admin 1 – Laman 658 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Undang Pesantren se Kalsel, DPPPA Provinsi Gelar Pelatihan Ramah Anak

BANJARBARU – Untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aman dan nyaman bagi pengajar dan santri. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan menggelar Kegiatan Pelatihan Pesantren Ramah Anak.

Pembukaan materi dalam kegiatan Pelatihan Pesantren Ramah Anak.

Penyelenggaraan yang dihadiri oleh Ustadz/ustadzah di sejumlah Pesantren di Kalimantan Selatan ini digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Selasa (9/11).

Kegiatan Pelatihan Pesantren Ramah Anak diikuti oleh pimpinan Pondok Pesantren se Kalsel dan dihadiri Kemenag kabupaten/kota.

Kepala DPPPA Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, dalam sambutannya secara virtual, mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah agar pengasuh, pengajar dan pimpinan di Pesantren dapat memperoleh hak yang sama mengenai Ramah Anak dilingkungannya.

“Tentunya dapat memperoleh penguatan dalam bidangnya yang menjadi kelemahan/kekurangan di pesantren. Serta ini dapat memenuhan hak anak agar menjamin kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang bagi santri/santriwati,” ujarnya.

Supaya mewujudkan pesantren yang Ramah Anak, lanjut Husnul, tentu perlu dilakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga efektivitas kapasitasnya meningkat dengan penanaman indikator melalui kegiatan Pelatihan Pesantren Ramah Anak.

“Agar tujuannya dapat tercapai tentu harus ada koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait sehingga konsep dan indikator Pesantren Ramah Anak mampu di implementasikan secara baik di lapangan nanti,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) DPPPA Kalsel, Adryan Anwary mengungkapkan, besar harapannya Kalimantan Selatan dapat menjadi role model pesantren ramah anak nasional.

“Kami harapkan khususnya bagi pimpinan dan para pengasuh pesantren dapat menerapkan pelatihan yang digelar ini serta memahami konsep pemberian materi,” harapnya.

Ditempat yang sama, Kasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan DPPPA Kalsel, Rahmawaty memaparkan, dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Pesantren Ramah Anak ini diharapkan para ustadz/ustadazah dapat menerapkan konsep dengan aturan yang ditetapkan.

“Semoga para pengasuh pesantren maupun pihak terkait bersedia serta berkomitmen dengan penerapan konsep ini,” jelasnya.

Dalam kegiatan Pelatihan Pesantren Ramah Anak ini juga diisi secara virtual dari Kementerian PPPA RI melalui Kepala Bidang Partisipasi dan Keagamaan, Dodi Mohammad Hidayat bersama Pakar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dari Yayasan Bahtera Bandung, Hadi Utomo. (RHS/RDM/RH)

Webinar Literasi Digital Tabalong; Bijak Masuki Ruang Digital bersama Literasi Era 4.0

TABALONG – Bupati Tabalong Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si menjadi Keynote Speech pada webinar Literasi Digital ini dengan topik pembahasan : Bijak Masuki Ruang Digital bersama Literasi Era 4.0, Selasa ( 09/11/2021 ) Siang.

Di pandu Moderator Aulia Mawardhika, Key Opinion Leader Eka Nugraha Enterprenenur, Founder of Lohjinawi
dengan narasumber Drs. Agus Edi Winarto, M.Pd., M.H. Dosen IAIN, Dyan Fitri Nugraha, M.Si Dosen Univ. Sari Mulia Banjarmasin, Eddy Suriyani Dosen STIA Tabalong.

Narasumber pertama pada webinar kali ini yaitu Dyan Fitri Nugraha, M.Si mengatakan era digital sekarang tidak hanya soal transformasi teknologi saja, namun juga ujian bagi jati diri.

Pengetahuan dan teknologi adalah dua elemen penting dalam membentuk jati diri seseorang, jati diri tersebut terbentuk pada perubahan pola berpikir dan perilaku manusianya.

“ Seperti yang sudah kita sering dengar yaitu sharing terlebih dahulu sebelum kita menshare suatu berita, karena kebebasan berekspresi di internet itu haruslah memperhatikan hakikat agama, norma, dan nilai-nilai kebaikan ujtuk proses penjagaan diri “. ungkap Dyan.

