Bulan: Maret 2025

BANJARBARU – Untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa guna mendukung visi Presiden dan Gubernur Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, akan memperbanyak desa yang mandiri, mengingat status desa terbagi menjadi lima kategori yaitu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan membahas strategi untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa.

“Saat ini, dari total 1.871 desa yang ada di Kalsel, 808 desa telah mencapai status mandiri, sementara 844 desa berstatus maju, dan sisanya masih dalam kategori berkembang. Dengan pencapaian 88 persen desa mandiri dan maju, fokus ke depan adalah mengangkat desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Faried.

Dilanjutkan Faried, Kalsel diharapkan dapat berkontribusi dalam swasembada pangan nasional. Selain itu, Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan, dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung program tersebut.

“Oleh karena itu, perlunya adanya pemantauan dan penyelesaian kendala yang ada di lapangan agar setiap desa dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik,” lanjut Faried.

Dinas PMD Kalsel berkomitmen akan memberikan pendanaan untuk membantu pengembangan desa serta mempercepat pembangunan fisik dan ketahanan bencana melalui Bidang pengembangan kawasan perdesaan.

“Diharapkan status desa dapat meningkat secara akumulatif, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan,” tutup Faried. (MRF/RDM/RH)

TANAH LAUT – Tepat di depan pintu utama Masjid Agung Syuhada Pelaihari, diiringi lantunan shalawat oleh grup hadrah, Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto dan istri, Dian Cahyanie, menyambut kedatangan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman bersama Wakil Ketua TP PKK Kalsel, drg Ellyana Trisya Hasnuryadi dalam rangka Safari Ramadhan 1446 Hijriyah, pada Jumat (21/3).

Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh qori Muhammad Iqbal, mengawali kegiatan buka puasa bersama.

Wagub Hasnuryadi menyampaikan, kunjungan pihaknya di tempat ini dalam kegiatan Safari Ramadhan tahun ini, merupakan instruksi Gubernur Kalsel, Muhidin, yaitu melakukan kunjungan ke kabupaten/kota di bulan ini melalui kegiatan buka puasa sekaligus bersilaturahmi dengan pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Hasnuryadi juga menyambut baik komitmen Pemkab Tanah Laut yang ingin menjadi daerah pertama swasembada pangan di Banua.

“Saya akan sampaikan ini kepada Pak Gubernur Muhidin,” ujar Hasnuryadi.

Apresiasi Pemerintah Provinsi ini berkaitan dengan pernyataan Bupati Tanah Laut Rahmat Riyanto, bahwa pihaknya meminta dukungan bidang pangan di daerahnya dalam hal mensukseskan program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai dukungan terhadap kegiatan keagamaan di daerah setempat, Pemkab Tanah Laut telah menghibahkan dana Rp11,4 miliar lebih untuk pengelolaan masjid, langgar dan yayasan sosial.

Tausiah singkat disampaikan KH Abdurrahman Husien, dilanjutkan pembacaan doa oleh KH Muhammad Noor.

Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut pada program kesehatan untuk 5 penerima manfaat, bantuan untuk 50 guru mengaji di kampung, bantuan kepada 36 mualaf, bantuan biaya pendidikan untuk siswa SD, SMP, SMA, dan S-1, serta program bantuan untuk anak inklusi.

Turut hadir sejumlah ulama, habaib, tokoh agama, Wakil Bupati Tanah Laut Muhammad Zazuki, kepala SKPD lingkup Pemkab Tanah Laut didampingi istri, anggota Komisi III DPR RI, anggota DPRD Tanah Laut, para camat dan lurah/kepala desa di wilayah setempat, serta tokoh masyarakat setempat.

Tepat pukul 18.36 WITA, dilaksanakan buka puasa bersama, dilanjutkan shalat magrib berjamaah dan makan bersama sebelum Wagub Hasnuryadi dan istri meninggalkan tempat acara. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2024-2027 telah memasuki tahap uji kompetensi dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Ujian ini digelar di Kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Kamis (20/3).

Pelaksanaan seleksi dihadiri oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, yakni Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik Chairun Ni’mah, yang didampingi oleh Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media, Erlinda Puspita Ningrum.

Ketua Tim Seleksi KPID Kalsel, Muhammad Amin menjelaskan bahwa seleksi telah melalui beberapa tahapan yang cukup panjang sebelum akhirnya memasuki tahap uji kompetensi.

“Hari ini kita masuk pada uji kompetensi dengan tes CAT. Setelah ini, seleksi akan berlanjut ke tahapan psikotes pada 10 April mendatang, dan yang terakhir adalah tes wawancara,” kata Amin.

Tes CAT kali ini terdiri dari 100 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Menurut Amin, semua peserta diberikan waktu yang sama agar bisa mengerjakan soal dengan optimal.

“Semua peserta diberikan kesempatan waktu yang sama agar dapat menyelesaikan seluruh soal dengan optimal,” ucapnya.

Ia menambahkan seleksi anggota KPID Kalsel ini bertujuan untuk menjaring calon komisioner yang memiliki kompetensi dalam mengawal penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan media yang semakin dinamis.

“Sebanyak 53 peserta mengikuti ujian CAT ini, yang dilaksanakan dalam dua ruang ujian di Laboratorium Ilmu Komputer, Gedung II MIPA ULM,” tambahnya.

Ia juga berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti setiap tahapan seleksi dengan maksimal.

“Harapannya, hasil yang kita dapatkan nantinya benar-benar mencerminkan kualitas terbaik dari para peserta,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Klien binaan Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diberikan kesempatan untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga.

Kepala PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati menjelaskan, seluruh klien mendapat jatah libur mulai 24 Maret hingga 8 April.

