Komisi II DPRD Kalsel Bahas KUA-PPAS 2026 Bersama Mitra Kerja

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengundang sejumlah mitra kerjanya untuk melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada Kamis (31/7) sore.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi memimpin langsung pelaksanaan rapat tersebut. Dirinya mengatakan bahwa agenda pokok dari rapat ini yakni untuk mendengarkan program kerja dari para mitranya untuk tahun anggaran 2026. Oleh karena itu,
penting diketahui oleh masyarakat, bahwa Komisi II, fokus dengan orientasi kesejahteraan ekonomi rakyat dan daerah.

“Kita membahas tidak hanya secara global, tapi juga hingga ke item – itemnya. Memastikan program-program yang dianggarkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi,” ujarnya

Helmi mengapresiasi, para mitra kerja, dapat menjelaskan secara baik sehingga tidak ada sanggahan berarti, hanya saran-saran dan kritik biasa saja. Ia berharap, hasil pembahasan dapat menjadi acuan kuat, dalam menyusun program anggaran yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting, agar target – target pembangunan ekonomi dapat tercapai secara optimal,” ucapnya

Lebih lanjut Helmi menambahkan, Komisi II mendukung langkah – langkah strategis yang telah dirancang para mitra kerja, terutama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perencanaan yang matang dan terukur, karena merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua.

“Rapat ini menunjukkan komitmen untuk terus mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Kolaborasi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah diyakini akan membawa dampak positif dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih sejahtera dan merata,” tutupnya

Adapun mitra kerja yang berhadir dalam rapat Komisi II DPRD Kalsel, antara lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalsel, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel. Rapat digelar Kamis, (31/07) sore, bertempat di ruang Komisi II DPRD Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)