Dunia internet yang digunakan memang bebas, namun terbatas. Fungsikanlah internet itu sebagai hal-hal positif seperti contohnya : mengakses berita, layanan perbankan, akses hiburan, jualan dan belanja daring, layanan publik, layanan informasi, dll.

Kemudian narasumber lainnya Drs. Agus Edi Winarto, M.Pd., M.H. menambahkan kebebasan berekspresi memang hak setiap orang, namun kebebasan itu sendiri dibatasi oleh hak orang lain.

Batasan kebebasan ekspresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J yang berbunyi : setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Edi menjelaskan mengapa kita harus memperhatikan dan memahami batasan dalam melakukan kebebasan ekspresi di dunia digital, karena hampir penduduk Indonesia sudah menggunakan internet dan media sosial. Baik buruknya dalam melakukan kebebasan berekpresi di dunia digital tersebut merupakan cerminan siapa jati diri kita.

Maka gunakanlah media sosial itu dengan baik, karena sesuatu hal yang baik itu akan kembali ke kita. Begitupun sebaliknya apabila kita menggunakan media sosial untuk hal yang negatif dan merugikan. (RILIS)

Pertahankan 8 Kali WTP, Pemprov Kalsel Bakal Dapat Tambahan Insentif

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Penghargaan yang diberikan itu, atas kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang dinilai baik dalam delapan tahun terakhir.

Sejak 2013, Pemerintah Proviisi Kalsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

“Penghargaan dari Menteri Keuangan ini diberikan karena Pemprov Kalsel dianggap mampu mengelola keuangan negara dengan baik. Salah satu indikatornya adalah pencapaian opini WTP dari BPK,” kata Gubernur Kalimantan Selatan Dr (HC) H Sahbirin Noor, usai menerima penghargaan Kementrian Keuangan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (9/11).

Menurutnya, pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah Pemprov Kalsel dinilai baik dan telah memenuhi standar serta kaidah pengelolaan keuangan negara.

Dikatakan Sahbirin, tidak mudah untuk mempertahankan pencapaian opini WTP selama delapan kali berturut – turut. WTP delapan kali berturut – turut merupakan wujud sinergi yang baik antara BPK RI, Pemprov dan DPRD Kalsel.

Paman Birin sapaan akrabnya menambahkan, capaian ini merupakan motivasi sekaligus ungkapan syukur mendalam bagi Pemprov Kalsel terutama dalam kondisi tantangan pandemi COVID-19 yang luar biasa saat ini.

Paman Birin berharap, pengelolaan keuangan daerah yang baik, membawa dampak positif untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah, mengatakan, atas keberhasilan mempertahankan WTP ke-8 kalinya ini, maka Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan Dana Insentif Daerah. Untuk besaran yang akan didapat Pemprov Kalsel, Sulaimansyah belum mengetahui secara pasti.

Menurutnya, mempertahankan WTP menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan Dana Insentif. Insentif tersebut akan diserahkan langsung Presiden Joko Widodo saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, jelang akhir tahun nanti. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Webinar Literasi Digital Kabupaten Tapin; Sigap dan Cermat Berliterasi di Era Pandemi

TAPIN – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan webinar dengan tema “Sigap dan Cermat Berliterasi di Era Pandemi” di Kabupaten Tapin, Selasa (9/11/2021) pukul 10.00 WITA.

Acara dibuka oleh Bupati Tapin, Drs H M Arifin Arpan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan B Sc ini menampilkan sejumlah pembicara kompeten.

Dalam diskusi ini dipandu oleh moderator Ronald Andretti yang menghadirkan narasumber Narasumber pertama yakni, Steve Pattinama dengan materi tentang “Kecakapan Digital”.

Steve mengatakan, semua aktivitas sudah pasti berhubungan dengan internet, Jadi kalau misal kecanduan itu sangat berbahaya.

“Ciri-ciri orang kecanduan itu biasanya nggak bisa berhenti menggunakan media sosial, nggak lihat tempat dan waktu juga,” ucapnya

“Kalau kita bisa memanfaatkan internet dengan baik pasti akan mendatangkan kebaikan juga,” sambungnya.

