Penulis: admin 1

BANJARBARU – Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah (BPKD) Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan, yang bernaung di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, telah berhasil menyelesaikan enam dari sepuluh aduan yang diterima sepanjang tahun 2024.

Kepala BPKD Wilayah II Provinsi Kalsel, Taufiqurrahman, mengatakan, sepanjang tahun 2024 pihaknya menerima sepuluh aduan terkait ketenagakerjaan yang bervariasi, baik yang menyangkut hak pekerja maupun pelanggaran hubungan industrial. Dari jumlah tersebut, enam kasus telah berhasil diselesaikan melalui berbagai pendekatan, termasuk mediasi antara pekerja dan perusahaan.

“Kami selalu mengutamakan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Dengan komunikasi yang baik, kami berharap bisa mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak,” kata Taufiq, Kamis (6/2).

Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan sisa aduan yang dalam proses penanganan hingga tahun 2025.

“Kami akan terus meningkatkan kinerja dalam pengawasan dan berkomitmen untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan serta menjaga hak-hak pekerja agar terpenuhi,” tambahnya.

Selain menangani aduan, BPKD Wilayah II juga menerima beberapa tugas tambahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, yang telah diselesaikan dengan baik.

“Ada juga penugasan-penugasan dari Dinas yang dilimpahkan ke kami, dan itu kami masukkan ke dalam tugas tambahan yang tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan,” ungkapnya.

Dalam upaya memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, BPKD Wilayah II terus melakukan pengawasan rutin. Taufiq menyebutkan bahwa setiap pengawas memiliki target minimal lima pengawasan per bulan terhadap perusahaan di wilayah tugasnya.

“Pengawasan rutin ini penting untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi serta perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, BPKD Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan menaungi sekitar 6.000 perusahaan yang tersebar di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan selama 2 hari 29 – 30 Januari lalu. Operasi ini, dinilai berhasil mengurangi intensitas curah hujan, dengan cara mengalihkan awan yang berpotensi hujan. OMC adalah sinergitas BNPB, Pemerintah Provinsi Kalsel, Lanud Syamsudin Noor hingga BMKG. Modifikasi cuaca dilakukan untuk mereduksi atau mengurangi curah hujan yang tinggi saat ini melanda Kalsel, guna mencegah bencana banjir.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedy Mulyadi mengungkapkan, OMC direncanakan akan kembali dilakukan, mengingat Provinsi Kalsel akan menjadi tuan rumah even nasional skala besar, yakni Peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

“Kami sudah bersurat agar BNPB kembali membantu kegiatan OMC pada tanggal 8 hingga 9 Februari 2025,” ungkap Bambang, di Kantor BPBD Provinsi Kalsel, baru – baru tadi.

Diakui Bambang, langkah Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam mengusulkan bantuan pentingnya Operasi Modifikasi Cuaca mendatangkan hasil yang optimal. Karena intensitas hujan di Kalsel cenderung menurun.

“Alhamdulillah usulan Pak Gubernur direpon cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” lanjut Bambang.

Perlu diketahui, OMC bukanlah kegiatan yang menghentikan terjadinya penurunan hujan, namun mengendalikan intensitas hujan yang tinggi. Yakni dengan melakukan penyemaian pada awan – awan yang berpotensi hujan, agar terjadi hujan sebelum masuk di daerah daerah yang rawan banjir akibat curah hujan tinggi.

“Kegiatan OMC merupakan salah satu bentuk upaya mitigasi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak dan potensi bencana. Salag satunya ancaman banjir akibat tingginya intesiras curah hujan,” ucap Bambang.

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), yang puncak peringatannya akan dilaksanakan di Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru, direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya.

“Oleh karena itu, dukungan seperti faktor cuaca sangat mempengaruhi suksesnya kegiatan HPN tahun 2025 ini,” tutup Bambang. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Di Tahun 2025 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan tetap fokus, dalam peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, pada Tahun 2025 ini pihaknya telah menyusun beberapa program rencana kegiatan.

“Dimana program tersebut untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Terkait dengan lapangan dan kesempatan kerja untuk pemuda serta partisipasi kepemimpinan.

Dikatakan Anugrah, seperti diketahui, untuk Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 berada dibawah tiga terendah secara nasional. Namun, pada tahun 2024 berhasil mengalami kenaikan berada diposisi ke 23 tingkat nasional.

“Sehingga kami berharap pada tahun 2025 IPP Kalsel dapat kembali mengalami peningkatan,” ucapnya.

Salah satu upaya peningkatan IPP yang akan dilaksanakan seperti, melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan.

“Tujuan dari Pelatihan Kepemimpinan ini tentunya untuk memberikan bekal pengetahuan kepada pemuda bagaimana menjadi pemimpin tersebut,” ujar Anugrah.

