Bulan: Februari 2025

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 selama dua hari yaitu 18-19 Februari 2025.

Forum ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina, dan dihadiri perwakilan Dispersip dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, khususnya yang membidangi perpustakaan, kearsipan, dan perencanaan.

Menurut Adethia, kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan menyelaraskan program tahun 2026 agar capaian kinerja dan kegiatan berjalan optimal.

“Seperti di tahun 2025 ini, fokus utama kita adalah peningkatan minat baca dan pengelolaan kearsipan,” ujarnya, Selasa (18/2).

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga menghadirkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI, Edi Wiyono dan Ketua Tim Pembinaan Wilayah I Kalimantan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembicara pada forum tersebut.

Dengan adanya forum ini, Adethia berharap, tidak ada lagi kegiatan atau program yang tumpang tindih antara Dispersip Provinsi Kalsel dengan Disperisp kabupaten/kota.

“Semoga tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih, kita bisa saling menutupi celah kekurangan satu sama lain. Sehingga apa yang sudah dikerjakan provinsi, itu tidak dikerjakan lagi oleh kabupaten/kota, sebaliknya apa yang tidak bisa dijangkau oleh provinsi mohon bantuannya dari rekan-rekan kabupaten/kota,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berperan penting mewujudkan visi Kalimantan Selatan Bekerja, khususnya dalam membangun manusia yang unggul, berbudaya dan berakhlak mulia.

Sebagai langkah strategis, Disdikbud Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada Senin (17/2), di Aula Disdikbud Kalsel. Forum ini melibatkan beberapa pihak diantaranya para guru besar, akademisi, peneliti kebudayaan, PGRI, Badan Akreditasi Nasional, pihak swasta serta tokoh seniman.

Tujuannya adalah menyerap masukan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun menyebut, masukan dan saran yang diterima akan menjadi catatan besar dalam menyusun kebijakan lima tahun ke depan.

Salah satu masukan membahas tentang warisan tak benda yang belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mempelajari sejarah didalamnya.

“Kita disarankan untuk membuat buku informasi warisan tak benda. Sekaligus tokoh seniman juga meminta agar warisan itu memiliki Pergub. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mempelajari filosofinya,” kata Muhammadun, usai memimpin forum.

Selain itu ada pula yang meminta pembangunan SMA baru di Kabupaten Banjar, tepatnya di Desa Cintapuri dan Kecamatan Astambul.

Alasannya karena belum ada SMA di lokasi tersebut, sehingga membuat sebagian besar lulusan SMP memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren.

“Kita sudah kantongi permintaan itu. Akan tetapi untuk tahun 2025 anggaran pembangunan sekolah baru sudah dialokasikan ke Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk Kabupaten Banjar akan kita usahakan di tahun berikutnya,” jelas Muhammadun.

Adapun berbagai inovasi juga akan dilakukan Disdikbud Kalsel tahun ini. Satu diantaranya yakni melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, untuk membuat sekolah melakukan pengelolaan sampah mandiri.

Sedikitnya ada 90 sekolah setara SMA yang diajukan Disdikbud Kalsel ke DLH untuk diajarkan tata cara pengolaan sampah, mulai dari pemilihan jenis sampah hingga pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi.

“Kita sudah menyurati DLH agar sekolah mengolah secara profesional sesuai arahan dari lingkungan hidup, imbasnya selain sekolah menjadi lebih bersih, hasil pengolahan bisa bermanfaat menjadi pemasukan untuk sekolah,” pungkas Muhammadun.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, akan kembali melaksanakan program Mobile Training Unit (MTU) di tahun 2025.

Program ini menghadirkan pelatihan berbasis jemput bola ke masyarakat berbagai kabupaten/kota dengan total 12 paket pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Kepala BLK Provinsi Kalsel, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan menyampaikan, bahwa program MTU tahun 2025 didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan fokus pada pelatihan kejuruan non-institusional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja, serta berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah,” katanya, Selasa (18/2).

Mekanisme pendaftaran program MTU diawali dengan pengajuan proposal dari pihak desa. Selanjutnya, tim BLK Kalsel akan melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan spesifik pelatihan di wilayah tersebut.

