Penulis: admin 1

BANJARBARU – Mobil Samsat Keliling (Samkel) milik UPPD Banjarmasin II yang belum sempat dibayarkan kini telah dilunasi. Hal itu pun dibuktikan dengan dikeluarkannya notis pembayaran pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Pengelolaan Pajak Daerah, Riandy Hidayat, langsung menanggapi kejadian tersebut dan merespon atas ketidaktahuan dari aset yang sempat menunggak itu.

“Setelah kami telusuri itu bukan plat dari Banjarbaru melainkan dari Banjarmasin II. Menunggaknya itu 1 tahun 3 bulan. Sudah kami tindaklanjuti dan dari Kepala UPPD Banjarmasin II juga mengabarkan pajaknya sudah dilunasi,” ungkap kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, baru-baru tadi.

Ia turut menghimbau agar seluruh UPPD dapat memerhatikan hal ini. Mengingat, membayar pajak tidak hanya diwajibkan kepada masyarakat saja melainkan juga ada dari pemda sendiri.

“Nah, ini perlu diingat untuk seluruh unit pendapatan agar turut memerhatikan asetnya tak hanya Samkel, motor antar jemput juga. Dicek, agar tidak terjadi keterlambatan atas pembayaran pajak. Kita ketahui, meskipun aset milik pemda, Samkel tetap ikut berkontribusi terhadap pajak daerah,” tutur mantan Kepala UPPD Samsat Rantau ini.

Atas perhatian serta partisipasi dari masyarakat yang juga sekaligus sebagai wajib pajak, tentu dirinya sangat berterima kasih dalam keikutsertaanya untuk turut ikut mengingatkan bahwa pajak juga menjadi bagian dari tanggungjawab bersama.

“Kami turut mengapresiasi atas kerjasama dari masyarakat yang telah mengingatkan ketaatannya membayar pajak untuk daerah. Sekali lagi dari kami ucapkan terima kasih banyak,” ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, dibeberkannya, pihak Bapenda akan melakukan proses balik nama yang terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian dengan Pemerintah (Pemkot) Kota Banjarmasin.

“Rencananya memang mau dilakukan balik nama. Saat ini sedang diurus di BPKPAD Kota Banjarmasin. Kami juga masih menunggu kepastian. Supaya nanti kami lebih protek lagi terhadap aset ini mending dilakukan proses peralihan,” bebernya.

Diketahui saat ini, aset yang merupakan hibah dari pemda setempat pemberkasannya masih dalam tahap peralihan. Sehingga, perlu waktu panjang untuk perpindahan nopol madya ke provinsi.

“Dari hasil informasi yang kami dapatkan, saat ini masih berproses. Karena kelengkapan pemberkasannya masih ada pada Pemkot Banjarmasin. Setelah, dinyatakan lengkap baru bisa dilakukan balik nama,” paparnya.

Kendati begitu, dirinya memastikan tanggungan aset Samkel dikelola sepenuhnya oleh Bapenda Kalsel melalui UPPD Samsat Banjarmasin II.

“Jelas, seluruhnya tetap menjadi tanggungjawab kami dari Pemprov Kalsel,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (19/5).

Didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah dan Kabid Kewaspadaan Nasional, Agus Prabowo dan Kesbangpol Banjarmasin, Tapin dan Hulu Sungai Tengah tersebut, studi tiru diterima Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta dan Kaban Kesbangpol Jepara, Lukito Sudi Asmara yang juga Ketua FKPT Jepara dan Sekban FKPT Jepara, Teguh Budiawan.

Dalam sambutannya, Edy Supriyanta menjelaskan soal pembentukan FKPT Jepara yang baru dilantik Februari lalu oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Boy Rafly Amar.
Kaban Kesbangpol Kalsel, Heriansyah mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Pj Bupati Jepara dalam kegiatan studi tiru tersebut.

Sementara itu, Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi menjelaskan tujuan studi tiru ke Jepara ini, ingin belajar bagaimana pembentukan FKPT Jepara yang salah satu dari dua FKPT yang dibentuk BNPT di kabupaten.
Selain itu, ingin membangun silaturahmi dan sharing informasi serta belajar mengapa Kabupaten Jepara bisa membentuk FKPT.

