Bulan: Januari 2025

BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025, bertempat di Aula BKD Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis (16/1).

Penandatanganan tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Kepala BKD Kalsel, Dinansyah serta diikuti seluruh pegawai dilingkup BKD Kalsel.

Dinansyah mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Penandatanganan Pakta Integritas adalah manifestasi dari niat tulus kita untuk bekerja dengan penuh integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan menjadikan akuntabilitas sebagai dasar dari setiap tindakan yang kita ambil,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Perjanjian Kinerja yang ditandatangani merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, pencanangan Zona Integritas menjadi bagian dari upaya BKD Kalsel dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurut Dinansyah, keberhasilan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Komitmen ini tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek pekerjaan kita. momen ini sebagai titik awal untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah kita,” lanjutnya.

Dinansyah berharap semangat integritas serta pelayanan prima dapat terus terinternalisasi dalam budaya kerja BKD Kalsel.

“Ini adalah sebuah komitmen kita bersama untuk terus memperkuat budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Keberhasilan pembangunan zona integritas ini bergantung pada kontribusi kita semua,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Desa Atiran adalah salah satu desa di kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Desa ini menjadi salah satu desa yang terisolir yang masuk dalam program Karya Bakti TNI, hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Korem 101 Antasari, yang didalamnya dilakukan perbaikan dan pembukaan jalan menuju desa Atiran tersebut.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, pada program Karya Bakti TNI tahun 2024 yang lalu, pihaknya berhasil mewujudkan pembukaan jalan menuju desa atiran. Bahkan, dengan dilakukannya pembukaan jalan menuju akses desa Atiran, dua desa lainnya, yakni desa desa batu perahu dan desa juhu aing bantai, turut dapat dilalui dikarenakan ketiga desa tersebut saling terhubung.

“Dengan dibukanya jalan terisolir di desa atiran menuju desa batu perahu yang selama ini terisolir di kaki pegunungan meratus, juga akan berdampak ke dua desa lainnya, yakni menuju desa batu perahu dan desa juhu aing bantai. Ketiga desa tersebut akan saling terhubung, dengan lebar jalan mencapai 8 meter,” ungkap Andie saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/1).

Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD Kalsel bersama Korem 101 Antasari, telah berhasil membuka ruas yang selama ini terisolir sepanjang 2,8 KM dengan lebar 8 M. Ini menjadi suatu hal yang menggembirakan bagi warga – warga yang ada di kaki pegunungan meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Karena ini menjadi jalan pembuka antara beberapa desa yang terisolir di Kecamatan Batang Alai Timur, HST, yaitu desa Atiran, desa Aing Bantai, desa Batang Perahu dan desa Juhu, yang dahulunya status desa desa ini adalah desa tertinggal,” lanjut Andie.

Dengan adanya peningkatan status Indeks Desa (ID), desa desa di Kalsel terus mengalami peningkatan statusnya. Dan dengan adanya pembukaan jalan ini, diharapkan adanya kemajuan baik dari akses transportasi maupun akses ekonomi.

“Dahulunya para warga warga di desa terisolir mereka hanya berjalan kami dikarenakan tidak adanya transportasi. Dengan adanya kerjasama ini kami harapkan tetap sinergis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat antar desa,” tutup Andie. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan rapat orientasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, di Ruang Rapat Syahrir, Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (16/1).

Rapat yang dipimpin Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, membahas tentang visi Pemprov Kalsel dalam 5 tahun ke depan, mengadopsi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih periode 2025-2030, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman.

“Tema RPJMD tahun ini yaitu Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” kata Ariadi Noor.

RPJMD Kalsel sendiri sebelumnya sudah disusun jauh-jauh hari dengan didasari RPJPD Kalsel 2025-2045.

Namun ada beberapa poin yang harus diselaraskan dengan program-program susunan Muhidin-Hasnur saat Pilkada 2024 lalu.

“Alhamdulillah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki kesesuaian dengan RPJMD, jadi tidak susah kami dalam meharmonisasikan dengan rancangan,” jelasnya.

