BANJARMASIN – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kalsel Tahun 2025 digelar di Kota Banjarmasin, di GOR Hasanuddin HM, Senin (20/4).
Ketua Persatuan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Herita Warni menyampaikan, pada Kejurprov yang mereka laksanakan ini, sebagai syarat untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut mendatang.
Ketua PASI Kalsel Herita Warni
“Kejurprov Anggar ini tentunya sebagai syarat untuk mengikuti Porprov mendatang,” ungkap Herita.
Sehingga, lanjutnya, bagi Kabupaten yang tidak mengikuti kegiatan Kejurprov Anggar Tahun 2025 di Kota Banjarmasin ini, tidak dapat mengikuti Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Tanah Laut.
“Tiga kabupaten yang tidak ikut pada Kejurprov Anggar Tahun 2025, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Kabupaten Tabalong,” ucapnya.
Sedangkan, tambah Herita, Kabupaten Kotabaru masih belum terbentuk PASI setempat.
“Alhamdulillah, kami melihat pada Kejurprov Anggar Tahun 2025 di Kota Banjarmasin ini, peserta antusias dalam mengikuti kejuaraan tersebut,” ucapnya.
Antusias peserta ini dapat dilihat dari jumlah peserta sebanyak 250 peserta. Dari 10 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pada Kejurprov ini mempertandingkan 22 nomor, terdiri dari kelas kadet, junior, serta senior,” ujarnya.
Untuk kelas senior mereka batasi untuk peserta dengan batas usia maksimal 30 tahun. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebanyak 86 siswa beserta guru pendamping dari SDN Syamsudin Noor mengikuti kegiatan nonton bareng film Syekh Arsyad Al-Banjari di gedung teater Perpustakaan Palnam, Senin (21/4).
Puluhan Siswa dan Guru SDN Syamsudin Noor Nonbar Film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan ini bertujuan memperkenalkan tokoh ulama besar Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kepada pelajar sejak dini.
Para siswa tampak antusias mengikuti dan menyimak setiap alur cerita dengan penuh perhatian film yang mengangkat kisah perjuangan Syekh Arsyad dalam menyebarkan ilmu dan agama Islam di Tanah Banjar pada abad ke-18.
Plt Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina, mengatakan bahwa pemutaran film ini merupakan bagian dari program literasi sejarah dan budaya lokal yang terus digalakkan oleh pihaknya.
“Melalui media film, anak-anak bisa lebih mudah memahami dan mengenal sosok ulama besar daerah mereka. Ini penting untuk membangun rasa bangga dan cinta terhadap budaya Banjar,” ujarnya.
Adethia berharap setelah pemutaran film, siswa bisa menggali nilai-nilai keteladanan dari sosok Syekh Arsyad, seperti semangat belajar, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan dengan melibatkan sekolah-sekolah lain di wilayah Kalimantan Selatan dalam waktu mendatang. (DISPERSIP KALSELl/NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja dari Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel, Senin (21/4).
Anggota Pansus I DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan bahwa pihaknya siap berbagi pengalaman serta dokumen pendukung yang diperlukan oleh DPRD Kalteng dalam menyusun Raperda tersebut.
Pansus I DPRD Kalsel Menerima Pansus LKPj DPRD Kalteng
Tak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya sinergi antar daerah, terutama dalam konteks pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Kolaborasi ini dinilai strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta representasi DPRD di tingkat provinsi.
Syaripuddin mengungkapkan kesiapan DPRD Kalsel untuk berbagi informasi, mulai dari naskah akademik hingga dokumen perda yang telah disahkan.
“Ini adalah bentuk sinergi yang sangat positif antar lembaga legislatif di wilayah Kalimantan, terutama dalam membangun sistem hukum daerah yang kuat dan adaptif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, yang memimpin langsung rombongan, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari DPRD Kalsel. Ia menilai, pertemuan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya substansi Raperda yang sedang mereka susun.