Menanggapi komentar negatif Steve menuturkan, tindakan tersebut bisa dibawa ke ranah hukum karena ada pasalnya.

“Jadi daripada kita menanggung hukuman karena komentar negatif lebih baik kita melakukan hal yang baik di media sosial, dan yang dikomentari juga jangan mudah terpancing gitu aja sih,” tuturnya.

Narasumber kedua, Satriya Alfiza yang membahas materi tentang “Bijak Unggah di Medsos”.

“Media sosial memiliki dampak positif dan negatif yaitu, dampak positif adalah kita akan update memperoleh informasi terkini seputar kita bahkan dunia. Kemudian, dampak negatifnya adalah kita sering menerima berita hoax, hal-hal berbau sara dan kadang hate speech,” ucapnya.

“Lebih baik kita Saring berita itu apakah benar-benar terpercaya ataukah tidak, jika narasumbernya tidak jelas maka lebih baik kita delete saja,” tuturnya.

Adapun, tips agar aman dalam bermedia sosial yaitu, jangan posting sesuatu saat sedang emosi, jangan posting sesuatu yang tidak diketahui, postinglah atau beri komentar sesuatu yang bermanfaat juga menginspirasi, jangan posting sesuatu yang membuat orang lain tersinggung,

Selanjutnya, jangan memposting hal-hal yang tidak penting yang sebenarnya orang lain juga bisa untuk posting, jangan posting harta kekayaan seperti jumlah uang di rekening, bersikaplah rendah hati untuk postinganmu.

Narasumber ketiga yaitu Marsha Risdasari yang sekaligus Key Opinion Leader dalam acara ini menjelaskan materi tentang “Memahami Batasan dalam Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital”

“Kemudahan akses informasi akan menjadikan masyarakat untuk mengeluarkan opini dan pendapat serta informasi personalnya kepada masyarakat lain agar dapat menanggapi konten dari netizen lainnya,” tuturnya

“Batasan dalam berekspresi di dunia digital, yautu hati-hati dalam bermedsos dan tetap perhatikan etika, lindungi indentitas pribadi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta hapus akun-akun nyinyir,” pungkasnya

Terakhir narasumber Risa Dwi Ayuni dengan materi yang tak kalah menarik tentang “Menelusuri Akar Tumbuhnya Hoax dan Bagaimana Etika Dalam Menyikapinya”.

Risa mengatakan, dengan lahirnya citizen journalism yang pertama membuat warga negara berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis dan penyebaran berita dan informasi. Yang kedua warga memiliki media sendiri sebagai wadah citizen journalism.

Sedangkan kekurangannya dibandingkan dengan media massa resmi ialah, siapapun bisa menulis berita walaupun bukan jurnalis, Tidak ada proses penyuntingan dan pengawasan berita, tidak memiliki badan hukum resmi sehingga berita sulit untuk dipertanggungjawabkan, dan terlalu banyak realitas sosial yang muncul.

Adapun, etika digital dibagi menjadi dua yaitu Do’s dan Dont’s!

Do’s yakni;

Menjadi citizen journalist yang bijak dan bertanggung jawab.
Memilih sumber yang dapat dipercaya.
Mempelajari UU ITE agar lebih mawas diri.
Mempelajari kaidah jurnalistik.
Hanya mencari berita yang relevan.
Jika tidak siap tetap menutup virtual public sphere
Memperhatikan konten yang akan diposting di media sosial

Dont’s

Sengaja menulis berita bohong, ujaran kebencian, cyber bullying dan pencemaran nama baik
Menulis komentar yang tidak bijaksana dalam virtual public sphere
Memperhatikan konten milik sendiri atau konten terusan yang akan diposting di media sosial
Tidak mempelajari UU ITE sehingga merasa bebas berpendapat tanpa batasan. (RILIS)

Wajib Isoman, Jadi Syarat Masuk PSTW Budi Sejahtera Kalsel

BANJARBARU – Tak ingin mengulang kesalahan yang sama, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera Kalsel menerapkan sistem karantina bagi lanjut usia (lansia) yang ingin masuk dalam lingkungannya.

Meski masa karantina (isolasi mandiri) di panti lansia ini berlaku selama 7 hari. Namun, penerapan pengambilan spesimen sampel melalui swab antigen juga diterapkan.

