Tahun: 2025

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) cara pengisian pendaftaran atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Aula Kantor KONI Kalsel, Senin (2/6).

Ketua Tim Pengarah KONI Kalsel Gusti Perdana Kusuma mengatakan, bimtek digelar untuk memudahkan KONI kabupaten dan kota saat melakukan pendaftaran atlet mereka.

“Bimtek ini untuk memudahkan cara pengisian pada saat pendaftaran atlet yang mengikuti Porprov mendatang,” ungkap Gusti, kepada sejumlah wartawan.

Karena itu, lanjutnya, bimtek ini diikuti masing – masing dua perwakilan dari pengurus serta bidang IT KONI kabupaten dan kota se Kalimantan Selatan.

“Bimtek ini juga diperlukan untuk pengisian daftar cabang olahraga entry by sport serta daftar nama peserta entry by name Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut,” jelasnya.

Sedangkan, penyelenggaraan Porprov sendiri pada November mendatang.

Dalam kesempatan tersebut KONI Kalsel mengingatkan Pengurus Cabang Olahraga dengan masa bakti kepengurusan masih berlaku, yang diperbolehkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut tersebut.

“Kami mengingatkan agar masa bakti kepengurusan cabang olahraga dapat diperhatikan,” ucapnya.

Karena, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni masa berlaku kepengurusan cabang olahraga tersebut, wajib masih berlaku.

“Apabila tidak berlaku lagi, maka pengurus tersebut dapat melakukan perpanjangan atau lainnya,” ujar Gusti.

Sedangkan, jika masa berlakunya sudah berakhir maka tidak boleh mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut mendatang.

“Karena dapat menjadi temuan apabila masa berlaku telah berakhir,” ucap Gusti. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel berharap, seluruh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki kemampuan story telling.

Kepada sejumlah wartawan, Rabu (28/5), Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Tanwiriyah mengatakan, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, kembali digelar setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Batola, dan sekarang Kabupaten Banjar. Ia berharap kelompok sadar wisata memiliki kemampuan story telling, baik menceritakan tentang sejarah, tradisi dan budaya di setiap destinasi tersebut.

“Pada pelatihan ini, peserta diajarkan cara menyampaikan cerita atau story telling yang menarik dan efektif tentang destinasi wisata, budaya, dan sejarah di Kabupaten Banjar,” ucapnya

Disampaikan Tanwiriyah, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025 menghadirkan narasumber berkompeten yaitu Novyandi Saputra, menyampaikan tentang tren pariwisata global lebih mengarah pada cerita (story),
karena pengaruh media sosial.

Sedangkan Bayu Bastari Setiawan, mengenai teknik bercerita kepada wisatawan, dengan cara membangun ikatan emosional, agar mereka merasa nyaman.

“Dengan adanya kemampuan story telling ini, wisatawan akan berminat untuk kembali mengunjungi destinasi wisata tersebut,” harap Intan (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Irwan Jaya menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk semakin meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama ke destinasi wisata berbasis alam dan religi.

Pemerintah Kabupaten Banjar, menurutnya, berupaya untuk terus memberikan dukungan kepada seluruh kelompok sadar wisata, yang saat ini jumlahnya mencapai hampir 30 kelompok.

“Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Banjar, diantaranya Pokdarwis Bukit Manjai, Murung Batu Laba, Pesona Riam Kanan, Mayang Sari Jeram Alam Roh 17, Puncak Pagaran Benteng Oranje Nassau dan Kelampayan Ulu Makam Datu Pelampayan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali menggelar Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. Sasaran kegiatan kali ini adalah Pokdarwis Kabupaten Banjar. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Selama beberapa waktu terakhir ini, salah satu pelaku UMKM di Kota Banjarbaru, menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, pelaku usaha hingga unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Diketahui, UMKM Toko Ikan Asin Mama Khas Banjar dipidanakan, karena tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan beku yang dipasarkannya.

Kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pemilik Mama Khas Banjar, lepas dari segala tuntutan hukum, serta meminta barang bukti yang disita untuk dikembalikan.

Menanggapi kasus ini, Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari persoalan ini.

“Pelaku UMKM sudah seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya terkait perizinan, maupun sertifikasi yang harus dimiliki suatu usaha. Jangan sampai usaha kita terhambat karena persoalan ini,” jelas Shinta Laksmi Dewi, saat ditemui dikantornya kawasan Kayutangi Banjarmasin, belum lama tadi.

Dari sisi pemerintah, menurut Shinta, secara formal saat ini sudah ada Kementrian UMKM, yang memiliki tangung jawab untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha UMKM.

“Sayangnya, saat ini belum ada satu data base, yang menampung seluruh informasi terkait UMKM. Padahal data ini diperlukan untuk memastikan jumlah UMKM yang perlu dibina, untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu juga diperlukan satu instansi khusus, yang benar – benar mengurusi masalah UMKM ini saja,” urai Shinta.

Diseluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Shinta, hampir seluruh instansi pemerintah daerah hingga vertikal, BUMN dan juga organisasi kemasyarakatan, memiliki UMKM binaan.

Termasuk KADIN Kalsel, yang memiliki hubungan kewirausahaan dengan UMKM. Mulai dari program pembinaan UMKM dengan latar belakang usaha kuliner, garmen hingga ekraf (ekonomi kreatif).

“Karena banyak pihak yang peduli terhadap UMKM ini, maka sangat diperlukan data base tersebut untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program pembinaan. Selain itu, dengan adanya satu data UMKM ini, juga memudahkan program sosialisasi dan perizinan,” tambahnya.

Shinta menambahkan, jika program pembinaan dan pendampingan sudah dijalankan pemerintah dengan maksimal, namun masih ada UMKM yang tidak menjalankan aturan, barulah sanksi dapat diberikan.

“Janganlah sanksi diberikan terlalu cepat, sementara UMKM juga perlu untuk dikembangkan,” tutup Shinta.

Forum UMKM secara berkala juga diperlukan, sebagai sarana komunikasi, sarasehan, fasilitasi ruang sosialisasi, untuk menambah wawasan, serta berbagi pengalaman, untuk kemudian saling dukung dalam peningkatan kompetensi UMKM. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan penilaian atau seleksi untuk bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula (WMP) di Provinsi Kalimantan Selatan, di Aula Kantor Dispora Kalsel, Rabu (28/5).

Plt Kepala Dispora Kalsel Fitri Hernandi melalui Kabid Pengembangan Pemuda Muhammad Anugrah menjelaskan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan sejak sepekan lalu, telah melakukan penilaian, terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan wirausaha muda pemula tersebut.

“Saat ini dilaksanakan penilaian tahap terakhir, yakni penyampaian langsung dari wirausaha muda pemula dihadapan tim penilai,” ucapnya.

Penilaian tahap akhir ini terkait usaha yang mereka jalankan. Hal ini untuk memastikan, usaha tersebut memang layak mendapatkan bantuan.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka mendukung kewirausahaan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Anugrah.

Pada tahun ini terkumpul 95 pelaku Wirausaha Muda Pemula di Provinsi Kalimantan Selatan, siap bersaing untuk mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tahun ini terdapat 95 wirausaha muda pemula yang mengajukan permohonan,” ucapnya.

Namun tahun ini, lanjut Anugrah, pemerintah provinsi melalui Dispora hanya memberikan bantuan permodalan kepada 85 wirausaha muda pemula yang ada di Banua.

“Masing masing akan menerima bantuan modal sebesar 10 juta rupiah per orang,” jelas Anugrah.

Dengan jumlah penerima bantuan pada tahun ini mengalami peningkatan, dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 80 penerima. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, kembali meninjau Stadion 17 Mei Banjarmasin, untuk memastikan kesiapan lapangan sepakbola kebanggaan orang Banua itu, untuk kembali menggelar pertandingan bertaraf nasional.