“Kami memilih Kalimantan Selatan karena kami melihat ada praktik baik dalam penyelenggaraan penyusunan LKPj. Kami berharap, kami bisa mendapatkan inspirasi dan masukan konstruktif untuk menyempurnakan Raperda kami, agar lebih aplikatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkap Sudarsono. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Anjungan Daerah Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dinobatkan menjadi yang terbaik se-Indonesia.
Penghargaan terbaik se-Indonesia ini diserahkan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon berupa Penghargaan Pradana Nitya Budaya TMII Award untuk Anjungan Terbaik 1 kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman dalam rangka perayaan HUT ke-50 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur, pada Minggu (20/4) malam.
Wagub Hasnuryadi Sulaiman, hadir pada TMII Award dengan memakai busana adat Banjar motif berwarna kuning didampingi istri drg. Ellyana Trisya yang juga menggunakan busana adat Banjar.
Sebelum diumumkan, Wagub Hasnuryadi pun berjajar dengan sejumlah kepala daerah yang masuk nominasi tersebut. Detik-detik pemanggilan bahwa Kalsel merupakan anjungan terbaik 1, sejarah Banjar pun diceritakan dalam momentum tersebut.
Dalam potret daerah di Kalimantan Selatan dijelaskan tentang nuansa suku Banjar tergambar dari Rumah Adat Bumbungan Tinggi yang ada di Bumi Lambung Mangkurat. Terdapat sejumlah suku, yaitu suku Banjar dari pesisir dan suku Dayak dari pedalaman.
Wagub Hasnuryadi pun melambaikan tangan di hadapan seluruh penonton Pesta Rakyat Nusantara tersebut. Kemudian, sosok orang nomor dua di Kalsel itu berjabat tangan dengan Menbud Fadli Zon dan menerima Piala Emas bergilir, piagam dan uang pembinaan senilai 100 Juta Rupiah dari Kementerian Kebudayaan RI.
“Alhamdulillah, hari ini kita menerima penghargaan dari Kementerian Kebudayaan RI oleh Bapak Fadli Zon. Mengenai penghargaan anjungan terbaik 1 untuk Kalimantan Selatan di momen HUT ke-50 TMII dalam Pesta Rakyat Nusantara ini,” sampai Wagub Hasnuryadi selepas acara.
Keberhasilan Anjungan Daerah Kalsel menjadi yang terbaik tak lepas dari peran dan dukungan penuh Gubernur, Muhidin yang berkomitmen terus memajukan keberadaan anjungan Kalsel di TMII.
Disebutkan Wagub, Gubernur Muhidin pun terus mendorong berbagai kegiatan budaya Banjar untuk selalu ditampilkan di Anjungan Daerah Kalsel di TMII.
Dengan adanya penghargaan ini, Wagub Hasnuryadi pun mengharapkan kemajuan Banua semakin harum di kancah nasional dan membawa kebaikan untuk di daerah ke depannya.
Diketahui, Anugerah Anjungan TMII sebagai bentuk apresiasi atas peran besar setiap anjungan daerah dalam menampilkan wajah budaya Nusantara kepada dunia.
Pradana Nitya Budaya TMII Award merupakan penghargaan yang pertama kali diberikan pemerintah terhadap anjungan daerah di TMII sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam pelestarian budaya secara berkelanjutan di anjungan daerah
Diraihnya penghargaan ini oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersaing dalam 16 nominasi anjungan daerah yang masuk tahap 2 penilaian di antaranya yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Papua, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I Yogyakarta dan DKI Jakarta.
Dalam rangka hari jadinya, TMII menggelar Pesta Rakyat Nusantara mulai tanggal 18 hingga 27 April 2025. Khusus Sabtu dan Minggu 19-20 April 2025. Dan Pesta Rakyat Nusantara merupakan agenda pagelaran 50 atraksi seni budaya Nusantara, kirab budaya Nusantara yang terdiri dari lima gunungan keberkahan, pesta kuliner Nusantara hingga sajian musik dari musisi ternama Indonesia seperti Ari Lasso, Vierratale, Geisha dan Feel Koplo. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang berada di kawasan Taman Edukasi Banua, Banjarmasin.
