Penulis: admin 1

TAPIN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desi Oktavia Sari, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Banua Halat Kiri, Kabupaten Tapin, baru-baru tadi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan.

Dalam sambutannya, Desi menegaskan bahwa Perda ini bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

“Anak-anak adalah aset masa depan yang harus kita jaga. Perda ini hadir sebagai landasan untuk melindungi mereka dari kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi. Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan ini,” ujarnya.

Desi juga mengingatkan kembali tentang pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kekerasan terhadap anak, dengan mengacu pada kasus kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah menengah atas di Banjarmasin tahun lalu. Dalam peristiwa tersebut, seorang siswa menjadi korban perundungan (bullying) yang mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam.

“Kasus viral tahun lalu di Banjarmasin menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan pun tidak selalu aman bagi anak-anak kita. Hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih peduli dan proaktif melindungi mereka,” tegasnya.

Selain itu, Desi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan penerapan Perda ini berjalan efektif.

“Jangan sampai ada lagi anak-anak yang menjadi korban karena kelalaian kita,” tambahnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Banua Halat Kiri semakin memahami pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk ancaman, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan bahagia. (ADV-NRH/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, mengadakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi warga Desa Bamban RT 03, Kecamatan Angkinang, pada Kamis (30/01). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

“Hari ini, kegiatan wawasan kebangsaan di Hulu Sungai Selatan mendapat respons positif dari masyarakat. Intisari dari sosialisasi ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kartoyo juga menekankan bahwa masyarakat di daerah pedesaan sering kali terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sehingga kurang mendapat akses terhadap fasilitas dan teknologi. Oleh karena itu, Kartoyo menilai pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat kita, terutama yang tinggal di pedesaan, sering kali sibuk dengan rutinitas seperti bekerja di rumah atau bertani. Untuk itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan, supaya keadilan dapat dirasakan, seperti dalam hal akses terhadap bibit, teknologi, dan bimbingan,” jelasnya.

Kartoyo juga menyoroti kurangnya bimbingan yang diterima oleh masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Ia berharap adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan sosial, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat, terutama di sektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

“Saat ini, hampir tidak ada bimbingan yang diterima masyarakat di HSS. Harapan kami sebagai anggota dewan, kami akan terus berjuang dan mendukung kebersamaan kita untuk memastikan keadilan bagi masyarakat tani,” tegasnya. (ADV-NRH/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan langkah strategis dalam pengendalian banjir, salah satunya dengan mendorong pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengatakan bendungan tersebut menjadi solusi jangka panjang dalam menanggulangi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah Kalsel.

“Pembangunan Bendungan Riam Kiwa saat ini masih dalam proses, namun kami akan terus mengupayakan percepatannya agar segera terealisasi. Kami berharap ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir di Kalimantan Selatan,” ucap Muhidin, usai meninjau warga terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Rabu (29/1).

Ia juga menyebutkan kehadiran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam kunjungannya kali ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan bendungan tersebut.

“Apalagi beliau merupakan putra asli Kalsel, tentu harapan kita semakin besar agar proyek ini mendapat perhatian khusus,” tambahnya.

Selain mendorong pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Pemprov Kalsel juga merencanakan normalisasi kawasan sungai sebagai upaya pengendalian banjir dalam jangka pendek yang bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

“Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat, kami optimis langkah-langkah ini bisa mengurangi risiko banjir,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, Roy Rizali Anwar mengungkapkan bahwa pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar telah memasuki tahap penyelesaian masalah sosial, terutama terkait lahan.

Menurutnya, proyek Nasional ini telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun dan saat ini masih menunggu persetujuan izin dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami berharap proses ini segera tuntas agar pelaksanaan serta penandatanganan kontrak dapat dilakukan dalam waktu dekat,” kata Roy.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai, Bendungan Riam Kiwa memiliki potensi untuk mengurangi risiko banjir hingga 70 persen di wilayah Kabupaten Banjar.

“Dengan berkurangnya intensitas banjir, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih aman dan aktivitas diberbagai sektor tidak lagi terganggu setiap musim hujan tiba,” tambahnya.

Oleh karena itu, Roy meminta dukungan penuh dari seluruh pihak agar pembangunan tersebut dapat segera terealisasi dan berfungsi secara optimal.

“Jika semua proses berjalan lancar, pembangunan bendungan ini diharapkan bisa dimulai tahun ini dan selesai dalam lima tahun ke depan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan makanan olahan ikan serta ikan segar ke posko dapur umum warga terdampak banjir.

