Penulis: admin 1

BANJARBARU – Kota Banjarbaru menjadi satu – satunya Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil panen padi apung. Bahkan, diwilayah Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, panen padi apung sudah dua kali dilaksanakan. Pada Kamis (17/4), panen kedua padi apung ini dilaksanakan dengan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, Syamsir Rahman, Perwakilan BPS Kalsel, OJK Kalsel, beserta Jajaran UPT DPKP Kalsel dan Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, mengucapka, panen padi apung di Banjarbaru, tepatnya di wilayah Bangkal, dilaksanakan dengan hasil ubinan sebesar 4,2 ton per hektare.

“Panen padi apung yang dilakukan kali ini menjadi bukti bahwa padi apung dapat diterapkan diwilayah perkotaan. padi apung ini merupakan solusi bagi para petani yang terkendala kekurangan lahan penanaman padi,” ungkap Syamsir.

Keunggulan dari padi apung adalah tidak memerlukan olah lahan sehingga menghemat biaya produksi. Selain itu, proses panen juga lebih efisien karena tidak memerlukan alat berat seperti combine harvester. Penggunaan pupuk pun lebih terukur, dan panen dapat dilakukan dengan menarik alat yang disebut stereofoam.

“Padi apung juga menjadi solusi bagi para petani yang mengalami kebanjiran dan lainnya. Hal ini dikarenakan padi apung dapat ditanam dilahan rawa, maupun dibelakang rumah,” lanjut Syamsir.

Padi apung adalah solusi terbaik ketika air naik dan pasang, memungkinkan kita untuk tetap menanam saat kondisi banjir. Untuk itu, dengan optimasi, padi apung di Banjarbaru dapat ditanam hingga empat kali dalam setahun.

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin, penting untuk mendidik masyarakat dan membantu petani dalam mengembangkan padi apung, yang merupakan solusi unik di Kalimantan Selatan,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan audiensi bersama Sahabat Anti Kecurangan Bersama (SAKUTU) di Gedung B DPRD Kalsel, Kamis, (17/4).

Sebelum audiensi berlangsung, rombongan SAKUTU terlebih dahulu menggelar orasi di depan Gedung “Rumah Banjar”. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, dengan poin utama berupa penolakan terhadap aktivitas angkutan tambang yang melintasi jalan nasional.

Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo serta Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah. Setelah berdiskusi, disepakati bahwa sebanyak 30 orang perwakilan massa aksi yang dikoordinatori oleh Aliansyah diperkenankan masuk untuk melakukan audiensi.

Usai audiensi, Kartoyo mengatakan bahwa SAKUTU membawa aspirasi masyarakat dari berbagai penjuru Banua. Mereka menilai aktivitas angkutan tambang di jalan umum menimbulkan banyak kerugian.

“Mulai dari kerusakan badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, kami meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel agar segera menyelesaikan rencana grand design terkait kendaraan ODOL (Over Dimension and Over Load),” ujar Kartoyo.

Melalui forum audiensi tersebut, disepakati adanya dispensasi waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan permasalahan ini. Diharapkan dalam waktu tersebut, para pemangku kepentingan terkait dapat mengambil langkah konkret agar tidak timbul lagi persoalan serupa di kemudian hari.

Selain isu angkutan tambang, SAKUTU juga menyampaikan penolakan terhadap pembangunan stadion internasional di KM 17 Kabupaten Banjar, sebelum penyelesaian renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak percepatan realisasi pembangunan jalan bypass Martapura–Tabalong guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terakhir, SAKUTU meminta kepala daerah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SKPD, badan, serta komisaris BUMD yang dinilai tidak bekerja secara profesional. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Sertifikasi Pustakawan se-Kalimantan Selatan, Rabu (16/4).

Kegiatan yang diikuti perwakilan pustakawan dari 13 kabupaten/kota ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina.

Adethia menyampaikan, sertifikasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kompetensi pustakawan yang bekerja di lingkungan Dispersip se-Kalsel.

“Kami masih banyak menemukan pustakawan yang sudah lama bekerja, namun belum lulus sertifikasi. Melalui workshop ini, kami ingin membantu mempersiapkan mereka sebelum mengikuti proses sertifikasi,” ujarnya.

Menurut data Dispersip, hingga akhir 2024 jumlah pustakawan tersertifikasi di Kalsel baru mencapai 123 orang, atau sekitar 10 persen dari total pustakawan yang ada.

“Angka ini masih sangat rendah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan untuk meningkatkan jumlah pustakawan tersertifikasi,” tambahnya.

