Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan akan mengembangkan layanan imunoserologi dan kimia lingkungan pada 2025 guna meningkatkan kualitas pengawasan kesehatan dan lingkungan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel, Reza Faizar, melalui Kepala Seksi Kimia Patologi, Murliani, mengungkapkan bahwa salah satu layanan yang akan dikembangkan adalah pemeriksaan metode HPV DNA untuk mendeteksi kanker pada stadium awal.

Selain itu, Labkesda Kalsel juga akan menyediakan layanan pemeriksaan bagi bayi baru lahir, meliputi Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) untuk mendeteksi kekurangan hormon tiroid yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, Skrining Hiperplasia Adrenal Kongenital (HAK) guna mendeteksi kelainan pada kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi fungsi ginjal serta Skrining Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) untuk mengidentifikasi risiko anemia pada bayi baru lahir.

“Pengembangan layanan ini merupakan bentuk dukungan Labkesda Kalsel terhadap program pemerintah dalam menekan angka stunting, khususnya di Kalimantan Selatan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan bayi, sehingga gangguan yang ditemukan bisa segera ditangani,” ujar Murliani.

Lebih lanjut, menurut Murliani, pihaknya juga akan mengembangkan layanan pemeriksaan identifikasi kuman Tuberkulosis (TB) serta uji kepekaan antibiotik.

“Selama ini, pemeriksaan tersebut selalu dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Dengan pengembangan layanan pada tahun 2025 ini, Labkesda Kalsel diharapkan dapat menjadi rujukan utama di Kalsel, bahkan provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, di bidang kimia lingkungan, Labkesda Kalsel akan mengembangkan layanan pemeriksaan Total Suspended Particulate (TSP) atau debu, serta pemeriksaan kebisingan.

“Jika sebelumnya pemeriksaan kebisingan hanya sesaat, pada 2025 pemeriksaan akan berlangsung selama 24 jam sesuai standar akreditasi,” ungkapnya.

Di bidang toksikologi, lanjutnya, Labkesda Kalsel juga melakukan pengembangan layanan pemeriksaan narkoba. Jika sebelumnya pemeriksaan hanya sebatas mendeteksi hasil positif atau negatif, pada 2025 ini akan dilakukan analisis kadar narkoba dalam tubuh.

“Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan data yang lebih akurat guna mendukung langkah intervensi lebih lanjut,” tuturnya.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengawasan lingkungan di Kalimantan Selatan, sesuai dengan standar akreditasi serta kebutuhan masyarakat. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengikuti video conference yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (4/2).

Video conference yang digelar dalam rangka pembahasan strategi penguatan program peningkatan gizi nasional serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini berlangsung di Ruang Vicon Binda Kalsel, dan turut dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan (Kabinda Kalsel) Brigjen Pol. Nurrullah serta Wakil Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel, Gusti Iskandar.

BGN, merupakan lembaga negara non-kementerian yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang sudah dimulai serentak sejak 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

Saat ini, terdapat sedikitnya 130.000 siswa di Kalimantan Selatan yang menjadi sasaran program MBG, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Untuk mendukung pemenuhan gizi para siswa tersebut, setiap dapur mandiri diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp6 miliar per bulan.

Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur, hingga biaya pengelolaan tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan.

Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keberhasilan program ini, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar.

Dana tersebut akan digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dapur mandiri, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, serta menjamin kelancaran distribusi makanan bergizi kepada seluruh siswa yang menjadi sasaran program.

Dalam Video conference yang diikuti para Gubernur, Bupati, Walikota ataupun perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia, dikemukakan sejumlah kendala terkait implementasi program MBG, terutama yang berkaitan dengan regulasi, payung hukum, dan alokasi anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk dalam hal penguatan regulasi dan efisiensi distribusi anggaran.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan yang memimpin jalannya rapat mengatakan pelaksanaan Program MBG dilakukan bertahap atau sekaligus, karena itulah kemudian penting sekali dalam proses ini keterlibatan semua elemen.

Tigor mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

“Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Tigor mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Tigor menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Tigor menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

“Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya,” tutup Tigor. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI TENGAH – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing pada 1-8 Februari 2025. Salah satu anggota dewan yang turun langsung ke lapangan adalah Yudistira Bayu Budjang.

Dalam reses ini, Yudistira menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya yang mencakup Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ia mengunjungi sejumlah titik lokasi, termasuk Desa Panggang Marak, Desa Banua Kapayang, dan Desa Murung Ta’al.

