Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan,akan terus menjalin koordinasi, dengan cara menjemput bola ke seluruh perusahaan.

Menurut Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifah Norhani, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Kamis (24/3), setelah resmi ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pegawai di LK3 Kalsel, untuk dapat semakin memberikan pelayanan pengujian terbaik.

“Kita akan turun langsung ke lapangan, jemput bola ke semua perusahaan, tidak hanya di 13 kabupaten dan kota, namun lintas provinsi yaitu Kalimantan Tengah,” katanya.

Disampaikan Syarifah, target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 ini sebesar Rp1,5 miliar, dengan demikian menjadi tantangan yang besar memperolehnya, sehingga mulai sekarang semakin bergerak untuk mengembangkan pelayanan, melalui sosialisasi terutama perusahaan lain yang belum diberi pengujian.

“Temu pelanggan lamapun tetap kami gelar, agar selalu menjadi langganan pengujian di LK3,” ucapnya.

Syarifah menambahkan, saat ini untuk alat pelayanan pengujian sudah lebih baik, ditambah dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

Terkait peraturan Gubernur yang baru tentang tarif dan tata kelola, saat ini masih diproses di Biro Hukum Provinsi Kalsel.

“Kita masih gunakan tarif sebelumnya, sambil menunggu terbit pergub, kalau terbit nanti tentu akan disosialisasikan ke semua perusahaan” tutupnya.

Seperti diketahui, tugas pokok Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3)/ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan selamat, agar tenaga kerja sejahtera dan produktif dalam bekerja. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menyambut Hari Ulang Tahun Bank Kalsel ke-58, Bank Kalsel gelar serangkaian even dan program spesial. Mengusung tema “Melaju Bersama, Tanpa Batas”, Bank Kalsel kian menegaskan komitmennya memberikan layanan terbaik secara Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman, dimanapun dan kapanpun. Bank Kalsel juga senantiasa terus menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, terutama dalam transformasi digital.

Izhar, selaku Kepala Divisi Komersial dan Korporat sekaligus sebagai Ketua Panitia HUT Bank Kalsel ke-58, menegaskan, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka rangkaian kegiatan HUT Bank Kalsel ke-58 ini digelar secara sederhana. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan olahraga, dan sosial keagamaan. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kegiatan olahraga yang dilakukan antara lain Turnamen Tenis Meja dan Futsal Eksibisi. Khusus turnamen tenis meja, telah digelar pada 18-19 Maret 2022.

“Untuk kegiatan sosial keagamaan, kami mengadakan event Vaksinasi Massal pada 23 Maret 2022 atas kerjasama dengan Polresta Banjarmasin. Selain itu, penyelenggaraan Shalat Hajat, Doa Bersama, Pemberian Santunan kepada Anak Yatim, Tahfidz, dan Kaum Masjid, serta event Charity Ride” urai Izhar.

Even lainnya yang digelar, dalam hal ini Pemotongan Astakona sebagai simbolis peringatan HUT Bank Kalsel ke-58, Lomba Menghias Kantor, dan Reels Challenge, yang khusus digelar untuk kalangan internal Bank Kalsel.

Selain gelar even-even di atas, Bank Kalsel juga menyuguhkan promo-promo spesial dan menarik yang tentunya sayang untuk ditinggalkan. Untuk pembukaan rekening Tabungan Simpeda, Bank Kalsel memberikan cashback untuk 58 orang pertama sebesar Rp58 ribu dengan minimal setoran sebesar Rp100 ribu. Sedangkan untuk pembukaan rekening Tabungan Banua, akan memperoleh promo Bunga Khusus sebesar 5,8 persen selama 1 bulan. Tersedia juga promo pemberian atau pembebasan biaya provisi kepada seluruh nasabah Kredit Multiguna existing yang melakukan top up maupun nasabah kredit baru. Selain itu juga bebas biaya provisi dan asuransi kepada nasabah Kredit Multiguna yang sudah memilki fasilitas kredit di bank lain.

“Tentunya, promo ini hanya berlangsung di momen HUT 58 ini saja, yakni hingga akhir Maret 2022, kecuali untuk promo pembukaan rekening tabungan Simpeda dan Banua, hanya berlaku pada 25 Maret 2022,” ujar Izhar.

Selanjutnya, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya menyampaikan, bahwa program promo HUT ke-58 ini sebagai salah satu perwujudan dari komitmen Bank Kalsel memberikan layanan terbaik bagi nasabah, guna meningkatkan loyalitas nasabah.