Sebagai langkah percepatan, Dispersip Kalsel berencana memfasilitasi proses sertifikasi pada tahun 2026. Selama ini, biaya sertifikasi masih ditanggung secara mandiri oleh pustakawan, baik yang bekerja di perpustakaan daerah milik pemerintah maupun swasta.

“Tahun depan kami akan mengupayakan adanya anggaran khusus untuk mendukung sertifikasi pustakawan di seluruh Kalsel. Kami menargetkan 50 pustakawan dapat tersertifikasi pada 2026,” tutup Adethia. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Kalimantan Selatan, menggelar Aruh Teater, sejak 16 – 19 April 2025. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi para seniman di Kalsel.

Aruh Teater Kalimantan Selatan 2025 dibuka secara resmi, oleh Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, didampingi Kasi Promosi dan Dokumentasi Nita Aulia dan Plt Kasi Pengembangan dan Pagelaran Seni Muntik Wadaf’i Massa. Dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Kalsel, Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin, Seniman dan tamu undangan lainnya, bertempat di Gedung Balairung Sari Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, usai kegiatan Rabu (16/4) malam mengatakan, Aruh Teater Kalimantan Selatan 2025 ini merupakan kolaborasi dengan Forum Komunikasi Pekerja Seni Kampus (FKPSK) Kalsel, sebagai ajang silaturahmi antar seniman di Kalimantan Selatan. Ia berharap, dapat menumbuhkembangkan kesenian dan semakin dikenal masyarakat secara luas.

“Gelaran Aruh Teater ini untuk lomba seni di panggung Rampa, workshop seni di ruang Gumilang Kaca, parade teater Gedung Balairung Sari, pameran seni rupa di bengkel lukis sholihin,” katanya

Sementara itu, Ketua Pelaksana Aruh Teater Kalsel 2025, Hijromi Arijadi Putera menambahkan, gelaran ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya diikuti 8 kabupaten/kota untuk parade teater, diantaranya Tapin, Banjarbaru, Tabalong, Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Selain juga, lomba seni antar Pelajar dengan tiga cabang, menyanyi vokal solo, membaca puisi dan bakisah bahasa banjar. Pihaknya juga memilih pagelaran Teater tradisi “Mamanda” berjudul Banyu Mata Bapindua Kasih, untuk semakon memeriahkan dan memperkenalkan secara langsung kepada masyarakat luas, tentang kesenian khas di Banua.

“Kami apresiasi tingginya minat para pengunjung,” tutupnya

Untuk diketahui, Aruh Teater Kalsel 2025 juga digelar Temu Wicara Pembacaan Tokoh Burhanuddin Soebely, YS Agus Suseno dan Ekosistem Teater, serta dimeriahkan bazar UMKM di halaman Panggung Rampa. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini terus mengupayakan, untuk mengembalikan sumberdaya perikanan terutama ikan ikan lokal yang mulai berkurang populasinya di alam akibat overfishing, pencemaran, atau kerusakan habitat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel melalui Bidang Perikanan Tangkap Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melakukan Kegiatan Restocking ikan lokal.

“Kegiatan ini dilakukan di dua Lokasi yaitu Perairan Umum di Desa Pantai Raya Belanti dan Desa Sukaramai , Kabupaten Tapin,” ungkap Rusdi, belum lama tadi.

Dalam Kegiatan Restocking ikan lokal ini benih ikan yang di tebar adalah Benih Ikan Gabus sebanyak 16 ribu ekor dan Benih Ikan Papuyu sebanyak 20 ribu ekor.

“Diharapkan dari kegiatan restocking ikan lokal ini dapat merehabilitasi ekosistem perairan melalui kehadiran kembali spesies endemik yang berperan dalam keseimbangan ekosistem,” ucapnya.

Selain itu, untuk menjaga keanekaragaman hayati perairan lokal, memulihkan habitat alami ikan seperti sungai, danau, dan rawa.

“Dari sisi ekonomi kegiatan restocking ikan lokal ini diharapkan dapat Meningkatkan Pendapatan dari Masyarakat sekitar sehingga memberikan alternatif sumber pendapatan melalui perikanan tangkap berkelanjutan,” ujar Rusdi.

Pada penyerahan benih ikan yang akan di restocking ikan lokal ini dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan (PSDP), didampingi oleh staf Seksi PSDP serta jajaran bidang perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tapin. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel resmi menjadi sponsorship Persatuan Sepakbola (PS) Barito Putera, pada Kompetisi Liga 1 Indonesia Musim 2025 – 2026. Seremoni penyerahan sponsorship ini, dilakukan secara sederhana di kediaman resmi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, di Jalan S Parman Banjarmasin pada Rabu (16/4) petang.

