Tahun: 2025

BANJARBARU – Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA KB) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan pondok pesantren ramah anak.

Kepala DPPPA KB Kalsel, Sri Mawarni, mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Ramah Anak yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, dimana pondok pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dalam mengembangkan potensi.

Oleh karena itu, pihaknya aktif melakukan advokasi dan pelatihan bagi pengasuh serta pimpinan pesantren agar dapat memenuhi standar ramah anak.

“Pondok pesantren ramah anak merupakan bagian dari visi nasional dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kami ingin memastikan bahwa setiap pesantren di Kalsel dapat menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik dan agama, tetapi juga menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik,” Kata Mawar, Rabu (19/2).

Sebagai salah satu wujud nyata dari program ini, Pondok Pesantren Alfalah Putra telah ditetapkan sebagai pondok pesantren ramah anak pertama di Kalsel.

Pesantren ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

“Pesantren ini bisa menjadi model bagi pesantren lain di Kalsel. Namun, upaya ini tidak berhenti di sini. Kami terus melakukan pendampingan agar semakin banyak pesantren yang menerapkan prinsip ramah anak,” tambahnya.

Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, DPPPA KB Kalsel tetap berkomitmen menjalankan program ini secara efektif.

Salah satu solusi yang akan diterapkan adalah mengadakan pelatihan secara daring guna menjangkau lebih banyak pondok pesantren di seluruh kabupaten/kota.

“Kami menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pendampingan ke depan akan lebih banyak dilakukan secara virtual agar program ini tetap berjalan optimal,” jelas mawar.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan pondok pesantren ramah anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kalimantan Selatan.

“Pondok pesantren ramah anak juga merupakan indikator KLA. Harapan kami, seluruh pesantren di Kalsel bisa menjadi tempat yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak tanpa adanya kekerasan atau diskriminasi,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program Hibah Bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), akan kembali disalurkan ke para BUMDes yang tersebar di 11 Kabupaten se Kalsel.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel, Indah Novita Purnamasari mengungkapkan, Program bantuan dana hibah BUMDes tahun 2025 akan kembali direalisasikan dan disalurkan kepada BUMDes yang tersebar di 11 Kabupaten se Kalsel. untuk itu pihaknya akan mendata BUMDesa mana saja yang berhak mendapatkan dana tersebut.

“Selain menyalurkan bantuan dana bagi BUMDes, kami (Dinas PMD Kalsel) juga melakukan monitor perkembangan implementasi bantuan ini termasuk dampaknya terhadap pengembangan usaha BUMDes,” ungkap Indah, saat ditemui di kantornya, Selasa (18/2) sore.

Ditahun 2025 ini, fokus bantuan dana BUMDes kembali ditujukan untuk peningkatan sektor ketahanan pangan. Melalui dukungan yang diberikan,bBUMDes didorong untuk berperan sebagai penyedia pangan di daerahnya terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan.

“Hal ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan,” lanjut Indah.

Terkait pendanaan, Indah mengungkapkan bahwa hibah dana untuk BUMDes masih dalam proses pembahasan, karena adanya efisiensi anggaran. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut sebelum memastikan alokasi anggaran bagi pengembangan BUMDes.

“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BUMDes dalam mendukung program ketahanan pangan desa, seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang menekankan pentingnya swasembada pangan di tingkat desa,” lanjut Indah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta produk unggulan desa melalui kolaborasi dengan tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja agar pembinaan BUMDes lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga akan membina BUMDes agar berperan dalam pengelolaan ketahanan pangan desa. Ini sejalan dengan kebijakan pusat yang mendorong desa lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan pangannya,” tutup Indah. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan mendukung kepengurusan baru Spesial Olympics Indonesia (SOIna) Kalsel Masa Bakti 2025 sampai 2029.

Dukungan ini disampaikan Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernandi melalui Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono, kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/2).

