Penulis: admin 1

BANJAR – Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, resmi ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi, dalam acara pencanangan yang digelar pada Kamis (31/7).

Selain Awang Bangkal Barat, sebanyak 20 desa lainnya di wilayah Kabupaten Banjar turut diumumkan sebagai desa anti maladministrasi.

Penetapan ini ditandai melalui penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Dalam sambutannya, Hadi Rahman menyampaikan, bahwa pencanangan desa anti maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

“Hari ini kita tetapkan desa anti maladministrasi sebagai bentuk penguatan pelayanan publik. Masih banyak laporan masyarakat terkait layanan desa, mulai dari keterlambatan, kurangnya transparansi, hingga tidak adanya standar pelayanan yang jelas,” katanya.

Hadi mengungkapkan, sepanjang awal 2024, Ombudsman RI menerima lebih dari 10.000 pengaduan masyarakat secara nasional, dengan substansi laporan desa masuk dalam 10 besar tertinggi.

Selain itu, Hadi menyoroti tiga isu utama yang kerap memicu praktik maladministrasi di desa. Yaitu belum optimalnya standar pelayanan, lemahnya penerapan prinsip good governance, serta kurangnya konektivitas antara pemerintah desa dan instansi di tingkat kabupaten maupun pusat.

“Kami mendukung penuh kebijakan Pemprov Kalsel ini. Berdasarkan penelusuran kami, inisiatif penetapan desa anti maladministrasi oleh pemerintah provinsi seperti ini adalah yang pertama di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi, terhadap desa-desa yang berkomitmen menjadi pelopor pelayanan publik yang bersih dan bebas diskriminasi.

“Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat kepada Desa Awang Bangkal Barat dan 20 desa lainnya di Kabupaten Banjar. Semoga penetapan ini mendorong peningkatan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan prima,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, praktik maladministrasi masih menjadi tantangan nyata di berbagai lapisan birokrasi, termasuk di tingkat desa, seperti layanan lambat, pungutan liar, dan minimnya kejelasan informasi.

“Hari ini kita tidak hanya menetapkan desa sebagai simbol, tapi membangun gerakan kolektif untuk mewujudkan desa yang bersih, transparan, dan melayani. Desa adalah ujung tombak pelayanan publik,” katanya.

Pemprov Kalsel, lanjutnya, berkomitmen melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap desa-desa tersebut, melalui pelatihan aparatur, pengawasan dana desa, serta memperkuat kerja sama dengan Ombudsman dan aparat penegak hukum.

“Jangan diam. Jangan takut. Perbaikan hanya bisa terjadi dengan partisipasi rakyat,” tegasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini mengalami penurunan atau krisis wirausaha muda.

Kabid Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Muhammad Anugrah menyampaikan, krisis wirausaha muda ini, dapat diketahui dari berkurangnya jumlah pemuda yang mau berwirausaha.

“Dari sejuta pemuda di Kalsel, hanya 140 ribu diantaranya yang terdata memiliki kemauan berwirausaha,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Sementara, lanjut Anugrah, Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan mampu menumbuhkan sebanyak
25 persen wirausaha muda, dari total 1 juta pemuda.

“Karena adanya target 25 persen tersebut, maka Dispora Kalsel terus berusaha meningkatkan minat pemuda di Banua dalam sektor wirausaha,” ucapnya.

Dikatakan Anugrah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, meminta dukungan 13 pemerintah, untuk meningkatkan minat pemuda untuk berwirausaha.

“Peningkatan minat wirausaha muda ini merupakan agenda nasional, sehingga Dispora Kalsel berupaya melaksanakan agenda tersebut,” ujarnya.

Dimana dalam melaksanakan kegiatan ini, diperlukan kerjasama seluruh pihak, tidak hanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga perlu mendapat dukungan dari seluruh daerah di Banua.

“Wirausaha sangat penting saat ini, karena sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga peningkatan minat wirausaha muda perlu dilakukan, agar para pemuda di Banua dapat membuka peluang usaha sendiri,” ucap Anugrah. (SRI/RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Demi memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pada Rabu (30/7).

