Tahun: 2025

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengangkat dan memperkuat ekonomi desa melalui partisipasi dalam acara The 6th Kampoeng Kreasi (PAKASI) 2025 yang digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025 lalu, di Surabaya.

Kalimantan Selatan bersiap untuk menunjukkan daya tarik dan potensi luar biasa dari desa-desa unggulannya. Dalam pameran spektakuler ini, Provinsi Kalsel diwakili 5 BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) terbaik yang telah membuktikan inovasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan potensi lokal mereka.

Yaitu BUMDesa Pesona Rejo dari Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, BUMDesa Mitra Hidayah Mandiri dari Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, BUMDesa Maju Jaya dari Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, BUMDesa Sumber Rejeki dari Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan BUMDesa Usaha Mulia dari Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady mengungkapkan semangat, dan harapan besar dari keikutsertaan ini.

“Tentu saja, kami tidak hanya menampilkan produk-produk unggulan, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti talkshow tematik, pelatihan kreatif dan forum diskusi yang melibatkan pelaku usaha dan instansi pemerintah dari seluruh Indonesia,” ucap Agus, baru – baru tadi

Menurutnya, Partisipasi Kalimantan Selatan dalam Kampoeng Kreasi 2025 sejalan dengan visi Gubernur Kalsel “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Ia menambahkan bahwa ini adalah langkah strategis untuk mengubah desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, Dinas PMD Kalimantan Selatan bertekad untuk membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha desa.

“Melalui ajang Kampoeng Kreasi 2025, Kalimantan Selatan ingin menunjukkan bahwa desa-desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tutup Agus. (PMD.KALSEL/MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mencatat prestasi membanggakan, dengan menjadi salah satu dari tiga provinsi tercepat secara nasional dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Kel Khusus) untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP).

Capaian ini berdasarkan data resmi dari portal https://kopdesmerahputih.kop.id. Provinsi Kalsel sukses mencapai target 100 persen pembentukan Kopdes MP di seluruh 2.015 desa dan kelurahan (1.871 desa dan 144 kelurahan), lebih cepat dua hari dari target yang ditetapkan Gubernur Kalsel, Muhidin, yakni 31 Mei 2025.

Dalam peluncuran dan dialog Kopdes MP yang berlangsung di GOR Babussalam pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu, Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikan target tersebut. Dengan slogan “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif.

“Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan tujuan, mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa,” ungkap Muhidin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

“Capaian ini berkat arahan Gubernur Kalsel, serta dukungan penuh dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, OPD, hingga instansi vertikal. Ini adalah buah dari kerja bersama,” ujar Faried, baru – baru tadi.

Berdasarkan data pada Dashboard Kopdes MP Provinsi Kalsel per 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, tercatat 100 persen desa dan kelurahan telah disosialisasikan dan melaksanakan Musdes/Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Keberhasilan ini menandai komitmen kuat Provinsi Kalsel dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi,” tutup Faried. (PMD.KALSEL/MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Ancaman musim kemarau mulai menghampiri berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi dan strategi sektor pangan.

Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 bersama pemerintah pusat, yang digelar secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (3/6), Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Rakornas ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di musim kemarau.

“Kita diminta tidak hanya siap secara teknis, tapi juga strategis. Setiap daerah harus pastikan jaringan irigasi berfungsi optimal dan pompa air yang sudah disalurkan benar-benar dimanfaatkan petani. Ini kunci menghadapi musim kemarau sekaligus menambah luas tanam,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya identifikasi potensi lahan serta kesiapan alat produksi seperti pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan).

“Langkah ini tidak hanya menjaga hasil panen tetap stabil, tetapi juga membuka peluang untuk peningkatan produksi,” katanya.

Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono menyebut, bahwa berbagai strategi telah disiapkan, termasuk mendorong penanaman Padi Gogo di lahan kering serta pelaksanaan program Optimasi Lahan (Oplah).

“Waktu kita sempit, Juni sudah mulai masuk kemarau. Tapi kita tidak tinggal diam. Penjadwalan tanam sedang dipercepat, titik-titik lahan yang berpotensi tanam juga sedang kami data. Semua elemen kami kerahkan agar target produksi 1,27 juta ton padi di tahun 2025 tercapai,” tegas Saptono.