Penyerahan sponsorship secara simbolis, dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Manager Barito Putera, dan disaksikan CEO Barito Putera sekaligus Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman. Turut menyaksikan Wakil Ketua TP PKK Provinsi, drg Ellyana Trisya, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan jajaran pejabat Bank Kalsel.

Kepada wartawan, CEO Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman mengaku sangat berterima kasih kepada Bank Kalsel, yang sudah memberikan perhatian kepada Barito Putera, klub sepakbola kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah, tadi selesai acara di rumah dinas ini, ternyata ada kejutan dari Bank Kalsel memberikan sponsorship untuk Barito Putera. Alhamdulillah ini yang kami tunggu – tunggu,” ujar Hasnuryadi.

Hasnuryadi menegaskan, pihaknya tidak melihat sponsorship ini dari segi nilai semata, tetapi juga dari nilai kekeluargaannya.

“Untuk keluarga besar Banua Kalimantan Selatan tercinta, Barito Putera hadir untuk kebanggaan dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan tercinta,” tutupnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengurus DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel masa bakti 2024-2029 resmi dikukuhkan, pada Rabu (16/4) siang di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pengukuhan pengurus baru yang dinahkodai Winardi Sethiono ini, dilakukan langsung Ketua Umum APINDO, Sinta W Ramdani, dan disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Walikota Banjarmasin, Ananda serta tamu undangan lainnya.

Selain pengukuhan pengurus baru, pada kesempatan ini juga dilaksanakan pembukaan Rakerkonprov I DPD APINDO Kalsel, yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman. Rakerkonprov ini berlangsung dari 15-16 April 2025 disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Rakerkonprov I ini mengangkat tema Sinergitas dan Kolaborasi APINDO Kalsel Dalam Rangka Memperkuat Perekonomian Daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tinggi kepada jajaran pengurus APINDO yang baru dikukuhkan.

“Kami mengajak APINDO untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Selatan,” ujar Hasnuryadi di hadapan para tamu undangan yang terdiri dari para pengusaha, pelaku UMKM, dan perwakilan asosiasi dunia usaha se-Kalsel.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga menyinggung berbagai tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, baik di tingkat global, nasional maupun daerah.

“Saat ini sedang terjadi ketegangan geopolitik, perang dagang global, hambatan perdagangan, hingga fluktuasi nilai tukar. Dan ini turut memberi tekanan pada pelaku usaha di Indonesia, termasuk di Kalsel,” ujarnya.

Kendati demikian, Hasnuryadi menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel tetap berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, guna menciptakan harmonisasi regulasi yang mendukung kemudahan berusaha di daerah.

Diakhir sambutannya Hasnuryadi Sulaiman berharap, pengukuhan pengurus baru APINDO ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat membangun perekonomian daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, saya titipkan harapan masyarakat Kalsel untuk kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua kita tercinta,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPP APINDO Kalsel, Winardi Sethiono menyampaikan harapannya, agar pelantikan pengurus APINDO Kalsel dapat membawa manfaat besar bagi perkembangan dunia usaha di daerah.

“Dengan pelantikan ini, kami berharap APINDO Kalsel dapat semakin solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Winardi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Ia menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan yang luar biasa. Kami siap bersinergi untuk mendorong dunia usaha yang lebih maju dan kompetitif,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kabar gembira datang dari Geopark Meratus Kalimantan Selatan yang telah resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

Penetapan status Geopark Meratus ini berbarengan dengan status Geopark Kebumen di Jawa Tengah. Dimana hasil sidang Dewan Eksekutif UNESCO secara resmi menetapkan dua geopark tersebut sebagai UNESCO Global Geoparks (UGGp) pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-221 di Paris, Perancis, 2-17 April 2025.

Alhasil, dengan penetapan ini maka Geopark di Indonesia yang berstatus UGGp genap sebanyak 12 situs. Yaitu Geopark Batur, Geopark Belitong, Geopark Ciletuh, Geopark Gunung Sewu, Geopark Ijen, Geopark Maros Pangkep, Geopark Merangin Jambi, Geopark Raja Ampat, Geopark Rinjani Lombok, Geopark Kaldera Toba, Geopark Kebumen dan Geopark Meratus.