“Kunjungan tersebut dalam rangka lanjutan perbaikan pembangunan dari stadion Kebanggaan warga Banua,” ungkap Hasnuryadi Sulaiman kepada wartawan, pada Selasa (27/5) sore.

Pihaknya berharap pembenahan Stadion 17 Mei ini, dapat dirampungkan dalam dua bulan mendatang.

Hasnuryadi juga meminta masukan para suporter Barito Putera , untuk perbaikan Stadion 17 Mei, dalam rangka persiapan dimulainya Kompetisi Liga 2 mendatang.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ini berharap, lapangan sepakbola 17 Mei dapat lolos verifikasi Liga 2 mendatang.

“Liga 2 akan berlangsung pada Agustus mendatang, oleh karena itu, agar lolos pada verifikasi perlu dilakukan pembenahan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu untuk membenahi Stadion 17 Mei, sebagai tempat dilaksanakannya pertandingan Liga 2 nanti.

“Dalam dua bulan ke depan sebelum dilaksanakannya verifikasi, pembenahan Stadion 17 Mei dapat dirampungkan,” ujar Hasnuryadi.

Pada kunjungan tersebut Wakil Gubernur didampingi Plt Kadispora Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi beserta jajarannya, serta Tim Dinas PUPR Provinsi Kalsel. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin menerima kunjungan dari Tim Kementerian Kesehatan RI, untuk kegiatan evaluasi program pelaksanaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat atau Ili Sari, di Aula Lantai 7, Gedung Ulin Tower, Selasa (27/5).

Rombongan ini disambut Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, diwakili Wakil Direktur Non Medik, Hukum, dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin.

“Kedatangan Tim Kemenkes ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Ili Sari RSUD Ulin Banjarmasin, dalam menjalankan program yang dilaksanakan Kemenkes RI,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Rusma, RSUD Ulin Banjarmasin berupaya dengan maksimal untuk melaksanakan program yang diberikan tersebut.

“RSUD Ulin Banjarmasin merupakan Rumah Sakit Rujukan Tipe A untuk penangan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Berat,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Rusma, pasien dengan infeksi saluran pernafasan berat, yang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, lebih sedikit dibanding dengan Pulau Jawa.

“Pasien dengan saluran pernafasan berat di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak, dan mereka dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” ujarnya.

Saluran pernafasan berat ini merupakan penyakit yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena dapat membahayakan jiwa penderita.

“Karena itu RSUD Ulin Banjarmasin terus meningkatkan upaya penanggulangan dari penyakit Saluran Pernafasan Berat ini,” ucap Rusma.

Untuk diketahui penyakit saluran pernapasan akut berat ini, memiliki ciri yang dapat dilihat. Yakni, batuk kurang dari 10 hari, disertai demam, dan nafas pendek atau mengalami sesak nafas. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong percepatan pembangunan berbasis inovasi. Komitmen itu ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (27/5).

Dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan dalam memajukan Kalsel melalui inovasi.

Gubernur menekankan pentingnya inovasi sebagai kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di tengah tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.

“Saya menegaskan bahwa seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel wajib mengikuti dan melaporkan inovasi daerah yang telah memasuki tahapan penerapan sejak 2023-2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin mengingatkan, bahwa kewajiban tersebut didasarkan pada surat pernyataan komitmen yang telah ditandatangani seluruh kepala SKPD, di mana setiap perangkat daerah diwajibkan memiliki dan melaporkan minimal satu inovasi setiap tahunnya kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Pemprov Kalsel juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pengembangan inovasi. Tidak ada satu pun SKPD yang bisa bekerja sendiri dalam menciptakan inovasi yang komprehensif,” tegasnya.