“Kami ingin mengadopsi FKPT Jeparan bisa diterapkan di Kabupaten/kota di Kalsel,” ujarnya.

Mengenai pembentukan FKPT Jepara, Pj Bupati menyerahkan kepada Kaban Kesbangpol Jepara, Lukito Sudi Asmara.

Diceritakan Lukito pembentukan FKPT Jepara berdasarkan Keputusan Kepala BNPT RI Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pengurus FKPT kabupaten Jepara masa bakti 2023 – 2025.

Tentu ujar Lukito ada tahapannya sebelum ada keputusan Kepala BNPT RI yakni kunjungan dan koordinasi ke BNPT RI setelah mendapatkan restu dari bupati dan dukungan dari tokoh masyarakat dan ormas. Kemudian dilanjutkan penyampaian proposal dan direspon BNPT  yang langsung melakukan kunjungan kerja ke Jepara dengan membentuk tim formatur pembentukan pengurus FKPT Kabupaten Jepara.

Namun terpenting pertimbangan dari BNPT  pembentukan FKPT Jepara yakni adanya fasilitas vital  yakni PLTU dan banyaknya pekerja asing di Jepara.
Termasuk Jepara tempat pembaiatan (pengangkatan) anggota pelaku terorisme. “Jepara aman, tapi kasus bom Bali dan aksi teror di daerah lain, selalu terkait dengan pembaiatan anggota terorisme di daerah ini,” paparnya. (PWI.Kalsel-RDM/RH)

TANAH BUMBU – Potensi pajak daerah terus digenjot. Apalagi hadirnya Perda Nomor 5 Tahun 2011, implementasi terhadap target penerimaan mampu tercapai secara maksimal.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan dalam mengoptimalkan pendapatan kas daerah tentu manfaat yang dirasakan masyarakat cukup banyak termasuk perbaikan infrastruktur hingga pembangunan.

“Kita ketahui, 70 persen untuk kabupaten 30 persennya lagi Pemprov Kalsel. Tujuannya apa, satu saja yakni pembangunan di banua,” ujar Legislator dari Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Ia menuturkan, pendapatan daerah tak hanya meliputi potensi pajak daerah saja. Melainkan juga ada disektor penerimaan dibidang jasa dan retribusi.

“Kita ketahui ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak air permukaan tetapi ada juga pajak bagi hasil cukai rokok hingga bahan bakar kendaraan bermotor. Bahkan, tadi juga masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi ini hingga mencapai ratusan ini membuktikan bahwa keingintahuan mereka sangat besar terhadap perda tersebut,” tutur legislator Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangam dan sering disapa Paman Yani ini.

Dari sini pun tentu dia berharap melalui Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah dapat sepenuhnya membantu mengoptimalkan pendapatan. Sehingga, target-target yang telah ditentukan bisa tercapai sesuai ketetapan dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Dari pihak legislatif tentu menginginkan adanya kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan capaian target bisa terealisasi bahkan kalau bisa melampui itu makin bagus lagi,” harapnya.

Terlepas dari itu, ia menjelaskan semenjak perjuangan dari tahun 2018 hingga sekarang pemberian kemudahan untuk pelayanan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) akhirnya dapat terpenuhi. Pasalnya, Polda Kalsel melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) sudah menyetujui dan siap mengakomodasi adanya layanan ini.

“Dengan adanya fasilitas ini tentu bisa membantu warga yang berada di daerah pelosok di Kotabaru dan Tanah Bumbu. Saya lihat Badan Pendapatan Daerah Kalsel sangat serius dalam meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajaknya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, mengungkapkan, sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat rencananya Bapenda bersama Polda Kalsel bakal membangun gedung BPKB sebagai sarana kemudahan bea balik nama.

“Dengan adanya ini pasti sangat memudahkan masyarakat. Kita ketahui banyak membeli kendaraan second, nah, keberadaan kantor BPKB ini balik nama sangat membantu sekali. Selain ringan ongkos juga tidak perlu lagi ke Banjarmasin,” ungkapnya.

Hadirnya Paman Yani ditengah sosialisasi, menurut dia, harapan masyarakat terhadap kemudahan pelayanan menemukan titik terang. Apalagi, pemaparan soal pajak daerah yang fungsinya hanya diprioritaskan untuk pembangunan.