Ariadi Noor mengungkapkan, RPJMD Kalsel tahun 2025-2029 memiliki beberapa 10 prioritas sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada lalu.

Lima misi dalam janji tersebut pertama pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, kedua pembangunan infrastruktur yang handal, ketiga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah, keempat penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan terakhir yakni tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat.

Sementara, untuk mendorong gerbang logistik, menurut Ariadi Noor, salah satu prioritas yaitu infrastruktur. Seperti pembangunan jembatan Pulau Kalimantan-Kotabaru, Pelabuhan Mekar Putih, dan Kawasan Aerocity.

“Ada pula nanti kawasan sentra olahraga atau Sport City berskala internasional,” bebernya.

Setelah penyusunan RPJMD itu, Ariadi Noor menyebut akan menyesuaikan dan menyelaraskan dengan RPJMN, yang pada tanggal 20 januari nanti sudah dibentuk Perpres nya dan akan menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD 2025 – 2029 Kalsel.

“Semoga dengan RPJPD keselarasannya terbaik nasional, nanti RPJMD juga harus baik, dan bisa lebih baik lagi. Supaya kalau sudah selaras dengan pusat, kita akan gampang menuntaskan target-target nasional yang ada di daerah,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar audiensi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Rabu (15/1).

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan di wilayah Kalsel serta mencari solusi konkret untuk mengatasinya.

Dalam audiensi, perwakilan HNSI mengungkapkan sejumlah kendala utama yang menjadi hambatan bagi nelayan, antara lain pendangkalan sungai, keterbatasan bibit dan alat tangkap, kebutuhan rehabilitasi tambak, serta mekanisasi budidaya perikanan. Selain itu, permasalahan keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), pengikisan air laut, penyediaan bahan baku makanan bergizi sebagai program prioritas nasional, dan kebutuhan pembentukan koperasi nelayan juga menjadi perhatian utama.

Menanggapi hal tersebut, Suripno mengatakan Komisi II DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah strategis akan ditempuh guna mengatasi berbagai kendala tersebut.

“Kami memahami betapa pentingnya peran nelayan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Komisi II akan mengawal setiap kebijakan yang mendukung keberlanjutan hidup dan produktivitas nelayan,” kata Suripno Sumas.

Isu terkait Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga menjadi perhatian dalam audiensi ini. Dari 17 SPBN yang ada di Kalsel, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Potensi penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum tertentu juga menjadi sorotan serius dari anggota Komisi II DPRD Kalsel, Sadam Husin Nafarin.

“Kami akan mendorong dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat agar distribusi BBM di SPBN benar-benar tepat sasaran. Pengendalian terhadap penyalahgunaan oleh oknum akan menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan HNSI guna meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi di sektor perikanan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel berencana memasang sejumlah kamera pemantau (CCTV) di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kota Banjarmasin.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) sekaligus memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang masih membuang sampah di TPS liar tersebut.

“Sesuai tugas dan fungsi kami, Diskominfo Kalsel akan membantu penyediaan perangkat CCTV dan jaringannya. Hasil rekaman nantinya juga akan ditayangkan melalui videotron yang kami miliki,” ucap Dadang, Rabu (15/1) .

Selain pemasangan CCTV, Dadang menyampaikan pihaknya akan membantu mensosialisasikan bahwa TPS liar tersebut tidak lagi boleh digunakan. Sebagai alternatif, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

“Tugas kami adalah mengedukasi masyarakat agar membuang sampah di TPS resmi yang telah disediakan,” tambahnya.

Namun, Dadang menjelaskan bahwa pemasangan kamera pemantau masih menunggu kesiapan infrastruktur dasar seperti lampu penerangan umum dan ketersediaan daya listrik di lokasi tersebut.

“Dinas Perhubungan akan memasang lampu penerangan umum di awal bulan depan. Jika semua sudah siap, kami akan segera memasang kamera CCTV,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemprov Kalsel juga berencana memasang median jalan dan melakukan pengaspalan ulang di sekitar TPS liar tersebut untuk memperbaiki estetika lingkungan.

