Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah tahun 2025 untuk membahas berbagai isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Acara yang dilaksanakan pada Senin (3/2), untuk menjaring permasalahan dan isu terkini yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan draf rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta Renstra (Rencana Strategis) SKPD Disnakertrans Kalsel untuk periode 2025-2029.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, dalam sambutannya menjelaskan forum ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi antar perangkat daerah dalam upaya penyelarasan substansi dokumen perencanaan pembangunan. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalsel,” ujar Irfan Sayuti di aula kantor Disnakertrans Kalsel.

Pada kesempatan tersebut, Irfan Sayuti memaparkan gambaran umum mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kalsel pada tahun 2024. Data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,20 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 70,22 persen. Meskipun ada penurunan TPT sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih banyak tantangan yang perlu diatasi.

“Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi antara lain adalah ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dan kebutuhan masyarakat, rendahnya kualitas angkatan kerja, serta kurangnya dukungan terhadap wirausaha baru. Selain itu, perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 juga menjadi tantangan baru, yang dapat berpotensi meningkatkan angka pengangguran,” jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Irfan, Disnakertrans Kalsel menargetkan beberapa program prioritas, seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengurangi pengangguran di Kalsel.

“Sasaran kami adalah menyerap angkatan kerja baru, mengurangi jumlah pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam bidang ketransmigrasian, ungkap Irfan, beberapa permasalahan yang disoroti antara lain terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria Clear and Clean (2C) dan Layak Huni, serta rendahnya legalitas kepemilikan lahan transmigrasi. Selain itu, pengelolaan potensi kawasan transmigrasi masih belum optimal dan membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait.

“Sebagai solusi, program pengembangan kawasan transmigrasi akan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup masyarakat transmigrasi dan warga sekitar. Kami berharap melalui program tersebut, kawasan transmigrasi dapat berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan,” terangnya.

Irfan juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ia mengajak seluruh instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program yang telah disusun.

“Sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting agar program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Irfan berharap agar seluruh peserta forum dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ia juga berpesan agar kualitas data dan perencanaan terus ditingkatkan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kita semua bekerja dalam bidang ketenagakerjaan untuk kemanusiaan, khususnya untuk meningkatkan derajat hidup angkatan kerja dan pekerja di Kalsel,” tutup Irfan. (DisnakertransKalsel-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Arboretum Ayu Tirta di kawasan Jalan A Yani km 10 Kabupaten Banjar, terus berbenah untuk menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang akan berlangsung mulai tanggal 7-9 Februari 2025 di Banjarmasin.

Kawasan hutan tropis mini seluas 8 hektar yang dipenuhi ratusan jenis tanaman dari berbagai penjuru Nusantara ini dijadwalkan akan digunakan sebagai lokasi kegiatan rangkaian HPN 2025.

Rencananya di kawasan hutan mini ini akan dijadikan lokasi penghijauan dan penanaman oleh Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) pada Sabtu, 8 Februari mendatang.

Dalam kunjungannya ke Banjarmasin dan Banjarbaru, Sabtu (1/2), Panitia Pusat HPN langsung meninjau lokasi tersebut. Penanggung jawab HPN 2025 yang juga Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun mengungkapkan kegiatan di arboretum ayu tirta merupakan bentuk kontribusi peserta HPN dalam mendukung program penghijauan dan ketahanan pangan melalui aksi penanaman.

Hendry menyebut, berada di kawasan ini serasa ada di hutan tropis, padahal lokasi ini merupakan lahan gambut.

“Saya kira manfaatnya akan sangat besar dan keluarga wartawan akan memiliki kesan dengan menanam pohon, tanaman pangan seperti padi, ubi dan jagung, serta kegiatan lainnya. Hal ini sejalan dengan tema HPN 2025, Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa,” ungkap Hendry saat meninjau lokasi bersama panitia HPN.

Kesiapan Arboretum Ayu Tirta sendiri untuk menyambut rombongan peserta HPN diklaim 80 persen lebih.

Sejumlah sarana penunjang terus dikebut agar saat kegiatan nanti berlangsung bisa berjalan lancar.

Pemilik Arboretum Ayu Tirta, Chendrawan Sugianto menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan semuanya mulai dari pembenahan sarana dan prasarananya hingga area penanamannya untuk HPN 2025.

“Kami siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional melalui aksi penanaman dan penghijauan,” tegas Chendrawan yang juga seorang pengusaha air minum dalam kemasan atau AMDK PT. Bandangantirta Agung.

Kawasan Arboretum Ayu Tirta sendiri merupakan hutan sekunder muda yang berada di kawasan niaga perkotaan.

