Mentaos, Jadi Percontohan Kelurahan Bebas Maladministrasi Pertama di Indonesia

BANJARBARU – Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, resmi ditetapkan sebagai Kelurahan Bebas Maladministrasi pertama di Indonesia, oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Penetapan dilakukan bersamaan dengan pencanangan program serupa untuk seluruh kelurahan di Banjarbaru, serta peluncuran pembangunan zona integritas di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker), Kelurahan Guntung Manggis, Sungai Besar, dan Mentaos.

Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengatakan, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi menjadikan Kota Banjarbaru sebagai model pemerintahan daerah yang bersih, adil, dan profesional dalam melayani masyarakat.

“Melalui pencanangan ini, kami ingin seluruh aparatur memahami bahwa pelayanan publik tidak sekadar tugas administratif, tapi bagian dari amanah untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya, saat penetapan, Rabu (30/7).

Menurutnya, keberhasilan program bebas maladministrasi bergantung pada perubahan budaya kerja, terutama dalam hal etika pelayanan, akuntabilitas, dan konsistensi aparatur pemerintah.

“Semoga ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan visi Banjarbaru Emas,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, program ini merupakan terobosan baru bagi Ombudsman RI. Dimana pihaknya menerapkan inovasi terkait dengan pencanangan desa dan kelurahan bebas maladministrasi.

“Dan ini di mulai dari Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarbaru,” terangnya.

Yeka juga menilai program Kelurahan Bebas Maladministrasi dapat menjadi role model nasional dalam memperbaiki wajah pelayanan publik secara menyeluruh, sekaligus mendorong kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Jika masyarakat disambut dengan ramah oleh petugas kelurahan atau puskesmas, itu sudah mencerminkan keberhasilan seorang kepala daerah,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)