“Alhamdulillah Geopark Meratus sudah resmi menjadi bagian UNESCO Global Geoparks (UGGp). Tentu ini patut disyukuri, dan kebanggaan kita semuanya untuk masyarakat Kalsel,” kata Hanifah Dwi Nirwana, Ketua Harian Geopark Meratus yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pada Rabu (16/4)

Dengan penetapan itu, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan ada peluang besar untuk kemajuan pariwisata di Banua. Lewat jejaring Internasional ini, menurutnya Geopark Meratus telah menjadi bagian secara global maka perlu disiapkan segera nantinya.

Hanifah melihat peluang keuntungan bagi perekonomian masyarakat sekitar, sehingga menunjang dalam kesejahteraan warga. Bahkan, kelestarian tradisi dan budaya masyarakat, serta menjaga lingkungan sangatlah perlu diperhatikan ke depan.

“Dengan platform Geopark Meratus, tentu saja dari sisi ekonomi yang menjadi target penting. Tetapi bagaimana kelestarian budaya dan lingkungan menjadi pondasi penting juga untuk pembangunan keberlanjutan,” pungkasnya.

Lebih lanjut Hanifah Dwi Nirwana mengucapkan selamat kepada Badan Pengelola Geopark Meratus, serta Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang tentu juga tak henti-hentinya memberi dukungan dalam perkembangan Geopark Meratus tersebut.

Berdasarkan website Kementerian Luar Negeri Kemlu.go.id, sebanyak 58 negara anggota Dewan Eksekutif UNESCO, termasuk Indonesia, sepakat menyetujui 16 usulan geopark baru yang dinominasikan sebagai UNESCO Global Geoparks pada Sidang Council Geopark UNESCO pada September dan Desember 2024 lalu. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel menggelar Sosialisasi Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemprov Kalsel, yang dilaksanakan di Aula BKD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (16/4).

Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari berlakunya PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 yang membawa dinamika baru dalam pengembangan karir pejabat fungsional, termasuk jabatan fungsional guru.

Plh. Kepala BKD Kalsel, Noryadi diwakili Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen dan kolaborasi berkelanjutan antara Balai Guru Penggerak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Organisasi, dan BKD Kalsel dalam mendukung pembinaan serta pengembangan karir guru.

“Terbitnya PermenPAN-RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru membawa perubahan signifikan yang menjadikan jabatan fungsional guru lebih terintegrasi dan profesional,” ujar Hidayat.

Menurutnya, perubahan regulasi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada sisi administrasi kepegawaian, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan profesionalisme guru di Banua.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh guru di lingkup pemerintah provinsi dapat lebih siap menghadapi perubahan dan terus meningkatkan kompetensinya demi menciptakan pendidikan yang berkualitas.

“Semoga melalui kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan penguatan pemahaman dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada Rabu (16/4), dilaksanakan kegiatan penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) oleh tim penilai pusat di Kantor DPKP Kalsel Banjarbaru. Penilaian dilakukan langsung oleh tim Badan Pangan Nasional yang disambut langsung Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman, yang diwakili Kabid Ketahanan Pangan, Saptono.

Analis Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Dhany Hermansyah, menyampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, selaku otoritas kompeten keamanan pangan daerah provinsi Kalsel, dilakukan penilaian assesment terkat dengan manajemen kelembagaan pengawasan keamanan pangan.

“Jadi sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional No 12 Tahun 2023 bahwa pelayanan keamanan pangan di daerah harus terstandar dengan baik,” ungkap Dhany.

Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, Badan Pangan Nasional juga melakukan Penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) ke berbagai daerah lain dengan tujuan proses penjaminan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, bisa terlaksana dengan terstandar.

“Aspek yang dinilai mulai dari aspek kelembagaan, Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) seperti personil, serta terkait tata laksana pelayanan baik itu penjaminan keamanan pangan maupun pengawasan pangan di peredaran,” lanjut Dhany.

Ditempat yang sama, mewakili Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman, Kabid Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi Badan Pangan Nasional terkait dengan Penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang dilaksanakan selama 2 hari. Adapun proses awal penilaian dilakukan dengan pengiriman dokumen oleh DPKP Kalsel kepada Badan Pangan Nasional.

“Sesuai arahan Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman, apa yang menjadi masukan dari Badan Pangan Nasional akan segera ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan,” ucap Saptono.

Penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), sangat penting guna tata cara bagaimana DPKP Kalsel melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan yang ada di Kalsel.

“Kemudian nanti setelah ada hasil dari penilaian ini, kami (DPKP Kalsel) diharapkan bisa memberikan penilaian kepada Daerah – Daerah yang ada di Banua Kalsel, sehingga tentunya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi Kalsel, akan tetapi juga tanggung jawab Kabupaten – Kota terhadap keamanan pangan,” tutup Saptono. (MRF/RDM/RH)