“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula tahun 2024 mencapai Rp 3,14 miliar.

Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun yang sama sebesar Rp 2,5 miliar. Bahkan jauh di banding hasil capaian pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,62 miliar.

Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula, Agung Sriyono menjelaskan, dari 5 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan Banjarbakula, yakni kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Batola, jumlah sampah yang terkumpul sepanjang tahun 2024 mencapai 55.914 ton.

“Jumlahnya meningkat sebanyak 6.668 ton di banding tahun 2023 lalu atau setara 13,54 persen,” jelasnya.

Agung Sriyono menyebut, dari total keseluruhan, Kota Banjarbaru menjadi daerah penyumbang sampah terbanyak sepanjang tahun 2024 dengan jumlah setoran 23.019 ton. Sementara daerah paling sedikit dari Kabupaten Tanah Laut hanya sebanyak 1.255 ton.

“Terbanyak kedua Kabupaten Banjar 18.145 ton, lalu Batola 7.995 ton dan kota Banjarmasin 5.528 ton,” ungkapnya.

Adapun tahun 2025 ini, TPA Sampah Banjarbakula ditargetkan mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2,7 miliar. Target tersebut menurut Agung bisa dilampaui, mengingat PAD tahun 2024 di atas Rp 3 miliar.

Keyakinannya tersebut, tentunya didukung dengan upaya mereka dalam meningkatkan pengelolaan sampah melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana di TPA Sampah Regional Banjarbakula.

“Kami juga akan memanfaatkan sampah yang masuk agar memiliki nilai ekonomi. Misalnya dijadikan kompos, bahan bakar alternatif dan daur ulang sebagai biji plastik,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera menyampaikan usulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih masa jabatan 2024-2029 hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Muhidin dan Hasnuryadi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Pengusulan Muhidin dan Hasnuryadi tersebut melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK didampingi wakilnya, Kartoyo dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur-unsur Forkopimda, pada Rabu (15/1).

Supian HK menegaskan pengusulan Muhidin dan Hasnur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2024-2029 ke pemerintah pusat ini menindaklanjuti surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel Nomor 19/PL.02.07-SD/63/2/2024 tertanggal 10 Januari 2025, perihal penyampaian salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Rapat paripurna tersebut tidak hanya mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih, tapi juga mengumumkan pemberhentian Gubernur Kalsel, Muhidin sisa masa jabatan 2021-2024.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 79 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan pengesahannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” jelas Supian HK

Politisi senior Golkar ini menegaskan rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan penting untuk memastikan kelancaran proses administrasi sesuai regulasi serta mendukung kelangsungan pemerintahan daerah dan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel periode 2021-2024, maka DPRD Provinsi Kalsel memegang peranan penting untuk mengawal proses transisi menuju kepemimpinan yang baru.

Sementara itu, Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa ini momen yang sangat bersejarah dan penting dalam perjalanan demokrasi di Kalsel, karena KPU Kalsel secara resmi telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.

“Penetapan ini merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang telah melibatkan seluruh komponen masyarakat, penyelenggara pemilu dan berbagai pihak yang telah bekerja keras untuk memastikan terlaksananya pemilu yang jujur, adil dan transparan,” ujar Roy Rizali.

Roy yang juga Sekdaprov Kalsel ini melanjutkan atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalsel, dirinya mengucapkan selamat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah terpilih melalui proses demokrasi.

“Penetapan ini sesungguhnya menandai awal dari sebuah tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan melayani masyarakat Kalsel selama lima tahun ke depan,” tukasnya.

Roy menambahkan bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, maka kepemimpinan yang baru akan mampu membawa Provinsi Kalsel menuju arah yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan serta sinergi antara pemerintah, DPRD serta seluruh komponen masyarakat menjadi kunci utama mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan.

“Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal jalannya pemerintahan yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)