Sehingga, tambahnya, pada Tahun 2025 ini Pelatihan Kepemudaan akan dilaksanakan dalam tiga sesi yaitu, 100 orang untuk para siswa yang merupakan anggota osis, kemudian 100 orang mahasiswa yang menjadi anggota BEM, serta 100 pengurus organisasi kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap rencana Pelatihan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat berjalan lancar dan sukses kedepannya,” ucap Anugrah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 25 Wartawan Malaysia yang tergabung dalam Ikatan Setiakawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) bakal hadir mengikuti rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kalimantan Selatan.

Enam dari jumlah delegasi tersebut telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (5/2) pukul 22.00 WITa.

Sedangkan sisanya dijadwalkan mendarat di Banjarmasin pada 8 Februari atau sehari menjelang Hari Puncak HPN 2025.

Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie bersama perwakilan Panitia Pusat menyambut kedatangan enam delegasi wartawan Malaysia dengan mengalungkan slempang dan topi HPN 2025 kepada seluruh perwakilan wartawan Malaysia.

Delegasi wartawan Malaysia itu bakal mengikuti rangkaian acara HPN 2025 Banjarmasin yang berlangsung pada tanggal 7-9 Februari 2025. Rencananya Presiden Prabowo Subianto hadir pada acara Puncak HPN 2025, Minggu, 9 Februari 2025 nendatang.

Mohamad Razman, perwakilan wartawan Malaysia mengatakan kehadiran wartawan Malaysia di HPN 2025 Kalsel ini untuk menyambut Hari Pers Nasional dengan seluruh media di Indonesia.

“Kami ingin mempererat hubungan antarmedia Malaysia dan Indonesia agar lebih baik,” ujar Mohamad Razman.

Mohamad Razman yang merupakan wartawan Bernama, Kantor Berita Malaysia itu mengatakan kehadiran wartawan Malaysia di HPN ini merupakan kegiatan tabunan

“Kami setiap tahun hadir, hubungan kami terjalin bagus dan sangat erat,” ujarnya.

Norhisomuddien, wartawan Malaysia lain mengatakan setelah Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Minggu, 9 Februari, ISWAMI akan menggelar acara bincang-bincang bersama wartawan Indonesia.

Acara di salah satu hotel di Banjarmasin tersebut menghadirkan Menteri Komunikasi Malaysia melalui sambungan zoom.

Adapun tema pembicaraan adalah terkait ASEAN dan hubungan bilateral Malaysia Indonesia serta Majlis Media Malaysia.

Setelah acara seremonial penyambutan, delegasi wartawan Malaysia langsung meluncur ke Hotel yang telah dipersiapkan.

Beberapa pengurus PWI dari berbagai daerah telah tiba di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Begitu juga dengan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Pelaksana HPN 2025 Raja Parlindungan Pane dan jajaran telah tiba di Banjarmasin, Rabu pagi. (ADV/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel menggelar sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (5/2).

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, mengatakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan bidang dan seksi di lingkup Diskominfo Kalsel ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pengelola keuangan di Diskominfo Kalsel dapat memahami dengan baik peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Diskominfo Kalsel,” katanya.

Sementara itu, Kasubbid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, BPKAD Kalsel, Cahyo Wiryanto menjelaskan, pada sosialisasi ini disampikan secara rinci kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri 77 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel Nomor 087 tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Permendagri 77 Tahun 2022 ini merupakan pedoman yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pengelola keuangan daerah. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” ujar Cahyo.

Lebih lanjut, Cahyo juga menekankan pentingnya Pergub Kalsel Nomor 087 yang mengatur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pergub ini merupakan penjabaran dari Permendagri 77 Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah Kalsel. Dengan memahami dan melaksanakan Sisdur ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kalsel dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk menjamin penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel mengadakan Rapat Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal. Rapat dilaksanakan di Depo Arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (5/2).

Plt Kepala Dispersip Kalsel, Adhetia Hailina, yang diwakili Arsiparis Ahli Muda Dispersip Kalsel Abdus Malyadi mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menyusun rencana pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan keamanan dan integritas arsip di Depo Arsip Kalsel juga mengidentifikasi potensi resiko dan ancaman terhadap arsip.

“Lewat kegiatan ini kita ingin melakukan pembinaan kepada SKPD dilingkungan Pemprov Kalsel terkait hal apa saja yang harus disiapkan dalam pelaksanaan audit atau pengawasan kerasipan internal,” ungkap Abdus.

Abdus melanjutkan, Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal ini sendiri akan menyasar 13 SKPD dilingkup Pemprov Kalsel diantaranya BPKAD, RUSD Ulin, RSGM Hasan Aman, Diskominfo, dan SKPD lainnya. Meingat ketertiban kearsiapan di SKPD menyumbangkan nilai sebesar 40 persen untuk nilai bidang kearsipan di Provinsi Kalsel.

