Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Dalam rangka pembinaan dan pencarian bibit atlet muda panahan. Maka, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraganya menggelar, Festival Panahan Piala Paman Birin Tingkat Pelajar Usia 11 sampai 18 Tahun se Kalimantan Selatan, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mulawarman, Jumat (10/3).

Dibuka Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap peningkatan olahraga Panahan,” ungkap Subhan, kepada sejumlah wartawan.

Dan, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dengan digelarnya, Festival Panahan Piala Paman Birin tingkat pelajar ini, dapat melahirkan atlet muda handal kedepannya, bagi Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dengan digelarnya Festival Panahan Piala Paman Birin ini, sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, untuk peserta yang mengikuti kegiatan Festival Panahan Piala Paman Birin Tingkat Pelajar ini diikuti sebanyak 170 atlet berusia 11 sampai 18 Tahun.

“Atlet muda tersebut berasal dari perwakilan 13 Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan,” ucapnya.

Sehingga, tambahnya, diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan talenta talenta muda panahan.

“Karena panahan ini masuk ke dalam Desain Besar Olahraga Nasional, untuk dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelas Hermansyah.

Pada Festival Panahan Piala Paman Birin ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan, total hadiah sebesar Rp 30 juta rupiah.

Sedangkan, Kabag Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono mengatakan, maksud tujuan dari dilaksanakan Festival Panahan Piala Paman Birin Tingkat Pelajar Se Kalsel ini, dalam rangka meningkatkan daya saing keolahragaan dan pembudayaan olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Diharapkan jiwa sportifitas atlet muda panahan di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat meningkatkan,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Sejumlah pengusaha mulai bergerak menanamkan modal pasca pandemi COVID-19. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), sektor pertanian menjadi salah satu tujuan.

Setelah sebelumnya pengusaha dari negara Oman melihat peluang investasi kilang minyak di Kotabaru, belakangan ini ada dua pengusaha dari Qatar dan Yaman yang tertarik menanamkan modalnya di provinsi ini.

Bedanya, kedua negara itu berencana berinvestasi di sektor pertanian yakni biji kopi.

Ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Endri mengatakan, meski kondisi geografis Kalsel didominasi oleh dataran rendah, peluang untuk memaksimalkan potensi biji kopi di provinsi ini masih sangat tinggi.

“Kan ada dua jenis kopi yakni robusta dan arabica, kalau arabica ya kita tidak bisa, tapi untuk robusta bisa, karna masih bisa ditanam di dataran rendah,” ungkapnya.

Endri menyebut, saat ini pihaknya masih proses peninjauan lahan untuk para investor Timur Tengah ini. Ia juga meminta kepada Pemkab/ko menyiapkan lahan pertanian serta merincikan potensi bibit yang cocok untuk ditanam.

“Karena investasi itu sifatnya berkelanjutan, makanya yang saat ini harus dipastikan adalah ketersediaan lahannya,” ucapnya.

Tak hanya dari negara asing, minat berinvestasi sektor pertanian kopi di Kalsel juga diminati oleh Aceh. Endri menyebut, pengusaha asal Aceh itu ingin membangun usaha “wisata kopi” di Banua ini.

“Calon investor itu sebelumnya juga sudah punya usaha serupa di tempat asalnya (Aceh),” bebernya.

Dirincikannya, wisata kopi itu berupa lahan pertanian kopi yang didalamnya disediakan berbagai fasilitas, mulai dari penginapan hingga pengalaman meminum kopi hasil racikan sendiri bagi wisatawan.

“Ini potensi yang sangat besar, karena dari penghasilan penginapan saja itu mencapai Rp300 juta perbulan,” bebernya.

Diharapkan, ketertarikan pengusaha untuk menanamkan modalnya di provinsi ini terus mengalami peningkatan. Apalagi Kalsel sendiri akan menjadi provinsi yang bertetangga langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam, Kaltim.

“Kita akan sangat terbuka dengan calon investor, kita juga tengah menyusun potensi investasi di seluruh wilayah Kalsel,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Indonesia (BI) Kalsel kembali membuka pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Informasi itu mengemuka dari kegiatan Sosialisasi Beasiswa Bank Indonesia 2023 yang digelar secara daring, Kamis (9/3).

Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel, Bimo Epyanto, dalam sambutannya mengatakan, BI menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan. Program beasiswa merupakan salah satu wujud nyata dukungan BI untuk program pengembangan SDM unggul yang tangguh, terampil, kompeten, kreatif, inovatif, berkarakter, serta berkemampuan sebagai pemimpin yang peka dan peduli terhadap kondisi, dan siap menghadapi globalisasi.

“Melalui program ini, kami berupaya memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan sosial mahasiswa. Sehingga, di masa depan, mereka sanggup menciptakan perbedaan dan berkontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Bimo.

Program Beasiswa BI tidak sebatas menyalurkan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga meliputi pengembangan keterampilan, karakter kepemimpinan, dan kompetensi individu. Para penerima beasiswa akan bergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI). Komunitas GenBI akan banyak berperan dalam berbagai aktivitas, baik yang berasal dari inisiatif mandiri, maupun bekerja sama dengan BI.