“Adanya beliau yang terus memberikan pengetahuan ke masyarakat khususnya di Tanah Bumbu terkait pajak daerah ini diharapkan bisa ikut berkontrubusi untuk kemajuan di banua,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lembaga Konsultasi dan Advokasi Ketenagakerjaan Indonesia (LKAKI), kini telah hadir di Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah secara resmi menggelar Deklarasi di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Jumat (19/5). Disaksikan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel Irfan Sayuti.

Ketua LKAKI Kalsel Siswansyah menyampaikan, tentunya kehadiran LKAKI ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam permasalahan ketenagakerjaan.

“Kami hadir untuk membantu pemerintah,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Siswansyah, LKAKI Provinsi Kalimantan Selatan merupakan, satu satu lembaga hukum ketenagakerjaan, yang ada di Indonesia ini.

Oleh karena itu, pihaknya berterima kasih kepada pihak pihak terkait lainnya, yang telah mendukung terbentuknya LKAKI Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Terutama atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasinya.

“Pihaknya berharap dengan adanya LKAKI ini, masyarakat dapat terbantu, terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan, yang mereka alami,” jelas Siswansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti mengaku, bersyukurlah dengan adanya LKAKI di Provinsi ini.

“Diharapkan dengan hadirnya LKAKI disini, dapat membantu Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Menurut Irfan, kasus ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 lalu, tercatat kurang lebih 50 kasus. Seperti, PHK dan permasalahan upah, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk meningkatkan daya saing penjualan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Banua Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membuat rumah kemasan. kehadiran Rumah Kemasan sendiri sangat penting untuk mempertahankan keberadaan para pelaku UMKM, dikarenakan dapat meningkatkan produksi dan juga pemasaran, dikarenakan menariknya kemasan, menjadi salah satu alasan pembeli untuk membeli produk mereka.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, pihaknya menargetkan Provinsi Kalimantan selatan akan memiliki rumah kemasan pada akhir tahun 2023 mendatang. Rumah kemasan diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM Banua untuk memperbaiki kemasan produk sehingga masyarakat dapat lebih tertarik. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan studi banding bersama Komisi II DPRD Kalsel dan Bank RI Perwakilan Kalsel, untuk melihat secara langsung rumah kemasan yang ada di Jawa Barat, sehingga dapat mempelajari dan menerapkannya pada rumah kemasan di Kalsel.

“Keberadaan rumah kemasan itu diharapkan bisa meningkatkan kembali penjualan produk pelaku UMKM,” ucap Rifai.

Dilanjutkan Rifai, Rencananya pengerjaan fisik bangunan rumah kemasan akan dibangun di Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, yang bertempat di KM 18 Kota Banjarbaru. Dan akhir tahun 2023 mendatang rumah kemasan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat terealisasi.

“Rumah kemasan sangat membantu sekali dalam rangka perbaikan pengepakan dan sebagainya untuk UMKM yang ada di Kalsel,” lanjut Rifai.

Ia menambahkan, program rumah kemasan dirasa penting untuk keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Banua Kalsel, Di mana hadirnya rumah kemasan dapat mewadahi IKM-IKM untuk membuat desain label maupun cetak kemasan, dengan harga yang terjangkau. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyampaikan inovasi dan rencana pembangunan transportasi Kalsel, dalam acara Future Mobility Asia (FMA), di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Kamis (18/5).

Dihadapan tamu yang datang, Gubernur Kalsel dalam hal ini diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira, menyampaikan beberapa inovasi transportasi khususnya di kawasan metropolitan Banjarbakula.

“Kita ceritakan angkutan transportasi di Banjarbakula yang dulunya berupa Angkot, sekarang sudah berkembang menjadi Bus Rapid Transit (BRT),” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (19/5).

Fajar Desira juga menyampaikan rencana rencana sistem transportasi sungai dan darat terpadu. Juga pembangunan kereta bandara.

“Saat ini kita sedang mengkaji kereta bandara itu, mana yang paling cocok sekarang ini, apakah kereta Lintas Raya Terpadu (LRT),  Moda Raya Terpadu (MRT), kereta konvensional atau yang terbaru yakni Kereta Gantung,” bebernya.

