Tahun: 2025

KOTABARU – Dalam upaya memperluas akses layanan perbankan hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Bank Kalsel resmi menghadirkan layanan ADINK (Agen Digital Inklusif Keuangan) di Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat di pulau terluar tersebut.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan, bahwa kehadiran layanan ADINK di Pulau Sembilan, merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam mendukung inklusi keuangan di seluruh pelosok daerah, khususnya di wilayah yang akses terhadap layanan perbankan masih terbatas.

“Dengan hadirnya layanan ADINK di Pulau Sembilan, masyarakat tidak perlu lagi menyeberang ke daratan utama untuk melakukan transaksi perbankan. Melalui agen-agen digital kami, masyarakat dapat menikmati layanan seperti pembukaan rekening, tarik dan setor tunai, pembelian dan pembayaran tagihan, hingga layanan keuangan lainnya dengan mudah dan cepat,” jelas Fachrudin.

Layanan ADINK di Pulau Sembilan ini dijalankan oleh agen bernama Toko Umran, yang telah resmi terdaftar sebagai Agen Digital Bank Kalsel sejak 16 Januari 2025, serta telah dilatih khusus, sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional dan ramah kepada masyarakat. Kehadiran layanan ini juga diharapkan dapat mendukung perekonomian lokal melalui transaksi keuangan yang lebih efisien.

Masyarakat Pulau Sembilan menyambut baik hadirnya layanan ADINK ini. Salah satu warga, Sitti Hajar, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bank Kalsel yang telah memberikan solusi bagi kebutuhan layanan perbankan di wilayah mereka.

“Sekarang kami tidak perlu lagi repot ke kota, kebutuhan transaksi bisa dilakukan di sini. Sangat membantu sekali,” ujar Sitti Hajar.

Kehadiran layanan ADINK di Pulau Sembilan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bank Kalsel untuk terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi daerah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ADINK dan layanan perbankan lainnya, masyarakat dapat menghubungi kantor Bank Kalsel terdekat atau mengunjungi situs resmi https://bankkalsel.co.id/produk/detail/idbank-kalsel-pandaienbank-kalsel-pandai/99 . (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, melantik pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam sebuah upacara pelantikan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Rabu (17/9) siang.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman mengucapkan selamat, kepada para pejabat yang baru dilantik, sekaligus menegaskan bahwa jabatan adalah amanah serta ujian dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik, untuk menjaga integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas.

“Jabatan yang kita pegang adalah amanah dan kepercayaan, sekaligus ujian dalam mengabdi. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap menjaga integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ucap Hasnuryadi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, membangun kolaborasi yang solid, serta menjadi pemimpin yang visioner dan inovatif.

“Sebagai pejabat, saudara dituntut mampu menerjemahkan visi Kalsel Bekerja menjadi langkah nyata di lapangan. Jangan abaikan aspirasi masyarakat, serta tempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga mengingatkan, bahwa mutasi atau rotasi pejabat administrator dan pengawas pada prinsipnya hanya dilakukan setelah menjabat dua tahun, sesuai Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021. Namun, aturan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan evaluasi kinerja berbasis aplikasi e-Dialog.

“Maka dari itu hasil penilaian inilah yang dapat menjadi dasar objektif dalam mempertimbangkan mutasi atau rotasi jabatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Noryadi menyebutkan, pejabat yang dilantik berjumlah 161 pejabat struktural dan 226 pejabat fungsional.

“Alhamdulillah, hari ini dilantik 76 pejabat administrator, 85 pejabat pengawas, dan 226 pejabat fungsional. Harapan kami, pejabat yang dilantik dapat mendukung program serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada 2025, menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan I 2025, ekonomi daerah ini tumbuh 4,81 persen (year-on-year), kemudian meningkat menjadi 5,39 persen pada triwulan II 2025.