Langkah ini pula sebagai bentuk meminimalisir adanya penularan dari pandemi COVID-19. Sebelumnya, tercatat ada beberapa lansia sempat tertular virus ini. Tetapi, dengan penanganan khusus berhasil disembuhkan pihaknya.

Kepala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera Kalsel, Surya Fujianorrohim mengatakan, sebagai langkah mengantisipasi agar penularan dapat dicegah, satu-satunya cara adalah penerapan dengan sistem isolasi mandiri (isoman).

“Setelah melandainya pandemi pada September lalu, kami pun kembali membuka penerimaan lansia. Secara keseluruhan ada sekitar 12 orang yang diterima dan siap menjalankan prosedur karantina,” ujarnya, Rabu (3/11) siang.

Diakuinya, saat ini ada beberapa lansia masih menjalani isolasi mandiri di tempat khusus yang telah disediakan PSTW Budi Sejahtera Dinsos Kalimantan Selatan.

“Apabila karantinanya berhasil diselesaikan mereka rencananya akan di tempat di PSTW Budi Sejahtera di Martapura, Banjar dan Landasan Ulin, Banjarbaru,” ungkapnya.

Untuk menyakinkan keamanannya, lansia yang telah menjalani isolasi mandiri (isoman) selama 7 hari, akan kembali mengikuti prosedur lanjutan, yakni pengambilan spesimen sampel swab antigen kedua.

“Setelah seminggu kamu antigen lagi, hal ini sebagai bentuk keyakinan bahwa mereka aman dari COVID-19,” pungkasnya.

Dari data yang diterima Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera Kalsel melalui Dinas Sosial Kabupaten/kota. 12 lansia ini berasal dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Hulu Sungai Tengah (HST). (RHS/RDM/RH)

Komisi VIII DPR RI Kunjungi BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru

BANJARBARU – Rombongan Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp 199 Juta dari Kementrian Sosial dalam kunjungan kerja spesifik ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPMD) Budi Luhur Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (3/11).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwang Dasopang mengaku senang dengan pelayanan yang disediakan BRSPMD Budi Luhur Banjarbaru terhadap para penyandang disabilitas.

“Kami tentu sangat bergembira, karena apa yang kami diskusikan di Jakarta, apa yang kita harapkan dari pelayanan terhadap masyarakat yang kurang berkemampuan baik segi ekonomi maupun fisik, semua sudah ada disini,” ucap Marwang.

Selain penyerahan bantuan, dalam kunjungannya, Marwang Dasopang juga melakukan pemotongan pita tanda diresmikannya Mobil Akses Penyandang Disabilitas (Accessible Vehicle), yang digunakan untuk memudahkan akses penyandang disabilitas maupun orang yang memiliki gangguan mobilitas.

“Kalau mobil akses seperti ini kita letakkan di seluruh wilayah Indonesia, tentunya akan sangat membantu sekali,” imbuh Marwang.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Wakil rakyat yang berasal dari fraksi PKB ini sejatinya tidak pernah henti mencari inovasi baru dalam melayani masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi.

“Bukan hanya perkembangan teknologi, perhatian kita juga tertuju dengan baik terhadap Atensi kepada para saudara kita yang memiliki kekurangan karena kehendak Tuhan,” jelas Marwang.

Di tempat yang sama mendampingi rombongan Komisi VIII DPR RI, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim mengungkapkan kunjungan ini juga dilakukan untuk melihat langsung program edukasi sosial di balai rehabilitasi ini.

“Jadi BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru ini memberikan layanan Atensi sosial bagi penerima kesejahteraan sosial, tidak hanya disabilitas tetapi juga lansia dan anak,” jelas Eva.

Penyandang disabilitas pertama yang menjabat Eselon II ini juga mengaku ingin mengoptimalkan fungsi fungsi balai agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat dan mendekatkan masyarakat kepada sistem sumber.

“Kami berencana meningkatkan layanan dengan bukan hanya bersifat residensial saja, tetapi juga akan memberikan layanan vokasional, layanan kewirausahaan, dan serta layanan terapi,” ungkap Eva.

Untuk menunjang hal tersebut, Eva berharap di balai ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti alat terapi dan alat vokasi industri.

