BANJARMASIN – Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan Memperingati Hari Asma Sedunia Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, di Siring Balaikota Banjarmasin, Jumat (12/5).
Ketua Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan Ibnu Sina mengatakan, pihaknya mengajak cabang Kota Banjarmasin, untuk melaksanakan Hari Asma Sedunia, yang dilaksanakan pada 12 Mei 2023 ini.
Ketua Yayasan Asma Kalsel Ibnu Sina
“Tujuan dari dilaksanakan Peringatan Hari Asma Sedunia di Kota Banjarmasin, untuk memperkenalkan Yayasan Asma di tengah warga kota ini,” ungkapnya.
Dikatakan Ibnu, pada Peringatan Hari Asma Sedunia ini, bertema semua warga bisa mendapatkan perawatan Asma, khusus di Kota Banjarmasin.
Dalam kesempatan tersebut, Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan memperkenalkan senam asma, untuk pencegahan penyakit tersebut.
“Senam asma diperkenalkan ditengah masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin, dengan melibatkan pihak Kesehatan, kelurahan serta kecamatan,” ujar Ibnu.
Mengingat, lanjutnya, gerakan gerakan senam asma untuk mengatur dan melancarkan pernapasan. Dalam pencegahan terjadi serangan asma bagi penderita.
“Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan warga di Kota Banjarmasin, salah satunya pencegahan penyakit asma dengan sosialisasi senam asma tersebut,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Pemerintah Kota Banjarbaru yang ke – 24, Perkumpulan Dayak Meratus (Kumdatus) menggelar Pergelaran seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony ke 4, yang digelar di salah satu Mall terbesar di Kota Banjarbaru, selama 4 hari berturut – turut, dari Kamis (11/5) hingga Minggu (14/5) 2023.
Seni budaya dayak tersebut akan menampilkan berbagai macam perlombaan setiap harinya, salah satunya lomba Basumpit, lomba menggambar, dan lomba Fashion Show busana adat dayak. Pada Kamis (11/5), Pembukaan seni budaya dayak dibuka langsung Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, dan Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah, dan dihadiri Kapolres Banjarbaru, Dandim 1006 Banjarbaru, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel, beserta sejumlah Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.
Walikota Banjarbaru (tengah) bersama Stahli Kemasyarakatan dan SDM Kalsel (Kanan)
Wali Kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin sangat mengapresiasi pagelaran Borneo in Harmony ke 4 ini, yang sekaligus juga sebagai ajang peringatan Puncak Hari Jadi ke 24 Kota Banjarbaru. Dengan adanya seni adat budaya dayak, Kita bisa mengenalkan budaya daerah, keanekaragaman ras, suku dan agama di Kota Banjarbaru.
“Banyaknya budaya di Kota Banjarbaru, kami ingin juga memperkenalkan budaya kepada generasi muda guna mengetahui kekayaan dan budaya di Indonesia khususnya yang ada di Kota Banjarbaru,” ucap Aditya.
Ia melanjutkan Pergelaran seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony termasuk ke dalam kalender of event Kota Banjarbaru.
Sementara itu, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah menyampaikan, dengan adanya seni budaya dayak, maka masyarakat dapat mengenal budaya daerah, keanekaragaman ras, suku dan agama di Kalsel.
“Seni budaya adat dayak, merupakan bentuk pelestarian budaya dengan memperkuat nilai nilai budaya, adat istiadat, sebagai peninggalan nenek moyang, ” Ungkap Husnul.
Dilanjutkan Husnul, seni budaya adat dayak meratus dapat berkembang menjadi daya tarik wisata, yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat kalsel. Oleh karena itu, pergelaran seni budaya adat dayak meratus, harus terus dilestarikan, dengan cara menngelar seni budaya.
Di tempat yang sama, Ketua Komdatus Kalsel, Benyamin Uhil mengatakan, seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony ini diselenggarakan secara mandiri, dan tidak menggunakan dana anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru. Dan hal ini menjadi salah satu kendala pelaksanaan kegiatan, yang sudah 4 kali diadakan di Kota Banjarbaru.
“Tujuan dilaksanakannya seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony untuk pengembangan seni budaya Dayak yang ada di Kalsel dan penunjang pariwisata di Kalsel terutama di Kota Banjarbaru, ” Tutup Benyamin. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Pelaihari, Tanah Laut, Kalsel, merealisasikan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp961 juta lebih. Dari Januari – Mei 2023 sudah terealisasi 11,53 persen.
Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin, mengungkapkan, pendapatan yang berhasil direalisasikan itu diketahui melampaui capaian dari pada tahun 2022 sekitar Rp81 juta lebih.
Kepala UPPD Pelaihari, Rahmanita Ariffin (kanan kedua) bersama PT Jasa Raharja terkait optimalisasi penerimaan pajak daerah
“Tahun ini (2023) kenaikan sangat jauh berbeda dibandingkan 2022 lalu di Triwulan I juga. Cenderung positif,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, melalui sambungan telepon, Jumat (12/5) siang.