“Pemberian bantuan tersebut bersama dengan SKPD lainnya di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, namun khusus Dislutkan memberikan bantuan olahan ikan serta segar,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Rusdi mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, turut serta memberikan bantuan berupa makanan olahan ikan sebanyak 100 paket, dan juga ikan segar sebanyak 50 Kg yang diserahkan di posko dapur umum, di Desa Pengayuan.

“Adapun makanan olahan ikan siap saji yang di berikan terdiri, dari Abon, ikan Sepat kering serta jenis olahan ikan lainnya,” ujarnya.

Sedangkan, lanjut Rusdi, untuk ikan segar diserahkan ke dapur umum, untuk diolah serta dibagikan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

“Kami berharap bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban masyarakat khususnya mereka yang terdampak banjir,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masyarakat Kalsel khususnya yang ada di Banjarmasin diajak menerapkan semangat gotong royong dan saling bantu membantu dalam menghadapi banjir.

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor saat menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila bagi warga Komplek AMD Permai pada Kamis (30/1).

“Dalam menghadapi situasi ini, semangat gotong royong menjadi kunci utama untuk meringankan dampak dan mempercepat pemulihan,” katanya.

Gotong royong yang dapat dilakukan bisa dalam berbagai bentuk, seperti membantu evakuasi warga terdampak, mendistribusikan bantuan logistik, serta membersihkan lingkungan setelah banjir surut.

Selain itu menurut Ilham, kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan relawan sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif.

“Dengan bersatu dan saling membantu, kita bisa melewati setiap tantangan dengan lebih kuat,” ucapnya.

Ilham juga berharap kondisi kota segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa, termasuk anak-anak yang sempat diliburkan akibat banjir dapat kembali bersekolah.

“Kita berharap Banjarmasin segera surut dari banjir, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas normal dan anak-anak dapat kembali belajar di sekolah masing-masing,” paparnya.

Sosialisasi ini mendapat respons positif dari warga yang hadir, yang menyatakan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memperkuat solidaritas sosial saat menghadapi bencana. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengatasi banjir yang melanda berbagai wilayah, termasuk dengan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Gubernur Kalsel, Muhidin memperkuat mitigasi atau pengurangan risiko dampak banjir dengan mengusulkan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca ke BNPB RI, saat memberikan bansos kepada warga Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Rabu (29/1).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengungkapkan, bahwa pihaknya baru saja menerima surat dari BMKG terkait rencana modifikasi cuaca di Kalsel dan berharap BNPB segera menindaklanjutinya.

“Hari ini kita baru dapat surat dari BMKG terkait masalah modifikasi cuaca di Kalsel. Saya berharap besok (Kamis) sudah bisa ditangani sesegera mungkin oleh BNPB,” ujarnya.

Menurut Gubernur, teknologi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk mengendalikan hujan agar tidak memperparah banjir, terutama di wilayah yang sudah terdampak.

“Dengan modifikasi cuaca semacam ini, misalnya ada awan tebal di atas laut, maka di laut itu kita hujankan. Artinya, awan tebal itu jangan sampai ketika tiba di sini malah hujan, karena ini tentunya akan memperparah kondisi banjir, terutama jika hujan terjadi di wilayah pegunungan,” jelasnya.

Teknologi ini dilakukan dengan cara menyemai garam ke awan, sehingga hujan bisa dipercepat di lokasi yang lebih aman, sebelum awan tersebut bergerak ke wilayah yang rawan banjir.

Gubernur Kalsel juga menegaskan bahwa modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan selama anggaran masih tersedia.

“Kita akan laksanakan modifikasi hujan ini sampai duitnya cukup. Sekali modifikasi cuaca ini anggarannya kurang lebih Rp 400 juta,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Kalsel akan bekerja sama dengan BNPB dan BMKG untuk memastikan proses ini berjalan efektif dan dapat membantu meredakan dampak banjir di Kalimantan Selatan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalsel dalam menangani banjir yang hingga kini masih menggenangi ribuan rumah dan lahan pertanian. Selain modifikasi cuaca, pemerintah juga terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak serta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti Bendungan Riam Kiwa.

“Kami berusaha semaksimal mungkin agar bencana ini bisa cepat diatasi. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalsel agar semua upaya ini berjalan lancar,” tutup Gubernur. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kali ini, bantuan diberikan kepada warga di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Rabu (29/1).

Dalam penyerahan bantuan sosial ini, Gubernur Muhidin bersama dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI, Roy Rizali Anwar, Plh. Sekda Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Bupati Banjar, Saidi Mansur, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Muhidin menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah provinsi ini merupakan hasil partisipasi sukarela dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel tanpa ada batasan jumlah yang ditentukan, ditambah bantuan dari Kementerian Sosial.

