Tahun: 2025

BANJARMASIN — Bank Kalsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan lingkungan, melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan bantuan berupa dua unit kendaraan roda tiga bak terbuka kepada RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, untuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungan rumah sakit.

Bantuan CSR diserahkan langsung Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti, yang didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah, kepada Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, dr. Among Wibowo, disaksikan Dewan Pengawas Rachmah Norlias dan dr. Arlan Prabowo, di halaman rumah sakit pada saat apel pagi, Selasa (15/7).

Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, dr. Among Wibowo, mengapresiasi dukungan yang diberikan Bank Kalsel.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kontribusi nyata Bank Kalsel. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi tumpukan sampah yang sangat banyak, sekaligus menunjang pengelolaan sampah yang lebih baik di rumah sakit kami,” ungkap dr. Among.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti menyampaikan, bahwa Banjarmasin sempat menghadapi kondisi darurat sampah yang menjadi perhatian dan harus diselesaikan bersama.

“Melalui bantuan kendaraan roda tiga bak terbuka ini, kami berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, khususnya di lingkungan rumah sakit. Ini bukan hanya tentang fasilitas, tetapi tentang komitmen bersama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan,” ujar Mitra Damayanti.

Ia menambahkan bahwa selain sebagai wujud kepedulian sosial dan lingkungan, kolaborasi ini juga mencerminkan hubungan baik yang telah terjalin antara Bank Kalsel dan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh.

“Kami menghargai kepercayaan yang diberikan, termasuk dalam hal kerja sama layanan perbankan. Semoga sinergi ini terus tumbuh dan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Penyerahan bantuan ini menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai mitra strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan, khususnya di sektor kesehatan dan lingkungan. (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (15/7), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), sebagai gerakan promosi makan enak, makan sehat, makan B2SA, dan suka sayur dan buah.

Lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) diikuti perwakilan dari Posyandu binaan TP PKK tiap Kabupaten/Kota se-Kalsel, yang mayoritas berasal dari kader PKK dan Posyandu.

Kegiatan yang digelar dalam rangka pelaksanaan program peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ini, dibuka secara daring oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah Muhidin.

Dalam sambutannya, Fathul Jannah menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme para peserta, dan pentingnya kegiatan ini dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Melalui lomba ini, kami ingin mendorong diversifikasi pangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kami berharap muncul ide-ide segar dalam menciptakan menu harian yang mudah diolah, terjangkau, namun tetap bergizi dan aman,” ungkap Fathul Jannah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menyampaikan, bahwa pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk edukasi dan kampanye konsumsi pangan sehat dan bergizi.

Menurutnya, dalam lomba B2SA kali ini, setiap peserta ditantang untuk menyusun dan menyajikan menu keluarga yang memenuhi standar gizi, memanfaatkan bahan lokal, serta mempertimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan.

“Penilaian dewan juri sangat ketat karena semua menu yang disajikan sangat kreatif dan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Namun, juara umum tahun ini diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan favorit pilihan Wakil Ketua TP PKK jatuh pada menu dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ungkap Syamsir.

Kegiatan serupa ke depannya akan digilir pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota, untuk mendekatkan program ini kepada masyarakat luas. Selain lomba, pemerintah juga akan terus melakukan edukasi melalui program pangan murah, pembagian sayuran gratis, serta penyuluhan tentang pangan bergizi.

“Pangan sehat adalah pondasi ketahanan masyarakat. Lewat kolaborasi dengan PKK, kita ingin memastikan keluarga di Kalsel tidak hanya makan enak, tapi juga makan sehat,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Naker Fest atau Job Fair 2025, di Gedung Sultan Suriansyah, Selasa (15/7). Job Fair atau bursa kerja ini, dibuka secara resmi Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mewakili Gubernur Kalsel Muhidin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, yang bertujuan membantu para pencari kerja,” ungkapnya.

Meski begitu, Hasnur mengingatkan para pemuda, agar tidak hanya bergantung mencari pekerjaan, tetapi hendaknya dapat membuat usaha atau membuka lapangan pekerjaan sendiri.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu para pencari kerja di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Job Fair ini dilaksanakan selama tiga hari dari 15 sampai 17 Juli 2025.

“Sehingga masyarakat atau pencari kerja dapat mengunjungi Naker Fest Kalsel 2025,” ujarnya.