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Mugeni dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah melakukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, karena tidak lepas dari peran masyarakat.

Oleh karena itu, kapasitas SDM Kelompok Sadar Wisata perlu diperkuat melalui Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata.

“Pokdarwis ini merupakan garda terdepan dari setiap destinasi unggulan yang telah dimiliki,” ucapnya.

Mugeni menjelaskan, Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ini dilaksanakan sejalan dengan majunya perkembangan dunia pariwisata. Sehingga, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) harus memiliki kemampuan untuk bercerita (story telling). Mereka Menjadi narator alami di destinasi mereka sendiri, menyediakan informasi
budaya dan kearifan lokal yang tidak tertulis dalam brosur.

“Peran mereka menghadirkan pengalaman otentik bagi wisatawan, dan menjadi jembatan antara wisatawan dan kearifan lokal,” papar Mugeni.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten HSU, Syaifullah mengungkapkan, saat ini telah terbentuk dan aktif beberapa Pokdarwis yang tersebar di berbagai desa wisata.

Diantaranya Pokdarwis ltik Alabio di Kecamatan Sungai Pandan, yang memperkenalkan peternakan itik lokal dan kuliner khas. Pokdarwis Kerbau Rawa di Kecamatan Danau Panggang, yang fokus pada pelestarian budaya kerbau rawa dan wisata rawa, Pokdarwis Pasar Terapung di Amuntai Selatan, mengelola aktivitas wisata berbasis pasar air dan budaya sungai, dan beberapa Pokdarwis lainnya berbasis alam, religi, serta edukasi pertanian

“Kelompok Sadar Wisata HSU ini, bukan hanya menjaga tempat wisata, juga menjadi pelaku langsung dalam pembangunan narasi lokal,” ungkapnya

Lebih lanjut Syaifullah menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, yang digelar Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Pihaknya akan selalu siap untuk berkolaborasi untuk peningkatan kapasitas SDM Pokdarwis tersebut

“Mari angkat cerita-cerita kecil dari kampung, sungai, rawa, ladang, agar dunia mengenal Kalimantan. Tidak hanya karena hutannya, tetapi juga kemampuan yang mampu bercerita dengan hati dan jujur tentang keindahan daerahnya,” tutup Syaifullah. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, resmi menetapkan pemenang lomba desain logo dan tema, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada sejumlah wartawan, ditemui di ruang kerjanya Rabu (30/7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, mengatakan, respons positif dari masyarakat sudah terlihat, sejak lomba dibuka pada Maret hingga Juni 2025. Sehingga total peserta mencapai 80 orang untuk lomba tema hari jadi, dan 110 peserta untuk lomba logo.

“Peserta yang ikut ini tersebar dari kabupaten/kota mengirimkan karya kreatifnya,” ungkap Yanti.

Disampaikan Suharyanti, setelah semua karya masuk, pertengahan Juni lalu, tim dewan juri mulai melakukan proses penilaian. Dimana, tim juri terdiri dari budayawan, seniman dan akademisi.

Selanjutnya dari proses penilaian tim juri, didapat 10 besar peserta, dan akhirnya terpilih 3 karya terbaik dari masing – masing kategori.

“Tiga karya terbaik diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, untuk dipilih secara langsung, sebagai tema dan logo resmi HUT ke-75,” jelasnya

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, hasil pemenang lomba tema adalah Ela dari Kabupaten Balangan dengan tema “Begawi Tuntung, Banua Bauntung, Rakyat Himung.

Sedangkan lomba logo dimenangkan Kevyn Hidayat dari Kota Banjarmasin, dengan desain visual yang memadukan kain sasirangan warna biru dan kuning keemasan, serta ornamen Jamang Rumah Bubungan Tinggi, yang mencerminkan semangat bekerja tuntas, kemajuan daerah dan kebahagiaan rakyat.

