DPRD Respons Cepat Aspirasi Mahasiswa, Delapan Tuntutan BADKO HMI Kalsel Siap Diteruskan Ke Pusat
Sumber humas DPRD Kalsel
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya sebagai jembatan aspirasi masyarakat dengan menerima dan menyepakati delapan poin tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan, dalam aksi penyampaian aspirasi di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/) sore.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi sejumlah anggota dewan, menerima langsung perwakilan mahasiswa untuk mendengarkan berbagai isu yang menjadi perhatian generasi muda terhadap kondisi nasional saat ini.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, audiensi BADKO HMI menyampaikan delapan tuntutan strategis yang mencakup evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan nonsubsidi, penguatan nilai tukar rupiah serta stabilitas ekonomi nasional, evaluasi implementasi Undang – Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, hingga mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Lembaga legislatif daerah menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan dijamin undang – undang.
“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” katanya.
Menurut Supian HK, sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan nasional yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.
Oleh karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mengawal serta meneruskan aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“Keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan dan kritik konstruktif merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai harapan masyarakat,” jelasnya.
Supian HK menambahkan, dialog tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan yang memperkuat komunikasi antara kalangan akademisi, mahasiswa, dan lembaga legislatif.
Melalui pertemuan ini, DPRD Kalsel kembali menegaskan perannya sebagai rumah aspirasi masyarakat yang terbuka terhadap berbagai masukan.
Setiap aspirasi yang disampaikan akan dicatat, dikawal, dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat secara luas.
“Komitmen tersebut menjadi wujud nyata DPRD Kalsel, menjaga ruang demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Suasana audiensi berlangsung hangat dan konstruktif. Selain menyerahkan dokumen tuntutan, mahasiswa dan anggota DPRD Kalsel juga berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. (ADV-NHF/RIW/EPS)