Pada Naker Fest tahun ini, hampir 2.000 lowongan pekerjaan, tersedia. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti.

“Naker Fest atau Job Fair Kalsel 2025 ini, diikuti sebanyak 55 perusahaan dari berbagai sektor,” ungkapnya.

Sektor pekerjaan yang tersedia, diantaranya Perkebunan, Pertambangan, Perindustrian, Properti, dan Perhotelan.

“Kami berharap pencari kerja di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan Naker Fest atau Job Fair Kalsel Tahun 2025,” ucapnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel), terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, antara Gubernur Kalsel, Muhidin dan Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (14/7) sore.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, staf ahli gubernur, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan jajaran Kejati Kalsel.

Gubernur Muhidin, menyambut baik kesepakatan ini dan menyatakan kerjasama tersebut, diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan aman.

“Semua SKPD jangan sampai terlena dan menganggap tidak ada masalah. Supaya aman, mintalah petunjuk dari kejaksaan terlebih dahulu sebelum melangkah,” pesan Gubernur Muhidin.

Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala SKPD mengonsultasikan program-program kerja kepada kejaksaan, untuk memastikan kesesuaian dengan aturan hukum dan visi-misi kepala daerah.

Menurutnya, apabila pendampingan telah diberikan namun masih terjadi kesalahan, maka itu merupakan tanggung jawab individu.

“Kalau sudah diberikan pendampingan, tapi masih dilakukan kesalahan, itu berarti ulah oknum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati menyampaikan, bahwa pihaknya siap mendukung penuh Pemprov Kalsel dalam urusan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Rina juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

“Kami siap mendampingi, mengawal, dan membantu Pemprov Kalsel agar pembangunan berjalan dengan aman, tanpa melanggar jalur hukum,” ujar Rina. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Bank Kalsel menyerahkan secara simbolis deviden atau laba pembagian keuntungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar 55,5 miliar rupiah. Penyerahan dilakukan pada momen pelantikan Dewan Komisaris Baru Bank Kalsel, pada Senin (14/7) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Deviden diserahkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin kepada Gubernur Muhidin.

Fachruddin menjelaskan, penyerahan deviden ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Februari lalu di Banjarmasin, dan sudah dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini kami serahkan secara simbolis kepada pak Gubernur. Terdiri dari 55 miliar sekian rupiah untuk deviden dan CSR nya 3,7 miliar. Insya Allah kedepannya akan lebih kami naikkan,” urainya.

Sejauh ini, menurut Fachrudin, kinerja Bank Kalsel terbilang bagus. Terbukti laba Bank Kalsel tumbuh dibanding Juni tahun lalu.

“Jadi tumbuhnya 136 persen atau 40 miliar lebih tinggi dari Juni 2024. Alhamdulillah” ucapnya.

Fachruddin berharap, dengan adanya kerjasama dengan jajaran Dewan Komisaris baru, dan dukungan dari pemerintah, masyarakat serta media, maka laba Bank Kalsel akan kembali meningkat. (ADV-RIW/RH)

BATOLA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktavia Sari, didampingi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan jalan nasional di wilayah Desa Berangas Timur dan Kelurahan Handil Bhakti, Kabupaten Barito Kuala, Senin (14/7)

Kegiatan ini bertujuan memantau progres pelebaran jalan yang menghubungkan Jalan Trans Kalimantan dengan Batas Kota Banjarmasin. Proyek sepanjang total 2,53 kilometer yang terbagi dalam tujuh segmen ini, dijadwalkan selesai Desember 2025.

Dalam monitoring, ditemukan beberapa kendala seperti pembebasan lahan yang belum tuntas serta utilitas pipa PDAM dan tiang listrik serta telekomunikasi yang belum direlokasi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyampaikan pentingnya percepatan penyelesaian hambatan ini, demi kelancaran pembangunan.

“Memang ada beberapa titik pengerjaan jalan, terutama di segmen 1 dan segmen 2, yang masih belum dilakukan pembebasan. Mudah – mudahan nanti pada saat di anggaran perubahan, kita akan siapkan anggaran untuk pembebasan lahan, karena itu memang ranahnya provinsi ya untuk pembebasan,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Komisi III akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PUPR Kalsel, agar pekerjaan jalan ini berjalan lancar dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Apresiasi atas kerja keras tim lapangan turut dihaturkan Komisi III DPRD Kalsel, dengan harapan proyek ini selesai tepat waktu demi mendukung konektivitas wilayah Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)

TANAH BUMBU – Seiring terbukanya akses jalan alternatif yang menghubungkan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat di wilayah yang dilintasinya, juga memberikan dampak negatif dengan semakin maraknya pembalakan liar, khususnya di sekitar wilayah Pegunungan Meratus.