“Juara 1 lomba tema dan logo, akan menerima tropi dan penghargaan dari Gubernur Kalsel Muhidin, pada puncak Hari Jadi Kalsel Kamis 14 Agustus 2025 di kota Banjarbaru. Sedangkan Juara 2 dan 3, mendapatkan tropi dan penghargaan, saat pembukaan Karasminan Banua Seribu Sungai di Taman Budaya Kalsel, Sabtu 16 Agustus malam di Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

NUSA TENGGARA BARAT – Kontingen Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia (Baveti) Kalimantan Selatan menorehkan prestasi membanggakan, pada ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) ke delapan yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (28/7).

Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, keberhasilan Tim Baveti Kalsel meraih juara tiga ini, sebagai bentuk kontribusi nyata bagi Tenis Lapangan Veteran Kalsel di tingkat nasional.

“Keikutsertaan Baveti Kalsel dalam ajang ini, dinilai tidak hanya mempererat kekompakan antar atlet veteran, tetapi juga menjadi sarana promosi olahraga Tenis di Tanah Air,” ungkapnya.

Sekda Kalsel juga menyampaikan terimakasih, atas pelayanan panitia selama pelaksanaan FORNAS di NTB ini.

“Kami mengapresiasi kepada panitia yang telah melaksanakan FORNAS dengan sangat baik,” ucapnya.

Dalam ajang tersebut, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin berhasil meraih juara tiga, pada Tenis Veteran Lapangan FORNAS Tahun 2025.

“Saya bermain pada Tenis Veteran Lapangan spesialis ganda usia 115 tahun, berpasangan dengan Krisna,” ujarnya.

Mereka berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan tim dari Papua di babak semifinal, dengan skor 2-1

Pada babak perebutan tempat ketiga Tim Kalsel menghadapi Tim Sumatera Selatan, dengan kemenangan 2 – 1 untuk Tim Kalsel.

“Kami berharap kedepannya Inorga Baveti bisa lebih maju,dengan semangat dan daya juang yang tetap menyala meski usia sudah tidak muda lagi,” ucap Syarifuddin. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN — Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi keadaan darurat di lingkungan pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyelenggarakan forum Coffee Morning dengan tema “Sinergi Tanggap Darurat di Pelabuhan” yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Termasuk KSOP Kelas I Banjarmasin, Basarnas, TNI AL, Polairud, KPLP, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dan asosiasi pengguna jasa pelabuhan.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan ini dibuka Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono.

Dalam sambutannya, Sugiono menegaskan pentingnya membangun sinergi lintas instansi guna menciptakan sistem tanggap darurat yang lebih tangguh, khususnya dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas operasional dan risiko pelayaran.

“Pelabuhan adalah titik temu berbagai kepentingan, keselamatan, pelayanan publik, dan keamanan. Maka, tidak ada pilihan selain membangun kolaborasi nyata untuk menghadapi berbagai potensi risiko darurat secara terpadu dan proaktif,” ujar Sugiono.

Dari sisi regulator, KSOP Kelas I Banjarmasin menekankan pentingnya pengembangan prosedur dan rencana kontinjensi tanggap darurat. Contoh konkret mitigasi yang diangkat mencakup penanganan tumpahan B3, evakuasi kapal, pengendalian kebakaran, serta koordinasi pencarian dan penyelamatan korban secara terintegrasi antar instansi.

“Sinergi adalah kunci. Dalam operasi SAR (Search And Rescue), waktu adalah segalanya. Oleh karena itu, komunikasi dan pemahaman prosedur antarlembaga harus terus diasah,” ungkap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana.

Dalam sistem operasi SAR, Basarnas memiliki struktur komando mulai dari SAR Coordinator (SC), SAR Mission Coordinator (SMC), On Scene Coordinator (OSC), hingga Search and Rescue Unit (SRU) yang bergerak cepat sesuai kondisi di lapangan.

Operasi SAR tidak hanya menanggulangi kecelakaan kapal, namun juga evakuasi medis, pencemaran, hingga korban yang terperangkap di lokasi sulit dijangkau.
Pelindo sebagai operator pelabuhan juga memaparkan upaya konkret yang telah dilakukan, antara lain penyusunan SOP tanggap darurat, pelaksanaan simulasi tahunan, penguatan peralatan APAR, sistem safety patrol, dan implementasi SMK3 serta ISPS Code.

