Bulan: Januari 2025

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin didampingi Plh. Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, memimpin langsung rapat koordinasi bersama Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel, bertempat di Eks Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Jumat (31/1).

Pada rakor ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas Tahun 2025 bersama seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam arahannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan terkait rencana pelantikan dirinya yang dijadwalkan pada 6 Februari mendatang di Istana Negara. Setelah pelantikan, akan digelar acara syukuran sederhana di Anjungan Kalsel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Namun, terkait kemungkinan penundaan pelantikan sebagian atau seluruh kepala daerah, Muhidin menegaskan akan menunggu keputusan lebih lanjut.

“Soal syukuran di Kalsel, saya ingin mendengar pendapat dari para Kepala SKPD, apakah memang perlu atau tidak,” katanya.

Selain membahas pelantikan, dalam rakor ini juga disampaikan hasil asesmen pejabat di lingkup Pemprov Kalsel yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dari 46 peserta asesmen yang terdiri dari pejabat eselon II, sebanyak 3 orang dinilai masuk kategori optimal, 19 orang cukup optimal, sedangkan sisanya masih perlu evaluasi lebih lanjut.

Kemudian, penilaian terhadap pejabat eselon III yang mendapat nilai optimal sebanyak 19 orang, cukup optimal 9 orang dan kurang optimal 6 orang.

“Akan ada 10 pejabat yang akan saya uji kembali, namun untuk saat ini nama-namanya belum bisa saya sebutkan,” ujarnya.

Muhidin menegaskan bahwa Kepala SKPD harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkup Pemprov Kalsel agar tidak menyalahgunakan wewenang.

“Kalau ada yang menyalahgunakan jabatan, jangan berharap saya akan membantu,” tegasnya.

Selain itu, Muhidin juga menyoroti penggunaan anggaran hibah yang dikelola oleh beberapa SKPD, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Kesbangpol, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Ia meminta agar anggaran hibah yang diberikan kepada organisasi maupun LSM dapat dikelola secara cermat dan transparan.

“Saya minta lebih selektif dan hati-hati dalam penggunaan anggaran hibah ini,” pesannya.

Muhidin berharap melalui Rakor ini dapat menjadi momentum evaluasi dan koordinasi bagi seluruh SKPD untuk memastikan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sinergi yang kuat akan mendorong terwujudnya program pembangunan yang lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/NRH/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut baik Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang direncanakan akan dimulai pada Februari 2025.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, dalam rapat bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, baru-baru ini.

Melalui program ini, masyarakat Kalsel bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dengan syarat menggunakan aplikasi SATUSEHAT. Namun, bagi yang tidak memiliki smartphone, pendaftaran dapat dilakukan langsung di puskesmas, asalkan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Bambang menambahkan, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi secara luas agar program ini dapat berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ADV-NRH/RH)

BANJARMASIN – Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan sejak awal tahun 2025 telah berlangsung hampir satu bulan. Selain menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak, pemerintah provinsi juga menyiapkan solusi jangka panjang guna mengatasi bencana yang terus berulang.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, pada Jumat (31/1).

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menegaskan perlunya langkah mitigasi yang lebih serius dan aktif dari BPBD, termasuk peningkatan kehadiran di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak.

“Mengingat banjir merupakan bencana tahunan, diperlukan perencanaan yang lebih matang. Jika diperlukan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalsel dapat direvisi untuk memperkuat langkah-langkah mitigasi,” ujarnya.

Selain itu, Ilham juga mendorong BPBD Kalsel untuk meninjau kembali dokumen terkait penanganan banjir serta mengadakan rapat koordinasi dengan dinas dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi terbaik agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

“Kami mendorong BPBD Kalsel untuk mengevaluasi dokumen penanganan banjir dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif,” tuturnya. (ADV-NRH/RH)

BANJARMASIN – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kalimantan Selatan untuk cabang olahraga Indonesia Bela Diri Campuran Martial Arts Amatir (IBCA MMA) untuk pertama kalinya digelar di Kota Banjarmasin.

Kejuaraan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Isharwanto, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Jumat (31/1).

Dalam sambutannya, Isharwanto menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi terhadap perkembangan olahraga ini di Kalimantan Selatan.

“Mengingat olahraga bela diri campuran MMA masih tergolong baru di Kalimantan Selatan, maka diperlukan pengembangan lebih lanjut ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IBCA MMA Kalimantan Selatan, Okta Tri Nurhidayat, menjelaskan bahwa Kejurprov ini menjadi salah satu syarat bagi atlet yang ingin berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 di Kabupaten Tanah Laut.

“Kejuaraan ini diikuti oleh 129 atlet dari 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal IBCA MMA, Maraden Lumbantoruan, menilai perkembangan olahraga ini di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang signifikan.

“Saat pertama kali saya datang untuk melantik pengurus, olahraga ini masih kurang dikenal. Namun kini, saya melihat perkembangannya cukup pesat,” katanya.

Maraden juga menilai bahwa kualitas atlet di Kalimantan Selatan semakin baik. Ia mendorong para atlet untuk terus berlatih agar bisa mencapai hasil terbaik.

“Untuk bisa meraih prestasi di tingkat nasional, para atlet perlu terus berlatih dengan maksimal,” pungkasnya. (SRI/NRH/RH)

BANJARBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) guna mengurangi curah hujan yang tinggi dan mencegah banjir.

Operasi yang berlangsung selama dua hari, yaitu 29-30 Januari 2025 bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, Lanud Syamsudin Noor, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, menjelaskan operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas hujan, bukan menghilangkannya. Ia menjelaskan, modifikasi cuaca ini dilakukan dengan cara redistribusi curah hujan ke beberapa titik aman salah satunya laut.

