Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, resmi memulai program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) tahun 2024, pada Senin (18/3), berupa layanan kas keliling di pasar wadai Ramadhan pemko Banjarmasin. Kegiatan ini dilakukan setelah pada akhir pekan tadi, BI Kalsel secara resmi meluncurkan program SERAMBI.

Kepada wartawan usai peluncuran SERAMBI dikantornya kawasan Lambung Mangkurat Banjarmasin, akhir pekan tadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat.

Diperkirakan, kebutuhan uang tunai selama Ramadhan dan Idul Fitri sebanyak Rp3,06 trilyun. Jumlah itu meningkat 11% dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp2,74 triliun.

“Untuk memenuhi kebutuhan uang bagi masyarakat Banua, BI telah menyiapkan beberapa jenis layanan penukaran uang,” lanjut Wahyu.

Yakni KASKEL BAIMAN atau Kas Keliling Baimbaian Perbankan, yaitu layanan penukaran uang yang dilakukan secara bersinergi dengan perbankan. Kemudian LAKASI atau Layanan Kas Keliling Susur Sungai, yaitu layanan penukaran uang untuk masyarakat tepian sungai.

Selanjutnya ada KALIMAN-TREN atau Kas Keliling ke Mesjid dan Pesantren, yaitu layanan penukaran uang khusus kepada mesjid dan pesantren, serta kas keliling khusus seperti di pasar wadai, pelabuhan, dan bandara.

“Kami bekerja sama dengan perbankan menyediakan 217 titik lokasi penukaran. Terdiri dari 195 titik di perbankan dan 22 titik di Bank Perkreditan Rakyat,” tambah Wahyu.

Jangkauan layanan kepada masyarakat juga diperluas melalui Kas Keliling Bersama Perbankan (KALIBER) yang hadir di tiga daerah yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu. Sedangkan layanan penukaran uang Rupiah melalui kas keliling, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR https://pintar.bi.go.id.

Berdasarkan jadwal, mobil kas keliling Bank Indonesia akan melayani penukaran uang di pasar wadai Ramadhan pemko Banjarmasin, pada Senin (18/3) mulai pukul 14.00 – 16.00, serta pada 20 Maret pada jam yang sama.

Sementara di pasar wadai Ramadhan pemerintah provinsi Kalsel di halaman Gedung Sultan Suriansyah dan Taman Budaya Banjarmasin, akan dilakukan kas keliling bersama perbankan pada 19-21 Maret 2024. Sedangkan kas keliling susur sungai, akan mendatangi warga di tepian sungai, pada 19 dan 21 Maret 2024. (RIW/RDM/RH)

DIY – Guna menambah sekaligus penyempurnaan materi penyusunan arah perencanaan pembangunan industri jangka panjang dan menengah di Kalimantan Selatan yang sebelumnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2018-2038, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baru-baru tadi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudianoor mengungkapkan, pihaknya banyak mendapatkan masukan terkait penyusunan arah pembangunan industri di Kalsel yang nantinya akan dimasukan dalam usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018.

“Kami dapat masukan dari pertemuan ini bahwa ada beberapa (industri) yang memerlukan lahan dan bahan baku yang banyak. Di satu sisi ada industri yang tidak perlu lahan atapun bahan yang banyak. Di Yogya lebih banyak industri kreatif dan industri pariwisata yang tidak perlu memerlukan lahan dan bahan baku yang banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, Iqbal berharap agar Kalsel yang diapit oleh industri-industri besar juga bisa lebih kreatif ke depannya sebagaimana seperti di Yogya dengan ketersediaan lahan dan bahan baku terbatas namun industri kreatif dan pariwisata tetap bisa eksis.

Sementara, Sekretaris Disperindag DIY, Ida Suryanti Lestari memberikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kalsel. Ida juga mendukung upaya yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan industri kreatif dan industri pariwisata di Kalsel.

“Kami berterimakasih atas kunjungan DPRD Kalsel Ke DIY. Dan kita bisa berkolaborasi antar daerah, khususnya DIY ini butuh bahan baku untuk industri pengolahan yang menjadi industri kreatif dan di Kalsel banyak tersedia karena kondisi alamnya, kekayaan alamnya yang melimpah. Harapannya kita tetap bisa bekerjasama antar daerah,’ tambahnya.

Pertemuan Komisi II DPRD Kalsel dengan Disperindag DIY diisi paparan dan tanya jawab seputar kebijakan pembangunan industri kreatif di DIY. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Kehutanan Provinsi beserta UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Selatan, melaksakan upacara peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 Tahun 2024 di halaman Kantor Dishut Kalsel, pada Senin (18/3) pagi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra yang membacakan sambutan Menteri LHK RI, Siti Nurbaya Bakar menyatakan, bahwa peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 Tahun 2024 mengusung tema “Bakti Rimbawan Untuk Tanah Air, Untuk Bangsa”.

Tema ini mengandung makna reflektif dan evaluatif atas apa yang telah dilakukan bersama sebagai Rimbawan. Tema ini juga meneguhkan arah dan cara pandang Rimbawan, menggali atau recall memori yang senantiasa ada dalam benak, tentang peranan Rimbawan dalam menjaga hutan sebagai elemen dan struktur pembentuk bentang alam dan lingkungan serta semua faktor yang saling mempengaruhi di alam.

“Panggilan jiwa dan tugas kita bersama melestarikan hutan alam kita hutan tropika basah Indonesia,” kata Fathimatuzzahra pada saat memimpin upacara.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, agar para Rimbawan terus melakukkan konsolidasi dan pertebal dedikasinya sebagai Rimbawan untuk Indonesia tercinta.