Dalam paparannya, Junior Manager HSSE menyebut bahwa berbagai potensi bahaya seperti tumpahan bahan berbahaya, kebakaran kapal, hingga kecelakaan kerja menjadi fokus penguatan prosedur mitigasi di lapangan.
Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman penanganan insiden dan penyusunan drill skenario terpadu ke depan.

Diskusi berlangsung konstruktif dan menghasilkan beberapa action plan, termasuk peningkatan jadwal latihan gabungan, pembentukan tim reaksi cepat di terminal utama, dan harmonisasi SOP tanggap darurat antar instansi.

Kegiatan ini menegaskan kembali komitmen Pelindo untuk tidak hanya menghadirkan pelayanan jasa pelabuhan yang efisien, tetapi juga membangun pelabuhan yang aman, tanggap, dan adaptif terhadap risiko.

“Melalui forum ini, kami ingin menyatukan tekad dan langkah bersama agar pelabuhan bukan hanya pusat logistik, tapi juga ruang kerja yang selamat dan tangguh dalam segala situasi,” tutup Sugiono. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menerima kunjungan kerja Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (28/7).

Rombongan dari Diskominfo HSS dipimpin langsung Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Nani Yuniarty, dan diterima Plt. Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar. Turut mendampingi, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi, Abdul Gafur, serta Pranata Komputer, Abdul Hafidz.

Kunjungan ini bertujuan, memperdalam pemahaman Diskominfo HSS terhadap pengisian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 5.0, sebagai langkah awal persiapan menghadapi penilaian serentak untuk 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan apresiasi atas semangat jemput bola Diskominfo HSS.

“Kami bangga dengan Diskominfo HSS karena mereka langsung datang belajar. Ini akan sangat membantu mereka untuk memahami lebih cepat elemen-elemen penilaian dalam indeks KAMI versi terbaru,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Diskominfo Kalsel membuka ruang bagi Diskominfo kabupaten/kota untuk menggunakan dokumen milik provinsi sebagai referensi penyusunan dokumen penilaian masing – masing.

“Masih ada waktu satu bulan. Silakan manfaatkan dokumen yang kami miliki sebagai contoh agar bisa langsung diadopsi sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” tambah Sucilianita.

Diharapkan, melalui kunjungan ini, nilai Indeks Keamanan Informasi Diskominfo HSS dapat meningkat dan selaras dengan standar yang telah diterapkan di tingkat provinsi. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Direktorat Sejarah dan Permuseuman, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Rl, bekerjasama dengan Program Studi Pendldikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, menggelar Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia tahun 2025, Senin (28/7), di ULM Banjarmasin. Diskusi publik ini dibuka langsung Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon secara daring.

Dalam sambutannya, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan mengatakan, Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia tahun 2025, bertujuan memperkaya khazanah sejarah nasional. Baik dari sisi data, fakta, interpretasi, perspektif dan metodologi, untuk memenuhi kebutuhan bangsa dalam lanskap global yang terus berubah.

“Diskusi publik ini kita gelar untuk menjaring kritik dan masukan substantif dari pemangku kepentingan,” ucapnya

Disampaikan Restu Gunawan, diskusi publik ini menghadirkan para Editor Umum dan Editor Jilid, draft penulisan Buku Sejarah Indonesia, dan terbuka untuk umum. Baik secara luring maupun daring melalui zoom dan kanal YouTube.

Ia berharap, berbagai saran dan masukan baik dari perguruan tinggi, mahasiswa, komunitas, dan pemerhati sejarah, akan memberikan penyempurnaan nantinya.

“Penulisan sejarah sangat penting, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas,” tutupnya

Diskusi publik dihadiri Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narindra, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, serta beberapa SKPD Kota Banjarmasin. Diantaranya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Banjarmasin.

Hadir pula Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII. (NHF/RIW/RH)