Penulis: admin 1

BANJARMASIN — Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan meminta semua pihak baik internal maupun eksternal, untuk lebih memperhatikan faktor keselamatan selama beraktivitas di area pelabuhan.

Hal ini disampaikan langsung Suprayogi Sumarkan, Junior Manager Umum dan Humas. Menurutnya, pasca kejadian kecelakaan kerja oleh pihak eksternal di CCC/CDC kontainer Pelabuhan Trisakti beberapa waktu lalu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Tim HSSE dan Operasional PT MTI, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Disisi lain, Meskipun korban merupakan pihak eksternal yang beraktivitas di wilayah CCC/CDC PT MTI, namun atas kecelakaan kerja tersebut, Pelindo melalui PT MTI memberikan santunan kepada keluarga korban yang ditinggalkan, dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kecelakaan kerja tersebut. Ini adalah duka bagi kami semua. Pelindo dalam kesempatan ini juga mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dalam bekerja khususnya di area Pelabuhan,” ujar Suprayogi, Junior Manager Umum dan Humas.

Pasca kejadian, pihak Manajemen Pelindo melalui PT MTI telah melakukan pelaporan ke stakeholder terkait guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Selain itu, akan diakukan upaya peningkatan keamanan terminal, yang difokuskan pada prosedur keamanan, titik rawan blind spot, dan sistem komunikasi antar kru agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Manajemen menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan operasional, khususnya pada area stuffing dan bongkar muat yang memiliki risiko tinggi”, tutup Suprayogi.

Meskipun insiden ini menjadi perhatian serius, kegiatan operasional di area CCC/CDC tetap berjalan normal dengan pengawasan ketat dari Tim HSSE dan Operasional, untuk menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemblokiran 28 juta rekening bank warga negara Indonesia, ternyata juga berdampak pada 50.000 rekening nasabah Bank Kalsel. Kondisi ini memicu kepanikan dari para nasabah, yang langsung datang untuk meminta rekeningnya diaktifkan kembali.

Usai rapat dengar pendapat di Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, pada Jumat (1/8), Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengakui, pihaknya sempat kewalahan karena kebijakan pemblokiran ini. Sebab Bank Kalsel harus mengkonfirmasi ke nasabah, dan petugas juga harus mengklarifikasi ke PPATK untuk membuka blokir, yang diajukan nasabah melalui form khusus.

“Sebenarnya tujuannya baik, bahwa tiga bulan tidak ada transaksi berarti ada sesuatu, apakah orangnya meninggal atau apa. Sehingga ditutup dulu sementara. Kalau dulu tidak masalah, karena duit dapat diambil langsung di kantor. Tapi sekarang karena transaksi dapat dilakukan dimana saja, pemblokiran menjadi merepotkan karena nasabah harus ke kantor dulu, untuk mengajukan keberatan pemblokiran”, urainya.

Dari 50.000 rekening yang sempat diblokir, Fachrudin mengakui, masih tersisa 3.000 yang hingga Kamis (31/7) masih diblokir PPATK.

“Tapi kalau melihat berita tadi malam, sudah ada kebijakan baru PPATK membuka kembali semua rekening nasabah yang terblokir. Insya Allah yang 3 ribu ini juga sudah aktif kembali”, tutupnya.

Perlu diketahui, dari 50.000 rekening nasabah Bank Kalsel yang sempat diblokir, Bank Kalsel memastikan seluruhnya tidak tersangkut kasus tindak pidana. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Cabang Olahraga Sepeda KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan, membuka pendaftaran seleksi untuk Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2025 di Palembang.

Panitia Pelaksana Seleksi Cabor Sepeda KORPRI Kalsel, Rokhyatin Efendi menyampaikan, pihaknya juga berlaku sebagai panitia seleksi Cabor sepeda untuk PORNAS KORPRI di Palembang mendatang.

“KORPRI Kalimantan Selatan membuka pendaftaran, untuk seleksi cabang olahraga yang dipertandingkan, salah satunya sepeda,” ungkap Rokhyatin, kepada sejumlah wartawan, Jumat (1/8).