Selain itu, BLK juga bekerja sama dengan Bidang P4TK Disnakertrans Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang mencakup sekitar 7 hingga 8 paket pelatihan dalam program MTU.

“Jenis pelatihan yang diberikan beragam, tergantung pada potensi yang dimiliki setiap desa, seperti pelatihan menjahit, tata boga, hingga servis sepeda motor,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Diklat, Muhammad Zainal Abidin menjelaskan, bahwa dari 12 paket pelatihan yang disediakan, setiap paket akan diikuti 16 peserta. Dengan demikian, total peserta yang akan mendapatkan pelatihan mencapai 192 orang dalam jangka waktu 22 hari.

“Pelaksanaan program MTU ini direncanakan berlangsung secara bertahap. Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Sosialisasi Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2025. Sosialisasi ini digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin pada Selasa (18/2), dan dibuka Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman.

Keamanan Pangan yang merupakan implementasi dari Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar kondisi pangan yang tersedia dan akan di konsumsi oleh masyarakat, harus terjamin keamanannya dari berbagai cemaran. Baik cemaran biologis, kimia maupun gangguan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif setiap saat dan setiap waktu.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman menyampaikan, dalam menjalankan mandat pengawasan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan atau yang disingkat OKKP, secara intensif melaksanakan penjaminan keamanan pangan segar baik di peredaran maupun di produsen.

“Sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, maka petugas serta dinas yang menangani pangan lah yang berkewajiban melakukan penjaminan keamanan pangan baik dari saat pasca panen, melalui sertifikasi PSAT Produk Dalam Usaha Kecil (PDUK) maupun saat sudah beredar di pasaran melalui pengawasan,” ungkap Syamsir.

Syamsir mengharapkan, dengan adanya pertemuan penguatan kelembagaan ini, para petugas keamanan pangan mendapat pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan keamanan pangan, yang terupdate disampaikan oleh narasumber dapat disebarluaskan ke petugas di kabupaten/kota yang menangani keamanan pangan.

“Dalam melakukan proses penjaminan tentu tidak lepas dari proses pengawasan dan pengujian produk, dimana petugas pengawas dan pengambil contoh berperan penting untuk memastikan produk yang akan di uji pada laboratorium maupun melalui Rapid Test Kit, adalah produk yang dapat mencerminkan kondisi pangan segar yang beredar di masyarakat,” tutup Syamsir.

Untuk diketahui, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa urusan pangan termasuk urusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur terkait pembagian kewenangan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (18/2).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kalsel ini membahas peran dan fungsi Komisi I dalam pembangunan daerah.

Rombongan DPRD Kota Mojokerto dipimpin Anggota DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto, diterima Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor beserta Anggota Komisi I DPRD Kalsel lainnya.

Dalam sambutannya, Ilham mengajak untuk berbagi pengalaman guna meningkatkan pembangunan di masing-masing daerah.

“Mari kita saling berbagi ilmu demi kemajuan pembangunan di daerah kita masing-masing,” ujar Ilham.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zein, menegaskan, bahwa Komisi I memiliki peran strategis dalam mengawal sektor pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia di Kalsel.

“Di Komisi I DPRD Kalsel, kami memiliki 17 mitra kerja dan 19 hubungan kerja yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelas Dirham.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menekankan pentingnya kontribusi Komisi I dalam pembangunan daerah, termasuk dalam pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bagaimana kami di Komisi I dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan mengawal PAD adalah hal yang selalu menjadi perhatian kami,” katanya.

Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk bertukar pengalaman serta strategi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto berharap dapat mengadopsi praktik terbaik yang diterapkan di DPRD Kalsel.

“Kami berharap bisa mempelajari dan menerapkan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan DPRD Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi I,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Komisi I DPRD Kalsel dan DPRD Kota Mojokerto sepakat untuk memperkuat peran legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (NRH/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Sentra pemberdayaan pemuda di Kota Banjarmasin, pada Selasa (18/2), yang dibuka Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan, Fitri Hernandi.

“Pada kegiatan ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Disbudparpora Kota Banjarmasin, serta Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kelurahan Murung Raya, dengan beberapa pemuda yang terpilih, kedepannya untuk dapat melakukan pembinaan peningkatan kualitas pemuda setempat,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Fitri, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan kepada para pemuda terpilih tersebut.