Menurut Yudistira, masyarakat dari tiga desa tersebut mengajukan sejumlah usulan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian.

“Beberapa aspirasi yang disampaikan warga antara lain permohonan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), perbaikan jalan utama desa, serta perbaikan jembatan desa,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (5/2).

Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian utama warga. Yudistira mengungkapkan bahwa masyarakat meminta pengadaan traktor untuk mendukung kegiatan pertanian, bantuan bibit padi bagi petani, serta pengadaan hewan ternak.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yudistira berkomitmen untuk mengupayakan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pertanian,” ujarnya.

Yudistira juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berharap agar usulan tersebut dapat terealisasi guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga.

“Kami akan terus mengawal aspirasi ini agar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Peserta wartawan baca puisi HPN 2025 Kalsel, semakin meningkat menjelang hari penyelenggaraan pada 7 Februari 2025, dua hari sebelum acara puncak HPN pada 9 Februari.

Para peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti acara baca puisi berhadiah itu, di antaranya berasal dari Sumatera Utara, Jakarta dan tuan rumah Kalimantan Selatan, dengan jumlah peserta sementara mencapai 25 penyair.

Di antara nama-nama para peserta baca puisi itu terdapat Rita Sri Hastuti, Umi Sjarifah, Heryanto Aseng dari Jakarta, Hery Farmansyah dari Jambi, Idris Pasaribu dari Sumatera Utara dan penyair tuan rumah Ratna Sari, Rini Muliana, Rahmi Indah Wati, Raudah Anisya, Mariana, Salmah Nina Megasari, Rini Dwi Masmuda, Suroto, dan lainnya.

Acara wartawan baca puisi berhadiah total Rp15 juta ini, kata Sekretaris PWI Kalsel, Toto Fachrudin, akan dilangsungkan malam hari mulai pukul 19.50 waktu setempat di Wetland Square, Jalan Ahmad Yani Km 3,5, Banjarmasin.

Wartawan baca puisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wartawan peserta dari satu HPN ke HPN lainnya, karena banyak wartawan yang mahir menulis dan membaca puisi (poetry reading). Pada HPN 2024 di Ancol, Jakarta, diadakan juga acara baca puisi di tepi Pantai.

“Pembacaan puisi di HPN merupakan acara khusus. Ini sebagai pemberi warna dalam HPN yang berisi agenda seminar, bakti sosial, diskusi dan pemberian tanda penghargaan. Acara ini bernuansa curhat, mengekspresikan apa yang ada dalam dada dan pikiran sesuai kandungan puisi yang dibaca,” kata Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Rabu (5/2)

Selain itu, tambah Hendry, yang juga penulis puisi dan memiliki beberapa kumpulan puisinya, sesi baca puisi itu juga sebagai kancah pertemuan sesama teman dari berbagai daerah, jadi sifatnya silaturahim.

Ketua Panpel HPN 2025 Kalsel, Raja Parlindungan Pane, mengutarakan kegembiraannya dengan adanya lomba baca puisi wartawan berhadiah itu.

“Ini acara gembira yang ditunggu-tunggu. Wartawan tidak bisa lepas dari puisi dan ini merupakan kelanjutan baca puisi HPN 2024 di Pantai Ancol yang berlangsung meriah. Semoga lewat acara ini lahir wartawan penyair yang muda-muda,” kata Raja.

Salah seorang juri lomba, A.R. Loebis, menuturkan, lomba baca puisi dengan tema tentang kepahlawanan dan pembangunan bangsa ini, pesertanya boleh membacakan puisi karya sendiri atau penyair lain.

“Silahkan pilih dan bawa sendiri puisi yang akan dibaca,” tutur Loebis dengan menambahkan, beberapa peserta sudah memberi tahu judul puisi yang akan dibaca. Di antaranya karya Chairil Anwar, Taufik Ismail, Toto Sudarto Bachtiar, Sutardji Calzoum Bahri dan lainnya.

“Para peserta amat antusias. Banyak yang bertanya tentang macam-macam hal,” tambah Loebis.

Juri lomba akan menilai para peserta lomba dari sisi teknik vokal seperti intonasi, artikulasi, volume, ekspresi dan tempo. Juga dari sisi penampilan (performance) dan penghayatan dalam menyampaikan pesan puisi.

Calon peserta lain diharapkan bergegas mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba baca puisi yang rencananya akan dibuka Menteri Pendidikan Fadli Zon ini. Sila hubungi (WA) Benny Benke (0878-8071-6040 ), A.R. Loebis (0821-2320-2053) dan Wina Setiyani (0812-8207-896).(ADV/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA KB) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memberikan pendampingan psikologis bagi para penyintas banjir di wilayah Kalsel yang terdampak.

