Tahun: 2024

BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong optimalisasi peran sektor keuangan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepada sejumlah wartawan, melalui Siaran Persnya, Kepala OJK Kalsel Darmansyah, pada Rabu (10/1) siang mengatakan, pihaknya menggelar pertemuan bulanan rutin dengan awak media, membahas kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menilai, tetap terjaga stabil dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan konsisten tumbuh. Sehingga, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perkembangan Industri Perbankan pada November 2023, sektor Perbankan tumbuh dengan intermediasi, likuiditas dan risiko kredit terjaga dalam threshold yang memadai,” ucapnya

Disampaikan Darmansyah, aset perbankan Kalimantan Selatan tumbuh 11,81 persen yoy (25,48 persen ytd). Kredit perbankan tumbuh meningkat menjadi 11,06 persen yoy (6,70 persen ytd), utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 22,21 persen yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2023 tercatat tumbuh 9,08 persen yoy (18,58 persen ytd) menjadi Rp82,59 triliun dan 18,58 persen ytd.

“Utamanya didorong peningkatan deposito sebesar 22,50 persen yoy dan tabungan sebesar 7,68 persen yoy,” jelasnya

Lebih lanjut Darmansyah menambahkan, untuk rasio LDR 76,56 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,94 persen dan 2,42 persen. Hal ini menunjukkan Perbankan masih memiliki ruang penyaluran kredit dengan tetap menjaga kualitas kredit. Dimana, Proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit di Kalimantan Selatan, posisi November 2023 sebesar Rp22,9 triliun atau 36,33 persen dari total kredit dengan risiko kredit yang terjaga tercermin dari rasio NPL gross Kredit UMKM sebesar 3,24 persen. Berdasarkan Sektor, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan tertinggi pada Perdagangan Besar, disusul Pertanian, lalu Jasa Kemasyarakatan.

“Hingga triwulan III Tahun 2023, penyaluran KUR di Kalsel mencapai Rp3,65 triliun kepada 63.088 debitur. BRI merupakan bank penyalur KUR tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan total penyaluran Rp2,17 triliun kepada 48.459 debitur, menyusul BPD Kalsel sebesar Rp647 miliar kepada 5.204 debitur, Bank Mandiri sebesar Rp374 miliar kepada 4.123 debitur, BNI sebesar Rp293 miliar kepada 1.745 debitur dan BSI sebesar Rp96 miliar kepada 1.245 debitur,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Barakat Cangkal Bacari menggelar Program Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental Sosial, Spiritual dan Bimbingan Keterampilan Dasar Angkatan V Tahun 2024 bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun di aula PRSTS Barakat Cangkal Bacari Kalsel di Kecamatan Landasan Ulin, Senin (8/1).

Dalam sambutannya Muhammadun, mengharapkan dari kegiatan ini para klien dapat lebih termotivasi mengembangkan bakat dan keterampilannya sehingga mereka memiliki keterampilan suatu keterampilan atau keahlian dapat menjadikan klien hidup mandiri dan dapat menghidupi diri sendiri ataupun keluarga.

“Selain itu, kalian dapat memperoleh bekal dan ilmu dalam persiapan kalian dalam mempelajari keterampilan dan beradaptasi di lingkungan dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Kepala PRSTS Barakat Cangkal Bacari, Fathul Jannah menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas berkarya, pengembangan potensi diri, karakteristik klien yang lebih baik, serta menumbuhkan kemampuan kesejahteraan dan kemandirian bagi klien.

“Program kegiatan ini akan dilaksanakan selama 6 bulan terhitung dari Januari sampai Juni 2024. Adapun kegiatan Praktik Kerja Magang (PKM) untuk klien akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari Mei sampai Juni 2024,” katanya.

Target klien yang mengikuti kegiatan ini, lanjutnya sebanyak 101 orang yang terdiri dari 85 orang klien wanita dan 16 orang klien laki-laki. Untuk wanita yang belajar keterampilan Tata Busana 36 orang, Tata Boga 25 orang dan Tata Rias 24 orang. Sedangkan untuk laki-laki yang belajar keterampilan Tata Busana 4 orang, Tata Boga 3 orang, Barbershop 3 orang dan Bengkel Motor 4 orang.

“Selain bimbingan keterampilan dasar, terdapat pula kegiatan tambahan, seperti keterampilan membuat Sasirangan, komputer, dan kewirausahaan,” jelasnya.

Untuk bimbingan fisik dilaksanakan senam aerobik. Untuk bimbingan mental sosial terdapat bimbingan kedisplinan, kepribadian, sosial kemandirian dan psikologi. Untuk bimbingan spiritual keagamaan dilaksanakan sholat berjamaah, baca tulis Al-Qur’an, pendidikan agama dan kesenian Rebana.

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, para klien akan mendapatkan bantuan stimulan berupa barang-barang atau peralatan usaha sesuai jurusan yang mereka pilih. (Rilis-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi kalimantan Selatan Adi Santoso menjelaskan, untuk kasus KDRT meningkat dari Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

“Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel Tahun 2023 tercatat 621 kasus dengan jumlah korban 678 orang,” ungkap Edi, saat menjadi narasumber pada program TKHI, di Radio Abdi Persada, edisi Selasa (9/1).