Budiono mengatakan, pada pelantikan tersebut dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Fitri Hernandi.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari kewajiban untuk mendorong kemajuan SOIna,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Budiono, niat dan kemajuan untuk maju dari SOIna harus mendapatkan apresiasi, karena tanpa hal tersebut, pencapaian target akan sulit diraih.

“Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terlihat dari dana hibah yang dialokasikan melalui Dispora Kalsel, tidak hanya digunakan untuk pembinaan atlet, tetapi juga untuk berbagai agenda kegiatan serta lainnya,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Dispora Kalsel juga melepas atlet SOIna Kalsel untuk mengikuti kejuaraan Special Olympics World Winter Games Turin 2025.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melepas atlet SOIna Kalsel untuk mengikuti pertandingan tingkat internasional tersebut,” ungkapnya.

Tentunya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap keberangkatan atlet SOIna Kalimantan Selatan untuk mewakili Indonesia pada pertandingan di Italia tersebut.

Pada Pertandingan Special Olympics World Winter Games Turin 2025 , SOIna Provinsi Kalimantan Selatan mengirim 1 Pelatih, 1 Atlet, serta 1 Tenaga Medis.

Atlet SOIna Kalsel akan bertanding pada olahraga Sport Dance. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Rabu (19/2).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo ini membahas empat agenda utama, termasuk penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta penjelasan gubernur mengenai tiga Raperda lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan pendapat akhirnya terhadap dua Raperda yang disetujui menjadi Perda, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah serta Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi. Ia menekankan bahwa kedua regulasi ini sangat penting untuk mendukung kemajuan Kalimantan Selatan, terutama dalam aspek penelitian dan penguatan budaya literasi.

“Kami berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah ini dapat menjadi payung hukum yang kuat, sehingga riset dan inovasi yang dilakukan di daerah ini semakin terencana, terintegrasi, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan serta daya saing daerah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi, Gubernur menegaskan bahwa regulasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat.

“Literasi adalah kunci kemajuan. Dengan adanya regulasi ini, kita ingin memastikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” sambungnya.

Selain menyampaikan pendapat akhir terhadap dua Raperda tersebut, Gubernur juga memberikan penjelasan mengenai tiga Raperda lainnya yang tengah dibahas, yaitu Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dalam penjelasannya terkait Pembiayaan Tahun Jamak, Gubernur menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan membutuhkan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan.

“Infrastruktur yang merata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah. Oleh karena itu, kita memerlukan skema pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran tahunan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan jumlah dan kualitas penduduk secara berdaya guna serta berhasil guna.

“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola kependudukan dengan baik. Regulasi ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas SDM, dan distribusi yang merata di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Gubernur menegaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

“Kepastian hukum adalah faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan adaptif, kita berharap investasi di Kalimantan Selatan semakin meningkat, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Rapat paripurna ini menjadi forum strategis bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan daerah. Dengan adanya pembahasan berbagai regulasi ini, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus berkembang menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Bidang Kebudayaan Seksi Kesenian, menggelar Workshop Seni Sastra sejak 19 – 21 Februari 2025, bertempat disalah satu hotel berbintang Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyaidi, disela kegiatan pada Rabu (19/2) mengatakan, Workshop Seni Sastra ini sangat penting yang merupakan cermin dari budaya dan peradaban suatu Bangsa. Dimana, memegang peran dalam membentuk khazanah kebudayaan. Pemerintah Provinsi akan terus berupaya dan berkomitmen dalam memajukan kesenian sastra.

“Sastra bukanlah sekedar kata-kata yang indah, tetapi suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa berbentuk dan bernilai,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian D. Sunjaya Adhiarso menyampaikan, gelaran ini telah diikuti 70 orang peserta yakni Tenaga Pendidik SMA dan SMK Mata Pelajaran Seni, Bahasa serta Sastra di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Banjarmasin serta Banjarbaru. Dimana, ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber berkompeten, salah satunya sastra jurnalistik.