Ajakan tersebut disampaikan istri Gubernur Kalimantan Selatan, usai secara resmi meresmikan Rumah KIA pada Minggu (20/4), dengan pemotongan pita sebagai simbol telah dibukanya fasilitas ini untuk masyarakat umum.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini Tahun 2025 di Kalimantan Selatan, hasil kolaborasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan TP PKK Kalsel.
Dalam sambutannya, Fathul Jannah menyampaikan, bahwa kehadiran Rumah KIA ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
Fathul Jannah pun berharap masyarakat dapat menjadikan Rumah KIA sebagai tempat rujukan pertama dalam mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan ramah keluarga.
“Mari kita manfaatkan keberadaan Rumah KIA ini dengan sebaik – baiknya. Bukan hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan, tapi juga sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan keluarga. Karena ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang kuat,” ujarnya.
Ketua TP PKK Provinsi ini, juga mengajak para kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas untuk terus aktif dalam mendukung program-program kesehatan ibu dan anak, serta menjadikan Rumah KIA sebagai mitra strategis dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera di Banua.
Selain itu, Ia berharap agar Rumah KIA ini bisa menjadi model layanan terintegrasi yang nantinya bisa direplikasi di daerah lain di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan kesehatan ibu dan anak yang masih tinggi.
“Semoga Rumah KIA ini menjadi awal dari lahirnya lebih banyak ruang-ruang aman dan ramah bagi ibu dan anak di Banua. Kita ingin menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang benar-benar ramah perempuan dan anak, tempat lahirnya generasi unggul yang siap menyongsong masa depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, dalam laporannya menyampaikan bahwa kehadiran Rumah KIA Taman Edukasi Banua merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan dasar.
Ia menjelaskan bahwa Rumah KIA ini dilengkapi dengan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Antara lain, pemeriksaan kehamilan, pemantauan tumbuh kembang anak, Konsultasi gizi, Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE).
“Fasilitas ini bukan hanya tempat pelayanan medis biasa, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran keluarga dan masyarakat. Di sini masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, konsultasi yang terpercaya, serta pendampingan yang humanis dan menyeluruh,” pungkasnya.
Peresmian ini juga dihadiri jajaran pejabat Dinas Kesehatan Kalsel, para pengurus Tim Penggerak PKK Kalsel serta ibu dan anak. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 41.793 penumpang telah dilayani di terminal penumpang sejak H-15 hingga H+15 Lebaran 1446 Hijriah. Seluruh proses pelayanan berjalan lancar berkat sistem kerja yang terintegrasi, dukungan berbagai pihak, serta komitmen Pelindo dalam menghadirkan layanan prima 24 jam nonstop.
Suasana arus mudik lebaran di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin
Sebagai operator terminal penumpang, Pelindo memastikan seluruh fasilitas terminal dalam kondisi optimal sejak awal masa angkutan Lebaran. Peningkatan jumlah penumpang yang signifikan telah diantisipasi melalui penambahan personel, penguatan koordinasi dengan stakeholder, serta pembentukan Posko Angkutan Lebaran di lapangan.
Junior Manager Umum dan Humas, Suprayogi, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran dalam menyukseskan penyelenggaraan arus mudik dan balik tahun ini.
“Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik selama 24 jam penuh. Tidak hanya pada hari puncak, tapi juga sejak H-15 hingga H+15. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Suprayogi.
Selama periode tersebut, Pelindo menjalankan layanan terpadu yang melibatkan dukungan dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Syahbandar, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) serta unsur pemda setempat. Kolaborasi ini terbukti mampu menjaga kelancaran arus penumpang dari dan menuju pelabuhan.
“Sinergi dengan para stakeholder menjadi kunci sukses pelayanan Lebaran tahun ini. Setiap hari ada koordinasi intens, baik di posko terpadu maupun di lapangan, sehingga potensi gangguan bisa diantisipasi lebih cepat,” tambah Suprayogi.