Pihaknya, menurut Rokhyatin telah mengirimkan undangan kepada kabupaten dan kota, agar dapat mengikuti seleksi Cabor Sepeda.

Dalam kesempatan tersebut, Panitia Cabang Olahraga Sepeda KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan meminta, agar para atlet serius saat mengikuti seleksi.

“Seleksi Cabor sepeda Korpri Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan, pada tanggal 23 sampai 24 Agustus 2025 di Banjarbaru,” ujarnya.

Dengan peserta dari kalangan ASN, PNS, CPNS, P3K di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Pada saat mengikuti seleksi tersebut, maka kami meminta kepada peserta dapat mengikuti dengan serius,” ujarnya.

Seperti melakukan latihan terdiri dahulu, agar benar benar siap pada saat mengikuti seleksi.

“Dengan keseriusan tersebut maka akan didapat hasil atlet yang handal di Cabor sepeda KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Pendaftaran seleksi dibuka 25 Juli hingga 16 Agustus 2025 melalui link yang tertera pada undangan, yang telah dikirimkan oleh panitia penyelenggara. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi, untuk membahas program kerja tahun 2026 yang difokuskan pada percepatan transformasi sosial.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, memaparkan sejumlah program prioritas tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalsel pada tahun 2024 tercatat mencapai angka 75,19. Angka ini meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya (74,66).

“Peningkatan IPM terjadi pada seluruh dimensi, baik pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak,” ujar Galuh usai rapat pada Kamis (31/7) sore.

Secara regional, IPM Kalsel berada di posisi kedua tertinggi setelah Kalimantan Timur dan lebih baik dibanding provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Terkait kondisi ketenagakerjaan, Galuh mengungkapkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja lulusan SMA/sederajat, sekitar 7 orang masih termasuk kategori pengangguran. Ia juga menyampaikan bahwa capaian indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan, meski masih terdapat kabupaten/kota yang baru mencapai kategori tuntas utama dan tuntas paripurna.

“Untuk arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan 2026, kami mengacu pada visi RPJMD Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan, dengan misi membangun manusia unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Galuh memaparkan program Quick Win Disdikbud Kalsel tahun 2026 yang meliputi peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas peserta didik, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta penguatan kebudayaan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Permono menyoroti masih terbatasnya lapangan kerja bagi lulusan SMA/sederajat. Ia menilai perlu adanya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengingatkan agar program Disdikbud dapat memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.

“Kami berharap tidak ada lagi pungutan kepada siswa, dan program insentif bagi anak-anak bisa diperluas. Semua harus sejalan dengan RPJMD,” harapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Komisi IV siap mendukung penuh program-program Disdikbud, yang dinilai mampu mendorong percepatan transformasi sosial di Kalsel.

“Ada harapan baru dari paparan tadi. Kami akan mendukung semua program yang sudah dirancang,” pungkasnya.

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, didampingi Anggota, berlangsung di ruang Komisi IV, lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Kamis (31/7) sore. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengundang sejumlah mitra kerjanya untuk melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada Kamis (31/7) sore.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi memimpin langsung pelaksanaan rapat tersebut. Dirinya mengatakan bahwa agenda pokok dari rapat ini yakni untuk mendengarkan program kerja dari para mitranya untuk tahun anggaran 2026. Oleh karena itu,
penting diketahui oleh masyarakat, bahwa Komisi II, fokus dengan orientasi kesejahteraan ekonomi rakyat dan daerah.

“Kita membahas tidak hanya secara global, tapi juga hingga ke item – itemnya. Memastikan program-program yang dianggarkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi,” ujarnya

Helmi mengapresiasi, para mitra kerja, dapat menjelaskan secara baik sehingga tidak ada sanggahan berarti, hanya saran-saran dan kritik biasa saja. Ia berharap, hasil pembahasan dapat menjadi acuan kuat, dalam menyusun program anggaran yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting, agar target – target pembangunan ekonomi dapat tercapai secara optimal,” ucapnya

Lebih lanjut Helmi menambahkan, Komisi II mendukung langkah – langkah strategis yang telah dirancang para mitra kerja, terutama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perencanaan yang matang dan terukur, karena merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua.

