Penulis: admin 1

TABALONG – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Tabalong, Selasa (2/9)

Acara dibuka Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Mugeni.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Mugeni, menyampaikan, kegiatan ini sangat penting untuk menekankan pentingnya story telling sebagai salah satu strategi memperkuat daya tarik wisata daerah. Dimana, kegiatan ini meningkatkan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengembangkan pariwisata, khususnya di Kabupaten Tabalong.

“Dengan kemampuan bercerita yang baik, dapat menghadirkan pengalaman lebih berkesan bagi wisatawan,” ujarnya.

Mugeni berharap, sebuah destinasi wisata tidak hanya memiliki keunikan, tetapi juga mudah dijangkau, aman, nyaman, serta didukung dengan aturan yang jelas. Selain itu, data kunjungan wisatawan perlu diperhatikan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata.

“Semakin banyak kunjungan wisatawan, maka pendapatan masyarakat sekitar juga meningkat. Tentu hal ini harus didukung dengan fasilitas wisata yang aman, bersih, dan nyaman,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, Zulfan Noor, menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut di wilayahnya. Apalagi tujuannya untuk meningkatkan kapasitas Pokdarwis, mengembangkan pariwisata lokal, dengan menyampaikan kisah menarik di balik destinasi wisata. Sehingga wisatawan tidak hanya datang menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan pengalaman mendalam melalui cerita budaya dan sejarah lokal.

“Melalui bimtek story telling ini, kami yakin pariwisata Tabalong akan semakin maju dan berdaya saing,” tutupnya. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, kembali menghadirkan kegiatan edukatif bagi generasi muda, melalui Workshop Edukatif Kultural Tahun 2025.

Kegiatan ini diikuti puluhan pelajar dari SMKN 1 Banjarbaru dengan tema “Mengenal Permainan Tradisional Gasing Pengantin Kalimantan Selatan”.

Workshop yang digelar di Auditorium Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Selasa (2/9), itu berlangsung interaktif, dengan sesi pembelajaran sejarah gasing, praktik langsung, hingga pemahaman nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Workshop ini memiliki makna penting dalam mendukung visi dan misi pembangunan kebudayaan di Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, kita berharap generasi muda dapat mengenal, melestarikan, sekaligus bangga terhadap permainan tradisional yang menjadi identitas daerah,” ujarnya.

Raudati menambahkan, keberadaan permainan tradisional tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga mampu membangun karakter generasi muda serta mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Mari kita hidupkan Museum Lambung Mangkurat sebagai ruang belajar yang menyenangkan, sekaligus wahana memperkuat kecintaan pada Banua,” katanya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar, menegaskan, peran museum sebagai pusat pembelajaran budaya dan sejarah. Dimana museum terus berusaha merawat, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan koleksinya kepada masyarakat.

“Melalui workshop ini, pelajar dapat mengenal sejarah, asal-usul, hingga praktik pembuatan dan permainan gasing tradisional Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Taufik Akbar berharap pengalaman yang didapat generasi penerus bangsa ini, mampu menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan pelajar terhadap budaya lokal.

“Selain memperluas wawasan, kami ingin pelajar termotivasi untuk melestarikan warisan budaya yang menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menegaskan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada tahun 2025 ini, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan menyalurkan bantuan TJSL sebesar Rp. 3.330.210.000 dan khusus di wilayah Kota Banjarmasin dengan nilai mencapai Rp 1.653.240.000,-.

Dana tersebut difokuskan pada kegiatan sosial kemasyarakatan, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan. Pelindo berharap kehadiran program ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan perkotaan yang menjadi pusat aktivitas pelabuhan.

“Sebagai bagian dari BUMN, Pelindo memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya membangun pelabuhan, tetapi juga membangun masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melalui program TJSL ini, kami ingin mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat kualitas lingkungan hidup,” ujar Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan PT Pelindo.

Sugiono menambahkan, Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan terus berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar program TJSL tepat sasaran.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi semua pihak.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, yang turut hadir dalam kegiatan penyerahan TJSLP pada Selasa (2/9), menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pelindo dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerahnya.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ucapnya.

Menurut Wali Kota, program TJSL yang dilaksanakan Pelindo memiliki makna yang sangat penting karena sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bantuan tersebut dinilainya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

“Melalui bantuan ini, kita berharap akan lahir manfaat positif yang berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh penerima manfaat agar menggunakan dan menjaga bantuan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang,” tegas Wali Kota.