Sementara pada Triwulan I, tutur dia, mampu merealisasikan hingga Rp670 juta lebih atau secara capaian setara dengan 8,04 persen.
“Ada beberapa perusahaan penyumbang cukup besar terhadap PAP termasuk PT PLN yang ada di Asam-Asam dan dua lagi dari swasta,” ucapnya.
Ia merincikan, pada Januari 2023 atau memasuki Triwulan I juga mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp320 juta lebih. Sedangkan Februari naik sekitar 6,01 persen atau Rp500 juta lebih.
“Harapan kami ke depan, penerimaan disektor ini terus mengalami pergerakan positif. Sehingga, dapat berkontribusi bagi PAD,” harapnya.
Sebagai bentuk optimalisasi, dirinya membeberkan, pihaknya juga rutin melakukan pengecekkan berkala penggunaan air permukaan (PAP) kepada 39 perusahaan di Kabupaten Tanah Laut.
“Kami juga terus memantau perkembangannya itu ke sejumlah perusahaan. Bahkan sebagian sudah dipasangi water meter, jadi, penggunaan air permukaan mudah diketahui,. Tetapi, melalui instruksi Kepala Bapenda Kalsel kami masih melakukan pendataan ke perusahaan mana lagi yang belum memiliki water meter,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dirilis, total keseluruhan realisasi untuk pendapatan daerah pada komponen Pajak Air Permukaan di Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp8 miliar lebih.
“Untuk saat ini kenaikan penerimaannya cukup signifikan. Di mana sudah mencapai 291,49 persen,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah Kota menangani lebih intens kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (12/5).
Yamin menjelaskan, adanya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota ini yang menyebabkan tiga korban jiwa, dinilai mengkhawatirkan, maka Pemerintah Kota harus segera melakukan penanganan lebih intens lagi.
“Dinkes Banjarmasin harus kontinyu mensosialisasikan kepada warga, untuk terus mewaspadai DBD,” pintanya
Disampaikan Yamin, kasus DBD ini sudah mulai mengalami kenaikan sejak awal tahun 2023. Sehingga, kalau sampai terjadi korban jiwa, maka bahaya penyakit dari nyamuk Aedes Aegypti harus benar-benar diwaspadai bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Warga harus semakin gencar melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, terutama yang dinilai menjadi sarang nyamuk,” jelasnya
Lebih lanjut Yamin menambahkan, pihaknya tidak ingin kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami peningkatan, dan meminta ada langkah-langkah konkret yang harus segera digalakkan oleh Dinas Kesehatan bersama semua Puskemas, seperti sosialisasi edukasi keliling Kelurahan terkait penanganan DBD, dan pemberian bubuk abate untuk mematikan jentik nyamuk di air, karena diberikan secara gratis di puskesmas setempat.
“Kami akan selalu mengawasi tindakan Dinkes, yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebaran tersebut,” tutup Politisi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Mendekati musim haji tahun 2023 akhir Mei ini, provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan berbagai tahapan persiapan untuk keberangkatan kloter pertama pada 29 Mei mendatang. Salah satunya adalah pelantikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1444 Hijriah, yang dilaksanakan pada Kamis (11/5) di asrama haji Embarkasi Banjarmasin. Pelantikan dilakukan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Hukum Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira. Pejabat dari Kementerian Agama RI, turut menyaksikan pelantikan para petugas yang melayani tamu Allah ini.
Asisten bidang Pemerintahan dan Hukum Pemprov Kalsel
Kepada wartawan usai pelantikan, Nurul Fajar Desira menyampaikan pesan Paman Birin (sapaan khas Gubernur) kepada para petugas yang baru dilantik.
“Tahun ini cukup berat, tugas yang akan diemban PPIH, karena itu Paman berpesan, untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta fokus. Paman juga meminta PPIH menjaga kesehatan, mengingat tugas ini akan dijalankan dengan jangka waktu cukup panjang,” ujarnya
Paman Birin juga mengingatkan, bahwa tugas melayani para jemaah ini adalah mulia karena memiliki nilai ibadah.
“Kesungguhan dan keikhlasan PPIH, mudah-mudahan menjadi pahala bagi mereka,” tutup Fajar.