Kondisi ini, menimbulkan keprihatinan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), khususnya mereka yang berasal dari Dapil 6. Wakil rakyat ini menghendaki agar permasalahan ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak terkait, demi menghindari kerusakan hutan yang kian parah di kemudian hari.

Untuk memastikan peran dan fungsi pengawasan terhadap hutan dan lahan yang berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi II DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan yang berada di Jalan Poros 30 No.01, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (14/7).

Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, bahwa fokus kunjungan kerjanya kali ini adalah terkait informasi maraknya pembalakan liar dan reboisasi kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

“Ini menjadi fokus kami. Bagaimana cara penanganan daripada pembalakan liar juga reboisasi. Ini kita harus konsentrasi karena banyaknya pembalakan liar dan juga reboisasi yang ada di lapangan tidak seiring dengan upaya penanganannya”, ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil 6.

Minimnya sarana dan prasarana, baik personil maupun anggaran yang dikelola KPH Kusan, juga jadi sorotan pria yang akrab disapa Paman Yani ini. Mengingat kedua hal penting tersebut sangat mempengaruhi upaya pengawasan dan pencegahan pembalakan liar maupun monitoring pelaksanaan reboisasi oleh perusahan – perusahan tambang yang beroperasi di wilayah Tanbu.

“Informasi dari Kepala KPH bahwa kita hari ini, KPH Kusan hanya memiliki dua orang polisi hutan (polhut). Dua polhut ini tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa fasilitas memadai dan cakupan luasan lahan yang besar ini pasti tidak akan mampu. Artinya perlu penambahan – penambahan daripada anggaran dan juga man power yang ada. Sehingga hutan kita terjaga dan tetap lestari”, jelasnya.

Terkait minimnya anggaran dan personil lapangan yang dimiliki KPH Kusan juga mendapat tanggapan serius Anggota Komisi II, Burhanuddin dan berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan RI, agar memberikan respon positif jika ada permohonan bantuan anggaran maupun tambahan personil polhut.

“Kenapa hutan kita terjamah (pembalakan liar) ya karena kita kekurangan polhutnya. Yang ada tidak mencukupi”, ucap Mantan Ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019 seraya memohon agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti pihak terkait.

Kepala KPH Kusan A. Raihanor, sangat berterimakasih atas kunjungan dan perhatian Komisi II DPRD Kalsel terkait minimnya anggaran dan personil yang jadi permasalahan utama KPH Kusan dalam upaya pengawasan pembalakan liar dan reboisasi di wilayah kerjanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (PeDAS RHL) Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Alif Winarto, membenarkan kondisi KPH Kusan tersebut.

“Berkaitan anggaran kami support sekali. Sehingga apa yang tadi menjadi harapan , tidak ada bangli (penebangan liar) kemudian penanaman (reboisasi) tetap jalan itu bisa tercover di anggaran 2026 dan seterusnya” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melantik dan mengukuhkan sebanyak 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eslon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (14/7).

Acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan Muhammad Syarifuddin sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta pelantikan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Perseroda) Periode 2025-2030.

Pelantikan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah, Wakil Ketua TP PKK Kalsel drg. Ellyana Trisya, Ketua DPW Prov Kalsel, Masrupah, Kepala Biro Dukungan Aparatur dan Kelembagaan Setkab Kemensetneg, Dwiyanto, sejumlah Bupati/Wali Kota se-Kalsel, dan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik senantiasa menjaga amanah dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor demi kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

“Kita melakukan perubahan pada jabatan pimpinan SKPD ini, akan dilihat enam bulan ke depan. Apakah dalam melaksanakan tugas, baik atau tidak. Jika bagus akan kita lanjutkan, jika kurang memuaskan, bisa saja kita lakukan tindakan lebih lanjut,” tegas Gubernur Muhidin.

Gubernur juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja yang maksimal demi melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan menjadi lebih baik.

“Mudah-mudahan, kita dapat bersama untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan secara bersama-sama,” harapnya.