Lebih lanjut, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Banjarmasin sebagai kota yang maju dan sejahtera dengan semangat kebersamaan serta gotong royong antar lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilainya sebagai kunci tercapainya pembangunan yang inklusif.

Sinergi antara Pelindo dan Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat hubungan harmonis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga sinergi ini dapat terus terjalin demi kemajuan Kota Banjarmasin tercinta,” tutup Wali Kota Muhammad Yamin dengan penuh optimisme. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Untaian shalawat menutup aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di depan “Rumah Banjar” dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Senin, (1/9)

Dalam aksi yang berlangsung aman dan damai di bawah pengamanan humanis pihak kepolisian itu, sebanyak tujuh tuntutan yang dibawa Aliansi Rakyat Kalsel diterima dan ditandatangani politisi senior tersebut.

Setelah kurang lebih empat jam, DPRD Provinsi Kalsel melakukan dialog bersama kelompok aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat. Hasil dialog ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara tuntutan bersama koordinator aksi, yang dijadwalkan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI.

Adapun tujuh tuntutan yang disepakati, pertama, menuntut Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.
Kedua, menuntut Reformasi Polri, revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif, dan apabila tidak ada komitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketiga, menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan. Keempat, menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.
Kelima, massa juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.

Keenam, menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mereka juga mendesak perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Ketujuh, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Menanggapi aksi tersebut, Supian HK menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai tanpa anarkis maupun terprovokasi seperti terjadi di beberapa daerah lain.

“Kami sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi yang tertib, damai, dan penuh kedewasaan. Ini menunjukkan mahasiswa dan masyarakat Kalsel mampu menjaga kondusivitas Banua,” ujar Supian HK.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran Polri dan TNI, yang telah memfasilitasi jalannya aksi dengan pengamanan humanis sehingga situasi tetap aman dan kondusif. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Sesuai komitmennya, Aliansi Rakyat Kalsel, akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel, kawasan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Senin (1/9) siang. Aksi yang dimotori para mahasiswa, buruh dan juga pengemudi ojek online ini, dimulai tepat setelah sholat Zuhur, dengan pengawalan dari aparat kepolisian serta TNI.

Para pengunjuk rasa ini, diterima langsung Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari, Ilham Yunus dan sejumlah anggota DPRD Provinsi. Di hadapan para pejabat dan aparat negara ini, Aliansi Rakyat Kalsel menyampaikan sejumlah tuntutan, yang juga menjadi agenda seluruh aksi demo serentak mahasiswa seluruh Indonesia, di hari yang sama.

Diantaranya adalah mengusut tuntas kasus kematian pengemudi ojek online pada aksi demo di Jakarta, serta evaluasi menyeluruh seluruh program pemerintah berbiaya besar, dan dinilai tidak tepat sasaran, sementara disisi lain rakyat dibebani kenaikan pajak.

Aliansi Rakyat Kalsel, juga menyoroti isu lokal terkait monopoli batubara, konflik agraria sawit, serta rencana pengajuan Meratus sebagai Taman Nasional. Termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Dayak.

Setelah menyampaikan orasi dan aspirasinya, para peserta unjuk rasa membubarkan diri pasca hujan. Bahkan sebelum membubarkan diri masing – masing peserta aksi memunguti sampah disekitar lokasi. Aksi unjuk rasa ini, berakhir dengan tertib dan aman.

“Bravo untuk seluruh mahasiswa, buruh dan juga pengemudi ojek online, yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan aman. Ini menjadi bukti kedewasaan bersikap seluruh pihak, yang terlibat pada aksi hari ini. Sehingga berhasil menjaga keamanan dan kondusivitas Kalimantan Selatan,” ujar Ketua Umum DPD KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi.

Kepada Abdi Persada FM, Shinta juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua DPRD Provinsi, Supian HK dan jajaran pimpinan dewan yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan bijak, serta membuka ruang untuk bertemu dan berdialog dengan pengunjuk rasa..

“Hal ini membuktikan DPRD betul – betul bisa menempatkan fungsi sebagai perwakilan rakyat, dan menumbuhkan ikatan serta kepercayaan dari masyarakat,” tegasnya.

Apresiasi yang sama, menurut Shinta, juga diberikan kepada Kapolda dan Danrem beserta para personil gabungan, yang telah mengawal kegiatan unjuk rasa ini hingga tertib dan aman.

“Saya salut, Kapolda dan Danrem langsung turun ke jalan menemui para pengunjuk rasa, dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Bravo untuk semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta Laksmi Dewi juga turut berbelasungkawa atas wafatnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dan mendukung penguatan tuntas kematian pemuda berusia 21 tahun tersebut.