“Kita minta dukungan Komisi VIII DPR RI untuk bisa mensupport, sehingga layanan yang diberikan nantinya bisa lebih maksimal dan lebih banyak lagi orang yang bisa memanfaatkannya,” tutup Eva. (TR21-01/RDM/RH)

Jadi Alumnus Lemhannas, Zulkifli Kadis PMD Kalsel Dinilai Punya Kualitas SDM Diatas Rata-rata

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat kunjungan dari Kedeputian Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dampak peserta PPRA (program pendidikan reguler angkatan), PPSA (program pendidikan singkat angkatan) dan P3DA (program pemantapan pimpinan daerah angkatan), Rabu (3/11).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi alumni Lemhannas RI yang ada di Kalsel terhadap lingkungan kerja dan masyarakat.

Untuk Kalsel, ada 2 alumni Lemhannas RI yang menjadi pimpinan dan sedang dimonev oleh Kedeputian Pendidikan saat ini. Yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli MP yang merupakan alumni PPRA 54 tahun 2016 serta Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Sugeng Santoso selaku pimpinan rombongan Evaluasi Dampak ke Kalsel mengungkapkan, hasil dari monev akan menjadi bahan untuk penyusunan kurikulum Lemhannas RI.

“Kami ingin mengetahui gambaran atau dampak alumni PPRA, PPSA dan P3DA termasuk kontribusi alumni di lingkungan kerja masing-masing. Kami juga ingin memperoleh data secara langsung dan ingin memperoleh masukan dari alumni terkait program pendidikan di Lemhannas agar pendidikan di Lemhannas dapat lebih optimal di masa mendatang,” ujarnya.

Menurut Sugeng Santoso, masukan dan saran dari alumni sangat penting untuk pengembangan kurikulum di Lemhannas RI.

Lanjutnya, monev ini juga sebagai bagian dari Program Kedeputian Pendidikan Nasional Lemhannas RI untuk mengukur dampak dan mengevaluasi hasil dari pendidikan selama 7 bulan yang didapat dari Lemhannas RI.

“Kami ingin mengevaluasi hasil dari pendidikan di Lemhannas RI apakah sudah dilaksanakan oleh alumni, baik di lingkungan kerja, manfaatnya bagi personil yang mengikuti pendidikan dan manfaatnya bagi masyarakat. Untuk kemudian akan menjadi bahan masukan kami untuk dikembangkan di lembaga pendidikan agar bisa lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Farid Fakhmansyah melihat, kontribusi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari Zulkifli sebagai alumni Lemhannas RI di lingkup Pemprov Kalsel sudah diatas rata-rata. Khususnya dari segi kematangan berpikir dan berinteraksi.

“Kami bangga ada SDM dari Pemprov Kalsel menjadi alumni Lemhannas RI, karena hasil pendidikan dari lembaga ini dapat meningkatkan pemahaman ketahanan nasional yang dapat diterapkan di daerah masing-masing,” cetusnya.

Farid menilai, SDM dari Pemprov Kalsel berpotensi dan layak dididik di Lemhannas RI asalkan dapat menyesuaikan waktu, sebab lama pendidikannya selama 7 bulan penuh.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kalsel Zulkifli mengatakan, saat ini alumni Lemhannas RI yang masih aktif di Kalsel selain dirinya adalah Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah.

“Saat ini di Lemhannas RI sudah ada 62 angkatan, saya angkatan 54 tahun 2016 dari kalangan sipil yang masih aktif. Alumni Lemhannas RI yang sudah pensiun dari Pemprov Kalsel ada Pak Rudy Ariffin, Pak Ismet Akhmad,” urainya.

Kedatangan tim monev Lemhannas RI ke DPMD Kalsel dan selanjutnya ke Makorem 101 Antasari, imbuhnya, diantaranya adalah membagikan kuesioner kepada staf. Kuesioner berisi beberapa pertanyaan terkait dampak dan perubahan kepemimpinan yang diberikan para alumni kepada jajarannya. Hasil monev menjadi masukan untuk penyusunan kurikulum. (ASC/RDM/RH)

Jemput Bola, Polda Kalsel Buka Gerai Vaksin Presisi di Kawasan Pemukiman

BANJARMASIN – Bidang kedokteran dan kesehatan (Bid Dokkes) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Rumah Sakit Bhayangkara tingkat III Banjarmasin, memberikan layanan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat umum, dari remaja hingga lansia, melalui Gerai Vaksin Presisi yang bertempat di Kediaman Karo Ops Polda Kalsel, Komplek Pamen Polri Jalan Belitung, Banjarmasin, pada Rabu (3/11).

