Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan terpilih menjadi pilot project pelaksanaan program Griya Abhipraya (rumah harapan) oleh Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi Griya Abhipraya di kota Banjarmasin, pada Rabu (26/7) yang dibuka langsung Dirjen Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham RI, Pujo Harinto. Turut hadir Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini, dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), yang telah terbentuk di Bapas seluruh Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.

Program pembentukan Griya Abhipraya ini, sebagai wadah pemberdayaan Pokmas Lipas sekaligus persiapan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Dimana wilayah Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah piloting pembentukan Griya Abhipraya tahun 2023.

Selanjutnya untuk membangun komitmen bersama dari Pokmas dan pemerintah daerah setempat dalam pembentukan Griya Abhipraya.

Kepada wartawan usai pembukaan rakor, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham, Pujo Harinto menjelaskan, rakor bertujuan memberikan pendampingan kepada Bapas, Pokmas Lipas, pemerintah daerah serta stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan layanan Griya Abhipraya, untuk bersama-sama membuat kesepakatan terkait komitmen dalam penyediaan layanan, yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama. Perjanjian ini yang akan menjadi landasan bagi penetapan Griya Abhipraya pada Bapas Kelas I Banjarmasin.

“Harapannya, kegiatan ini juga menjadi wadah sekaligus sarana dalam menggali dan menciptakan peluang – peluang kolaborasi, terutama antara pemda, Bapas dan Pokmas Lipas yang kedepannya dapat menjadi pemantik bagi keterlibatan institusi pemerintah lainnya untuk berkolaborasi dan mengembangkan jejaring kerja melalui Griya Abhipraya,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengungkapkan, bahwa
pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program ini, dan menyambut positif niatan baik jajaran Kementerian Hukum dan HAM, untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program ini.

“Dengan semangat gotong royong, kolaboratif, serta sinergitas, kami siap mendukung program ini.
Dan kita masih ada waktu sekitar 3 tahun, sebelum KUHP tahun 2023 diterapkan yang menjadi dasar pelaksanaan Griya Abhipraya ini,” tutup Fajar.

Pada rakor ini, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin, dengan Pokmas Lipas, yang nantinya terlibat langsung mendampingi klien Griya Abhipraya. Yakni mereka yang menjalani masa hukuman percobaan, pembebasan bersyarat, untuk memudahkan kembali ke masyarakat. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang mengikuti pameran dalam Kalsel EXPO 2023, dapat memanfaatkan dengan menjalin Mitra Bisnis.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Selasa (25/7) mengatakan,
saat ini tahapan yang dilakukan menjelang pelaksanaan Kalsel EXPO 2023, setelah terpilih Event Organizer (EO) yaitu pendaftaran peserta, biasanya diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota se Indonesia, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan UMKM. Mengingat ajang pameran berskala Nasional, bahkan dapat menuju berskala Internasional, karena diikuti peserta salah satunya dari Negara Belanda.

“Kalsel EXPO ini merupakan agenda rutin, bukan hanya sekedar menjual dan memamerkan produk usaha,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hendaklah menjalin mitra bisnis, karena bertemu dengan Pengusaha dari luar daerah. Sehingga, dapat membuka akses pasar secara Nasional dari produk asli Kalimantan Selatan.

“Dengan terjalin mitra bisnis, tentu semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh,” ungkapnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, untuk stand dalam pameran Kalsel EXPO 2023 ini akan disediakan sebanyak 250 buah, terdiri dari Indoor dan Outdoor dengan harga bervariasi, yakni untuk Indoor didalam ruangan ber-AC satu buah standnya sebesar Rp. 17.500.000, kemudian Outdoor tergantung ukuran dari 5×5 Rp 11 juta, kemudian ukuran 3×3 Rp 7 juta dan stand Karnavil hanya Rp 5 juta. Para peserta boleh dua dan tiga kelompok usaha mikro kecil yang menempati satu stand tersebut.