“Affan pantas disebut sebagai pahlawan, karena pengorbanannya menyatukan dan memotivasi masyarakat Indonesia untuk melawan ketidakadilan, dan menjadi aspirasi bagi generasi muda,” jelasnya.

Shinta Laksmi Dewi berharap, kondisi keamanan Banua akan tetap terjaga pada aksi – aksi berikutnya, dengan kesadaran seluruh pihak bersama – sama saling menjaga sikap.

“Kita tidak ingin kejadian di daerah lainnya di Indonesia terjadi di Banua kita, agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan bisnisnya,.dan roda perekonomian Kalsel tetap berjalan baik”, tutupnya.

Perlu diketahui, sejumlah tempat usaha disekitar kawasan Jalan Lambung Mangkurat, memilih untuk tidak beroperasi sejak pagi, sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Termasuk dua toko peralatan kosmetik, perbankan, dan mini market. Sejumlah sekolah di Banjarmasin, juga meliburkan siswanya, dan perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawannya. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Gelaran Pamor Borneo 2025 yang berlangsung pada 21–24 Agustus 2025 di Duta Mal Banjarmasin, kembali menorehkan capaian membanggakan. Acara tahunan yang diprakarsai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, membuktikan diri sebagai ajang strategis yang mampu menghubungkan pelaku UMKM, investor, dan sektor pariwisata dalam satu ekosistem penggerak ekonomi Kalimantan.

Puncak perhatian tertuju pada Borneo Business and Investment Forum (BBIF) 2025, yang berhasil melahirkan 15 Letter of Interest (LoI) dengan total nilai Rp55,37 triliun. Jumlah ini melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya mencatat Rp3,02 triliun.

Penandatanganan LoI dilakukan langsung para delegasi investor dari 10 negara sahabat, meliputi Jepang, Luxemburg, Korea Selatan, Malaysia, Spanyol, Denmark, Rusia, Georgia, Bulgaria, dan Belarus. Tercatat 14 orang delegasi dari 11 perusahaan dan lembaga internasional hadir secara langsung, mewakili duta besar, lembaga keuangan internasional, asosiasi perdagangan, hingga perusahaan multinasional.

Minat investor pada BBIF 2025 terbagi ke berbagai proyek strategis. Optimalisasi Fasilitas Cold Storage dan Rumah Potong Unggas Modern di Kalimantan Selatan, mendapat perhatian terbesar dengan empat LoI senilai Rp54 miliar. Menyusul kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kusan mencatat dua LoI dengan nilai Rp2,6 triliun, diikuti Sistem Pengolahan Limbah Balikpapan yang juga memperoleh dua LoI senilai Rp526,4 miliar.

Sementara itu, sejumlah proyek besar lainnya masing-masing berhasil menarik satu LoI, seperti Kawasan Industri Ketapang untuk Hilirisasi Bauksit senilai Rp37,18 triliun, Komoditas Turunan Kelapa Sawit di KEK Maloy senilai Rp8,6 triliun, Industri Hilirisasi Minyak Kelapa Sawit Fatty Acid senilai Rp3,74 triliun, Pembangunan Pelabuhan Margasari Baru di Tapin senilai Rp1,69 triliun, Pusat Budidaya Udang Vannamei di Kalimantan Tengah senilai Rp141,6 miliar, Pengelolaan Limbah B3 Medis Banjarbaru senilai Rp30 miliar, serta Rumah Sakit Tipe B di Tanjung Selor dengan nilai Rp810 miliar.

Selain menekankan aspek investasi, Pamor Borneo 2025 juga memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Produk-produk unggulan lokal kembali mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Pada tahun ini, nilai transaksi UMKM mencapai Rp1,35 miliar, meningkat 16,47% dibanding capaian tahun 2024 sebesar Rp1,16 miliar.

Dukungan dari sektor perbankan turut memperkuat kinerja UMKM melalui komitmen pembiayaan senilai Rp10,83 miliar, sehingga mendorong peningkatan daya saing dan membuka peluang UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.

Dari sisi pariwisata, Pamor Borneo 2025 menghadirkan pengalaman berkesan bagi para delegasi internasional. Mereka diajak langsung menyaksikan keindahan Geopark Meratus, yang pada April 2025 resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Status bergengsi ini menempatkan Kalimantan Selatan dalam peta pariwisata dunia.