Antrean warga menunggu giliran vaksin di Gerai Vaksin Presisi di kawasan pemukiman pada Rabu (03/11)

Kegiatan yang dihadiri Lies Subchan selaku isteri dari Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Noor Subchan yang turun langsung membantu tenaga kesehatan ini, dimulai sejak pukul 09.00 WITA hingga selesai. Pembukaan Gerai Vaksin Presisi di kawasan pemukiman ini, sebagai langkah membantu pemerintah mempercepat capaian pemberian vaksin kepada masyarakat.

Di tempat terpisah, Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr. Ubaidillah mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dipimpin oleh Ipda Diyewaleku Lelono beserta personil Bid Dokkes Polda Kalsel dan Rumkit Bhayangkara tingkat III Banjarmasin.

Dia menuturkan, Polda Kalsel membuka Gerai Vaksin Presisi setiap hari di lokasi berbeda dan kali ini jumlah peserta yang divaksin sebanyak 108 orang. Baik dosis tahap 1 dan 2 dengan dosis yang digunakan sebanyak 10 vial Sinovac multi douse.

“Hari ini ada 10 vial yang kami berikan kepada para remaja dan lansia masyarakat umum sesuai dengan target. Ini akan terus kami lakukan untuk membantu pemerintah mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat,” tutup Kabid Dokkes. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Bantu Petani Jeruk Batola 1,9 Miliar, Ini Harapan Paman Birin

BATOLA – Gubernur Kalimantan Selatan Dr. (HC) Sahbirin Noor menyerahkan bantuan bibit jeruk varietas Siam Banjar senilai Rp1,9 miliar, kepada sejumlah kelompok tani di kabupaten Batola, saat kunjungan dalam rangka Vaksinasi Bergerak, Rabu (3/11).

Gubernur Kalsel menyerahkan bantuan bibit jeruk kepada perwakilan kelompok tani

Bantuan bibit jeruk diserahkan Paman Birin (sapaan akrabnya) disela tanam perdana padi di desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit, usai meninjau kegiatan Vaksinasi Bergerak di kawasan Mandastana.

Gubernur mengatakan, bantuan ini
untuk meringankan petani jeruk pasca mengalami musibah banjir awal tahun tadi.

“Saya menyaksikan langsung, bagaimana tanaman jeruk milik petani mati akibat banjir. Melihat kondisi ini, saya meminta jajaran dinas terkait untuk menganggarkan bantuan penggantian bibit baru”, tuturnya.

Paman Birin berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para petani. Terutama para petani yang lahannya terkena dampak banjir awal tahun 2021.

“Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan oleh petani dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ini juga membawa keberkahan bagi kita semua,” sebutnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman mengatakan, bantuan bibit jeruk Siam Banjar yang diberikan sebanyak 124 ribu batang, atau setara dengan 624 hektar.

Menurut Syamsir kebun jeruk milik petani memiliki fungsi yang sangat penting karena hasil dari kebun jeruk digunakan petani untuk membiayai operasional penanaman padi.

Disampaikan Syamsir, selain Barito Kuala, Paman Birin juga membantu petani jeruk di Kabupaten Banjar sebanyak Rp1,6 miliar.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Sekda Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani, dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Kunjungi Batola, Paman Birin Panen dan Tanam Padi di Desa Sampurna

BATOLA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr. (HC) H Sahbirin Noor melakukan panen padi lokal serta tanam perdana padi unggul di desa Sampurna kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala (Batola), Rabu (3/11).

Gubernur Kalsel (baju putih paling kanan) saat melakukan tanam perdana

Panen sekaligus tanam di lahan Kelompok Tani (KT) Bunga Padi seluas 87 hektar ini, dilaksanakan Gubernur bersama Bupati Batola Noormiliyani AS, usai memantau kegiatan Vaksinasi Bergerak yang digelar di Kantor Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana, pada hari yang sama.