Sebagai catatan, pada tahun 2024 lalu, Kalsel hanya mampu memproduksi 1,029 juta ton padi. Namun dengan berbagai langkah percepatan yang tengah digulirkan, angka ini diperkirakan akan melesat.

Upaya ini tidak hanya demi memenuhi kebutuhan pangan Kalsel sendiri, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas daerah untuk membantu provinsi lain yang mengalami defisit beras.

“Kami berharap Kalsel tak hanya mandiri pangan, tapi juga jadi penyangga pangan nasional. Musim kemarau bukan hambatan, tapi momentum untuk membuktikan kekuatan kolaborasi pusat dan daerah,” harapnya.

Tak hanya soal produksi, Kalsel juga mendorong sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) guna memastikan sistem irigasi tetap berjalan optimal.

“Pompanisasi juga akan dimaksimalkan agar tidak ada lagi lahan pertanian yang kekeringan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungannya, terhadap tiga program prioritas 100 hari kerja Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Banjarmasin, Senin (2/6) sore.

Tiga program prioritas yang dimaksud adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batulicin – Kotabaru, pembangunan stadion bertaraf internasional, dan peningkatan jalan nasional poros Banjar menuju Tabalong.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, bahwa ketiga proyek tersebut sangat strategis dan diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas.

“Kami mendukung tiga prioritas program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. Semoga ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Supian HK.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut sudah lama dinantikan masyarakat. Jembatan ini dinilai penting untuk mendongkrak sektor ekonomi karena mampu mendukung transportasi industri dengan kedalaman laut yang memadai, untuk kapal-kapal besar.

Sementara itu, stadion bertaraf internasional diharapkan menjadi ikon baru olahraga di Kalsel. Stadion ini dirancang dengan konsep menyerupai Gelora Bung Karno (GBK) dalam skala mini dan menjadi pusat kegiatan olahraga serta hiburan masyarakat.

Adapun jalan nasional poros Banjar–Tabalong diharapkan memperlancar konektivitas antar wilayah, menunjang distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.

Rapat KUPA dan PPAS ini menjadi bagian dari langkah strategis awal pemerintah daerah dan legislatif dalam menyelaraskan visi pembangunan Kalsel di bawah kepemimpinan baru. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menjamin pasokan bahan pokok aman, jelang Idul Adha 1446 Hijriah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengatakan, jelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari ini, pihaknya dapat memastikan bahwa pasokan bahan pokok tercukupi, atau aman.

“Saat ini, untuk tersedia bahan pokok penting jelang Idul Adha terpenuhi,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Selasa (3/6).

Sementara, lanjut Sulkan, untuk harga masih fluktuatif, dimana terdapat bahan pokok yang mengalami kenaikan. Namun sebaliknya ada pula yang mengalami penurunan harga.

“Secara keseluruhan untuk kenaikan harga masih dalam batas yang wajar,” ucapnya.

Sedangkan, untuk harga daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan terpantau normal.

“Saat untuk harga daging sapi saat ini juga masih berfluktuasi,” ucapnya.

Namun masih dalam batas harga yang wajar, atau tidak ada kenaikan yang signifikan.

Harga daging sapi saat ini terpantau untuk di Kota Banjarmasin dikisaran 100 sampai 120 ribu rupah per kilonya. Sedangkan di luar Kota Banjarmasin terpantau dikisaran harga 95 ribu rupiah per kilonya.

“Begitu juga untuk harga seperti bawang merah, bawang putih, sayuran, masih dalam batas yang wajar atau normal,” ucap Sulkan. (SRI/RIW/RH)

TANAH LAUT – Kementrian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Sabalai Tanah Laut, menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove di lokasi bekas tambak ikan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut pada Senin (2/6).

Selain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kelompok tani terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi.