Di area ini memiliki ratusan jenis koleksi tanaman kayu-kayuan dari berbagai penjuru Nusantara mulai kayu ulin, merbau, kayu putih, kayu jati dan lainnya. Kawasan ini juga menjadi habitat alami bagi aneka jenis burung. (ADV/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Muhidin diusulkan dan bakal menerima anugerah Pena Mas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 9 Februari 2025 mendatang.

Kepastian penerimaan Angerah Pena Mas ini pun disampaikan langsung Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun pada audensi selepas peninjauan veneu HPN pada Sabtu (1/2).

Audiensi ini berlangsung di ruang Rapat Gubernur, lantai 4, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru dan turut dihadiri Plh. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin dan sejumlah pimpinan SKPD Kalsel, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie dan pengurus PWI Kalsel.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada penghargaan Pena Emas yang akan diberikan kepada Gubernur Muhidin.

Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya yang besar dalam memajukan dunia pers, khususnya dalam mendukung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kalsel.

“Anugerah Pena Emas ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki dedikasi luar biasa dalam mendukung kemajuan dunia pers dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pers di Indonesia,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun.

Gubernur Kalsel, Muhidin, yang selama ini aktif dalam menciptakan iklim pers yang sehat dan kondusif di Kalimantan Selatan, dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas dedikasi Gubernur Muhidin dalam mendukung perkembangan dunia pers di Kalsel,” tambah Hendry.

Terkait dengan proses pemberian anugerah, Hendry menjelaskan bahwa pada acara tersebut, Gubernur Muhidin akan berpidato di hadapan juri yang terdiri dari wartawan-wartawan senior.

“Gubernur dipersilakan untuk memberikan gagasan-gagasan serta pandangannya mengenai upaya memajukan dunia pers, baik di Kalimantan Selatan maupun di tingkat nasional,” ujar Hendry.

Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Gubernur Muhidin tersebut akan menjadi masukan penting bagi PWI dalam mengembangkan organisasi ini.

“Pandangan tersebut juga akan menjadi acuan bagi kami untuk terus memperkuat organisasi PWI sebagai organisasi nasional tertua yang memiliki lebih dari 30.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutup Hendry.

Gubernur Kalsel, Muhidin selama ini dinilai aktif dalam menciptakan iklim pers yang sehat dan kondusif di Kalsel.

Menanggapi penganugerahan ini, Muhidin menegaskan, Anugerah ini bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk semua pihak yang telah bersama-sama mendukung pengembangan dunia pers di Kalsel.

“Alhamdulilah, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Pers merupakan pilar penting dalam pembangunan masyarakat, dan saya selalu berusaha untuk memberikan dukungan penuh kepada teman-teman wartawan di Kalsel,” ujar Gubernur Muhidin dengan tulus.

Ia percaya bahwa pers yang bebas dan profesional adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

“Saya akan terus mendukung upaya-upaya untuk menciptakan iklim pers yang sehat di daerah ini, agar pers dapat terus berkontribusi positif dalam pembangunan.”tuturnya.

Audiensi ditutup dengan penyerahan buku berjudul Bumi Lambung Mangkurat, dari PWI kepada Gubernur Kalsel.

Buku tersebut mengangkat potensi luar biasa Kalsel dan diharapkan dapat dibaca oleh masyarakat di seluruh Indonesia, terutama melalui para jurnalis yang hadir dalam acara HPN 2025.

Direncanakan, pada acara puncak, buku Bumi Lambung Mangkurat juga akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto oleh Gubernur Kalsel. (PWI/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin bersama Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun didampingi Plh. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin serta sejumlah pimpinan SKPD Kalsel dan Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, melakukan Peninjauan Kesiapan Acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 di depan kantor Gubernur Kalsel, Sabtu (1/2) pagi.

Dengan mengangkat tema besar HPN 2025 sengaja dirancang berkaitan langsung dengan program unggulan Presiden Prabowo, yakni “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa”, dengan subtema khusus “Kalsel Pintu Gerbang Logistik Kalimantan”.

Rencananya, Hari Pers Nasional 2025 akan digelar selama tiga hari, mulai tanggal 7 hingga 9 Februari 2025. Acara ini akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti seminar nasional, Diskusi, bakti sosial, dan Summit Nasional Media Massa.

Kemudian, pada acara puncak HPN 2025 yaitu tanggal 9 Februari diprediksi akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, para menteri, lembaga tinggi negara, serta jurnalis dari seluruh Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan keyakinannya bahwa lokasi yang luas ini akan mampu mengakomodasi seluruh rangkaian kegiatan HPN 2025 dengan baik.