Diharapkan melalui upacara peringatan hari bakti Rimbawan ini dapat semakin memupuk rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. (Dishut.Kalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), akan menyelaraskan kegiatan kerjasama pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) oleh Korem 101/Antasari dan Kodim se-Kalsel.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, kegiatan TMMD bertujuan untuk membangun infrastruktur desa dalam meningkatkan pembangunan dan peran masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan desa. Sehingga dari kegiatan TMMD dapat mempercepat pembangunan pada wilayah desa yang terisolir dan tertinggal.

“Pada April akan dimulai kegiatan TMMD ke-116 di Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, Mei TMMD ke-120 di Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu, Agustus TMMD ke-121 di Hulu Sungai Selatan dan Tabalong serta Oktober TMMD ke-122 di Tapin,” ungkap Andie, saat ditemui di ruang kerjanya, baru – baru tadi.

Ditahun 2024 ini, terdapat tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan TMMD secara terintegrasi bersama Pemprov Kalsel, Korem 101/Antasari dan perwakilan Kodim se-Kalsel. Dari TMMD ada juga sasaran kegiatan yang mendukung sanitasi, meliputi pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, wc umum, rehabilitasi musholla, gereja, aula, poskamling dan lainnya.

“Kami menginginkan, dari pembangunan sarana prasarana program TMMD dapat menunjang sarana sanitasi, sehingga mehindari masyarakat untuk membuang air besar sembarangan di desa sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” tutup Andie. (MRF/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai oleh Rachmah Norlias memberikan apresiasi kepada Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta.

Apresiasi tersebut diberikan karena Badan Penghubung Kalsel dinilai mampu meningkatkan pengembangan kegiatannya yang mengandung muatan lokal di Jakarta.

“Dimana melalui Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kegiatan-kegiatan difokuskan dalam rangka meningkatkan budaya seni tari maupun pertemuan dengan sanggar-sanggar seni budaya serta kegiatan-kegiatan kuliner,” kata Rachmah, baru-baru tadi.

Rachmah juga menyatakan pihaknya siap mendukung segala kebutuhan yang diperlukan secara pendanaan melalui Badan Anggaran DPRD Kalsel dalam rangka pemenuhan mengembangkan budaya Kalsel di Jakarta.
Apresiasi yang sama juga diutarakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila Muhidin, yang pada kesempatan tersebut turut mendampingi Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu ke Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta.

Sementara, Kepala Anjungan Kalsel TMII sekaligus mewakili dari Badan Penghubung Kalsel, Mumun Amuntaiarni menyambut baik kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kalsel. Ia mengaku monitoring hasil kinerja ini menjadi semangat bagi pihaknya untuk melakukan berbagai inovasi ke depannya.

“Tentunya ini merupakan support yang luar biasa untuk kami meningkatkan pelayanan serta peningkatan dan pelestarian budaya Kalsel di Jakarta. Sehingga upaya-upaya itu memuat hasil yang tentunya lebih maksimal lagi,” tambahnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekitar dua bulan lagi Sasirangan Kalimantan Selatan akan resmi memiliki hak indikiasi geografis. Sertifikat indikasi geografis Sasirangan saat ini tengah diproses Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Plt Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, permohonan yang mereka ajukan dengan mengatasnamakan Masyarakat Sasirangan Kalsel itu, sudah diumumkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham sejak 4 Maret lalu.

Tinggal menunggu dua bulan sejak diterbitkan, untuk memastikan bahwa tidak ada sanggahan/komplain dari provinsi lain.

“Barangkali ada komplain dari pihak lain yang keberatan dengan indikasi itu. Tapi saya rasa sasirangan hanya milik Kalsel, jadi peluangnya sangat besar untuk keberhasilan kita mendapatkan sertifikasi indikasi geografis sasirangan,” ujarnya, baru – baru tadi.

Hanifah mengungkapkan, banyak keuntungan yang didapat dengan diterbitkannya sertifikat indikasi itu. Antara lain yakni meningkatkan daya saing produk, dan akan membuat sasirangan semakin dikenal secara luas.

Selain itu, sertifikat tersebut juga membuat Sasirangan tidak bisa diklaim oleh provinsi lain. Jika melanggar, maka akan ada kompensasi yang diterima.

“Sama seperti cabai hiyung, sejak memiliki sertifikat itu cabai hiyung mendapat banyak permintaan dan bahkan semua produksi sekarang sudah ada yang membeli,” ungkap Hanifah.

Hanifah berharap, sertifikat indikasi geografis Sasirangan bisa menjadi salah satu kado terindah Hut Kalsel tahun ini. Menyusul adanya kain yang menggunakan teknik pembuatan sama seperti sasirangan dari provinsi lain.

“Sasirangan memang sudah ada produk yang menyerupai dari provinsi lain tetapi dengan nama lain meskipun teknik pembuatannya sama,” beber Hanifah.

Selain sasirangan, Hanifah juga menginginkan adanya sertifikat indikasi geografis untuk warisan budaya lain seperti pasar terapung Lok Baintan.

“Ini kita sedang mendorong Pemkab Banjar. Sayang kalau itu sampai diakui orang lain dengan budaya sungai kita, budaya jualan batrernya. Memang harus memenuhi berbagai persyaratan, tetapi kayanya bisa lah. Sayang kalau malah orang lain yang mengklaim,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)