Selain bantuan dari pemerintah, Gubernur Muhidin juga menyalurkan bantuan dari dana pribadinya berupa 10 butir telur per kepala keluarga serta uang tunai sebesar Rp. 50 juta untuk 500 kepala keluarga yang terdampak banjir.

“Hari merupakan hari kelima kita melakukan peninjauan ke wilayah yang terdampak banjir cukup parah. Alhamdulillah hari ini ada 500 KK yang terdata untuk mendapatkan bantuan yang berasal dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Kementerian Sosial RI dan pribadi saya sendiri,” ujar Muhidin.

Setiap kepala keluarga menerima bantuan dari Pemprov berupa beras, mi instan, kopi, teh, minyak goreng, air mineral, gula, selimut, makanan cepat saji, serta makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.

Muhidin menegaskan bahwa seluruh bantuan sosial yang diberikan harus diawasi secara ketat agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan atau pengurangan jumlah bantuan sebelum diterima oleh warga.

“Jangan sampai bantuan ini ketika sampai di masyarakat malah berkurang. Kalau ada masyarakat yang menemukan demikian, segera laporkan kepada Bupati atau langsung kepada saya agar bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Banjar, khususnya Kecamatan Sungai Tabuk.

Muhidin berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

“Kita semua berharap musibah ini segera berlalu. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita tetap waspada, menjaga keselamatan, dan saling tolong-menolong dalam menghadapi situasi ini. Pemerintah akan terus hadir dan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ucap Muhidin.

Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur mengungkapkan bahwa banjir kali ini mengakibatkan 40.000 rumah di Kabupaten Banjar terendam air, dengan 13.000 jiwa terdampak di Kecamatan Sungai Tabuk. Bahkan, hingga saat ini, sebanyak 130 orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka sudah tidak bisa dihuni.

“Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi doa kita agar banjir segera surut. Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan, dan kami terus berupaya memberikan bantuan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang diwakili Plh Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin, meninjau lokasi banjir di Kota Banjarbaru, tepatnya di Desa Pengayuan Kota Banjarbaru, Selasa (28/1). Kedatangan Plh Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin, bertujuan memberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalsel bersama bantuan pribadi dari Gubernur Kalsel Muhidin, untuk para warga yang terdampak banjir.

Syarifuddin menyampaikan, kunjungan seluruh jajaran SKPD Pemprov Kalsel bersama SKPd Kota Banjarbaru ke Desa Pengayuan ini, yakni sebagai bentuk solidaritas, atas datangnya musibah banjir yang menimpa masyarakat, selain silaturahmi pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

“Setiap Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan dari dana APBD melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel berupa beras 5 Kg, mie instan 1 dus, kopi 10 Sachet, teh 1 Kotak dan gula 1 Kg. Sedangkan dari partisipasi SKPD adalah minyak goreng 1 Liter dan air mineral 1 Dus,” ungkap Syarifuddin.

Ia melanjutkan, selain bantuan dari SKPD, ada bantuan secara pribadi dari Gubernur Kalsel, Muhidin yaitu paket telur ayam 10 biji untuk 5.000 KK. Dilanjutkan lagi sumbangan dari Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan berupa makanan olahan ikan sebanyak 100 paket dan juga ikan segar sebanyak 50 Kg yang disediakan di posko dapur umum, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan berupa makanan untuk Balita dan Ibu hamil dan juga sabun cuci pakaian dan sabun cuci tangan, selain itu bantuan dari Kementerian Sosial mulai dari makanan siap saji 500 paket, selimut 150 lembar, serta bantuan uang tunai sebesar Rp100 ribu yang dibagikan untuk setiap kartu keluarga dari Bank Kalsel.

“Bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Kalsel. Mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” lanjut Syarifuddin.

Sementara itu, Pj Sekda Banjarbaru, Gustafa Yandi menambahkan, di posko pengungsian masih banyak didapati anak balita. Hal ini menjadi atensi serius Pemko Banjarbaru untuk memberikan bantuan kesehatan balita. Misalnya susu dan popok bayi, Karena pihaknya tak ingin ada penyakit yang tidak diinginkan.

“Kami bersyukur masyarakat terdampak banjir di Banjarbaru mendapat atensi serius dari Gubernur Kalsel. Terlebih ada tiga kecamatan dan 2.855 jiwa yang terdampak banjir, ” tutup Yandi. (MRF/RDM/RH)