“Hari ini kami meninjau kesiapan HPN 2025. Lokasi yang cukup luas ini akan kami optimalkan agar acara berlangsung meriah dan sukses. Mudah-mudahan, ini menjadi acara terbesar yang pernah digelar,” ujar Muhidin dengan penuh optimisme.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa semua fasilitas pendukung, seperti panggung utama, area VVIP, serta aksesibilitas bagi para peserta, telah dipersiapkan secara optimal.

“Kami ingin acara ini tidak hanya merayakan peran penting pers dalam pembangunan bangsa, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata Kalsel,” tambah Muhidin.

Sebagai bagian dari upaya meramaikan perayaan HPN 2025, Gubernur Kalsel, Muhidin mengajak masyarakat untuk turut serta hadir dan memeriahkan acara tersebut.

“Kami akan menyiapkan berbagai stan UMKM yang akan memeriahkan Hari Pers Nasional ini. Kami mengundang masyarakat untuk hadir dan ikut merayakan momen bersejarah ini bersama kami,” tutupnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun, mengungkapkan keyakinannya bahwa Kalimantan Selatan sangat pantas menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

“Kalsel sangat pantas menjadi tuan rumah, apalagi Kalsel menjadi nomor satu dalam indeks survei kemerdekaan pers. Ini menunjukkan bahwa Kalsel memberikan iklim kehidupan pers yang sangat baik, bahkan terbaik di Indonesia,” ujar Hendry.

Hendry juga berharap agar momentum HPN 2025 ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan pers, khususnya di Kalsel.

“Kami berharap masyarakat, serta teman-teman pers, menjadikan momentum ini sebagai ajang untuk terus berkembang. Semoga wartawan dan media di sini dapat tumbuh lebih baik lagi,” tambahnya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara puncak HPN 2025, PWI Pusat akan menganugerahkan Pena Emas kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin. Anugerah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar Gubernur Kalsel, H Muhidin terhadap masyarakat pers, khususnya PWI.

“Pena Emas akan dianugerahkan kepada Gubernur Kalsel karena beliau merupakan tokoh yang sangat berkontribusi dalam memajukan pers dan mendukung PWI di Kalimantan Selatan,” jelas Hendry.

Dengan dianugerahkan Pena Emas, Gubernur Kalsel H. Muhidin secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar PWI, sebagai bentuk penghargaan atas komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia pers di Indonesia. (PWI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin didampingi Plh. Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, memimpin langsung rapat koordinasi bersama Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel, bertempat di Eks Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Jumat (31/1).

Pada rakor ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas Tahun 2025 bersama seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam arahannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan terkait rencana pelantikan dirinya yang dijadwalkan pada 6 Februari mendatang di Istana Negara. Setelah pelantikan, akan digelar acara syukuran sederhana di Anjungan Kalsel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Namun, terkait kemungkinan penundaan pelantikan sebagian atau seluruh kepala daerah, Muhidin menegaskan akan menunggu keputusan lebih lanjut.

“Soal syukuran di Kalsel, saya ingin mendengar pendapat dari para Kepala SKPD, apakah memang perlu atau tidak,” katanya.

Selain membahas pelantikan, dalam rakor ini juga disampaikan hasil asesmen pejabat di lingkup Pemprov Kalsel yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dari 46 peserta asesmen yang terdiri dari pejabat eselon II, sebanyak 3 orang dinilai masuk kategori optimal, 19 orang cukup optimal, sedangkan sisanya masih perlu evaluasi lebih lanjut.

Kemudian, penilaian terhadap pejabat eselon III yang mendapat nilai optimal sebanyak 19 orang, cukup optimal 9 orang dan kurang optimal 6 orang.

“Akan ada 10 pejabat yang akan saya uji kembali, namun untuk saat ini nama-namanya belum bisa saya sebutkan,” ujarnya.

Muhidin menegaskan bahwa Kepala SKPD harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkup Pemprov Kalsel agar tidak menyalahgunakan wewenang.

“Kalau ada yang menyalahgunakan jabatan, jangan berharap saya akan membantu,” tegasnya.

Selain itu, Muhidin juga menyoroti penggunaan anggaran hibah yang dikelola oleh beberapa SKPD, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Kesbangpol, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Ia meminta agar anggaran hibah yang diberikan kepada organisasi maupun LSM dapat dikelola secara cermat dan transparan.

“Saya minta lebih selektif dan hati-hati dalam penggunaan anggaran hibah ini,” pesannya.

Muhidin berharap melalui Rakor ini dapat menjadi momentum evaluasi dan koordinasi bagi seluruh SKPD untuk memastikan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sinergi yang kuat akan mendorong terwujudnya program pembangunan yang lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/NRH/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut baik Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang direncanakan akan dimulai pada Februari 2025.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, dalam rapat bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, baru-baru ini.