Fajar Desira menyebut, perkembangan transportasi di Banjarbakula itu menarik minat investor yang hadir. Salah satunya organisasi asal Jerman yang berdiri di Singapura, yakni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Sustainable Design of Urban Mobility in Middle-Sized Metropolitan Regions (SMMR).

“Mereka tertarik dengan perkembangan transportasi kita di Banjarbakula, dan kita sudah diskusi program apa yang bisa nanti mereka bisa terlibat atau membantu untuk pengembangan. Rencananya mereka akan mengunjungi Kalsel, khususnya Banjarbakula, perkiraan bulan September nanti,” ungkapnya.

Acara Future Mobility Asia 2023 berlangsung mulai 17 hingga 19 Mei 2023 dengan mengangkat tema “Memulai Rantai Nilai Kendaraan Listrik di Asia”.

Kegiatan itu diperkirakan dihadiri lebih dari 18.000 pengunjung dengan sejumlah besar profesional perdagangan, pemimpin pemikiran pejabat pemerintah ASEAN, termasuk pemilik dan operator grup angkutan. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 1.864 desa yang tercatat tahun 2022 sudah mencapai 1.573 unit. Dari total 146 kecamatan di Kalsel, klasifikasi maju baru 20 unit atau sekitar 1,27 persen.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel, Masrai Zulzai, mengungkapkan, kendati maju baru tercapai sekitar puluhan. Namun, angka realisasinya dianggap lumayan baik.

“Kita lihat dari tahun 2021 untuk BUMDes yang berhasil menyandang Maju meski tak secara signifikan sudah sekitar 45 unit. Wajar, 2019 lalu memang tercatat belum ada klasifikasi Maju. Tapi, ini capaian cukup menggembirakan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dari capaianya tersebut tercatat ada empat klasifikasi penilaian yakni kategori perintis, pemula, berkembang hingga maju.

“Jadi, tahun ini kita masih terus menjejali pendataan. Termasuk desa mana saja yang mulai mengalami perubahan klasifikasi,” ungkapnya.

Sedangkan, menurutnya, jumlah yang mendominasi 2022 adalah klasifikasi perintis. Di mana, tingkat unit yang ada di seluruh pedesaan Kalimantan Selatan kini telah mencapai 1.085 atau 68,98 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat perintis hanya tumbuh 915 unit atau 35,22 persen.

“Minat dalam pembentukan BUMDes mulai mengalami peningkatan. Kita harapkan hasil bentukannya itu dapat terus berkembang,” harapnya.

Sementara, dijelaskannya, data yang berhasil dihimpun tahun 2022 untuk klasifikasi BUMDes pemula di Kalsel sekitar 361 unit. Apabila direkapitulasikan sebesar 22,95 persen.

“Untuk perubahan klasifikasi tergantung dari tahap penilaian termasuk pemula itu dari 55-69. Dari pemula menuju berkembang itu 70-85 seterusnya di atas itu sudah berstatus Maju,” beber dia.

Kategori berkembang, dituturkannya, kembali mengalami penambahan sebanyak 107 unit jika dipresentasekan sekitar 6,80 persen. Berdasarkan data resmi pada 2021 lalu, klasifikasinya ini mencapai 522 unit atau 35,22 persen.

“Ini akan terus kita kejar. Sebagai tindaklanjut mengetahui perkembangan lainnya akan dilanjutkan lagi ke BUMDes Expo 2023 dan diikut serta kan dalam kompetisi secara nasional,” tuturnya.

Secara keseluruhan, ribuan desa yang berhasil menjajaki klasifikasi maju lebih banyak di Kabupaten Tanah Bumbu. Disusul Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Kotabaru, Tabalong dan Tapin.

“Yang masih belum mengalami penambahan BUMDes di 2022 untuk klasifikasi Maju itu ada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU) dan Balangan,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Dinas PMD Kalsel mengucurkan anggaran sebesar Rp90 juta bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memenangkan pelombaan digelaran Expo 2021 lalu. Itu merupakan upaya memicu akselerasi status klasifikasi. Pemprov juga bakal menargetkan ratusan BUMDes agar mampu berada di level tertinggi yakni Maju. (RHS/RDM/RH)