“Kegiatan ini untuk menambah literasi,” jelasnya

Lebih lanjut Sunjaya menambahkan, hasil Workshop Seni Sastra ini dapat diimplementasikan kepada peserta didik melalui Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Aruh Sastra Kalsel. Sehingga mempunyai potensi tentang seni sastra.

“Kita ingin kalangan pelajar mampu mengembangkan potensi, dan mengikuti ke jenjang nasional,” tutup Jaya

Untuk diketahui, Workshop Seni Sastra dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammadun, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyaidi, didampingi Kasi Kesenian D Sunjaya Adhiarso, dan Jajaran Kesenian Bidang Kebudayaan Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel, menggelar bimbingan teknis Pemanfataan Aplikasi Administrasi Sekolah (FANTAS), untuk tenaga administrasi sekolah jenjang SMA se – Kalimantan Selatan.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun, usai kegiatan pada Selasa (18/2) petang, kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga administrasi sekolah di era digitalisasi. Dimana, Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan terutama dunia pendidikan.

“Pemanfaatan teknologi dalam administrasi sekolah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pelaporan dan akurasi pengelolaan data serta layanan pendidikan,” katanya

Disampaikan Muhammadun, seluruh peserta dapat terus menjalin komunikasi dan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan aplikasi FANTAS di sekolah masing-masing. Melalui kerjasama, dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih modern dan terintegrasi.

Revolusi Industri 4.0 secara signifikan telah memasuki ranah pendidikan. Sehingga kualitas mutu termasuk mutu pendidikan ditentukan oleh 2 hal yaitu Digitalisasi dan Pelayanan (DILAN). 

“Kualitas lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh output yang dihasilkan bermutu, tetapi pelayanan diberikan selama proses pendidikan berlangsung dalam bentuk digitalisasi,” ucapnya

Sementara itu, Kepala BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rusiani menambahkan, dalam rangka memfasilitasi Tenaga Administrasi Sekolah yang berbasis TIK mudah, murah, cepat, efektif dan efisien. Sehingga, pelayanan administrasi dilaksanakan dapat memanfatkan kemajuan TIK sekaligus untuk meningkatkan mutu layanan stakeholders sekolah itu sendiri.

“Materi bimtek terdiri dari teori, praktik dan diskusi dengan jumlah 18 jam pelajaran untuk teori, dan 6 jam pelajaran praktik dan diskusi, total peserta sebanyak 56 orang,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan, salah satu narasumber dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek, Agus Ali Sri Wartono. Menurutnya, kolaborasi yang dilakukan bersama BTIKP Provinsi Kalimantan sudah sangat luar biasa dalam meningkatkan kompetensi TIK para tenaga pendidik maupun siswa di Kalimantan Selatan. Ia berharap, para peserta dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi FANTAS dengan optimal dan dapat meningkatkan kompetensi digital dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

“Dukungan pembelajaran dan peningkatan para tenaga pendidik di Kalsel sangatlah penting di era digitalisasi,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam bimbingan teknis ini juga menghadirkan narasumber lain diantaranya, PGRI Kalsel, Praktisi Pendidikan dan Tim Produksi BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 selama dua hari yaitu 18-19 Februari 2025.

Forum ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina, dan dihadiri perwakilan Dispersip dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, khususnya yang membidangi perpustakaan, kearsipan, dan perencanaan.

Menurut Adethia, kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan menyelaraskan program tahun 2026 agar capaian kinerja dan kegiatan berjalan optimal.

“Seperti di tahun 2025 ini, fokus utama kita adalah peningkatan minat baca dan pengelolaan kearsipan,” ujarnya, Selasa (18/2).

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga menghadirkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI, Edi Wiyono dan Ketua Tim Pembinaan Wilayah I Kalimantan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembicara pada forum tersebut.

Dengan adanya forum ini, Adethia berharap, tidak ada lagi kegiatan atau program yang tumpang tindih antara Dispersip Provinsi Kalsel dengan Disperisp kabupaten/kota.