Pelindo juga menggerakkan seluruh unit kerja internal, termasuk tim operasional, layanan penumpang, keamanan, serta petugas kebersihan dan fasilitas, untuk bersiaga selama masa mudik. Satgas internal Pelindo juga dilibatkan secara aktif dalam memberikan bantuan langsung kepada penumpang, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan difabel.
Di Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin, puncak arus terjadi pada H+11 Lebaran dengan pergerakan mencapai lebih dari 2.700 penumpang dalam satu hari. Meski terjadi lonjakan, seluruh pelayanan tetap berjalan lancar berkat skenario pengaturan arus yang telah disiapkan jauh hari. Dengan semangat “Layanan Prima 24 Jam”, Pelindo terus membuktikan komitmennya dalam menyediakan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan manusiawi.
Pendekatan humanis dan pelayanan aktif di lapangan menjadi pembeda dalam penyelenggaraan arus mudik tahun ini.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam kelancaran arus mudik tahun ini. Semoga pengalaman positif ini dapat terus kami tingkatkan di tahun-tahun mendatang,” tutup Suprayogi.
Setelah arus balik berakhir, Pelindo akan langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelayanan Arus Mudik Lebaran 2025 sebagai bahan penguatan untuk menghadapi masa angkutan besar lainnya di waktu mendatang. (Pelindo-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan Kota Banjarbaru, meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Sabtu (19/4).
Foto bersama jajaran Forkopimda Kalsel, Ketua KPU RI, Ketua Komisi II DPR RI, serta KPU, Bawaslu Kalsel dan Forkopimda Banjarbaru
Peninjauan dilakukan di dua lokasi, yaitu TPS 07 Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan TPS 06 Kelurahan Syamsudin Noor. Berdasarkan pantauan hingga pukul 11.00 WITA, tingkat partisipasi pemilih di kedua TPS tersebut mencapai rata-rata 50 persen.
“Mudah-mudahan sampai jam 12 nanti bisa lebih dari 60 persen. Kalau bisa di atas 70 persen tentu lebih bagus lagi,” ujar Gubernur Muhidin.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifkinizamy Karsayuda, yang turut serta dalam peninjauan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarbaru.
Menurutnya, kesuksesan PSU di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak terlepas dari dukungan dana yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalsel dan Wali Kota Banjarbaru.
“Karena itu saya berharap partisipasinya bukan hanya tinggi, tetapi kita bisa memastikan adanya kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru,” tegasnya.
Rifkinizamy juga menyampaikan pelaksanaan PSU di Banjarbaru patut dicontoh. Ia menyebut hanya ada satu laporan yang masuk ke Bawaslu, sebagai bukti bahwa masyarakat turut menjaga kondusifitas dan integritas proses demokrasi.
“Penetapan kepala daerah itu harusnya dilakukan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, juga memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan PSU di Banjarbaru.
Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, dan seluruh petugas KPU telah bekerja maksimal dalam menyiapkan berbagai aspek teknis.
“Insyaallah semua jajaran sudah bekerja maksimal. Kami berharap PSU di Banjarbaru berjalan sukses, aman, dan lancar, sehingga hasilnya bisa sesuai harapan,” jelasnya.
Ia menambahkan, peninjauan ke Banjarbaru merupakan bagian dari pembagian tugas di internal KPU RI, mengingat ada delapan titik pelaksanaan PSU di Indonesia yang harus dipantau langsung oleh tujuh komisioner.
PSU di Kota Banjarbaru sendiri mencakup seluruh wilayah administratif, meliputi lima kecamatan dan 20 kelurahan, dengan total 403 TPS dan 195.819 daftar pemilih tetap (DPT). (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan secara daring/virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada Kamis (17/4).
Gubernur dan Forkopimda Provinsi Kalsel saat mengikuti rakor di ruang command center
Turut bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, dan Kepala Badan Intelejen Daerah (BINda) Brigjen Pol Nurullah.