“Program ini merupakan wujud komitmen kami untuk memberikan layanan yang terbaik, sesuai dengan tagline kami “Setia Melayani, Melaju Bersama”. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi kami terhadap nasabah setia Bank Kalsel yang telah berkontribusi dalam menumbuhkan kinerja Bank Kalse,l” ujar Hanawijaya.

Hanawijaya mengingatkan kembali kepada seluruh nasabah dan masyarakat Kalimantan Selatan, agar memanfaatkan promo yang ditawarkan Bank Kalsel mengingat hanya berlaku di momen HUT ini.

“Sekali lagi, program ini hanya berlaku sampai dengan akhir Maret. Jadi bagi nasabah existing
maupun masyarakat yang tidak ingin melewatkan kesempatan program ini, segera kunjungi
Bank Kalsel terdekat dan nikmati promo-promonya,” pungkas Hana. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ka Yanma Polda Kalimantan Selatan Kompol Dadun Abdul Manan, S.Pd. membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021 Primkoppol Mapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (24/3).

Acara yang dimulai sejak pagi itu, dihadiri oleh Ketua Puskoppolda Kalsel diwakili Sekretaris Puskoppol Fahmi Sugianto, Ketua Primkoppol Mapolda Kalsel Pembina TK.I Hamsan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Budi Munandar personel Polda Kalsel sebagai anggota Koperasi, Pengurus dan Badan Pengawas.

Menurut Ketua Primkoppol Mapolda Kalsel Pembina TK.I Hamsan, forum ini penting untuk dijadikan bahan evaluasi dan kendala maupun keberhasilan program yang telah di jalankan pada tahun sebelumnya.

Selain mengagendakan laporan pertanggungjawaban, rapat ini juga memaparkan rencana program kegiatan dan anggaran pendapatan serta belanja tahun 2022.

“Kita bersyukur kembali melangsungkan RAT tahun buku 2021, kepada seluruh anggota untuk berpartisipasi aktif untuk memajukan Primkoppol kita ini,” ujar Hamsan.

Sementara itu Kompol Dadun Abdul Manan menuturkan bahwa rapat anggota tahunan (RAT) merupakan kegiatan yang sangat berat karena para Pengurus dan Pengawas harus menyajikan laporan yang akan dikoreksi oleh para anggota Koperasi.

Sebagai Pembina Primkoppol Mapolda Kalsel Kompol Dadun berharap, rapat anggota tahunan ini dapat diikuti dengan serius oleh para anggota Primkoppol dengan tujuan program kerja Koperasi tahun buku 2022 akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sehingga, lanjut Kompol Dadun, bisa semakin meningkat dan membawa manfaat bagi terwujudnya kebutuhan dan kebijakan bagi anggota Koperasi.

“Terima kasih kepada Pengurus dan Badan Pengawas yang telah mampu menyelenggarakan RAT, serta membawa Koperasi ini semakin meningkat setiap tahunnya,” tutup Kompol Dadun. (Bidhumaspoldakalsel-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, mengunjungi warga terdampak banjir di Teluk Selong dan Sei Rangas Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada Kamis (24/3) pagi.

Kedatangan Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini, untuk melihat dan menyapa langsung warga yang terkena banjir.

Sudah barang tentu kedatangan Paman Birin ini disambut antusias dan senang oleh warga.

Begitu tahu Paman Birin dan rombongan datang, warga tak segan-segan mendekat. Paman Birin pun secara langsung dan bergiliran membagikan paket bantuan kepada siapa saja warga yang ditemuinya.

“Alhamdulilah, pagi ini saya berkesempatan mengunjungi warga Teluk Selong dan Sei Rangas. Kita mendoakan agar warga sabar dan tabah menghadapi banjir ini serta diberikan kesehatan,” ujar Paman Birin.

Selain menyapa dan memberikan ratusan paket bantuan, Paman Birin yang didampingi Kepala BPPD Kalsel Mujiyat itu, juga berkesempatan “mewarung” di warung warga.

Paman Birin pun juga secara langsung membeli aneka makanan atau jajanan yang dijual di warung-warung pinggir jalan. Tujuannya tidak lain membantu perekonomian warga, dan makanan yang diborong pun, dibagikan kembali kepada warga. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Hingga Rabu (23/3) data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kalsel sudah mencapai 63,12 persen lebih. Dengan kata lain, hanya diperlukan 6,88 persen lagi, provinsi Kalimantan Selatan dapat mencapai target 70 persen vaksinasi dosis kedua, seperti yang diamanatkan Presiden, Joko Widodo.

Dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 demi mengejar Herd Immunity di Kalimantan Selatan itu, maka Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor pun terus menggelorakan semangat meningkatkan percepatan vaksinasi. Yakni melalui Vaksinasi Bergerak, yang pada Rabu (23/3) digelar di kawasan kuliner jembatan Banua Anyar Banjarmasin, oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu, meninjau langsung pelaksanaannya.

Kepada wartawan, usai peninjauan, Gubernur mengatakan, percepatan Vaksinasi Bergerak saat ini, difokuskan untuk target 70 persen vaksinasi dosis kedua, sebelum Ramadhan tiba.

“Sesuai arahan Pak Presiden, kita diminta memenuhi target 70 persen dosis kedua sebelum Idul Fitri. Namun jika melihat capaian dosis kedua sampai hari ini, saya pikir sebelum Ramadhan sudah tercapai,” ujar Gubernur didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.

Didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin Noor, Gubernur juga didaulat melakukan penyuntikan kepada warga, yang hendak bervaksin. Dengan diarahkan dan didampingi
petugas kesehatan, Paman Birin (sapaan akrab Gubernur) berani melakukan penyuntikan, karena sebelumnya pernah menjadi pegawai dinas kesehatan di awal karirnya.

Ditemui di tempat yang sama, Plt. Kadinkes Provinsi Kalsel, Sukamto menjelaskan, capaian vaksinasi di Kalsel saat ini untuk dosis pertama sudah 90,40 persen, dosis kedua 63,12 persen, dan vaksin ketiga atau booster 7,11 persen.

“Fokus kita sesuai arahan dari Paman Birin, sebelum puasa sudah 70 persen dosis kedua, dengan upaya Vaksinasi Bergerak,” jelasnya.

Sementara itu, Herison, warga setempat yang sempat divaksin oleh Paman Birin, mengaku sangat senang mengetahui vaksinatornya adalah seorang Gubernur.

“Alhamdulilah senang juga mengetahui vaksinatornya Paman Birin. Apalagi beliau juga dulunya pernah menjadi pegawai dinas kesehatan. Ini merupakan pengalaman tersendiri dan termasuk langka karena bisa divaksin oleh Gubernur,” ungkap Herison.

Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan sebagai rangkaian HUT Tagana ke-18 yang diperingati setiap 24 Maret. Tercatat 800 warga sekitar dan kawasan Pengambangan, menjadi target vaksinasi dosis kedua dan ketiga di Banua Anyar ini. Mereka adalah warga, yang sebelumnya juga mengikuti giat vaksinasi dosis pertama pada Desember 2021, yang digelar Dinas Sosial Provinsi di lokasi yang sama. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Jelang Ramadan, cabai rawit lokal yang dijual di pasar tradisional Kalsel kini telah menembus harga Rp110.000 – Rp120.000 perkilogramnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, mengatakan, sebelum terjadi lonjakan, harga yang dijual di pasaran hanya berkisar antara Rp80.000 – Rp90.000.

“Naiknya cukup signifikan, ini cabai rawit lokal,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, lewat sambungan telepon, saat menjadi narasumber dalam program Topik Kita Hari Ini (TKHI), edisi Selasa (22/3) kemarin.

Agar mampu menjaga stabilitas harga, Dinas Perdagangan Provinsi juga mendatangkan cabai dari luar Kalsel. Berharap ketersediaannya mampu terpenuhi berkelanjutan.

“Sebut saja seperti rawit taji dan tiung meskipun naiknya tidak signifikan hanya sekitar Rp10.000,” ungkapnya.

Kenaikan yang terjadi, lanjut Birhasani, dikarenakan pendistribusian saat ini mengalami hambatan. Bahkan, dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar non subsidi juga menjadi alasan dari keterlambatan.

“Selain masalah cuaca. Tentu kami juga meminta kerjasama stakeholder lainnya yang menangani kelancaran pendistribusian ini, karena tidak ada artinya bahan pokok yang melimpah dan tersedia apabila masih saja terhambat. Maka dari, dinas perhubungan, kepolisian, dan pihak lainnya termasuk Pertamina ikut membantu,” paparnya.