Total kuota penerima beasiswa BI Kalsel pada tahun ini sebanyak 125 orang, terdiri dari 75 orang penerima beasiswa dari ULM, dan 50 orang penerima beasiswa dari UIN Antasari.

Proses seleksi beasiswa meliputi sejumlah tahapan. Mulai dari sosialisasi pada 9 Maret 2023, pendaftaran dan seleksi administrasi di Perguruan Tinggi mulai 10 – 16 Maret 2023, pengumuman calon penerima beasiswa yang berhak mengikuti seleksi wawancara pada 17 Maret 2023, seleksi wawancara oleh BI pada 18 – 19 Maret 2023, dan pengumuman penerima beasiswa pada 21 Maret 2023.

Adapun nilai bantuan yang akan diterima masing – masing penerima beasiswa sebesar satu juta Rupiah per bulan. Mahasiwa calon penerima beasiswa dapat mendaftarkan diri melalui bagian kemahasiswaan masing-masing fakultas. Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang Program Beasiswa BI Kalsel dapat diperoleh melalui akun Instagram @bank_indonesia_kalsel dan @genbi_kalsel.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Irfan Nor Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Hamidi Ilham, Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Ahmad Mujahid, dan Kasubag Kesejahteraan Mahasiswa ULM Norrahmad Hidayat, serta diikuti lebih dari 250 mahasiwa calon penerima beasiswa dari ULM dan UIN Antasari.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkontribusi untuk negeri melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia guna mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Fest II Tahun 2023.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Husnul Khatimah, saat pembukaan kegiatan GKN Festival II di aula gedung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan di Jalan Trikora, Kamis (9/3).

Gubernur berharap dengan adanya kegiatan GKN Fest II 2023 yang mengangkat tema “GKN Kalsel Membangun Kesetiakawanan Sosial Untuk UKM Sejahtera Menuju Indonesia Emas” dapat mendorong lebih banyak generasi muda di Kalsel untuk berwirausaha.

“Diberbagai kesempatan, khususnya di kalangan generasi muda, saya terus menekankan akan pentingnya mengubah pola pikir, yaitu mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja, sebagai wirausaha”, tegasnya.

Gubernur juga berharap dengan kegiatan GKN Festival II ini dapat menaikkan derajat UKM demi terwujudnya sumber pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kinerja perekonomian di Indonesia, termasuk Kalsel.

Sementara, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, DR Yulius MA dalam sambutannya, menjelaskan terkait dengan promosi, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah berupaya mendorong prioritas-prioritas produk yang efisien dan efektif agar mampu memiliki nilai tambah.

“Target kita adalah mendorong agar produk-produk yang produktif dan diharapkan menjadi UMKM “Maker” artinya yang membuat. Kebanyakan UMKM kita adalah UMKM “Seller” jadi dia hanya menjual, mendapatkan fee sedikit-sedikit dan tujuannya supaya sekarang jualan, besok makan,” jelasnya.

Tentunya hal ini tidak bisa disesalkan juga, lanjut Yulius, karena hampir 70 persen angkatan kerja di Indonesia adalah lulusan SMP. Jadi agak sulit kalau mereka diajak untuk berbisnis. Disinilah peran Pemerintah agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya, dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan seperti yang diadakan oleh GKN ini.

Sedangkan, Ketua DPD GKN Kalsel, Isna Alif mengungkapkan kegiatan GKN ini diikuti oleh puluhan UMKM dari 10 DPC GKN Kabupaten Kota di Kalsel, Dinas Koperasi, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

“Kalau GKN sendiri lebih menampilkan produk yang kemasannya cukup baik dan sudah memiliki legalitas halal. Selain itu, juga produk kraf atau kerajinan seperti baju maupun tas dari kain sasirangan yang juga ditampilkan dalam fashion show tadi,” jelasnya.

Isna berharap dengan adanya promosi produk unggulan ini, seluruh lapisan masyarakat melihat bahwa UMKM-UMKM di Banua sudah cukup bagus dan maju sehingga mendorong mereka untuk mencintai dan membeli produk-produk lokal. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Komitmen dan inovasi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perkebunan dan peternakan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tim verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengunjungi Kalimantan Selatan, pada Rabu (8/3), untuk mendengarkan presentasi dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terkait penghargaan Satyalancana Wira Karya.

Sahbirin Noor mengatakan, dirinya menggagas program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (Siska Ku Intip) untuk peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti-plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepah sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak.

“Telah terbentuk 20 klaster Siska Ku Intip yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tabalong,” ungkap Sahbirin Noor.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini melanjutkan, saat ini di Kalsel total populasi berjumlah 2.538 ekor sapi yang telah menghasilkan 59 ton daging sapi dan populasi akan terus bertambah seiring perkembangan program dengan target populasi 21.000 ekor sapi dan produksi daging 1.033 ton.

“Dengan adanya program Siska Ku Intip, harga biaya produksi sapi menjadi lebih terjangkau, memenuhi indikator keterjangkauan harga, jauh lebih efisien (57,37%) dibandingkan daging konvensional, sehingga mampu menyediakan daging sapi dibawah harga pasar,” lanjut Paman Birin.