Penanaman mangrove dilakukan di area yang telah dipetakan sebagai lokasi rehabilitasi ekosistem dan lahan mangrove pada kawasan seluas 400 hektar di Kabupaten Tanah Laut, dengan melibatkan berbagai pihak. Baik masyarakat, instansi terkait dan perusahaan, termasuk dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Bibit mangrove ditanam sebagai langkah awal dalam upaya reboisasi pesisir yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat abrasi dan aktivitas manusia.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, yang turut hadir dalam acara ini, dan turut aktif menanam mangrove, sangat mengapresiasi inisiatif ini, dan berharap penanaman mangrove dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Meskipun kegiatan ini tidak didukung dengan kondisi cuaca di lapangan.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan kawasan pesisir Desa Sabuhur dapat kembali pulih dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, baik dalam hal perlindungan pesisir dari abrasi dan banjir maupun sebagai sumber mata pencaharian alternatifmelalui ekowisata dan produk-produk berbasis mangrove,” tutup Fathimatuzzahra. (DishutKalsel-RIW/RH)

PARIS – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menerima langsung sertifikat Geopark Meratus yang kini berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp), bersama Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, dan jajaran pejabat Pemprov Kalsel di Paris, Prancis pada Senin (2/6).

Sertifikat Geopark Meratus itu bertandatangan The Director-General of UNESCO, Audrey Azoulay yang diterima langsung Gubernur, Muhidin didampingi Ketua Harian Geopark Meratus, yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI, Hanifah Dwi Nirwana.

Berdasarkan website Kementerian Luar Negeri Kemlu.go.id, sebanyak 58 negara anggota Dewan Eksekutif UNESCO, termasuk Indonesia, sepakat menyetujui 16 usulan geopark baru yang dinominasikan sebagai UNESCO Global Geoparks pada Sidang Counsil Geopark UNESCO pada September dan Desember 2024 lalu.

Lantas, Geopark di Indonesia yang berstatus UGGp genap sebanyak 12 situs. Yaitu Geopark Batur, Geopark Belitong, Geopark Ciletuh, Geopak Gunung Sewu, Geopark Itjen, Geopark Maros Pangkep, Geopark Merangin Jambi, Geopark Raja Ampat, Geopark Rinjani Lombok, Geopark Kaldera Toba, Geopark Kebumen dan Geopark Meratus.

“Hari ini kami berada di Paris, 2 Juni 2025. Kami menerima sertifikat Geopark Meratus dan ada sekitar 16 negara yang menerima. Indonesia ada dua yaitu Geopark Kebumen (Jawa Tengah) dan Geopark Meratus (Kalsel), mudah – mudahan dengan adanya sertifikat UNESCO ini adalah babak pertama nantinya ada PR yang kita laksanakan bersama,” sampai Gubernur Kalsel, Muhidin seusai kegiatan.

Berkaitan dengan kemajuan Geopark Meratus ke depan, Gubernur Muhidin menyatakan akan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar memenuhi syarat tersebut.

Gubernur Muhidin menegaskan, adanya Geopark Meratus agar dikenal negara-negara luar di dunia. Pihaknya sempat berbicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar, bahwa Geopark Meratus harus dipromosikan kawasan pariwisatanya ke mancanegara, bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi Geopark Meratus itu sendiri.

“Berbicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar. Kata beliau kita harus memperkenalkan diri ke dunia luar, karena Geopark Meratus harus menjadi tuan rumah untuk akan datang,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu pula juga disampaikan sesi pemaparan Geopark Meratus oleh Hanifah Dwi Nirwana yang mengenalkan sejumlah objek wisata seperti Rumah Adat Bubungan Tinggi khas Banjar, Pasar Terapung, pegunungan Meratus, hingga beragam kekayaan alam di Banua.

Diluar ruang acara, terlihat juga Gubernur Muhidin memperkenalkan makanan khas Kalsel, yang dipamerkan di kegiatan tersebut seperti Kopi Aranio, kayu manis dan jajanan lokal lainnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa penetapan status Geopark Meratus ini berbarengan dengan status Geopark Kebumen di Jawa Tengah hasil sidang Dewan Eksekutif UNESCO secara resmi menetapkan dua geopark tersebut sebagai UNESCO Global Geoparks (UGGp) pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-221 di Paris, Perancis, 2-17 April 2025.

Diketahui perjalanan panjang Geopark Meratus hingga diakui UNESCO tak lepas dari upaya semua pihak dan Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) telah menyusun dokumen dossier yang berisi filosofi, logo, rute, hingga upaya Pemprov Kalsel dalam melindungi Geopark Meratus.