“Saat ini bisa segera melakukan pendaftaran, agar memudahkan dalam memilih stand baik indoor atau outdoor,” tutupnya

Untuk diketahui, Kalsel EXPO tahun 2023, akan digelar selama lima hari mulai tanggal 30 Agustus – 3 September, bertempat di Lapangan Murjani kota Banjarbaru. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjasi Peraturan Daerah (Perda) dala Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Rabu (26/7).

Perda ini lahir atas kesadaran DPRD Provinsi Kalsel akan semakin menjamurnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Banua. Sehingga, dinilai penting untuk membuat payung hukum guna meregulasi dan melindungi hak-hak para pekerja kreatif di Banua.

Dalam laporannya, anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahas Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dewi Damayanti Said menyampaikan bahwa Perda ini juga merupakan mandat agar pemerintah hadir dalam konteks pengembangan dan dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif.

“Hadirnya Pemerintah Provinsi memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pembentukan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif di daerah,” kata Dewi.

Dewi menjelaskan bahwa ekonomi kreatif yang dimaksud mencakup 16 bidang usaha yaitu aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

“Ekonomi kreatif tersebut diharapkan memiliki kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan,” tambah Dewi.

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyatakan menyambut baik disetujuinya Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi Perda.

Ia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia khusus serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalsel yang terlah menyelesaikan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah.

Paman Birin, begitu Gubernur Kalsel akrab disapa, turut meyakini bahwa ekonomi kreatif memiliki peranan penting dan kedudukan yang strategis. Selain menjadi penopang ketahanan ekonomi masyarakat, sektor ini juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan inovasi, kreativitas, daya saing, serta penciptaan lapangan kerja di daerah.

“Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap industri ekonomi kreatif di provinsi ini. Namun, dengan berakhirnya status pandemi dan pengesahan peraturan daerah ini, kita memiliki momentum kebangkitan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah menjadi tangguh, mandiri, dan berdaya saing sebagai pilar pengembangan ekonomi kerakyatan,” tuturnya.

Paman Birin berharap peraturan daerah ini menjadi landasan hukum yang bersama-sama diakui oleh para pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas untuk bersatu padu dalam menjalankan langkah-langkah konkret demi menggerakkan roda ekonomi kreatif di Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, Pelayanan KB di perbatasan Borneo.

Kepada wartawan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, usai acara pada Rabu (26/7) mengatakan, kegiatan Pelayanan KB Perbatasan Borneo antara Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka Harganas ke 30 tahun 2023. Ia berharap, dengan terlibatnya dua Provinsi ini, dapat meningkatkan efektivitas capaian program keluarga berencana dan sebagai rangkaian upaya penurunan angka stunting, menuju keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas.

“Progam KB ini harus selalu digalakkan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, agar tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi,” katanya

Husnul menjelaskan, Pelayanan KB Perbatasan Borneo ini merupakan program kerja BKKBN, tentunya memerlukan kerjasama lintas sektoral, guna memaksimalkan hasil yang diraih, melalui kolaborasi tenaga kesehatan, organisasi non pemerintah dan pihak swasta, yaitu menyediakan layanan KB yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

“Kolaborasi dua provinsi ini memberikan layanan dan mengkampanyekan informasi, kepada masyarakat secara lebih luas sampai ke pelosok,” harapnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Ramlan menambahkan,
kolaborasi bersinergi ini sangat besar manfaatnya, dengan komitmen dan kerja keras bersama, mampu mewujudkan keluarga yang sehat untuk Indonesia maju dan generasi yang tangguh serta berdaya saing.