“Adapun yang menjadi indikator pengawasan nanti yakni sumber daya manusia, sarana prasana yang mendukung kearsipan, pemusnahan kearsipan, akses untuk meminjam arsip, tata naskah dinas, dan beberapa aspek lainnya berkaitan dengan kearsipan,” lanjut Abdus.

Pihaknya juga siap membantu SKPD di lingkup Pemprov Kalsel agar bisa maksimal dalam menjalankan kegiatan kearsiapannya, meskipun saat ini masih banyak SKPD yang terkendala dengan keterbatasan SDM arsiparis.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini ada sinergi yang baik dengan setiap SKPD untuk bersama-sama membangun bidang kearsipan. Bagaimanapun juga SKPD ini merupakan ujung tombak dari kegiatan kearsipan ini” tutup Abdus (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Focus Group Discussion dengan rangkaian agenda perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2025. FGD ini digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Rabu (5/2) yang dibuka oleh Plh Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah. FGD Forum Konsultasi Publik Dan Koordinasi Teknis Perencanaan Tingkat Provinsi merupakan wadah untuk membahas dan mengumpulkan masukan dari Kabupaten/Kota dan Dinas Instansi terkait, masyarakat, akedimisi mengenai isu strategis dan permasalahan urusan pangan dan pertanian serta mensinkronisasikan usulan-usulan kabupaten/Kota, yang hasilnya akan dibawa pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pertanian Tingkat Nasional.

Imam mengungkapkan, Pelaksanaan FGD ini menjadi bagian tahapan dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi, dengan kabupaten – kota, sehingga perlu dilaksanakan untuk mencapai target Pembangunan Nasional.

“Tersusunnya hasil dari FGD Konsultasi Publik Dan Koordinasi Teknis Perencanaan Pertanian Tingkat Provinsi diharapkan, Menjadi kerangka dasar untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudidaya, Religi Dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” ungkap Imam kepada Wartawan, usai pergelaran FGD.

Mendukung salah satu Janji Gubernur Muhidin, yaitu memperkuat Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel telah melaksanakan Kegiatan secara maksimal , dengan capaian angka sementara produksi untuk komoditas utama pada tahun 2024, yaitu padi 1.006.429,59 ton. Jagung 86.037,21 ton. Kacang tanah 2.761,8 ton. Cabe besar 81.929,35 ton. Cabe rawit 119.704, 38 ton. Bawang merah 4.879,90 ton. Jeruk 1.234.959 ton.

“Diharapkan untuk tahun selanjutnya capaian produksi lebih meningkat dengan perencanaan yang lebih matang dan terkonsep,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memberikan pembelajaran kesenian kepada generasi muda, Taman Budaya Kalimantan Selatan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, sejak beberapa tahun, terus menerus menerima kunjungan, dan salah satunya dari TK Aisyiah 7 kota Banjarmasin.

Kepada wartawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalsel Suharyanti, melalui Kasi Promosi dan Dokumentasi Nitta Aulia, usai menerima kunjungan Rabu (5/2) menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dari sekolah TK Aisyiah 7 kota Banjarmasin, untuk memberikan pembelajaran di bidang kesenian di luar jam pelajaran sekolah. Dimana, ini merupakan sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan edukasi secara langsung dan mengenalkan seni dan budaya khususnya kepada generasi muda sejak dini.

“Kunjungan kami buka secara gratis, setiap Rabu dan Kamis,” ucapnya

Nitta menyampaikan, saat ini untuk jadwal kunjungan sudah penuh hingga Mei mendatang. Sehingga, bagi satuan pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA/SMK, yang ingin datang dapat secepatnya menyampaikan surat ke Taman Budaya Kalsel, yang berlokasi di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin, dan akan diterima dengan penjadwalan pada Juni 2025.

“Peserta didik tidak hanya diberikan pembelajaran, juga dapat mempraktekkan secara langsung,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Sekolah TK Aisyiah 7 Banjarmasin Rusmina menambahkan, pihaknya baru pertama kali mengunjungi Taman Budaya Kalsel dengan peserta didik dan orangtua masing-masing. Hal ini untuk memperkenalkan secara langsung pembelajaran sejak dini berupa alat musik berupa kesenian gamelan Banjar di Ruang Galeri Seni dan permainan tradisional Balogo Panggung Rampa.

“Rencananya akan diagendakan tahunan, untuk menggali potensi peserta didik untuk mengenal dan mencintai seni dan budaya sendiri,” tutupnya

Diakhir pertemuan, Taman Budaya Kalsel, telah memberikan kenang-kenangan dalam bentuk cindramata berupa buku cerita rakyat Kalsel. (NHF/RDM/RH)