“Semoga tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih, kita bisa saling menutupi celah kekurangan satu sama lain. Sehingga apa yang sudah dikerjakan provinsi, itu tidak dikerjakan lagi oleh kabupaten/kota, sebaliknya apa yang tidak bisa dijangkau oleh provinsi mohon bantuannya dari rekan-rekan kabupaten/kota,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berperan penting mewujudkan visi Kalimantan Selatan Bekerja, khususnya dalam membangun manusia yang unggul, berbudaya dan berakhlak mulia.

Sebagai langkah strategis, Disdikbud Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada Senin (17/2), di Aula Disdikbud Kalsel. Forum ini melibatkan beberapa pihak diantaranya para guru besar, akademisi, peneliti kebudayaan, PGRI, Badan Akreditasi Nasional, pihak swasta serta tokoh seniman.

Tujuannya adalah menyerap masukan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun menyebut, masukan dan saran yang diterima akan menjadi catatan besar dalam menyusun kebijakan lima tahun ke depan.

Salah satu masukan membahas tentang warisan tak benda yang belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mempelajari sejarah didalamnya.

“Kita disarankan untuk membuat buku informasi warisan tak benda. Sekaligus tokoh seniman juga meminta agar warisan itu memiliki Pergub. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mempelajari filosofinya,” kata Muhammadun, usai memimpin forum.

Selain itu ada pula yang meminta pembangunan SMA baru di Kabupaten Banjar, tepatnya di Desa Cintapuri dan Kecamatan Astambul.

Alasannya karena belum ada SMA di lokasi tersebut, sehingga membuat sebagian besar lulusan SMP memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren.

“Kita sudah kantongi permintaan itu. Akan tetapi untuk tahun 2025 anggaran pembangunan sekolah baru sudah dialokasikan ke Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk Kabupaten Banjar akan kita usahakan di tahun berikutnya,” jelas Muhammadun.

Adapun berbagai inovasi juga akan dilakukan Disdikbud Kalsel tahun ini. Satu diantaranya yakni melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, untuk membuat sekolah melakukan pengelolaan sampah mandiri.

Sedikitnya ada 90 sekolah setara SMA yang diajukan Disdikbud Kalsel ke DLH untuk diajarkan tata cara pengolaan sampah, mulai dari pemilihan jenis sampah hingga pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.

“Kita sudah menyurati DLH agar sekolah mengolah secara profesional sesuai arahan dari lingkungan hidup, imbasnya selain sekolah menjadi lebih bersih, hasil pengolahan bisa bermanfaat menjadi pemasukan untuk sekolah,” pungkas Muhammadun.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, akan kembali melaksanakan program Mobile Training Unit (MTU) di tahun 2025.

Program ini menghadirkan pelatihan berbasis jemput bola ke masyarakat berbagai kabupaten/kota dengan total 12 paket pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Kepala BLK Provinsi Kalsel, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan menyampaikan, bahwa program MTU tahun 2025 didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan fokus pada pelatihan kejuruan non-institusional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja, serta berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah,” katanya, Selasa (18/2).

Mekanisme pendaftaran program MTU diawali dengan pengajuan proposal dari pihak desa. Selanjutnya, tim BLK Kalsel akan melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan spesifik pelatihan di wilayah tersebut.

Selain itu, BLK juga bekerja sama dengan Bidang P4TK Disnakertrans Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang mencakup sekitar 7 hingga 8 paket pelatihan dalam program MTU.

“Jenis pelatihan yang diberikan beragam, tergantung pada potensi yang dimiliki setiap desa, seperti pelatihan menjahit, tata boga, hingga servis sepeda motor,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin menjelaskan, bahwa dari 12 paket pelatihan yang disediakan, setiap paket akan diikuti 16 peserta. Dengan demikian, total peserta yang akan mendapatkan pelatihan mencapai 192 orang dalam jangka waktu 22 hari.

“Pelaksanaan program MTU ini direncanakan berlangsung secara bertahap. Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)