Melalui program ini, masyarakat Kalsel bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dengan syarat menggunakan aplikasi SATUSEHAT. Namun, bagi yang tidak memiliki smartphone, pendaftaran dapat dilakukan langsung di puskesmas, asalkan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Bambang menambahkan, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi secara luas agar program ini dapat berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ADV-NRH/RH)

BANJARMASIN – Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan sejak awal tahun 2025 telah berlangsung hampir satu bulan. Selain menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak, pemerintah provinsi juga menyiapkan solusi jangka panjang guna mengatasi bencana yang terus berulang.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, pada Jumat (31/1).

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menegaskan perlunya langkah mitigasi yang lebih serius dan aktif dari BPBD, termasuk peningkatan kehadiran di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak.

“Mengingat banjir merupakan bencana tahunan, diperlukan perencanaan yang lebih matang. Jika diperlukan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalsel dapat direvisi untuk memperkuat langkah-langkah mitigasi,” ujarnya.

Selain itu, Ilham juga mendorong BPBD Kalsel untuk meninjau kembali dokumen terkait penanganan banjir serta mengadakan rapat koordinasi dengan dinas dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi terbaik agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

“Kami mendorong BPBD Kalsel untuk mengevaluasi dokumen penanganan banjir dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif,” tuturnya. (ADV-NRH/RH)

BANJARMASIN – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kalimantan Selatan untuk cabang olahraga Indonesia Bela Diri Campuran Martial Arts Amatir (IBCA MMA) untuk pertama kalinya digelar di Kota Banjarmasin.

Kejuaraan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Isharwanto, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Jumat (31/1).

Dalam sambutannya, Isharwanto menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi terhadap perkembangan olahraga ini di Kalimantan Selatan.

“Mengingat olahraga bela diri campuran MMA masih tergolong baru di Kalimantan Selatan, maka diperlukan pengembangan lebih lanjut ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IBCA MMA Kalimantan Selatan, Okta Tri Nurhidayat, menjelaskan bahwa Kejurprov ini menjadi salah satu syarat bagi atlet yang ingin berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 di Kabupaten Tanah Laut.

“Kejuaraan ini diikuti oleh 129 atlet dari 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal IBCA MMA, Maraden Lumbantoruan, menilai perkembangan olahraga ini di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang signifikan.

“Saat pertama kali saya datang untuk melantik pengurus, olahraga ini masih kurang dikenal. Namun kini, saya melihat perkembangannya cukup pesat,” katanya.

Maraden juga menilai bahwa kualitas atlet di Kalimantan Selatan semakin baik. Ia mendorong para atlet untuk terus berlatih agar bisa mencapai hasil terbaik.

“Untuk bisa meraih prestasi di tingkat nasional, para atlet perlu terus berlatih dengan maksimal,” pungkasnya. (SRI/NRH/RH)

BANJARBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) guna mengurangi curah hujan yang tinggi dan mencegah banjir.

Operasi yang berlangsung selama dua hari, yaitu 29-30 Januari 2025 bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, Lanud Syamsudin Noor, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, menjelaskan operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas hujan, bukan menghilangkannya. Ia menjelaskan, modifikasi cuaca ini dilakukan dengan cara redistribusi curah hujan ke beberapa titik aman salah satunya laut.

“Kami menaburkan sekitar satu ton garam dan kapur tohor di awan yang ada di laut, sehingga hujan di daratan pun akan berkurang,” ucap Agus kepada Wartawan, Kamis (30/1).

Agus menjelaskan garam mempercepat proses hujan sebelum awan bergerak ke daratan, sementara kapur tohor digunakan untuk membuyarkan awan agar hujan tidak terjadi di area yang rentan banjir. Dua metode ini digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas modifikasi cuaca.

“Efektivitas operasi ini diperkirakan mencapai 70 persen. BMKG bahkan telah membentuk unit khusus untuk teknologi ini. Dengan begitu, teknologi ini masih relevan untuk mitigasi bencana,” lanjut Agus

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Bambang Dedy Mulyadi, menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, berharap operasi serupa dapat kembali dilakukan jika kondisi cuaca ekstrem berlanjut.

“Sebagaimana permintaan Gubernur Kalsel Muhidin, ia berharap operasi serupa bisa dilakukan lagi jika cuaca ekstrem terjadi,” ucapnya.

Bambang menambahkan bahwa BNPB dan BMKG akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas operasi ini setelah dua hari pelaksanaan.

“BNPB bergerak cepat dalam merespons kondisi di Kalsel, khususnya dalam menghadapi potensi banjir. Kami berharap langkah ini dapat membantu mengurangi dampak bencana di daerah kami,” tutupnya. (MRF/NRH/RH)