Sebelum program Siska Ku Intip dilaksanakan di Kalsel, budidaya ternak sapi di Kalsel bersifat tradisional, biaya produksi sapi yang tinggi, penggembalaan sapi di kebun sawit kurang efisien baik dari segi waktu, biaya dan tenaga karena sapi digembalakan secara lepas liar. Dan setelah adanya program Siska Ku Intip, pola produksi sapi telah berubah menjadi berbiaya rendah karena memanfaatkan sumber pakan yang ada di kebun sawit.

Sementara itu, Kepala Biro Gelar, Tanda Jabatan dan Tanda Kehormatan Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono mengatakan, kunjungan kali ini adalah untuk verifikasi usulan dari Kementerian Pertanian, dikarenakan Gubernur Kalimantan Sahbirin Noor telah memenuhi syarat secara administrasi, terkait verifikasi ke lapangan, apakah benar inovasi Siska Ku Intip ini bermanfaat bagi para pekebun dan peternak

“Hasil dari verifikasi akan disampaikan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk menjadi pertimbangan layak tidaknya menerima penghargaan,” ucap Ludi.

Untuk diketahui, penghargaan Satyalancana Wira Karya akan disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI tahun 2023 di Kota Padang. Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia, kepada para warganya yang telah memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Walau sebagian wilayah di Kabupaten Banjar yang dilanda banjir sudah mulai surut, tetapi masih ada beberapa daerah yang saat ini masih dalam kondisi masih terendam karena daerah yang tersebut kondisi tekstur tanah cukup rendah, seperti di Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Sungai Tabuk.

Oleh karena itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Isra Ismail bersama Anggota DPRD Kabupaten Banjar Ratu Juriah memberikan bantuan kepada warga desa Penggalaman dan Desa Antasan Suton Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut langsung diserahkan mereka kepada warga melalui posko siaga banjir dan dapur umum, Rabu (8/3).

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Isra Ismail mengatakan bahwa banjir yang sering terjadi di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar, menjadi perhatian mereka sebagai anggota DPRD.

“Ini menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat, dan kami berharap banjir yang menjadi langganan ini bagi masyarakat dapat diatasi dengan cepat agar masyarakat tidak lagi kebanjiran,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (9/3).

Isra menambahkan bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi sedikit beban bagi warga yang terdampak banjir.
Menyusul bencana banjir yang terjadi, selain merendam lahan pertanian dan rumah-rumah mereka, juga melumpuhkan perekonomian.

“Apalagi banjir yang terjadi dengan waktu yang cukup lama, membuat persedian sembako masyarakat menipis bahkan habis, mereka harus dibantu,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan pelayanan Publik se-Kalsel dan serta pemberian penghargaan Reformasi Birokrasi (RB), Sakip dan Pelayanan Bulik (Yanlik) di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel pada Kamis (9/3).

Rakornis dan pemberian penghargaan tersebut merupakan dua agenda penting yang saling berkaitan satu sama lain, dengan tujuan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Setdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, pihaknya mendorong agar seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP), sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.

“Di Kalsel baru terdapat 5 Kabupaten-Kota yang memiliki MPP, yakni Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru,” ucap Roy

Ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi Kalsel memandang MPP sebagai sarana yang digunakan oleh Pemerintah untuk optimalisasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

“Untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan ditahun 2023 sudah memiliki MPP,” lanjut Roy.

Selain Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin yang akan membuat MPP pada tahun 2023, Kabupaten-Kota lain pun, yang masih belum memiliki MPP diharapkan dapat segera merealisasikannya, MPP tidak hanya dalam bentuk Mall, namun dalam bentuk sederhana pun dapat dibuat untuk meningkatkan pelayanan.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra menyampaikan, pihaknya mendukung penuh arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang mengarahkan setiap Kabupaten-Kota memiliki MPP masing-masing.

“Tidak harus megah, yang penting bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ucap Galuh Tantri.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat penghargaan terbaik pertama di dua kategori, yaitu kategori Reformasi Birokrasi dan kategori Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan peringkat terbaik kategori Pelayanan Publik dan MPP diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembahasan lanjutan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023-2043 masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan, kepada wartawan, usai menghadiri rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (8/3).

Solhan menjelaskan untuk pembahasan revisi ini sudah hampir rampung, namun masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

“RTRWP Kalsel 2023-2043 tidak hanya mengenai daratan, tetapi juga masuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sedangkan wilayah daratan itu sudah disinkronisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin mengharapkan, RTRWP Kalsel Tahun 2023-2043 tidak mengalami masalah dalam penetapannya nanti, karena itu hendaknya dibahas betul-betul mulai dari bawah guna sinkronisasi.

Untuk diketahui, dalam rangka pembahasan RTRWP Kalsel 2023-2043, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Hasanuddin Murad, sebelumnya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI pada 2-4 Maret 2023 serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI di Jakarta, pada 5-7 Maret 2023. (NRH/RDM/RH)