Tinjau Banjir, Gubernur Muhidin Minta Kepala Desa Aktif Data Korban
BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menekankan dua hal penting, yaitu pembangunan shelter atau rumah panggung bagi pengungsi, serta keaktifan kepala desa dalam mendata korban banjir, agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Muhidin usai meninjau langsung kondisi banjir di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Kamis (8/1).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur melihat secara dekat kondisi warga, ketinggian air, serta fasilitas umum yang terdampak banjir.
Gubernur Muhidin menyampaikan, bahwa keberadaan shelter pengungsian sangat dibutuhkan masyarakat di daerah rawan banjir. Shelter atau rumah panggung dinilai lebih sesuai dengan karakter wilayah Kalsel, yang sebagian besar merupakan dataran rendah dan sering mengalami genangan air saat musim hujan.
“Shelter ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat berteduh sementara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai lokasi penyimpanan logistik, tempat pelayanan kesehatan darurat, hingga dapur umum bagi pengungsi. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat merasakan perlindungan yang lebih layak saat bencana terjadi,” ungkap Muhidin.
Selain mendorong pembangunan shelter, Muhidin juga meminta seluruh kepala desa di wilayah terdampak banjir untuk aktif melakukan pendataan dan pelaporan kondisi warganya. Menurutnya, data yang akurat dari tingkat desa merupakan kunci kelancaran penyaluran bantuan.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah provinsi terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak, mulai dari kebutuhan pangan, kesehatan, hingga sarana evakuasi.
“Tanpa adanya laporan yang jelas dari pemerintah desa, dikhawatirkan nantinya masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal,” lanjut Muhidin.
Gubernur juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir.
“Kolaborasi ini diharapkan mempercepat proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan pasca bencana,” tutup Muhidin.
Muhidin menegaskan, bahwa keberadaan shelter dan pendataan yang baik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat terdampak banjir memperoleh perlindungan, pelayanan, dan bantuan secara adil serta merata, sehingga beban mereka selama bencana dapat sedikit lebih ringan. (MRF/RIW/RH)
