.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, bahwa penanaman mangrove dilakukan secara serentak pada 13 kabupaten dan kota. Dengan membeli bibit mangrove dari nelayan setempat, penanaman mangrove di Desa Sungai Bakau karena wilayah tersebut kerap dilanda abrasi, bahkan mengikis hingga ke tepi jalan aspal. Menurutnya, menjaga ekosistem laut seperti di pinggir pantai cukup penting sebagai upaya mencegah abrasi dan mengurangi pemanasan global.
“Bibit mangrove hanya bisa hidup dari tempat bibit tersebut disemai,” ungkap Hanifah.
Ia melanjutkan, persiapan pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut dimulai dari aksi membersihkan sampah plastik di pesisir pantai. (MRF/RDM/APR)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah Kota, melakukan evaluasi dalam perekrutan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada wartawan, ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (6/6).
Yamin menjelaskan, adanya kejadian baru-baru tadi, dugaan penganiayaan oknum guru, terhadap salah satu anak yang bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini, mendapat perhatian serius dari Wakil Rakyat. Ia meminta Dinas Pendidikan Banjarmasin dapat segera melakukan evaluasi untuk perekrutan tenaga pendidik PAUD tersebut.
“Kita tidak ingin kasus ini terjadi lagi, khususnya dalam dunia pendidikan,” ucapnya
Disampaikan Yamin, untuk menjadi tenaga pendidik khususnya di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, harus memiliki syarat dan klasifikasi yang profesional yaitu kunci utama mempunyai kesabaran sangat tinggi, karena anak-anak itu pemikiran dan tingkah laku masih polos, lebih aktif serta agresif.
“Para guru di PAUD bukan hanya sekedar mengajar, tetapi harus memahami karakter si anak, mengingat berinteraksi secara langsung dan lebih lama,” ungkapnya
Lebih lanjut Yamin menambahkan, ke depan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengawasan, setiap lingkungan sekolah sebaiknya memiliki fasilitas yang lengkap salah satunya kamera pengawas atau CCTV. Hal itu dimaksudkan mengawasi dari berbagai bahaya tidak terduga yang terjadi di kota ini.
“CCTV itu tidak hanya ditempatkan di sekolah PAUD, TK, SD bahkan SMP, sebagai bentuk pengawasan lebih optimal di lapangan,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)
TABALONG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Balangan, serta ke Kabupaten Tabalong pada Selasa (6/6). Kunjungan kerja (Kunker) tersebut dalam rangka memperkuat sinergi percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagai bentuk tindak lanjut komitmen bersama pada Rakerda Diskominfo se-Kalsel pada Mei lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel Muhammad Muslim menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah berhasil mengentaskan wilayah blank spot di daerahnya. keberhasilan tersebut bisa menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kabupaten percontohan dalam penerapan pemerintahan berbasis smart city. Sehingga wilayah atau desa yang ada di Kabupaten Tabalong sudah tidak terdapat lagi blank spot, dalam rangka program smart city.
Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim
“Kita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tabalong membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal agar keamanan informasi tetap terjaga, dan bisa diintegrasikan dengan tim CISRT di Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucap Muslim.
Ia mengungkapkan, selain Kabupaten Tabalong yang telah berhasil menerapkan Pemerintahan berbasis smart city, Kabupaten Balangan pun akan dibantu Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk mengawal kelancaran pelaksanaan tiga urusan utama Diskominfo, yakni urusan informasi komunikasi publik, persandian dan keamanan, serta urusan statistik. Salah satunya terkait dengan pengentesan wilayah blank spot, yang saat ini masih terdapat 19 persen desa di Kabupaten Balangan yang masih terdapat blank spot.
“Dengan membuat perencanaan yang baik dan disampaikan kepada pemerintah pusat, agar di lokasi-lokasi strategis tertentu diwilayah blank spot tersebut bisa diusulkan untuk dibangunkan Base Transceiver Station (BTS),” lanjut Muslim.
Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Diskominfo Kalsel, juga mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan untuk membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal keamanan siber dan informasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan. Selain itu, kabupaten Balangan juga dihimbau agar memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Balangan dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi SP4N-LAPOR.
“Ini juga yang termasuk kita komitmenkan bersama, untuk kita berharap Pemerintah Kabupaten Balangan membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal keamanan siber dan informasi,” tutupnya.
Untuk diketahui, bukan hanya Tabalong dan Balangan yng jd sasaran kunjungan kerja Diskominfo Provinsi Kalsel kali ini, tapi sebelumnya Senin (5/6) pihaknya juga mengunjungi Pemkab Hulu Sungai Utara. (MRF/RDM/APR)
BANJARMASIN – Atlet Gulat Provinsi Kalimantan Selatan akan mengikuti Kejuaraan Internasional Gulat Pantai (Pasir) di Singapura.
Sekretaris Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Kalimantan Selatan Rijal Hamid mengatakan, satu atlet gulat Kalsel berhasil lolos untuk mengikuti kejuaraan internasional Gulat Pasir atau Pantai di Singapura tersebut.
“Seleksi dilaksanakan di Kaltim belum lama tadi,” ungkap Rizal.
Atlet tersebut, lanjutnya, atas nama Fahriansyah, yang berhasil menang pada seleksi kejuaraan tersebut.
“Sedangkan atlet gulat putri andalan Kalsel Roxana tidak bisa mengikuti kejuaraan tersebut, padahal sudah dipastikan lolos,” jelas Rizal lebih lanjut.
Sekretaris PGSI Kalsel Rijal Hamid
Namun, tambahnya, karena terkendala kewarganegaraan, meski sudah menjadi warga negara Indonesia, namun masih tercatat sebagai atlet gulat di Rumania.
Dalam kesempatan tersebut, Rijal juga menyampaikan keberhasilan atlet gulat junior Kalsel, yang mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Kaltim, pada 26 – 27 Mei 2023 lalu.
“Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan 7 atlet gulat junior pada Kejurnas di Kaltim,”ujarnya.
Dan, ketujuh atlet tersebut berhasil memperoleh medali. Yang terdiri dari 4 medali emas, 2 medali perak, serta 1 medali perunggu.
“Melihat hasil tersebut maka PGSI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan pembinaan terhadap atlet atlet gulat junior tersebut. Agar dapat terus memberikan prestasi untuk Banua ini kedepannya,” ucap Rijal. (SRI/RDM/APR)