“Rapat ini menunjukkan komitmen untuk terus mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Kolaborasi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah diyakini akan membawa dampak positif dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih sejahtera dan merata,” tutupnya

Adapun mitra kerja yang berhadir dalam rapat Komisi II DPRD Kalsel, antara lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalsel, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel. Rapat digelar Kamis, (31/07) sore, bertempat di ruang Komisi II DPRD Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Enam atlet Sambo Kalimantan Selatan berhasil menjadi wakil Indonesia pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior 2025 mendatang.

Ketua Persambi Kalsel, Muhammad Yani Helmie, diwakili Ketua Harian Yayat Hidayat menjelaskan, Indonesia menjadi tuan rumah pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior tahun ini.

“Pada seleksi atlet junior di Padang belum lama tadi, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meloloskan enam atlet, yang mendapatkan medali emas,” ungkap Yayat, kepada sejumlah wartawan, Jumat (1/8).

Sehingga, lanjut Yayat, mereka berhak mendapatkan tiket pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior tersebut.

“Persambi Provinsi Kalimantan Selatan siap meraih medali, pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior 2025. Yakni melalui enam atlet asal Kalsel yang telah berhasil menjadi wakil Indonesia,” ucapnya.

Yayat menyampaikan, di bawah pembinaan Ketua Sambo Kalsel Muhammad Yani Helmi, prestasi atlet mengalami peningkatan.

“Kejuaraan Dunia Sambo 2025 mendatang, diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga Sambo di Indonesia termasuk di Kalsel,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, juga dapat menjadi ajang unjuk gigi bagi atlet atlet muda Kalsel di kancah internasional.

Pada Kejuaraan Dunia Sambo Junior tersebut, ditargetkan Indonesia mampu meraih medali sebanyak banyaknya. Target ini, didukung sepenuhnya oleh Persambi Kalsel.

Kejuaraan Dunia Sambo Junior, rencananya akan digelar pada 1 sampai 6 Oktober 2025 mendatang, di Bogor Jawa Barat. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih rapor hijau, dalam evaluasi kinerja operasional Semester I tahun 2025.

Penilaian ini merupakan hasil sinergi kuat antara Pelindo dan pemangku kepentingan pelabuhan, termasuk Kantor KSOP Kelas II Kotabaru – Batulicin, dan KSOP Kelas III Satui, yang secara bersama melakukan evaluasi kinerja operasional pelabuhan.

Rangkaian evaluasi dilakukan melalui forum koordinasi yang berlangsung di Surabaya, melibatkan para pemangku kebijakan, operator pelabuhan, dan penyedia jasa pelayaran.

Evaluasi ini mencakup indikator utama kinerja pelabuhan seperti produktivitas bongkar muat, waiting time, approach time dan indikator kinerja lainnya. Capaian kinerja bongkar muat Semester I 2025 pada komoditas curah kering, menunjukkan tren positif.

Pelabuhan Satui mencatat peningkatan produktivitas secara year-on-year (YoY) dari 245,12 Ton/Jam pada tahun 2024 menjadi 413,43 Ton/Jam. Sementara itu, Pelabuhan Kotabaru juga mencatatkan kenaikan produktivitas menjadi 270 Ton/Jam dibandingkan 268 Ton/Jam di periode yang sama tahun sebelumnya.

Tak hanya dari sisi layanan barang, kinerja pelayanan kapal juga mendapatkan catatan baik. Di Pelabuhan Kotabaru, rata-rata Waiting Time tercatat 10 menit pada Semester I 2025, sementara di Pelabuhan Mekarputih sebesar 11 menit.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan kapal telah jauh melampaui standar Ditjen Perhubungan Laut (DJPL), yang menetapkan batas maksimal Waiting Time sebesar 1 jam.