Capaian ini menandakan adanya pemulihan sekaligus penguatan sektor-sektor utama di Banua. Mulai dari pertambangan, industri pengolahan, hingga perdagangan. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat, dalam merumuskan kebijakan pengupahan buruh di tahun-tahun mendatang.

Dengan latar pertumbuhan ekonomi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di ruang rapat Lantai 4 Gedung B DPRD Kalsel, belum lama tadi.

Dalam audiensi, Gusti Iskandar menegaskan, bahwa DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta serikat pekerja, sudah menerima berbagai masukan yang konstruktif.

“Melihat tren pertumbuhan ekonomi Kalsel yang terus meningkat, kami memperkirakan tahun depan pertumbuhan bisa berada di kisaran 5 hingga 5,5 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa hasil pertemuan tersebut tidak hanya akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi, tetapi juga disampaikan ke pemerintah pusat.

“Harapan kami sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat, kenaikan 5 sampai 5,5 persen dapat menjadi formula yang realistis, mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa memberatkan dunia usaha,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan serikat pekerja. Menurutnya, ruang dialog semacam ini menjadi wujud nyata komitmen legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para buruh.

“Kami ingin memastikan aspirasi ini tidak berhenti di meja rapat saja, melainkan benar-benar diperjuangkan hingga menjadi kebijakan yang adil dan seimbang bagi semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, bahwa pihaknya tetap berpegang pada regulasi dari pemerintah pusat.

“Melihat tren pertumbuhan ekonomi daerah, rasanya sulit kalau tidak ada kenaikan karena ada reshuffle kabinet di pusat, kemungkinan edaran resmi baru akan dirilis pada akhir tahun ini,” ungkapnya.

Ketua DPC KSPSI, Sumarlan, menyampaikan terima kasih atas keterbukaan DPRD Kalsel menerima aspirasi pekerja. Ia menilai, keadilan dalam sistem pengupahan harus benar-benar memperhatikan pertumbuhan ekonomi riil dan inflasi daerah.

“Kami berharap Permenaker yang baru nanti bisa menghadirkan formula yang lebih tepat, sehingga buruh bisa merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggelar Misi Dagang dan Investasi di Banjarmasin, Rabu (17/9).

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat jejaring konektivitas sekaligus membuka peluang kerja sama antar pelaku usaha.

Misi dagang diikuti ratusan pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro dari kedua provinsi.

“Mereka membawa berbagai produk unggulan untuk dipromosikan, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, mineral hingga hasil kayu,” ucapnya.

Disampaikan Syarifuddin, misi dagang ini sangat tepat bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan komoditas berdaya saing tinggi. Kerja sama ini juga untuk memperkuat hubungan antarprovinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga diharapkan, menjadi pintu masuk kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

“Produk unggulan daerah dapat lebih dikenal sekaligus memperluas pasar, baik di tingkat regional maupun nasional,” pintanya

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya menambahkan, Pemprov Jawa Timur terus memaksimalkan pelaksanaan misi dagang, dan untuk
Kalimantan Selatan, merupakan mitra dagang strategis bagi Jawa Timur.

Pada 2023, total nilai perdagangan kedua provinsi mencapai Rp18,28 triliun, terdiri dari nilai bongkar sebesar Rp11,70 triliun dan nilai muat sebesar Rp6,58 triliun.

Komoditas utama yang dikirim dari Jawa Timur ke Kalimantan Selatan meliputi mobil dan kendaraan bermotor untuk penumpang senilai Rp2,48 triliun atau 37,7 persen dari total penjualan.

Selain itu, Jawa Timur juga mengekspor suku cadang mesin bor dan alat berat, mineral lainnya, kursi dengan rangka kayu, serta furnitur. Kelima komoditas tersebut menyumbang 70,7 persen dari total penjualan.

