Tulis Ulang Buku Sejarah Indonesia, Kementrian Kebudayaan RI dan ULM Gelar Diskusi Publik
Foto bersama
BANJARMASIN – Direktorat Sejarah dan Permuseuman, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Rl, bekerjasama dengan Program Studi Pendldikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, menggelar Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia tahun 2025, Senin (28/7), di ULM Banjarmasin. Diskusi publik ini dibuka langsung Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon secara daring.
Dalam sambutannya, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan mengatakan, Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia tahun 2025, bertujuan memperkaya khazanah sejarah nasional. Baik dari sisi data, fakta, interpretasi, perspektif dan metodologi, untuk memenuhi kebutuhan bangsa dalam lanskap global yang terus berubah.
“Diskusi publik ini kita gelar untuk menjaring kritik dan masukan substantif dari pemangku kepentingan,” ucapnya
Disampaikan Restu Gunawan, diskusi publik ini menghadirkan para Editor Umum dan Editor Jilid, draft penulisan Buku Sejarah Indonesia, dan terbuka untuk umum. Baik secara luring maupun daring melalui zoom dan kanal YouTube.
Ia berharap, berbagai saran dan masukan baik dari perguruan tinggi, mahasiswa, komunitas, dan pemerhati sejarah, akan memberikan penyempurnaan nantinya.
“Penulisan sejarah sangat penting, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas,” tutupnya
Diskusi publik dihadiri Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narindra, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, serta beberapa SKPD Kota Banjarmasin. Diantaranya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Banjarmasin.
Hadir pula Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII. (NHF/RIW/RH)