Capaian rapor hijau yang diraih Pelindo Sub Regional Kalimantan menjadi indikator bahwa kinerja operasional terus mengalami perbaikan yang signifikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang intens antara Pelindo dan KSOP dalam membangun ekosistem pelabuhan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas koordinasi yang terjalin baik. Rapor hijau ini menjadi bukti komitmen Pelindo dalam menjaga performa operasional pelabuhan sekaligus patuh terhadap regulasi yang ditetapkan,” ujar Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan, dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, Anggiat Douglas Silitonga menyampaikan, bahwa capaian ini adalah hasil dari komunikasi yang terbuka dan integrasi kerja lapangan yang solid.

“Kami terus mendorong operator pelabuhan, dalam hal ini Pelindo, untuk menjaga kualitas layanan agar tetap sesuai standar pelayanan publik dan keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala KSOP Kelas III Satui, Capt. Oka Harry Putranto, yang menilai bahwa perbaikan operasional yang dilakukan oleh Pelindo telah memberikan dampak positif bagi kelancaran arus logistik.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pelindo dalam menjaga kecepatan layanan kapal dan barang, khususnya di wilayah kerja Pelabuhan Satui,” ungkapnya.

Sugiono juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan agenda transformasi layanan pelabuhan dengan mengedepankan prinsip continuous improvement.

“Fokus kami tidak hanya pada produktivitas, tetapi juga pada kualitas pelayanan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan operasional,” ujarnya.

Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan meyakini bahwa kekompakan, sinergi dengan regulator, serta kepemimpinan yang adaptif akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian rapor hijau di masa mendatang. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARBARU – Perusahaan tambang Alamtri Resources Indonesia (ATRI) berhasil menjadi Juara Umum dalam ajang bergengsi 4th Kalimantan Fire & Rescue Challenge (KFRC) 2025 yang digelar sejak 27 Juli – 1 Agustus 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kompetisi ini mempertemukan tim-tim tanggap darurat dari perusahaan pertambangan se-Kalimantan, dan menjadi ajang peningkatan kapasitas profesional di bidang penyelamatan dan kebencanaan industri.

Kegiatan resmi ditutup Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, di salah satu hotel berbintang Kota Banjarbaru, Kamis (31/7) malam.

Dalam sambutan tertulis, Gubernur menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan KFRC keempat, yang dinilai sarat manfaat dan semangat kolaboratif.

“Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah berbagi pengetahuan, keterampilan, serta mempererat koordinasi dan kerja sama antar tim tanggap darurat di wilayah Kalimantan,” katanya.

Gubernur juga memberikan ucapan selamat kepada para pemenang, khususnya Alamtri Resources Indonesia yang meraih prestasi tertinggi.

“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga profesionalisme, dan menginspirasi rekan – rekan lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Profesi Tanggap Darurat Pertambangan Kalimantan (PPTDPK) sekaligus Ketua Penyelenggara KFRC, Dany Irawan menyampaikan, KFRC bukan sekadar lomba, tetapi forum penguatan kapasitas dan budaya keselamatan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi ilmu serta meningkatkan skill, pengetahuan dan pengalaman tim rescue perusahaan pertambangan di Kalimantan,” jelasnya

Ia menyebut KFRC menjadi sarana perusahaan dalam menunjukkan komitmen terhadap kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, Dany menjelaskan bahwa KFRC 2025 juga menghadirkan uji kompetensi sertifikasi tanggap darurat secara gratis, melalui LSP Tanggap Darurat PERTAPINDO. Dimana setiap tim mendaftarkan dua personelnya.

Program ini akan berlanjut dalam bentuk pengembangan kompetensi secara regular dan berjenjang, sesuai peraturan pemerintah.

“Kami ingin memastikan peningkatan kompetensi ini tidak hanya berhenti di ajang ini, tetapi berkelanjutan dan sesuai standar nasional,” tuturnya.

Tercatat ada 14 tim dari berbagai perusahaan ambil bagian dalam KFRC tahun ini. Peserta datang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan satu tim tamu dari Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka mengikuti berbagai skenario penyelamatan dan penanganan kebakaran dengan kondisi yang menyerupai kejadian nyata di lapangan.