Rakor yang diselanggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jakarta ini dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Gubernur, Muhidin menyimak secara seksama paparan demi paparan yang disampaikan para pemateri dalam rakor yang bersangkutan langsung sekitar tiga jam itu.
“Alhamdulilah, hari ini kita bersama dengan Pak Kapolda, Pak Danrem dan Kepala BIN mengikuti rakor bersama Kemenko Polhukam menghadapi situasi keamanan dan ketertiban,” sampai Muhidin usai mengikuti rakor.
Menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kota Banjarbaru pada Sabtu (19/4) besok, Gubernur Muhidin berharap situasinya aman dan terkendali.
“Kami mengimbau warga Kota Banjarbaru menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Semoga PSU berjalan aman dan tertib bagi warga Kota Banjarbaru,” harap Muhidin.
Sementara itu, pada rapat juga dibahas seputar langkah-langkah antisipatif potensi gangguan keamanan dan menyikapi isu-isu lainnya yang kemungkinan terjadi pada Mei mendatang.
Bulan Mei disebut sebagai ‘Bulan Aksi’ karena ada beberapa event penting seperti peringatan hari buruh se dunia atau Mayday pada tanggal 1, peringatan tragedi Trisakti tanggal 12, dan pada tanggal 24 berikutnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) PSU di tiga wilayah, dan lain-lain.
Kesimpulan rakor, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda yang hadir pada Rakor ini, sepakat bahwa Mel 2025 berpotensi terjadi aksi unjuk rasa di wilayah Indonesia terkait dengen dinamika politik dan keamanan di kawasan Global, Regional dan Nasional.
Kemudian, sepakat untuk bersinergi dan berkolaborasi mengoptimalkan langkah-langkah tindakan guna mengantisipasi Aksi Mei 2025. Poin ketiga, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda dalam menyikapi dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bulan Aksi Mei 2025, sepakat untuk meningkatkan kegiatan dan langkah-langkah deteksi dini guna meminimalisir dampak negatif dari unjuk rasa di Bulan Aksi Mei 2025.
Selanjutnya, disampaikan 22 poin rekomendasi rakor kepada pihak-pihak terkait, antara lain, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memantapkan peran dan koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) secara intensif untuk memantau situasi di wilayah masing-masing, mereduksi potensi konflik di tingkat elit maupun akar rumput terkait residu pemilukada dan PSU serta mengambil langkah antisipasi dengan melibatkan seluruh komponen di wilayah.
Forkopimda dan Bakorinda diminta merangkul seluruh elemen masyarakat (akademisi, para tokoh, elemen mahasiswa, elemen buruh, koalisi masyarakat sipil, penggiat HAM dan lain-lain) yang ada di daerah untuk secara bersama-sama menciptakan atmosfir demokrasi yang sejuk dan mengutamakan musyawarah.
Kemudian, melaksanakan kegiatan untuk masyarakat yang bermanfaat di wilayah dengan menyertakan para pelaku usaha misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan bulan/pekan budaya daerah, forum ilmiah, seminar, diskusi publik, Mayday fiesta, bakti sosial, bakti kesehatan, pasar murah, dan lain-lain.
Bagi Kementerian Kumham agar mensosialisasikan rancangan undang-undang dan produk hukum lainnya kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan guna mencegah disinformasi hukum.
Sementara kepada Kementerian Pertahanan, supaya mendorong sinergi antara komponen pertahanan negara (TNI, Polri, cadangan, dan rakyat) untuk mengantisipasi aksi massa di bulan april dan mei 2025.
Jajaran Kementerian Agama juga diminta meningkatkan upaya pembinaan masyarakat melalui forum komunikasi lumat beragama (FKUB) guna menyelaraskan kehidupan umat beragama guna mencegah aksi massa pada April dan Mei 2025.
Rekomendasi juga disampaikan kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan, TNI, Polri, BIN, BNPT, BSSN, dan PPATK. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, kepada para pemenang Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi dapat membawa perubahan kepada pasangan muda lainnya di Banua.
Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan pemilihan pasangan muda inspiratif dan berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Selatan.
Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah
“Dispora Kalsel melalui Bidang Kepemudaan telah melaksanakan pemilihan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2025,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (17/4).
Dari kegiatan tersebut dihasilkan pemenang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk juara 1, pasangan muda dari Kabupaten Tanah Laut Juara 2, sedang juara 3 pasangan muda dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
“Dispora Kalsel memiliki harapan kepada para pemenang, serta peserta lainnya, dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dari pasangan muda lainnya dalam mengelola rumah tangganya baik dari segi sosial, ekonomi serta lainnya,” tutur Anugrah.
Mengingat, lanjutnya, saat ini pasangan muda menghadapi permasalahan kurangnya lapangan kerja, yang menjadi salah satu permasalahan.
“Di era saat ini untuk mencari lapangan pekerjaan cukup sulit,” ucap Anugrah.
Karena itu, tambahnya, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan muda saat ini. Terutama bagi pasangan muda yang baru merintis usaha.
“Pada pemilihan Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi tahun ini, kami melihat pasangan muda yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya,” ujar Anugrah. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalsel dan Pemberian Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2025, yang dilaksanakan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/4).
Pemprov Kalsel menerima penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dari KemenpanRB
Pada rakor yang juga dihadiri Wakil Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Purwadi Arianto, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Bupati dan Walikota se-Kalsel serta Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel ini, turut di lakukan penandatanganan komitmen pelayanan publik serta peluncuran kanal LAPOR Kalsel sebagai layanan publik.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Menurutnya, langkah ini ditujukan agar masyarakat dapat merasakan kemudahan, kecepatan, serta keterjangkauan dalam pelayanan pemerintah.
“Pemprov Kalsel berkomitmen mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hasnuryadi.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya reformasi pelayanan publik berbasis teknologi sebagai bagian dari agenda nasional.
“Arahan Pak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda nasional yang harus kita dukung dan implementasikan di daerah,” tambahnya.
Hasnuryadi juga menyebut bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk menjawab harapan masyarakat yang kini semakin menginginkan pelayanan serba cepat, mudah, dan efisien.
“Diharapkan berbagai kebijakan, program pendampingan, dan evaluasi yang dilakukan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Wagub Hasnuryadi turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen PANRB bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, dan Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Insan Fahmi.
“Kami atas nama Pemprov Kalsel menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Wamen PANRB yang telah berkenan hadir. Terima kasih atas komitmen Kementerian PANRB dalam mendukung upaya pemda khususnya Pemprov Kalsel untuk mewujudkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam arahannya menekankan bahwa pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar mampu responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Mentri PANRB RI, Purwadi Arianto saat menyampaikan arahan pada Rakor Pelayanan Publik Kalsel
“Pentingnya menjaga koordinasi antar lembaga penyelenggara layanan agar pelayanan publik semakin inovatif, cepat, akurat, dan membangun semangat proaktif, kemitraan, serta penyelesaian masalah,” ungkapnya.
Purwadi mendorong seluruh dinas dan lembaga untuk aktif berinovasi, mengintegrasikan sistem layanan, serta melakukan digitalisasi secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan publik dalam pelaksanaan layanan.
“Saya apresiasi atas capaian yang telah dilakukan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya dalam kinerja pelayanan publik. Tentunya dengan capaian ini saya berharap standarisasi pelayanannya terus ditingkatkan dan ditambah atas capaian yang sudah ada,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel menerima penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wamen PANRB, Purwadi Arianto, kepada Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman.
Selain itu, sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Kalsel juga menerima apresiasi atas kinerja pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan. Beberapa SKPD lingkup Pemprov Kalsel turut menerima penghargaan, antara lain Dinas Sosial, RSUD Dr H Moch Anshari Saleh, UPPD Banjarmasin II, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. (BDR/RDM/RH)