“Kami upayakan angka stunting dapat mengalami penurunan secara signifikan,” tutupnya

Untuk diketahui, Pelayanan KB Perbatasan Borneo Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, didampingi Pejabat Bupati Kabupaten Batola, Mujiyat, dan Perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan serta unsur Forkopimda, berlokasi di Kantor Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. (RILIS-NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyerahkan secara langsung Trofi dan Hadiah Piala Paman Birin Cup 2023, kepada para juara Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Piala Paman Birin 2023 di Lapangan Futsal Mahligai Pancasila, Selasa (25/7) malam.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengatakan, penyerahan tropy ini sebagai bentuk apresiasi kepada para juara yang telah berhasil meraih juara pada event yang digelar oleh Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah Porwada 2023 berjalan lancar dan sukses,” ucapnya

Paman Birin sapaan akrabnya menjelaskan, momentum olahraga ini, bukan hanya berkompetisi dan bertanding meraih prestasi, tetapi sarana silaturahmi, untuk memelihara kekompakan, kebersamaan baik sesama wartawan maupun dengan mitra kerja wartawan dari Pemerintah dan Swasta. Ia berharap, Seksi Olahraga PWI Kalsel, mampu membentuk dan melahirkan atlet-atlet dari kalangan wartawan, yang siap berkompetisi dan berprestasi di even Porwanas akan datang.

“Saya minta, kekompakan dan kebersamaan wartawan dapat selalu terpelihara,” pintanya

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, menambahkan, pihaknya sangatlah mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang mendukung penuh dalam kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Tahun 2023. Selain juga pra UKW, Uji Kompetensi Daerah, Pendidikan dan memberikan bantuan lainnya. Hal itu karena Kepala Daerah bangga dengan peran media massa, atas kerjasama selama ini melalui pemberitaan.

“Kami ingin para juara ini nantinya pada pekan olahraga wartawan Nasional, Kalsel dapat meningkatkan prestasi dan menorehkan medali,” tutup Helmie

Untuk diketahui, dalam kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Kalimantan Selatan 2023 telah berakhir pada Minggu 23 Juli, diikuti lebih dari 200 wartawan dari berbagai daerah di Kalsel. Porwada ini mempertandingkan tiga cabang olahraga yakni Futsal, Catur dan Esport, dan untuk Juaranya cabang Futsal Juara 1 diraih Polda Kalsel, kemudian cabang Esport untuk Mobile Lagend Juara Satu Tim Pejuang atas nama Edwan, Farid, Krisna, Aritonang, Dillah. Selanjutnya untuk kategori PES Juara 1 Iwan, dan cabang Catur Juara 1 Jimmy. Pemain Terbaik, Mawardi , Top Skor M Robby, Kiper Terbaik, Suhaimi, Pemain Favorit, Nina Megasari, Tim Fair Play, Forwadek, FW serta UMKM. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kalsel berpeluang besar terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Terlebih, pemerintah pusat menilai provinsi ini mampu mendorong sektor perekonomian baru melalui energi listrik ramah lingkungan (non emisi karbon).

Peneliti BRIN dan TU Delft, Muhammad Indra Alifsat, mengakui, Kalsel cukup potensial dalam hal pengembangan energi berbasis ramah lingkungan.

“Kami dari TU Delft dan BRIN bekerjasama dengan ITB bahwa audiensi yang dilaksanakan tadi diterima sangat baik oleh Pemprov Kalsel tentu pembahasannya tadi pengembangan EBT zero emisi atau non emisi karbon,” ujarnya usai melakukan audiensi dan ekspos potensial pengembangan EBT di Kalsel, di ruang pertemuan Sekdaprov Kalsel, Rabu (26/7).

Ia menjelaskan, pertemuan itu lebih memprioritaskan pencanangan program energi ramah lingkungan yang sekiranya cocok dikembangkan di Kalsel. Termasuk dibahasnya potensi suplai listrik melalui rencana proyek pembangunan PLTB dan PLTS.

“Tujuan utamanya adalah Net zero emission dan enginering for zero carbon emission yang nantinya program ini dapat mempengaruhi perekonomian ketenagalistrikan di Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, mengungkapkan, sangat mendukung adanya upaya BRIN, TU Delft dan ITB dalam menciptakan program udara bersih (non emisi) yang ada di Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan kerjasama yang baik antara TU Delft dengan Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Dalam pelaksanaan audiensi sekaligus ekspos potensi pengembangan EBT di Kalsel itu juga turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana beserta dari perwakilan Dinas ESDM Kalsel, Nazruddin Alhaidar selaku Kabid Energi. (RHS/RDM/RH)