Gubernur Kalsel (kopiah hitam) saat mengecek padi hasil panen raya

Padi yang dipanen berasal dari jenis Karang Dukuh. Sementara bibit padi yang ditanam berasal dari jenis unggul Inpara 2. Sebelum panen dan tanam dilaksanakan, Gubernur Sahbirin Noor terlebih dahulu mencoba alat pengolah tanah yang berasal dari Rotari Vator.

“Panen kali ini merupakan terakhir untuk padi tahunan sekaligus diawali tanam padi unggul berjenis Inpara 2,” tutur Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman.

Syamsir menambahkan, Batola masih menjadi kawasan andalan pangan Kalsel, kendati sempat terkena banjir awal tahun tadi.

“Batola tetap bisa panen walau pun yang ini merupakan penundaan akibat banjir lalu,” urainya.

Syamsir menjelaskan, kedepannya Batola akan menjadi perhatian untuk menjadi pertanian modern dan pelaksanaannya akan dicoba di kecamatan Mandastana.

“Pak menteri sangat peduli dengan Batola untuk menyambut port estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau agar menjadi sentra dalam rangka mendukung 2024, Kaltim sebagai ibukota negara dan Kalsel sebagai pemasok pangannya,” katanya.

Panen dan tanam di desa Sampurna ini juga dirangkai dengan pemberian bibit jeruk varietas Siam Banjar sebanyak 124.000 batang untuk para petani jeruk yang terdampak banjir. Yakni untuk lahan seluas 624 hektar, yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada Bupati Batola Noormiliyani, dan Kelompok Tani Bunga Padi, Kelompok Tani Budi Berkat, dan Kelompok Tani Berkat Mulia.

Bersamaan ini pula Bupati Batola Noormiliyani memberikan bantuan bibit cabe kepada petani di Desa Sampurna yang diserahkan kepada Kelompok Tani Bunga Padi 2 dan Kelompok Tani Raudhah. Selain itu Bupati juga menyerahkan bantuan traktor kepada Pokja Taruna Jaya.

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan, Pemprov Kalsel terus berusaha mendorong petani untuk terus menggalakan pertanian padi. Mengingat hasil produksinya sangat penting untuk keberlangsungan hidup.
Karenanya, sebut gubernur, jika pemerintah memberikan perhatian tinggi terhadap pertanian tentunya menjadi suatu keharusan.

“Anda bisa bayangkan seandainya tidak ada beras. Karena itulah sehingga saya katakan satu biji beras saja mempunyai arti yang sangat besar,” selorohnya.

Terkait adanya bantuan jeruk, gubernur yang akrap disapa Paman Birin itu mengutarakan, bantuan diberikan mengingat beberapa waktu lalu tanaman jeruk yang ada di wilayah Batola maupun Kabupaten Banjar, nyaris semuanya mati akibat terendam banjir.

Fakta ini, papar gubernur, Ia saksikan sendiri sewaktu melakukan perjalanan ke berbagai pelosok desa baik siang maupun malam hari, pasca banjir. Selain itu para petani juga menyampaikan permohonan agar segera diberikan bibit agar kebun jeruk mereka bisa ditanami kembali.

Gubernur berharap, dengan pemberian bibit ini ke depan para petani jeruk, baik yang ada di Batola maupun Kabupaten Banjar bisa kembali tumbuh subur agar mereka dapat mempergunakan hasil produksi tersebut untuk menopang biaya kebutuhan pertanian dan keluarga.

Sebelumnya, Bupati Hj Noormiliyani AS menyampaikan, cita-cita Kabupaten Batola adalah Corporate Farming (korporasi petani) dari sejak dilaksanakannya HPS ke-28 di Batola lalu.
Namun, menurut Bupati, terdapat kendala sewaktu menyampaikan grand design ke kementerian. Mengingat saat itu tengah terjadi peralihan antara Program Serasi dan Optimalisasi Lahan.
Untuk itu, sebut Noormiliyani, jika provinsi berencana menjadikan pertanian modern di Batola tentunya menjadi kebahagian bagi Batola. Mengingat selain berpengaruh untuk peningkatan produksi juga akan membawa peningkatan kepada kesejahteraan petani. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)