“Dari sisi pembelian, Jawa Timur paling banyak mengimpor batubara dari Kalimantan Selatan dengan nilai Rp11,04 triliun atau 94,4 persen dari total pembelian. Selain juga, membeli karet alam, ikan kering atau diasinkan, ikan olahan, serta crustacea tidak beku. Kelima komoditas ini menyumbang 99,14 persen dari total pembelian Jawa Timur dari Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua provinsi. Beberapa di antaranya yakni kerja sama antara Dinas Perkebunan Jawa Timur dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kalimantan Selatan, Diskominfo Jawa Timur dengan Diskominfo Kalimantan Selatan, serta KADIN Jawa Timur dengan KADIN Kalsel.

Penandatanganan disaksikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar ketersediaan beras di pasaran tetap terjaga dan harga tidak kembali melonjak. Selain itu, penyaluran SPHP di Kalsel juga diharapkan lebih banyak menggunakan beras lokal Banjar yang sesuai dengan selera konsumsi masyarakat.

Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP di Kalsel mencapai sekitar 25 ribu ton, namun hingga pertengahan September ini realisasinya baru mencapai 6.322 ton atau sekitar 24 persen.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikno, baru–baru ini.

Sutikno menjelaskan, kondisi tersebut harus segera dipacu, mengingat beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, khususnya di tengah fluktuasi harga beras, yang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Melalui percepatan penyaluran beras SPHP, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga daya beli agar tetap stabil.

Lebih jauh, Sutikno menekankan pentingnya memperhatikan jenis beras yang disalurkan. Menurutnya, masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas merupakan orang Banjar, memiliki preferensi kuat terhadap beras Banjar karena sesuai dengan selera dan kebiasaan konsumsi mereka.

“Dulu ketika beras impor asal Thailand, yaitu beras Siam masuk ke pasaran, masyarakat sangat menyukai dan permintaannya tinggi. Namun saat diganti dengan beras asal Vietnam, justru kurang diminati karena tidak sesuai dengan selera orang Banjar,” ungkap Sutikno.

Atas dasar itu, pihaknya berharap agar Bulog dapat menyalurkan SPHP di Kalimantan Selatan, dengan dominasi beras Banjar. Dengan begitu, selain program stabilisasi harga pangan berjalan efektif, juga dapat memenuhi preferensi masyarakat sehingga penyaluran beras benar-benar tepat sasaran.

Sutikno menambahkan, jika penyaluran SPHP terus dipacu dan dilakukan sesuai dengan selera masyarakat, maka ketersediaan pangan di Kalsel akan semakin terjaga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan inflasi, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Pemprov Kalsel akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan beras di lapangan. Pemerintah juga berkomitmen menjadikan SPHP sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas,” tutup Sutikno. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melalui UPTD Museum Lambung Mangkurat, menggelar Festival Baayun Maulid Tahun 2025, di halaman museum di Banjarbaru, Rabu (17/9).

Kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengusung tema “Baayun Baimbai, Maambil Berkah-Nya”, sebagai wujud pelestarian tradisi sekaligus momentum mempererat kebersamaan masyarakat Banua.

Gubernur Kalsel, Muhidin dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso, menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini. Ia berharap Baayun Maulid dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai peserta bersama-sama kita lestarikan tradisi pada hari ini,” katanya.

Menurutnya, Baayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya Banjar yang sarat dengan nilai dakwah para ulama terdahulu, serta mencerminkan upaya mendialogkan ajaran agama dengan budaya lokal, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat.

“Layaknya sebuah upacara syukuran, maka dalam kegiatan Baayun Maulid kita mendapat beberapa kelengkapan upacara yang bisa kita lihat saat ini seperti ayunan, piduduk dan janur yang menghiasi ayunan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar menyampaikan, kegiatan diikuti sebanyak 165 peserta yang terdiri dari 84 laki-laki dan 81 perempuan. Peserta paling muda berusia 1 bulan 23 hari, sedangkan paling tua berusia 63 tahun 8 bulan 14 hari.

“Kondisi ini membuktikan bahwa Baayun Maulid bukan hanya ritual budaya semata, melainkan juga wadah kebersamaan lintas generasi,” ucapnya.

