334 SMA/SMK di Kalsel Terapkan Pendidikan Inklusif, Layani Ratusan Siswa Berkebutuhan Khusus
Siswa SLB C Negeri Pembina mementaskan kesenian Pencak Silat saat perpisahan sekolah
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperluas akses pendidikan inklusif di jenjang sekolah menengah. Hingga 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, sebagai upaya memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh hak pendidikan yang setara.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK. Sementara itu, tercatat 304 peserta didik berkebutuhan khusus telah mengikuti layanan pendidikan di jenjang SMA/SMK.
“Perkembangan pendidikan inklusi di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang positif. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi semua,” kata Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu (17/6).
Menurutnya, pengembangan pendidikan inklusif merupakan implementasi visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.
Prinsip tersebut diterjemahkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi.
Untuk memperkuat layanan tersebut, Disdikbud Kalsel memfokuskan program pada tiga aspek utama, yakni memperluas akses pendidikan inklusif, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan.
Program yang dijalankan meliputi pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pemutakhiran data peserta didik berkebutuhan khusus, penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga pelatihan dan pendampingan bagi guru serta kepala sekolah.
“Kami ingin pendidikan inklusif tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar – benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik di sekolah – sekolah formal,” ujarnya.
Abdul Rahim menyebut salah satu capaian penting beberapa tahun terakhir ialah semakin luasnya jaringan sekolah inklusif, disertai peningkatan kapasitas guru dan penguatan kolaborasi antara sekolah reguler dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber layanan pendidikan inklusif.
Saat ini sekitar 500 guru telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan mengenai pendidikan inklusif. Program tersebut akan terus diperluas agar semakin banyak tenaga pendidik mampu memberikan layanan pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.
Selain peningkatan kompetensi guru, pemerintah juga secara bertahap memenuhi sarana dan prasarana ramah disabilitas sesuai kebutuhan masing – masing sekolah.
Fasilitas yang disiapkan tidak hanya berupa akses fisik seperti jalur mobilitas dan toilet ramah disabilitas, tetapi juga media pembelajaran dan teknologi pendukung.
Meski demikian, Abdul Rahim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik khusus, belum meratanya sarana pendukung, hingga masih adanya stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat pendampingan melalui Unit Layanan Disabilitas, meningkatkan kualitas pendataan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, komunitas disabilitas, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami optimis tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui kerja sama semua pihak. Pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Abdul Rahim juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk membangun lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bebas diskriminasi sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya.
“Pendidikan inklusif adalah wujud nyata kehadiran negara agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan,” tutupnya. (SYA/RIW/EPS)