Pendampingan dilakukan melalui layanan Psychological First Aid (PFA) atau dukungan psikologis awal, terutama bagi anak-anak yang rentan mengalami trauma akibat bencana.

Kepala DPPPA KB Kalsel, Sri Mawarni, menjelaskan bahwa dalam proses pendampingan, tim psikolog mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, menggambar, dan bercerita. Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi gejala awal gangguan psikologis yang mungkin dialami oleh penyintas banjir.

“Berdasarkan penilaian kami di lapangan, hingga saat ini belum ditemukan kasus stres berat atau depresi pada penyintas banjir,” ujarnya, Selasa (4/5).

Meskipun demikian, DPPPA KB Kalsel akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan. Jika ditemukan gejala gangguan psikologis yang lebih serius, tim akan segera merujuk korban ke layanan kesehatan yang lebih kompeten.

Sri Mawarni juga mengapresiasi para psikolog muda yang turun langsung menjadi relawan dalam penanganan dampak psikologis bencana. Menurutnya, kehadiran mereka sangat membantu pemulihan kondisi mental para penyintas, baik anak-anak maupun orang dewasa.

“Kolaborasi antara pemerintah dan relawan sangat penting agar para penyintas banjir dapat pulih, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental,” tambahnya.

Sri Mawarni juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan psikologis selama masih ada potensi dampak trauma yang dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan secara fisik, tetapi juga secara mental. Harapan kami, pendampingan ini bisa membantu mereka,” tutupnya. (BDR/NRH/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan stok beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam kondisi aman.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono, dalam keterangannya kepada wartawan, baru-baru ini.

Saptono menjelaskan, saat ini stok yang tersedia sekitar 390 ton beras CPP. Angka ini melebihi perhitungan stok beras CPP minimal yang dibutuhkan sekitar 166 ton.

“Atas arahan pimpinan, stok CPP diupayakan untuk ditingkatkan hingga minimal 400 ton,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana banjir dalam enam bulan ke depan, Saptono mengungkapkan pihaknya berencana mengupayakan penambahan stok sekitar 100 ton beras CPP melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

“Kami akan mengusulkan tambahan beras CPP melalui anggaran perubahan APBD 2025,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel juga memiliki cadangan gabah yang disimpan di beberapa lumbung di kabupaten/kota dengan total sekitar 283 ton. Jika dikonversi, jumlah tersebut setara dengan 150 ton beras.

“Pada tahun 2025, juga akan dialokasikan anggaran untuk penitipan gabah sebagai cadangan beras pemerintah daerah,” jelas Saptono.

Pihaknya meminta agar setiap kabupaten/kota di Kalsel dapat memiliki cadangan beras sebagai langkah antisipasi terhadap musibah, seperti banjir.

“Untuk penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah harus mengajukan permintaan resmi, minimal melalui kepala desa setempat,” tutup Saptono. (MRF/NRH/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum mendapat laporan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kalsel, mengenai kendala dalam penginputan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Masa pengisian PDSS ini telah dimulai sejak 6-31 Januari 2025. Ironisnya, sejumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di bawah naungan Kemenag Kalsel mengalami kendalam dalam penginputan PDSS, dan berimbas pada terancamnya siswa tidak bisa mengikuti UTBK SNBT.

Lantas bagaimana dengan SMA dan SMK di Kalsel ?

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun, melalui Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, Masrani menyebut, hingga Selasa (4/2), pihaknya belum mendapat laporan mengenai kendala penginputan PDSS dari sekitar 200 sekolah setara SMA di Kalsel.

“Alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan terkait kendala,” katanya.

Meski terbilang aman, Masrani mengaku akan terus memastikan sekolah-sekolah memanfaatkan kuota yang disediakan, untuk mendaftarkan siswa mereka ke universitas negeri melalui jalur prestasi.

“Kita terus berkoordinasi ke pihak sekolah. Kalau memang ada kendala kami siap membantu ke pusat,” ungkapnya.

Selain PDSS, salah satu persyaratan untuk mengikuti SNPB yaitu siswa harus membuat akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang dibuka sejak 13 Januari hingga 18 Februari nanti.

“Kami berharap siswa yang memenuhi kriteria SNBP sudah membuat akun di SNPMB agar bisa mengikuti tes mulai April nanti,” harapnya. (SYA/NRH/RH)