PPIH Embarkasi Banjarmasin berfoto bersama usai pelantikan oleh Gubernur Kalsel
Usai melantik PPIH Embarkasi Banjarmasin, Fajar Desira juga menyempatkan diri untuk mencicipi atau meal test menu makanan untuk penerbangan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin. Beragam menu ditampilkan katering pemenang tender pengadaan makanan haji tersebut, termasuk didalamnya Nasi Kuning, salah satu masakan khas Banjar. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai memberlakukan tarif Rp1.000 untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, peruntukkannya hanya dikhususkan bagi ketagori perusahaan yang berlabel profit.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel, Zulkifli, mengungkapkan, pengenaan tarif itu sepenuhnya berlaku pada 28 Maret lalu dan terus disosialisasikan.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kalsel, Zulkifli, usai menjelaskan pengenaan tarif Rp1.000 untuk mengakses NIK melalui database Ditjen Dukcapil Kemendagri RI
“Kami juga turut menyosialisasikan ke seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Kita ketahui NIK itu kan sifatnya rahasia. Ditambah lagi, tidak sembarangan diakses. Bahkan, yang dikenakan tarif ini juga memerlukan proses agar datanya aman,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.
Alasan dikenakannya biaya, lanjut dia, perangkat keras (hardware) yang digunakan secara terus menerus harus mendapatkan perawatan (upgrading) berkala. Apalagi, saat ini pemerintah hanya mengalokasikan anggaran blanko saja.
“Biaya untuk perawatan alat server di sana tidak dianggarkan, sementara seluruh Indonesia mengakses NIK ini. Selanjutnya, peningkatan kapasitasnya juga perlu,” bebernya.
Sementara, ia menjelaskan, untuk kategori kementerian/lembaga (K/L) masih mendapat despensasi penggratisan alias tidak dipungut biaya Rp1.000 untuk bisa mengakses NIK.
“Masyarakat umum yang ingin mengakses NIK KTP digital juga tidak dikenakan biaya. Pengenaan tarif Rp1.000 itu hanya berlaku bagi perusahaan yang tercatat di BUMN, BUMD dan swasta sifatnya itu lebih kepada profit mereka (keuntungan),” jelas mantan Kepala Dinas PMD Kalsel ini.
Selain itu, diungkapkannya lagi, tidak dikenakannya biaya akses NIK dari data base Ditjen Dukcapil oleh kementerian/lembaga tersebut karena keperluannya murni hanya untuk pelayanan publik.
“Kita ketahui untuk mendapatkan data penduduk yang bakal mendapat bantuan sosial (bansos) perlu kan akses NIK mereka baik itu program Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH), Pogram Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain,” ucapnya.
Dari data resmi agregat kependudukan Kalsel tahun 2022 lalu bahwa jumlah penduduk di provinsi ini mengalami penambahan dari sebelumnya 4,11 kini sudah mencapai 4,18 juta jiwa. Artinya, peningkatan sadar tertib administrasi kependudukan mulai menunjukkan ke arah yang cukup baik.
“Instansi Pemprov yang sudah mendapat izin akses NIK di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tim Mobil Perpustakaan Keliling (Pusling) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan roadshow ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (10/5).
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menjelaskan kegiatan roadshow tersebut dalam rangka meningkatkan minat baca dan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) di provinsi Kalsel, termasuk di Kabupaten HSU.
“Alhamdulillah setiap roadshow mobil pusling, animo para murid cukup tinggi,” katanya.
Suasana Roadshow Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel ke Kabupaten HSU
Sementara, Kepala SDN Kalumpang Luar Kecamatan Babirik, Erwin Syamsaihan menyambut gembira kedatangan tim pusling Dispersip Kalsel. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa dan siswi di lingkungan sekolahnya.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Dispersip Kalsel dan Kabupaten HSU yang sudah berkunjung ke tempat kami. Anak-anak sangat senang karena banyak jenis buku yang bisa mereka baca,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SDN Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang, Rahmaji mengungkapkan para siswa sangat antusias menyambut kedatangan tim pusling Dispersip Kalsel. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan di masa-masa mendatang.
“Mudah-mudahan Tim Pulsinh bisa kembali lagi nanti ke sini,” harapnya.
Untuk diketahui, Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel mengunjungi beberapa sekolah di dua kecamatan diantaranya SDN Sungai Dalam 1 dan SDN Kalumpang Luar di Kecamatan Babirik, serta SDN Pandamaan 1, SDN Pandamaan 2 dan SDN Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang.
Tim Mobil Pusling Dispersip Kalsel juga ikut berpartisipasi pada Peringatan Hari Jadi ke 71 Kabupaten HSU yang puncaknya dilaksanakan pada Kamis (11/05). (HUMASDISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pendaftaran Calon Direksi Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih, resmi ditutup oleh Panitia Seleksi (Pansel), Rabu (10/5).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Totok Agus Daryanto mengatakan, sampai hari terakhir pendaftaran, tercatat sebanyak 19 orang yang mendaftar, terdiri dari 13 orang pendaftar yang dari Kalimantan Selatan serta 6 orang pendaftar dari luar provinsi ini.
“Sampai hari terakhir pendaftar sebanyak 19 orang,” ungkap Totok.