Pj Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin menambahkan, inovasi tidak hanya ditujukan bagi provinsi, namun juga diharapkan diterapkan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami memberikan apresiasi dan juga menyiapkan uang pembinaan bagi daerah yang mampu menghadirkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah inovasi daerah di tahun 2024 sudah memberikan manfaat nyata, terutama di sektor pelayanan publik seperti rumah sakit dan instansi teknis lainnya.

“Ke depan, dengan dukungan teknologi, Pemprov berharap semakin banyak inovasi yang dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, menyebut inovasi merupakan solusi strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

“Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Selatan dalam ajang Innovation Government Award (IGA) 2024 dari Kemendagri berada di zona predikat inovatif, dengan skor 51,71. Ini bukti kemajuan, tapi juga pemicu untuk melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Husnul berharap, melalui sosialisasi dan bimtek ini, peserta tidak hanya memahami teknis pelaporan inovasi, tapi juga terdorong melahirkan ide-ide segar yang bisa diterapkan langsung dan direplikasi oleh daerah lain.

“Kita ingin Kalimantan Selatan jadi provinsi rujukan dalam inovasi pemerintahan. Mari kita buktikan bahwa Banua punya SDM unggul yang siap menciptakan solusi kreatif untuk masa depan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Selasa (26/5).

Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekdaprov Adi Santoso, membuka secara resmi musdalub tersebut.

Dalam sambutannya yang dibacakan Adi Santoso, Gubernur berharap Musdalub dapat berjalan lancar dan Pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan untuk peningkatan kegiatan Kepramukaan di Banua.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menghormati pengunduran diri Ketua Kwarda Pramuka Kalsel sebelumnya Raudatuh Jannah,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel juga, lanjutnya, berterima kasih selama kepemimpinan Raudatul Jannah, Organisasi Kepramukaan di Kalsel dapat berkembang dan meningkat.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman terpilih secara aklamasi, sebagai Ketua Kwartir Daerah Pramuka Kalsel.

Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel Achmadi menjelaskan, terpilihnya Hasnuryadi ini secara aklamasi, pada Musyawarah Daerah Luar Biasa Tahun 2025.

“Seluruh perwakilan Kwarcab dari 13 Kabupaten dan Kota bersepakat memberikan dukungan kepada Wakil Gubernur Hasnuryadi sebagai Ketua Kwarda Kalsel, dalam proses persidangan Musdalub ini,” ungkap Achmadi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan tersebut.

Hasnuryadi siap membawa Organisasi Kepramukaan di Provinsi Kalimantan Selatan lebih maju serta meningkat.

Musdalub ini dihadiri Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Fitri Hernandi, Ketua Harian Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalsel Achmadi, serta utusan dari kwartir daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dalam gelaran rapat bersama sejumlah mitra kerja, belum lama tadi.

Kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi, Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel, Rais Ruhayat mengatakan, pembahasan pelatihan ini mencakup aspek redaksional hingga substansi materi dari raperda tersebut.

Ia mengharapkan, dengan adanya perda ini, ormas memiliki payung hukum yang jelas, agar kehadiran mereka lebih dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat, dan berkontribusi membangun Banua bersama pemerintah.

Lebih lanjut, substansi raperda juga akan diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil.

“Rapat tersebut menghadirkan mitra kerja antara lain dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, serta staf ahli pansus,” katanya

Rais menjelaskan, meski rapat ini baru membahas draf awal ranperda. namun ormas segera memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga, akan terbentuk sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif.

“Ormas adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Karena itu, perlu regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan mereka secara aktif, sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” jelas Rais.

Lebih lanjut Rais menambahkan, mengacu data tahun 2023 dari Kesbangpol Kalsel, tercatat ada 121 ormas di Kalsel. Angka ini menjadi bagian dari lebih dari setengah juta ormas, yang terdaftar secara nasional. Melalui raperda ini, diharapkan ke depan ormas dapat tumbuh sehat, transparan dan professional, serta menjadi mitra strategis pembangunan berbasis nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Ini menunjukkan dinamika dan kontribusi ormas yang sangat signifikan,” tandasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)