Taufik Akbar menambahkan, tingginya antusias masyarakat setiap tahun menjadi bukti bahwa tradisi ini semakin melekat di hati warga Banua.

“Kami berharap kegiatan ini terus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Bahkan, jika anggarannya memungkinkan, jumlah peserta bisa kami tingkatkan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ahli waris jemaah haji wafat atas nama Lutfi Inani, kloter BDJ 10 asal Kabupaten Banjar, menerima santunan ekstra cover dari pihak penerbangan PT. Lion Mentari, Selasa (16/9) di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel.

Santunan diterima anak almarhum Muhammad Sahar, dengan besaran Rp. 135.000.000. Santunan dan diserahkan Direktur Produksi Lion Air Capten Rachmat Diansyah Putra, disaksikan Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalsel.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah selama operasional haji. Mulai dari berangkat, selama di Arab Saudi, sampai kepulangan ke tanah air.

“Perlindungan dimaksud antara lain diwujudkan dalam bentuk asuransi jiwa dan kecelakaan bagi setiap jemaah yang wafat dan mengalami cacat tetap karena kecelakaan,” ujarnya.

Santunan ekstra cover tersebut, kata Tambrin, menjadi tanggung jawab pihak penerbangan sebagai bukti bahwa hak-hak jemaah haji telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap santunan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban keluarga,” harapnya.

Tambrin juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak maskapai penerbangan atas santunan ekstra cover jemaah.

“Dan bagi jamaah haji yang wafat kita do’akan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan hati,” ujarnya.

Almarhum Lutfi Inani, meninggal dunia di pesawat saat penerbangan dari Madinah menuju ke Padang atau Bandara Internasional Minang Kabau pada 2 Juli 2025 lalu, pada fase pemulangan jemaah haji Tahun 1446 H/ 2025 M.

Sesuai Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia antara Kementerian Agama dan PT. Lion Mentari, bahwa perusahaan penerbangan memberikan ekstra cover bagi penumpang yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan penerbangan selama dalam tanggung jawab pihak penerbangan sebesar Rp. 135.000.000. (KanwilkemenagKalsel-RIW/RH)

BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan pada pertengahan September 2025, tercatat mengalami deflasi bulanan (month to month) sebesar minus 0,16 persen. Sementara inflasi tahunan (year to year) berada pada angka 2,68 persen, lebih tinggi dibanding target nasional yang ditetapkan sebesar 2,31 persen.

Hal ini disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikno, usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Selasa (16/9).

Sutikno menjelaskan, meski secara bulanan terjadi deflasi, namun angka inflasi tahunan yang masih di atas target nasional menjadi perhatian bersama. Oleh sebab itu, rapat kali ini secara khusus menekankan pada aspek penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Beberapa waktu lalu harga beras di pasaran sempat terus mengalami kenaikan. Padahal jika kita lihat, produksi gabah di Kalsel cukup banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekaligus perhatian, kenapa harga beras tetap naik. Maka dari itu, penguatan distribusi dan penyaluran beras SPHP sangat ditekankan pada rapat inflasi hari ini,” jelas Sutikno.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Bulog dan pihak terkait lainnya harus memastikan stok beras SPHP dapat segera disalurkan ke pasar dan masyarakat secara merata. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga beras agar tidak kembali melonjak, sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Selain beras, koordinasi pengendalian inflasi juga tetap mencakup komoditas pangan strategis lainnya seperti cabai, bawang, dan minyak goreng. Namun, karena tren kenaikan harga beras yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, fokus utama diarahkan pada komoditas tersebut.

“Pemprov Kalsel bersama kabupaten/kota akan terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi. Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pangan menjadi prioritas utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkas Sutikno

Dengan langkah pengendalian ini, diharapkan inflasi Kalsel dapat lebih terkendali pada bulan-bulan berikutnya, bahkan dapat kembali berada di bawah rata-rata nasional. (MRF/RIW/RH)