“Pelatihan yang diberikan adalah upaya dalam peningkatan kualitas pemuda di kawasan Kelurahan Murung Raya,” ujarnya.

Sehingga kedepannya, pemuda Murung Raya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka.

Sementara itu, Kabid Kepemudaan Disbudporapar Kota Banjarmasin, M Syarif mengucapkan, atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya bersyukur, karena kota ini terpilih sebagai lokus sentra pemuda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.

“Kami tentu bersyukur di Tahun 2025 ini, Kota Banjarmasin terpilih sebagai lokus sentra kepemudaan dari Dispora Kalsel,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Syarif, dengan harapan adanya peningkatan kreativitas pemuda di Kota Banjarmasin kedepannya.

“Daerah yang menjadi lokus sentra pemuda di Kota Banjarmasin, yaitu Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan,” ujarnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Beredarnya kabar sebagian petani di Desa Andika, Kabupaten Tapin yang menjual gabah hasil panen mereka kepada para tengkulak dengan harga Rp. 5.000 yang kemudian dijual lagi oleh para tengkulak kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), dipastikan tidak terjadi pada 2025 ini.

Hal ini diungkapkan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah, Senin (17/2).

Ia menyampaikan, BULOG diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan serapan gabah di Kalimantan Selatan sebesar 6.350 ton gabah secara beras. BULOG diwajibkan untuk membeli hasil produksi dari petani langsung dan tidak diperbolehkan membeli gabah dari para tengkulak.

“Terkait adanya berita simpang siur tentang BULOG yang membeli gabah dari para tengkulak di Desa Andika Kabupaten Tapin, saya pastikan itu tidaklah benar, dimana hal ini hanyalah ucapan para tengkulak kepada para petani,” ungkap Imam.

Sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2025, BULOG akan membeli gabah kepada para petani dengan harga Rp6.500 dengan kondisi gabah seperti apapun. Sehingga apabila terdapat pembelian dibawah harga tersebut, dihimbau kepada para petani untuk tidak menjual gabah dibawah HPP.

“Kami (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel) bersama Dinas Pertanian Kabupaten – Kota terus mensosialisasikan HPP ini kepada para petani Kabupaten – Kota agar tidak terdapat pembelian gabah dibawah HPP,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (17/2).

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari setiap SKPD dan UPTD.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, mengatakan pentingnya pemanfaatan TTE dalam mendukung layanan pemerintahan yang lebih cepat dan efisien.

“Penerapan TTE sangat membantu dalam mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, TTE juga berperan dalam menjaga keamanan informasi agar tetap terlindungi,” ujarnya.

Suci menambahkan bahwa salah satu kendala dalam penerapan TTE, terutama di UPTD tingkat kabupaten/kota, adalah infrastruktur jaringan internet yang belum stabil serta keterbatasan pemahaman sumber daya manusia mengenai TTE tersebut.

Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait keamanan data yang membuat sebagian pihak ragu untuk menggunakannya.

“Sebagian masih meragukan apakah TTE benar-benar aman, padahal sistem ini memiliki perlindungan yang sulit untuk ditiru atau dipalsukan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya kembali mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi ini agar dapat digunakan secara maksimal oleh pejabat struktural maupun ASN lainnya.

“Dan juga kami berharap semua pihak dapat memanfaatkan TTE ini dengan baik tanpa ragu, karena keamanannya sudah dijamin oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik,” katanya.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, penerapan TTE telah mencapai 100 persen, dengan capaian ini, dinilai dapat memperkuat keamanan informasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan dapat semakin lebih optimal.

“Sehingga diharapkan pelayanan publik di berbagai sektor dapat semakin cepat dan efisien, serta mendukung upaya dalam percepatan transformasi digital di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Sandiman Ahli Muda Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Abdul Aziz, memastikan bahwa teknologi TTE yang dikelola oleh pihaknya telah dilengkapi dengan sistem persandian khusus untuk menjaga keamanannya.

“Meskipun tampilan visualnya serupa dengan TTE lainnya, sistem yang kami gunakan memiliki fungsi persandian sehingga tidak mudah dipalsukan. Kami juga bisa melacak siapa yang melakukan tanda tangan tersebut,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)