Panorama pegunungan yang megah, hutan tropis yang asri, serta keragaman hayati khas Kalimantan memberikan kesan mendalam bagi para tamu. Kunjungan tersebut membuka percakapan baru mengenai peluang investasi di sektor ekowisata dan infrastruktur pariwisata berkelanjutan.

Dengan capaian luar biasa di sektor investasi, UMKM, dan pariwisata, Pamor Borneo 2025 membuktikan dirinya sebagai lebih dari sekadar pameran: ia menjadi katalisator nyata transformasi ekonomi Kalimantan. Lonjakan nilai investasi hingga puluhan triliun rupiah, meningkatnya kinerja UMKM, serta promosi pariwisata yang melibatkan langsung delegasi internasional, menjadi bukti nyata kepercayaan dunia terhadap Kalimantan.

Capaian ini sekaligus sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi, penguatan hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, pelaku usaha, dan mitra global, Kalimantan siap mengambil peran strategis sebagai motor pertumbuhan baru Indonesia yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, melaksanakan penilaian tingkat kematangan keamanan informasi serentak untuk 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (29/8).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim. Turut hadir Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, serta perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan pentingnya penilaian ini dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah.

“Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan manfaat besar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan daerah. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan besar berupa ancaman keamanan siber yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Muslim.

Ia menambahkan, kegiatan penilaian ini tidak hanya sebatas evaluasi administratif, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam merumuskan rencana tindak lanjut yang berbasis data dan risiko.

“Dengan begitu, kesiapan infrastruktur, kebijakan internal, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Lanjut Muslim, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menjadi pilot project penilaian serentak indeks keamanan informasi di Indonesia.

“Dengan ini, mari seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi, baik di lingkungan kerja maupun dalam pelayanan publik,” ajaknya.

Sementara itu, Manggala Informatika Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda BSSN RI, Melita Irmasari, memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel, atas terlaksananya kegiatan ini.

“Kami mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung penuh pelaksanaan penilaian ini dan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya secara serentak,” ujar Melita.

Melita menambahkan, hasil penilaian yang diumumkan masih bersifat sementara. Kabupaten/kota masih memiliki kesempatan untuk melengkapi dokumen penilaian hingga batas waktu 4 September 2025.

“Dengan adanya penilaian indeks keamanan informasi ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan dapat lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan adaptif,” tutupnya.

Dalam kesempatan ini, juga diumumkan hasil peringkat sementara penilaian kematangan informasi yang telah berlangsung selama dua hari, diantaranya Kota Banjarmasin meraih 351 poin, Kabupaten Tanah Bumbu 413 poin, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperoleh nilai tertinggi dengan 598 poin. (BDR/RIW/RH)

BALANGAN – Demi mengangkat pesona destinasi lokal, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Balangan, Jumat (29/8)

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Seksi Pembedayaan Masyarakat Wisata Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya, menyampaikan, saat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Namun, di era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal, tetapi mencari pengalaman, makna, dan cerita.

“Kegiatan ini supaya wisatawan yang berkunjung, dapat semakin mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan
masyarakat setempat,” ucapnya

Disampaikan Lediya, peran storytelling menjadi sangat penting, karena dengan kemampuan bercerita yang baik, maka tidak hanya menjual destinasi sebagai tempat, tetapi juga pengalaman yang mengesankan. Cerita disampaikan dengan baik mampu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, meningkatkan daya tarik destinasi, dan menciptakan ikatan emosional dengan wisatawan.

“Kita ingin pokdarwis dapat belajar mengenai bagaimana merangkai
cerita yang menarik, menggali potensi dari setiap destinasi, hingga menyampaikan secara efektif kepada wisatawan, baik langsung maupun melalui media digital,” pintanya

Lebih lanjut Lediya menambahkan, seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan
sebagai wadah untuk berdiskusi, saling
berbagi ide, belajar dari para narasumber yang sudah berpengalaman, dan tentu saja, menjalin jejaring bermanfaat untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing.

“Pertemuan ini hendaklah sebagai ajang berbagi cerita inspiratif, memperkenalkan potensi destinasi lokal kepada masyarakat luas,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Sigit Kondang Wibowo menambahkan, materi story telling di destinasi wisata yang ada di Balangan. Salah satunya, yaitu gunung Hauk, yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan. Karena memiliki keunikan tersendiri menjadikan wisata tersebut, ramai dikunjungi setiap akhir pekan.

Kegiatan Bimtek Story Telling ini sangat cocok bagi para Pokdarwis. Dimana, sangat diperlukan pelatihan untuk SDM terkait.

“Kami berharap, para Pokdarwis dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan,” tutupnya. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)