Sedangkan, lanjutnya, dari 19 pendaftar tersebut tercatat 8 orang dari internal Perusahaan Air Minum Bandarmasih.
“Sedangkan, 11 orang pendaftar dari luar daerah, seperti Balikpapan, Langkat, serta lainnya,” ucapnya.
Dari hasil pendaftaran tersebut akan dilakukan seleksi administrasi, yang mana hasilnya akam diumumkan pada tanggal 17 Mei Mendatang.
“Akan ada beberapa tatapan seleksi yang dijalankan oleh para peserta calon direksi tersebut,” jelasnya.
Diantaranya, seleksi psikotes, wawancara, serta lainnya.
“Setelah melewati beberapa tahapan seleksi, akan tersaring sebanyak 9 nama, yang akan diajukan kepada pemilik saham Perusahaan Air Minum Bandarmasih tersebut,” tutur Totok lebih lanjut.
Dan, akan dipilih tiga nama untuk menduduki jabatan direksi yang kosong, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, serta Direktur Umum dan Keuangan.
“Calon direksi akan dipilih langsung oleh pihak pemilik saham dalam Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS),” ucap Totok.
Seperti diketahui, untuk pendaftar calon direksi Perusahaan Air Minum Bandarmasih sebanyak 19 orang pendaftar. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, tengah membahas antisipasi sejak dini, terkait penyebaran wabah penyakit.
Disampaikan, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, Mudah, pada Selasa (9/5), rapat pembahasan kedua kali ini, pihak Panitia Khusus dan Pemerintah Kota Banjarmasin, baru memasuki pasal ke 17 pasal dari 57 pasal yang akan terdapat didalam draf Raperda. Ia berupaya dapat segera selesai, untuk mengantisipasi sejak dini dalam rangka menghadapi Wabah Penyakit Menular.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin, Mudah
“Berkaca dengan pandemi COVID-19 selama hampir dua tahun lalu, maka perlu disiapkan mulai sekarang dari Pemko,” ucapnya
Disampaikan Mudah, kehadiran payung hukum ini nantinya akan mengatur dana tidak terduga, yang dipersiapkan untuk antisipasi saat terjadinya darurat wabah. Sehingga, dapat digunakan lebih dulu untuk melakukan penanganan, tanpa harus menunggu anggaran dari Pemerintah pusat.
“Pansus ini mengatur berbagai persiapan, supaya kalau ada wabah sudah memiliki dana yang dialokasikan dulu,” ungkapnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan menambahkan, hasil rapat kedua untuk judul sebelumnya Penyelenggaraan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, disepakati menjadi Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, dalam rangka menyamakan persepsi, untuk antisipasi sejak dini terkait persiapan anggaran penanganan wabah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan
“Kita akan bahas detail lagi, dipertemuan berikutnya,” tutup Ramadhan.
Untuk diketahui,pembahasan Rapat Pansus tentang Raperda Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, dipimpin Ketua Mudah, didampingi Wakil Ketua Pansus dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan, Camat Banjarmasin Tengah Endah, perwakilan Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Banjarmasin, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat menggelar rapat bersama penyusunan dan sinkronisasi Program Kewaspadaan Nasional, Kamis (11/5).
Kegiatan yang digelar di Sekretariat FKPT Kalsel di Banjarmasin ini, juga membahas pembentukan satuan tugas (satgas) di Kabupaten/kota.
Menurut Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi, rapat bersama untuk sosialisasi Program Kewaspadaan Nasional menghadirkan Kepala Badan dan Kepala Bidang Kesbangpol Kabupaten/kota se Kalsel. Dalam rapat tersebut, Didit nama panggilan Ketua FKPT Kalsel ini, selain menjelaskan pencegahan terorisme, juga memaparkan pembentukan FKPT di kabupaten/kota. Disebutkan, bahwa FKPT sudah terbentuk di 34 provinsi dan baru saja dibentuk dua FKPT di kabupaten, yakni FKPT Jepara, Jawa Tengah dan FKPT Kabupaten Lebak, Banten.
Terkait hal tersebut, FKPT Kalsel akan melakukan pengayaan wawasan (studi banding) ke Kabupaten Jepara, Jateng pada 18 – 20 Mei nanti.
“Kita ingin menggali dan mengadopsi Pemkab Jepara yang bisa membentuk FKPT di kabupaten, terutama soal anggaran,” katanya.
Mengapa FKPT Kalsel perlu mengadopsi, pembentukan FKPT di Kabupaten/kota, karena tindakan teroris adalah kriminal, jadi bukan bagian dari tindakan perang karena sasaran utamanya adalah warga sipil. Sementara Kaban Kesbangpol Provinsi Kalsel diwakili Kabid Wasnas, Agus Probowo menjelaskan tentang kewaspadaan nasional yakni merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik.
Termasuk juga perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya. Kemudian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. (PWI.KALSEL-RDM/RH)