Ia mengharapkan pula perhatian dari dinas pertanian agar ketersediaan cabai ditingkat petani daerah mampu memenuhi stok. Tujuannya, komiditi ini secara penuh dapat memegang stabilitas harga supaya tidak mengalami lonjakan.

“Ini juga perlu kerjasama dengan tanaman pangan dan hortikultura beserta ketahanan pangan agar bagaimana para petani cabai kita bisa didampingi dalam kesehariannya. Supaya mampu terhindar dari serangan hama dan kegagalan pangen lainnya sehingga harga pun stabil di pasar tradisional,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap mengungkapkan, ada 4 proyek strategis bernilai Rp18,951 trilyun, gagal mengambil peluang skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Padahal, ditengah keterbatasan anggaran pemerintah, apalagi terkuras untuk penanganan COVID-19, pilihan skema KPBU menjadi rasional untuk diupayakan mendanai proyek-proyek strategis yang bernilai sangat besar.

Hasil evaluasi BPKP terkini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum memahami skema KPBU. Pengaturan KPBU tertuang dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, sebagai pengganti Perpres 67 Tahun 2005 yang telah beberapa kali diubah. Contoh pembangunan infrastuktur di Indonesia telah menggunakan skema KPBU, antara lain, Proyek Palapa Ring, yaitu pembangunan jaringan Backbone Optic Nasional yang menghubungkan 90
Kabupaten di Indonesia, yang menghubungkan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia ke jaringan telekomunikasi dan internet. Kemudian Proyek Bandara Komodo di Labuan Bajo di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, dan Proyek Tempat Pengolahan dan Pemroses Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Bogor.

Di Kalimantan Selatan, belum ada proyek strategis bernilai besar yang dibangun menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini. Diduga karena Pemerintah Daerah tidak paham skema ini.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, menyayangkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU.

Hasil evaluasi BPKP baru-baru ini, pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin, menunjukan hal itu. Skema KPBU belum dipahami.

“Sebenarnya terdapat potensi dapat digunakan skema KPBU pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 3 proyek yang tidak jadi dilaksanakan karena keterbatasan APBD, yaitu pembangunan Jalan Lintas Banjarbaru – Batulicin, ditaksir membutuhkan biaya 14,3 triliun, kemudian Pusat Layanan Jantung Terpadu (Kalimantan Cardiovasculer) di RSUD Ulin, perlu biaya Rp176 milyar, dan yang ketiga adalah Pusat Infeksi dan Syaraf Terpadu RSUD Ansari Saleh, ditaksir memerlukan biaya Rp475 miliar,” imbuhnya.

Sedangkan pada Pemko Banjarmasin, per 31 Desember 2021, tercatat terdapat beberapa proyek infrastruktur strategis dan segera yang dinantikan masyarakat. Diantaranya Kawasan Industri Terpadu Mantuil di Banjarmasin, ditaksir membutuhkan biaya Rp4 triliun.

Rudy menerangkan, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, apalagi terkuras untuk penanganan COVID-19, pilihan skema KPBU menjadi rasional untuk diupayakan mendanai proyek-proyek strategis yang bernilai sangat besar.

“Konsepnya adalah Public Private Partnership, mengajak pihak badan usaha untuk bersama – sama berkontribusi dalam pembangunan. Kelayakan proyek tentu menjadi pertimbangan penting bagi calon investor yang akan digandeng, termasuk soal keuntungan atau profit. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu membuat proyek menarik bagi calon investor,” ujarnya lagi.

Disamping itu, Rudy menambahkan, konsep Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai lanjutan dari konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs), seharusnya dapat juga mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembangunan tanpa henti. Konsep SDGs memiliki agenda mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata, yang bertujuan dan memiliki target dalam 3 dimensi pembangunan berkelanjutan. Yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalsel, agar melakukan pelatihan tentang pembiayaan skema KPBU ini, yang meliputi upaya pemahaman. Mulai tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, sampai dengan pelaksanaan perjanjian skema KPBU. BPKP juga menyarankan untuk membentuk unit kerja sebagai simpul KPBU yang akan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPBU atas proyek-proyek tersebut.

“Belajar lah ke pemerintah pusat, dan studi banding kepada proyek-proyek berskema KPBU,” imbuh Rudy.

Harapannya, pemanfaatan skema KPBU dapat menghasilkan infrastruktur yang terbangun sesuai jadwal, anggaran pembiayaan lebih terkendali dan dapat segera digunakan oleh masyarakat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)