Dalam catatannya, Geopark Meratus memiliki 54 situs yang terbagi di empat rute, yakni Barat, Utara, Timur, dan Selatan.

Rute Barat mempunyai panjang rute sekitar 85 kilometer yang memiliki Pasar Terapung, Lok Baintan, Kabupaten Banjar.

Selain itu, ada Museum Wasaka, Kampung Tradisional Sasirangan, Galeri Terapung Sasirangan, Rumah Adat Tradisional Banjar, Pulau Kembang, Pembuatan Kapal Tradisional Sewangi, Pemandangan Tongkang Batu Bara, serta Konservasi Bekantan Curiak.

Rute Utara mempunyai panjang rute sekitar 188,15 kilometer dan memiliki 14 situs. Tema perjalanan pada rute ini adalah Mengikuti Suara Angin Menuju Keajaiban Dayak Meratus, yang artinya ikutilah ke mana arah daun bergoyang tertiup angin.

Adapun situs di rute ini yaitu Batu Sekis Sei Kambang, Matang Kaladan Panoramic, Bendungan Riam Kanan, Jejak Longsoran Bukit Tiwingan, Perikanan Danau Riam Kanan, Rumah Panggung Tebing Danau, Pulau Ulin.

Lalu ada Gunung Api Purba Bawah Laut, Pulau Bekantan, Pulau Pinus, Situs Arkeologi Pulau Sirang, Pohon Saksi Bisu Ba’ah, Desa Belangian, Hutan Hujan Tropis Kahung, Makam Keramat Tenggelam, Pemukiman yang Ditenggelamkan, serta Batupasir Pembawa Intan.

Sedangkan Rute Selatan mempunyai panjang rute sekitar 67,44 kilometer dan 14 situs. Tema perjalanan pada rute ini adalah Sebuah Kilau Perjalanan Dari Hutan Hujan Tropis Menuju Intan, yang artinya Hutan tropis memberi nyawa pada Meratus.

Situs pada rute ini adalah Taman Hutan Hujan Tropika, Pembuatan Tradisional Purun, Kampung Jamu dan Obat Tradisional, Museum Lambung Mangkurat, Pusat Informasi Geopark, Taman Konservasi Anggrek, 16 Habituasi Satwa Endemik. (Biroadpim-RIW/RH)

ARAB SAUDI – Puncak haji akan berlangsung dalam dua hari ke depan. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat konsolidasi data serta menyusun skema untuk memastikan seluruh jemaah diberangkatkan ke Arafah.

“Kami menyusun berbagai skema mitigasi pergerakan jemaah, untuk memastikan seluruh jemaah terangkut ke Arafah. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer, bahkan terabaikan,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, di Makkah, Senin (2/6).

Dalam konferensi pers di Makkah Arab Saudi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menjelaskan tiga skema mobilisasi jemaah haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina yang telah disiapkan.

Pertama, skema pergerakan reguler. Dalam skema pergerakan reguler, jemaah haji diberangkatkan dari Makkah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Selepas magrib, jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (menginap). Setelah melewati tengah malam, jemaah bergerak ke Mina untuk bermalam mabit hingga 12 atau 13 Zulhijjah.

“Ini (pergerakan reguler) akan diikuti sekitar 67 persen atau sekitar 136 ribu jemaah haji Indonesia,” kata Hilman.

Skema kedua adalah Murur. Jemaah haji Murur, setelah menunaikan Wukuf di Arafah, usai masuk waktu Magrib, bergerak melintasi Muzdalifah (tidak turun dari bus), lalu menuju Mina. Skema ini akan diikuti sekitar 33 persen atau sekitar 60 ribuan jemaah haji Indonesia.

“Ketiga, Tanazul. Jemaah haji yang melakukan Tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Zulhijjah (setelah Wukuf dan Mabit di Muzdalifah), lalu kembali ke hotel, tidak kembali lagi ke tenda Mina. Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah,” jelasnya.

Jemaah Tanazul akan kembali ke Jamarat untuk melempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Skema ini ditargetkan akan diikuti 37 ribu jemaah haji.

Dua skema terakhir, yakni Murur dan Tanazul, merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina. Kedua skema ini diterapkan, setelah pemerintah melakukan kajian dan didapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut tidak menyalahi syariat ibadah haji.

Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan memiliki komorbid, diberlakukan Safari Wukuf Khusus. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun dengan aman dan layak.

Selain itu, Hilman juga menjelaskan skenario pergerakan jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Pertama, dari Makkah ke Arafah. Pergerakan ini akan dilakukan dalam tiga trip,” ungkapnya.

Pada 9 Zulhijjah atau 5 Juni 2025 seluruh jemaah haji sudah berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah Wukuf. Setelah itu, jemaah haji akan bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Pergerakan dimulai pukul 19.00 WAS.

Jemaah haji dengan skema reguler akan mabit di Muzdalifah.

“Dari Muzdalifah ke Mina, jemaah haji akan dilayani bus dengan sistem taraddudi (bolak balik) Muzdalifah – Mina, hingga menjelang Subuh,” kata Hilman.

Usai mabit di Mina, jemaah haji yang mengambil nafar awal dan nafar tsani akan diberangkatkan kembali ke Makkah secara bertahap.

“Semua pergerakan ini kami sesuaikan dengan kapasitas layanan syarikah dan realitas di lapangan,” ujar Hilman.

Hilman memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan jemaah haji Indonesia.

“Agar jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menuntaskan ibadahnya, dan pulang ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur, yang manfaatnya terasa sepanjang umur, untuk diri, keluarga, dan bangsa,” tandasnya. (KemenagRI-RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan pertama di Lingkup Pemprov dan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Pelatihan yang diikuti sebanyak 40 peserta ini, dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (2/6).

Dalam sambutannya, Husnul menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari upaya pengembangan kompetensi manajerial pejabat administrator.

Menurutnya, kepemimpinan yang efektif dan adaptif sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika birokrasi dan pelayanan publik di masa mendatang.

“ASN, terutama di sektor pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, harus bisa bekerja lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya mengimplementasikan semangat Kalsel Bekerja, yang menjadi prinsip kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini.

“Kita semua harus bekerja dengan cepat dan produktif, membangun cara berpikir yang sistematis, termasuk mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.

Husnul juga berharap, melalui pelatihan ini, para peserta dapat menjadi pemimpin yang percaya diri, memiliki kecakapan manajerial, memahami perencanaan, penganggaran, dan mampu melakukan mitigasi risiko dengan baik.

“Kami berharap dengan pelatihan ini, Bapak/Ibu dapat menjadi pemimpin yang keren, baik secara gagasan, kedisiplinan maupun terobosan. Dan tentunya, mewujudkan aksi nyata yang mampu mengubah kinerja organisasi secara maksimal,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalsel, Senin (2/6) pagi.

Agenda penting dalam rapat ini ialah penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Kartoyo, dan Desy Oktavia Sari dengan dihadiri para anggota dewan, pejabat eksekutif, kepala (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD setempat, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur menyampaikan, bahwa penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan dilakukan secara cermat, berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“KUPA dan PPAS ini disusun dengan cermat untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden,” ujar Hasnuryadi.

Dalam struktur APBD Perubahan yang disampaikan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,7 triliun, sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp12,2 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp2,58 triliun yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan pencairan cadangan daerah sebesar Rp2,68 triliun.

Selain itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp98 miliar direncanakan untuk penyertaan modal kepada BUMD PT. Jamkrida.

Ketua DPRD Kalsel dalam pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta rapat dan menegaskan bahwa perubahan agenda kegiatan DPRD bulan Juni 2025 telah disetujui secara musyawarah mufakat, sesuai tata tertib lembaga.

Agenda penyampaian KUPA dan PPAS pun dinyatakan sah untuk dilaksanakan dalam forum paripurna.

Usai penyampaian oleh Wakil Gubernur, rapat dilanjutkan dengan pengumuman bahwa pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan dilaksanakan pada hari yang sama, pukul 14.00 WITA di Gedung B lantai 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kantor DPRD lewat kantor pak camat, Singgah manukar kopi biji robusta, KUPA–PPAS disusun dengan cermat, Gasan membangun Banua yang kita cinta.” Ujar Hasnuryadi menutup pidatonya dengan pantun, yang diharapkan bisa menambah spirit kebersamaan dalam berjuang membangun Kalsel.

Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD dengan harapan pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)