Mekanisme kepulangan akan disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Untuk remaja akan pulang secara mandiri, tetapi tetap dalam pengawasan dengan koordinasi bersama dinas sosial daerah asal mereka.

Sementara itu, anak-anak akan diantar langsung ke rumah masing-masing menggunakan armada transportasi yang dimiliki pihak panti.

“Kami memiliki lebih dari 100 anak binaan, sementara jumlah armada masih terbatas. Maka dari itu, kami menyiasatinya dengan menyewa travel yang sudah terverifikasi keamanannya,” ujar Sacik saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/3).

Selain memastikan kepulangan berjalan aman dan lancar, Sacik menyebut pihaknya juga memberikan parsel lebaran kepada setiap klien binaan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian.

“Kami ingin mereka merasakan kebahagiaan lebaran seperti anak-anak lainnya. Parsel ini kami berikan sebagai bekal mereka saat berkumpul bersama keluarga,” tambahnya.

Adapun selama Ramadhan, klien binaan tetap menjalani aktivitas rutin yang disesuaikan dengan suasana Ramadhan.

Sacik menerangkan, bagi klien remaja, bimbingan keterampilan tetap berjalan, ditambah dengan bimbingan agama sore hari, serta sholat tarawih dan tadarus bersama di malam hari.

“Kalau untuk anak-anak kan mereka masih sekolah sampai tanggal 21 Maret, kalau sudah libur kami akan ikut sertakan dalam pengajian dan tadarus di masjid panti,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin menyerahkan Laporan Layanan Informasi Tahun 2024 dalam bentuk buku kepada Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Selatan, Kamis (20/3).

Penyerahan laporan ini mendapat apresiasi dari KIP Kalsel. Menurut Ketua KIP Kalsel Nawang Wijayati, laporan layanan itu mencerminkan komitmen PTA Banjarmasin terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Nawang Wijayati menilai langkah yang dilakukan oleh PTA Banjarmasin sebagai contoh positif bagi badan publik lainnya dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.

“Laporan layanan tahun 2024 yang disusun dalam bentuk buku ini menunjukkan bahwa PTA Banjarmasin berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses informasi ini dengan lebih mudah, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi badan publik lainnya,” ujar Nawang saat ditemui di ruang kerjanya, usai kegiatan.

Nawang menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap badan publik agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kinerja lembaga pemerintahan.

Dengan adanya laporan layanan ini, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai layanan yang telah diberikan oleh PTA Banjarmasin sepanjang tahun 2024.

Nawang berharap langkah serupa dapat diterapkan oleh badan publik lainnya guna meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi kepada publik.

“Kami berharap badan publik lain juga dapat mengikuti langkah PTA Banjarmasin ini. Semakin transparan suatu institusi, maka semakin baik pula kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mendukung para pelaku usaha pemula Melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi Borneo-Brida Kalsel.

Plt Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah menyampaikan, kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kalsel untuk mendorong pengembangan UMKM di Kalsel agar lebih maju, profesional, serta Berdaya saing dalam upaya menciptakan wirausaha banua yang profitable dan sustainable.

“Sehingga memiliki dampak positif bagi masyarakat serta daerah,” ungkap Husnul, baru – baru tadi.

Inkubator Bisnis dan Teknologi Borneo terus berupaya memfasilitasi dan mengembangkan Tenant yang telah diinkubasi di Kalimantan Selatan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Inkubator Bisnis dan Teknologi Borneo sebagai lembaga dan mitra bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan ruang untuk menciptakan, mengembangkan serta menghasilkan produk serta inovasi baru guna mengatasi permasalahan setiap lini usaha yang ada di masyarakat,” tutup Husnul. (MRF/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk melakukan konsultasi terkait implementasi Perda Administrasi Kependudukan di daerah, Kamis (20/03).

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat diterima oleh Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Ahmad Sudirman Tavifiyono dan beberapa pejabat lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menjelaskan dalam pertemuan tersebut, pihaknya membahas berbagai aspek terkait implementasi Perda Administrasi Kependudukan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta sarana dan prasarana yang ada di daerah. Selain itu, mereka juga membahas kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, perpindahan, dan kematian, kepada dinas pencatatan sipil setempat.

“Kami ingin memantau sejauh mana implementasi Perda Administrasi Kependudukan di daerah serta mengetahui kinerja Ditjen Dukcapil dalam mendukung daerah dalam pelaksanaan Perda tersebut,” katanya.

Rais juga menekankan pentingnya kerjasama antara Ditjen Dukcapil dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda Administrasi Kependudukan. Tiga poin utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut, antara lain: pertama, menjadikan Dukcapil sebagai acuan utama dalam pendataan kependudukan; kedua, nonaktifkan data NIK penduduk yang sudah lama berdomisili di Kalsel namun belum memperbarui data kependudukannya dan ketiga, apabila terdapat kesulitan dalam perubahan data kependudukan di Dukcapil, warga diminta untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait atau langsung ke Ditjen Dukcapil untuk segera ditindaklanjuti.

“Harapan kami ke depannya, pendataan kependudukan di Kalimantan Selatan dapat lebih baik, meskipun ada beberapa kabupaten yang masih belum memenuhi standar atau melengkapi data kependudukan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Ahmad Sudirman Tavifiyono menilai bahwa implementasi Perda Administrasi Kependudukan di daerah sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi.

“Kami terus mendukung daerah dalam implementasi Perda Administrasi Kependudukan. Saat ini, kami juga sedang mempersiapkan Grand Desain Administrasi Kependudukan. Doakan agar ini dapat terlaksana dengan baik,” jelas Ahmad.

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Ditjen Dukcapil ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Disdukcapil daerah dalam mendukung implementasi Perda Administrasi Kependudukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. (ADV-NRH/RDM/RH)