“Melalui serangkaian tantangan yang realistis, peserta diuji mulai dari operasi di medan sulit hingga simulasi insiden kebakaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajarannya untuk menuntaskan kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang telah terdaftar, dan yang telah bersertipikat.

Arahan tersebut Ia sampaikan, saat memberikan pengarahan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, Kamis (31/7).

Menteri Nusron mengungkapkan, hingga saat ini jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat baru mencapai 59,59%. Sementara bidang tanah yang sudah terdaftar mencapai 66,4%. Dengan kata lain, terdapat selisih sekitar 7% yang belum tersertipikasi, meski telah terdaftar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Artinya ada orang yang sudah ikut program PTSL, tapi begitu mau disertipikatkan harus bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena tidak mampu, jadinya mandek,” ujarnya.

Menurutnya, kendala utama yang menyebabkan sertipikasi tidak berjalan tuntas adalah beban BPHTB yang harus dibayar masyarakat. Padahal, sertipikasi tanah menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam menciptakan kepastian hukum dan tata ruang.

Nusron menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan perlu diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah daerah.

“Kita harus cerdas dalam membaca data. Bagaimana cara mengatasinya? Mau tidak mau, Bapak/Ibu harus berkolaborasi dengan bupati, wali kota setempat. Minta keringanan BPHTB,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara jajaran ATR/BPN di daerah dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi yang kuat akan mencegah program sertipikasi terhambat masalah fiskal di tingkat lokal.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, mengakui bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah sudah dilakukan. Ia menilai kerja sama tersebut sangat penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai program pertanahan, termasuk PTSL dan legalisasi aset masyarakat.

“Kami terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar tidak ada hambatan berarti dalam proses sertipikasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga meresmikan Gedung Arsip Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dengan penandatanganan prasasti, didampingi sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.

Yakni Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan mutu layanan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2025.

Kepada wartawan, usai kegiatan, Kamis (31/7) Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, Teguh Hadianto, melalui Kepala Sub Bagian Umum Humas dan Kepegawaian, Citra Dewie Purnamasari menjelaskan, Forum Konsultasi Publik Tahun 2025, menjadi sarana komunikasi dua arah antara rumah sakit dan masyarakat, agar tercipta pemahaman yang sama mengenai standar pelayanan.

FKP tahun ini mengangkat tema “Alur Pelayanan BPJS Kesehatan dan Perencanaan Persiapan Kelas Rawat Inap Standar, QRIS BPJS Kesehatan”.

“Kami menerima surat edaran Menteri Kesehatan RI, agar memberikan layanan QRIS, dan mulai mempersiapkan rencana layanan mulai Desember 2025 mendatang,” ucapnya

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Asmar menyampaikan, materi diberikan kepada peserta tentang sosialisasi Mobile JKN sebagai upaya BPJS Kesehatan, untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi tentang aplikasi Mobile JKN kepada masyarakat. Khususnya peserta JKN-KIS, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan aplikasi tersebut dalam mengakses layanan kesehatan, salah satunya pendaftaran online.

“Pelayanan JKN meliputi pengecekan status kepesertaan, informasi fasilitas kesehatan, dan jadwal tindakan operasi,” jelasnya

Salah satu peserta dari Kelurahan Pekapuran Raya, Ahmad Syahril menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah efektif menerima masukan langsung dari masyarakat, terutama untuk meningkatkan mutu pelayanan. Apalagi RSGM merupakan satu-satunya Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Kalimantan Selatan, yang melayani seluruh kabupaten dan kota.

“Saya rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut di RSGM Kalsel, masukan kami diantaranya tempat parkir ke depan lebih di perluas lagi,” tutupnya

Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
menghadirkan narasumber Dinas Kesehatan Provinsi, Biro Organisasi Kalsel, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, bertempat di Aula Lantai V Gedung Pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman, Jalan Simpang Ulin Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)