Tahun: 2025

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Sosialisasi Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2025. Sosialisasi ini digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin pada Selasa (18/2), dan dibuka Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman.

Keamanan Pangan yang merupakan implementasi dari Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar kondisi pangan yang tersedia dan akan di konsumsi oleh masyarakat, harus terjamin keamanannya dari berbagai cemaran. Baik cemaran biologis, kimia maupun gangguan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif setiap saat dan setiap waktu.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman menyampaikan, dalam menjalankan mandat pengawasan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan atau yang disingkat OKKP, secara intensif melaksanakan penjaminan keamanan pangan segar baik di peredaran maupun di produsen.

“Sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, maka petugas serta dinas yang menangani pangan lah yang berkewajiban melakukan penjaminan keamanan pangan baik dari saat pasca panen, melalui sertifikasi PSAT Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK) maupun saat sudah beredar di pasaran melalui pengawasan,” ungkap Syamsir.

Syamsir mengharapkan, dengan adanya pertemuan penguatan kelembagaan ini, para petugas keamanan pangan mendapat pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan keamanan pangan, yang terupdate disampaikan oleh narasumber dapat disebarluaskan ke petugas di kabupaten/kota yang menangani keamanan pangan.

“Dalam melakukan proses penjaminan tentu tidak lepas dari proses pengawasan dan pengujian produk, dimana petugas pengawas dan pengambil contoh berperan penting untuk memastikan produk yang akan di uji pada laboratorium maupun melalui Rapid Test Kit, adalah produk yang dapat mencerminkan kondisi pangan segar yang beredar di masyarakat,” tutup Syamsir.

Untuk diketahui, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa urusan pangan termasuk urusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur terkait pembagian kewenangan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (18/2).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kalsel ini membahas peran dan fungsi Komisi I dalam pembangunan daerah.

Rombongan DPRD Kota Mojokerto dipimpin Anggota DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto, diterima Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor beserta Anggota Komisi I DPRD Kalsel lainnya.

Dalam sambutannya, Ilham mengajak untuk berbagi pengalaman guna meningkatkan pembangunan di masing-masing daerah.

“Mari kita saling berbagi ilmu demi kemajuan pembangunan di daerah kita masing-masing,” ujar Ilham.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zein, menegaskan, bahwa Komisi I memiliki peran strategis dalam mengawal sektor pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia di Kalsel.

“Di Komisi I DPRD Kalsel, kami memiliki 17 mitra kerja dan 19 hubungan kerja yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelas Dirham.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menekankan pentingnya kontribusi Komisi I dalam pembangunan daerah, termasuk dalam pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bagaimana kami di Komisi I dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan mengawal PAD adalah hal yang selalu menjadi perhatian kami,” katanya.

Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk bertukar pengalaman serta strategi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto berharap dapat mengadopsi praktik terbaik yang diterapkan di DPRD Kalsel.

“Kami berharap bisa mempelajari dan menerapkan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan DPRD Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi I,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Komisi I DPRD Kalsel dan DPRD Kota Mojokerto sepakat untuk memperkuat peran legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (NRH/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Sentra pemberdayaan pemuda di Kota Banjarmasin, pada Selasa (18/2), yang dibuka Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan, Fitri Hernandi.

“Pada kegiatan ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Disbudparpora Kota Banjarmasin, serta Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kelurahan Murung Raya, dengan beberapa pemuda yang terpilih, kedepannya untuk dapat melakukan pembinaan peningkatan kualitas pemuda setempat,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Fitri, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan kepada para pemuda terpilih tersebut.

“Pelatihan yang diberikan adalah upaya dalam peningkatan kualitas pemuda di kawasan Kelurahan Murung Raya,” ujarnya.

Sehingga kedepannya, pemuda Murung Raya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka.

Sementara itu, Kabid Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, M Syarif mengucapkan, atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya bersyukur, karena kota ini terpilih sebagai lokus sentra pemuda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.

“Kami tentu bersyukur di Tahun 2025 ini, Kota Banjarmasin terpilih sebagai lokus sentra kepemudaan dari Dispora Kalsel,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Syarif, dengan harapan adanya peningkatan kreativitas pemuda di Kota Banjarmasin kedepannya.

“Daerah yang menjadi lokus sentra pemuda di Kota Banjarmasin, yaitu Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan,” ujarnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Beredarnya kabar sebagian petani di Desa Andika, Kabupaten Tapin yang menjual gabah hasil panen mereka kepada para tengkulak dengan harga Rp. 5.000 yang kemudian dijual lagi oleh para tengkulak kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), dipastikan tidak terjadi pada 2025 ini.

Hal ini diungkapkan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah, Senin (17/2).

Ia menyampaikan, BULOG diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan serapan gabah di Kalimantan Selatan sebesar 6.350 ton gabah secara beras. BULOG diwajibkan untuk membeli hasil produksi dari petani langsung dan tidak diperbolehkan membeli gabah dari para tengkulak.

“Terkait adanya berita simpang siur tentang BULOG yang membeli gabah dari para tengkulak di Desa Andika Kabupaten Tapin, saya pastikan itu tidaklah benar, dimana hal ini hanyalah ucapan para tengkulak kepada para petani,” ungkap Imam.

Sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2025, BULOG akan membeli gabah kepada para petani dengan harga Rp6.500 dengan kondisi gabah seperti apapun. Sehingga apabila terdapat pembelian dibawah harga tersebut, dihimbau kepada para petani untuk tidak menjual gabah dibawah HPP.

“Kami (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel) bersama Dinas Pertanian Kabupaten – Kota terus mensosialisasikan HPP ini kepada para petani Kabupaten – Kota agar tidak terdapat pembelian gabah dibawah HPP,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (17/2).

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari setiap SKPD dan UPTD.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, mengatakan pentingnya pemanfaatan TTE dalam mendukung layanan pemerintahan yang lebih cepat dan efisien.

“Penerapan TTE sangat membantu dalam mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, TTE juga berperan dalam menjaga keamanan informasi agar tetap terlindungi,” ujarnya.

Suci menambahkan bahwa salah satu kendala dalam penerapan TTE, terutama di UPTD tingkat kabupaten/kota, adalah infrastruktur jaringan internet yang belum stabil serta keterbatasan pemahaman sumber daya manusia mengenai TTE tersebut.

Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait keamanan data yang membuat sebagian pihak ragu untuk menggunakannya.

“Sebagian masih meragukan apakah TTE benar-benar aman, padahal sistem ini memiliki perlindungan yang sulit untuk ditiru atau dipalsukan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya kembali mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi ini agar dapat digunakan secara maksimal oleh pejabat struktural maupun ASN lainnya.

“Dan juga kami berharap semua pihak dapat memanfaatkan TTE ini dengan baik tanpa ragu, karena keamanannya sudah dijamin oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik,” katanya.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, penerapan TTE telah mencapai 100 persen, dengan capaian ini, dinilai dapat memperkuat keamanan informasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan dapat semakin lebih optimal.

“Sehingga diharapkan pelayanan publik di berbagai sektor dapat semakin cepat dan efisien, serta mendukung upaya dalam percepatan transformasi digital di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Sandiman Ahli Muda Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Abdul Aziz, memastikan bahwa teknologi TTE yang dikelola oleh pihaknya telah dilengkapi dengan sistem persandian khusus untuk menjaga keamanannya.

“Meskipun tampilan visualnya serupa dengan TTE lainnya, sistem yang kami gunakan memiliki fungsi persandian sehingga tidak mudah dipalsukan. Kami juga bisa melacak siapa yang melakukan tanda tangan tersebut,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)