Lantik dan Kukuhkan Pejabat Eselon II, Gubernur Muhidin Tekankan Evaluasi Kinerja Enam Bulan Ke Depan
Foto bersama usai pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalsel
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melantik dan mengukuhkan sebanyak 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eslon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (14/7).
Acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan Muhammad Syarifuddin sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta pelantikan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Perseroda) Periode 2025-2030.
Pelantikan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah, Wakil Ketua TP PKK Kalsel drg. Ellyana Trisya, Ketua DPW Prov Kalsel, Masrupah, Kepala Biro Dukungan Aparatur dan Kelembagaan Setkab Kemensetneg, Dwiyanto, sejumlah Bupati/Wali Kota se-Kalsel, dan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik senantiasa menjaga amanah dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor demi kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
“Kita melakukan perubahan pada jabatan pimpinan SKPD ini, akan dilihat enam bulan ke depan. Apakah dalam melaksanakan tugas, baik atau tidak. Jika bagus akan kita lanjutkan, jika kurang memuaskan, bisa saja kita lakukan tindakan lebih lanjut,” tegas Gubernur Muhidin.
Gubernur juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja yang maksimal demi melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan menjadi lebih baik.
“Mudah-mudahan, kita dapat bersama untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan secara bersama-sama,” harapnya.
Muhidin juga menyampaikan bahwa beberapa jabatan yang masih kosong dan saat ini dijabat Pelaksana Tugas, akan segera dilelang secara terbuka.
“Jabatan yang kosong akan kita lelang. Nanti akan ada uji kompetensi yang akan menentukan siapa yang memang benar-benar berkompetensi di bidangnya,” tambahnya.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 13 pejabat mengalami rotasi dan pengangkatan pada jabatan baru.
Mereka adalah Sri Mawarni yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Husnul Khotimah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta Sulkan yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Kemudian, Ahmad Bagiawan ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Rosfana Sofian sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Ariadi Noor menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Selanjutnya, Galuh Tantri Narindra dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ruzma Khazairin sebagai Kepala Biro Organisasi, serta dr. Diauddin sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Pejabat lainnya yang turut mengalami pergeseran jabatan adalah M. Farhanie sebagai Kepala Dinas Sosial, Miftahul Chair sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinansyah sebagai Asisten Administrasi Umum, dan Taufik Hidayat yang kini menjabat Kepala Badan Riset dan Otonomi Daerah.
Sementara itu, terdapat lima pejabat yang dikukuhkan kembali untuk melanjutkan jabatan sebelumnya, yaitu Heriansyah sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Syamsir Rahman sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zakly Asswan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Mursyidah Aminy sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Rahmadin yang tetap menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Setdaprov Kalsel. (BDR/RIW/RH)