Muhidin juga menyampaikan bahwa beberapa jabatan yang masih kosong dan saat ini dijabat Pelaksana Tugas, akan segera dilelang secara terbuka.

“Jabatan yang kosong akan kita lelang. Nanti akan ada uji kompetensi yang akan menentukan siapa yang memang benar-benar berkompetensi di bidangnya,” tambahnya.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 13 pejabat mengalami rotasi dan pengangkatan pada jabatan baru.

Mereka adalah Sri Mawarni yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Husnul Khotimah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta Sulkan yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Kemudian, Ahmad Bagiawan ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Rosfana Sofian sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Ariadi Noor menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Selanjutnya, Galuh Tantri Narindra dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ruzma Khazairin sebagai Kepala Biro Organisasi, serta dr. Diauddin sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Pejabat lainnya yang turut mengalami pergeseran jabatan adalah M. Farhanie sebagai Kepala Dinas Sosial, Miftahul Chair sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinansyah sebagai Asisten Administrasi Umum, dan Taufik Hidayat yang kini menjabat Kepala Badan Riset dan Otonomi Daerah.

Sementara itu, terdapat lima pejabat yang dikukuhkan kembali untuk melanjutkan jabatan sebelumnya, yaitu Heriansyah sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Syamsir Rahman sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zakly Asswan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Mursyidah Aminy sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Rahmadin yang tetap menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Setdaprov Kalsel. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan Penilaian Insan Pertanian Berprestasi Tahun 2025. Komitmen ini bertujuan, dalam memajukan sektor pertanian.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel, yakni sebanyak 13 kabupaten/kota, yang masing-masing mengirimkan perwakilan terbaik dari berbagai kategori insan pertanian untuk dinilai secara objektif, menyeluruh, dan profesional.

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Nurhikmah, menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat enam kategori utama yang menjadi fokus penilaian. Yaitu Petani Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelembagaan Ekonomi Petani, Penyuluh Pertanian Swadaya, Penyuluh Pertanian PNS dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sehat, namun juga sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada seluruh insan pertanian di daerah.

“Tujuannya adalah memberikan penghargaan bagi mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa di sektor pertanian. Kami ingin para petani, penyuluh, dan kelembagaan pertanian merasa dihargai dan semakin semangat dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ungkap Nurhikmah, Senin (14/7).

Proses seleksi dilakukan dengan sangat teliti. Dimulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi lapangan dan wawancara langsung oleh tim penilai yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Tim ini bekerja intensif selama Juni 2025, untuk melakukan verifikasi langsung terhadap peserta yang telah lolos di tingkat kabupaten/kota.

Setiap kategori memiliki pedoman dan indikator penilaian tersendiri. Misalnya, untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), aspek yang dinilai mencakup kondisi fisik bangunan, fasilitas, layanan kepada masyarakat, inovasi, hingga dampaknya terhadap petani di wilayah binaannya.

Sementara untuk penyuluh, dinilai berdasarkan inovasi, produktivitas, metode penyuluhan, dan jangkauan pembinaan.

“Setelah dilakukan klarifikasi dan penilaian menyeluruh, dipilihlah empat peserta terbaik dari masing-masing kategori, yang kemudian disaring kembali untuk menentukan juara 1, 2, dan 3,” lanjut Nurhikmah.

Tahun 2025 ini, sejumlah daerah berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Berikut beberapa kabupaten/kota yang menyumbang perwakilan terbaik Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Masing-masing daerah tersebut berhasil menempatkan perwakilan mereka sebagai juara pada satu atau lebih dari enam kategori yang diperlombakan.

“Rangkaian kegiatan penilaian ini akan mencapai puncaknya pada Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperingati setiap 14 Agustus. Dalam momen istimewa tersebut, penghargaan akan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Wakili Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman,” lanjut Nurhikmah.

Penghargaan ini diharapkan, menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan pertanian untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya. Meskipun kegiatan ini berada di tingkat provinsi, bukan tidak mungkin para pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk melangkah ke ajang nasional. Terutama bagi kategori seperti penyuluh pertanian, yang kerap menjadi perhatian Kementerian Pertanian.

“Tahun-tahun mendatang, kami ingin melihat lebih banyak kabupaten/kota mengirimkan perwakilan terbaiknya,” tutup Nurkhikmah. (MRF/RIW/RH)