“Kami menaburkan sekitar satu ton garam dan kapur tohor di awan yang ada di laut, sehingga hujan di daratan pun akan berkurang,” ucap Agus kepada Wartawan, Kamis (30/1).

Agus menjelaskan garam mempercepat proses hujan sebelum awan bergerak ke daratan, sementara kapur tohor digunakan untuk membuyarkan awan agar hujan tidak terjadi di area yang rentan banjir. Dua metode ini digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas modifikasi cuaca.

“Efektivitas operasi ini diperkirakan mencapai 70 persen. BMKG bahkan telah membentuk unit khusus untuk teknologi ini. Dengan begitu, teknologi ini masih relevan untuk mitigasi bencana,” lanjut Agus

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Bambang Dedy Mulyadi, menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, berharap operasi serupa dapat kembali dilakukan jika kondisi cuaca ekstrem berlanjut.

“Sebagaimana permintaan Gubernur Kalsel Muhidin, ia berharap operasi serupa bisa dilakukan lagi jika cuaca ekstrem terjadi,” ucapnya.

Bambang menambahkan bahwa BNPB dan BMKG akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas operasi ini setelah dua hari pelaksanaan.

“BNPB bergerak cepat dalam merespons kondisi di Kalsel, khususnya dalam menghadapi potensi banjir. Kami berharap langkah ini dapat membantu mengurangi dampak bencana di daerah kami,” tutupnya. (MRF/NRH/RH)

TAPIN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desi Oktavia Sari, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Banua Halat Kiri, Kabupaten Tapin, baru-baru tadi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan.

Dalam sambutannya, Desi menegaskan bahwa Perda ini bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

“Anak-anak adalah aset masa depan yang harus kita jaga. Perda ini hadir sebagai landasan untuk melindungi mereka dari kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi ekonomi. Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan ini,” ujarnya.

Desi juga mengingatkan kembali tentang pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kekerasan terhadap anak, dengan mengacu pada kasus kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah menengah atas di Banjarmasin tahun lalu. Dalam peristiwa tersebut, seorang siswa menjadi korban perundungan (bullying) yang mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam.

“Kasus viral tahun lalu di Banjarmasin menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan pun tidak selalu aman bagi anak-anak kita. Hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih peduli dan proaktif melindungi mereka,” tegasnya.

Selain itu, Desi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan penerapan Perda ini berjalan efektif.

“Jangan sampai ada lagi anak-anak yang menjadi korban karena kelalaian kita,” tambahnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Banua Halat Kiri semakin memahami pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk ancaman, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan bahagia. (ADV-NRH/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, mengadakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi warga Desa Bamban RT 03, Kecamatan Angkinang, pada Kamis (30/01). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

“Hari ini, kegiatan wawasan kebangsaan di Hulu Sungai Selatan mendapat respons positif dari masyarakat. Intisari dari sosialisasi ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kartoyo juga menekankan bahwa masyarakat di daerah pedesaan sering kali terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sehingga kurang mendapat akses terhadap fasilitas dan teknologi. Oleh karena itu, Kartoyo menilai pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat kita, terutama yang tinggal di pedesaan, sering kali sibuk dengan rutinitas seperti bekerja di rumah atau bertani. Untuk itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus ditingkatkan, supaya keadilan dapat dirasakan, seperti dalam hal akses terhadap bibit, teknologi, dan bimbingan,” jelasnya.

Kartoyo juga menyoroti kurangnya bimbingan yang diterima oleh masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Ia berharap adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan sosial, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat, terutama di sektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

“Saat ini, hampir tidak ada bimbingan yang diterima masyarakat di HSS. Harapan kami sebagai anggota dewan, kami akan terus berjuang dan mendukung kebersamaan kita untuk memastikan keadilan bagi masyarakat tani,” tegasnya. (ADV-NRH/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan langkah strategis dalam pengendalian banjir, salah satunya dengan mendorong pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengatakan bendungan tersebut menjadi solusi jangka panjang dalam menanggulangi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah Kalsel.

“Pembangunan Bendungan Riam Kiwa saat ini masih dalam proses, namun kami akan terus mengupayakan percepatannya agar segera terealisasi. Kami berharap ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir di Kalimantan Selatan,” ucap Muhidin, usai meninjau warga terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Rabu (29/1).

Ia juga menyebutkan kehadiran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam kunjungannya kali ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan bendungan tersebut.

“Apalagi beliau merupakan putra asli Kalsel, tentu harapan kita semakin besar agar proyek ini mendapat perhatian khusus,” tambahnya.

Selain mendorong pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Pemprov Kalsel juga merencanakan normalisasi kawasan sungai sebagai upaya pengendalian banjir dalam jangka pendek yang bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

“Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat, kami optimis langkah-langkah ini bisa mengurangi risiko banjir,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, Roy Rizali Anwar mengungkapkan bahwa pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar telah memasuki tahap penyelesaian masalah sosial, terutama terkait lahan.

Menurutnya, proyek Nasional ini telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun dan saat ini masih menunggu persetujuan izin dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami berharap proses ini segera tuntas agar pelaksanaan serta penandatanganan kontrak dapat dilakukan dalam waktu dekat,” kata Roy.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai, Bendungan Riam Kiwa memiliki potensi untuk mengurangi risiko banjir hingga 70 persen di wilayah Kabupaten Banjar.

“Dengan berkurangnya intensitas banjir, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih aman dan aktivitas diberbagai sektor tidak lagi terganggu setiap musim hujan tiba,” tambahnya.

Oleh karena itu, Roy meminta dukungan penuh dari seluruh pihak agar pembangunan tersebut dapat segera terealisasi dan berfungsi secara optimal.

“Jika semua proses berjalan lancar, pembangunan bendungan ini diharapkan bisa dimulai tahun ini dan selesai dalam lima tahun ke depan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)