Sedangkan, lanjutnya, pada Tahun 2022 kasus KDRT tercatat sebanyak 616 kasus, dengan jumlah korban sebanyak 671 orang.

“Dari 678 korban tersebut menimpa anak dan perempuan terdiri dari korban laki laki sebanyak 148 orang dan perempuan sebanyak 531 orang,” jelas Adi.

Sedangkan, tambah Adi, untuk daerah tertinggi kejadian KDRT di Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin. Kemudian disusul Kota Banjarbaru di urutan kedua, serta Kabupaten Tanah Laut (Tala) berada di urutan ketiga.

Tingginya kasus KDRT tersebut salah satu penyebabnya, permasalahan perekonomian.

“Kami meminta kepada seluruh keluarga yang ada di Banua, untuk dapat menjaga kerukunan hidup damai dalam berumah tangga,” ucap Adi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dispersip Tingkat Kabupaten di daerah “Banua Enam”.

Untuk itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie didampingi jajarannya mengunjungi Dispersip Kabupaten yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong, baru-baru tadi.

“Maksud dan tujuan saya pada kunjungan kali ini adalah melihat secara langsung bagaimana pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan di daerah. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara Dispersip Provinsi dan Kabupaten, baik dalam bidang perpustakaan maupun kearsipan,” jelasnya, melalui WhatsApp, kepada wartawan, Selasa (9/1).

Kepala Dispersip yang akrab disapa Bunda Nunung ini memberikan apresiasi terhadap perpustakaan milik daerah di enam kabupaten tersebut yang dinilainya banyak mengalami kemajuan.

Salah satunya, pelayanan perpustakaan di lingkungan Kantor Layanan Perpustakaan berstandar Nasional di Kabupaten HSS, dimana area parkir baru ditata apik dengan adanya Teras Bunga untuk melayani pengunjung dan pengguna perpustakaan.

“Ini artinya ada solusi baru pelayanan kenyamanan parkir roda dua dengan perpaduan keindahan taman bunganya. Saya sangat senang dan bangga di Perpustakaan HSS dapat memedukan pelayanan yang baik, bersih dan indah,” terangnya.

Selain itu, lanjut Bunda Nunung, di Dispersip HSS juga ada cafe bagi para pengunjung yang ingin bersantai sambil membaca buku.

Di sisi lain, Bunda Nunung juga terkesan dengan fasilitas teras baca outdoor Gedung Dispustarsip Tapin. Dengan suasana sejuk dan pemandangan yang cukup indah membuat pengunjung betah sehingga tidak heran jika sejak pagi sudah banyak yang datang ke perpustakaan yang berada di kawasan strategis perkantoran Pemkab Tapin sekaligus Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.

“Dispustarsip Tapin juga membuka layanan pada Sabtu dan Minggu, tetapi sampai siang saja. Meskipun begitu, pada akhir pekan lebih banyak pengunjung dibanding hari biasa, karena orang sekalian jalan santai dan olahraga disana,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Nurliani juga mengaku siap membantu Dispersip ditingkat Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Perpusnas RI terkait bantuan apa saja yang bisa didapatkan oleh Dispersip di daerah.

“Saya siap memberikan bantuan kepada Dispersip Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Perpusnas RI terkait dengan pengembangan bidang perpustakaan di daerah,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur menuntut masyarakat Dayak sebagai salah penduduk asli harus bersiap menyambut para pendatang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, saat menggelar sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, kepada Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Tanah Bumbu, di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (9/1).

Meski sejak dulu hampir tidak pernah ada pertengkaran antar suku Dayak dan suku luar Kalimantan, menurut Yani Helmi, masyarakat Dayak harus tetap menyambut baik pendatang dari berbagai suku di Indonesia.

Terlebih IKN rencananya akan dipindah ke Kalimantan Timur pada Agustus 2024.

“Ini yang harus kita persiapkan sebagai penduduk asli. Kalsel akan jadi penyangga IKN. Masyarakat Dayak harus bisa beradaptasi dengan kemungkinan jumlah pendatang yang membludak,” kata legislator akrab disapa Paman Yani itu.

Di sisi lain, lanjut Paman Yani, para pendatang juga harus menghargai adat istiadat warga Kalimantan termasuk Kalsel.

“Kami sebagai penduduk asli tentu sangat menyambut baik. Tetapi bagaimanapun adat istiadat disini harus tetap dijunjung, karena sudah tradisi nenek moyang kami,” ujar Paman Yani.

Paman Yani juga berpesan kepada Fordayak agar tidak mudah terhasut oleh oknum yang mengatasnamakan suku untuk memecah belah persatuan.

“Inilah pentingnya hidup bertoleransi. Kita semua hidup dengan dasar Pancasila. Perbedaan suku, ras dan agama justru membuat bangsa ini kuat,” tutur Paman Yani.

Senada dengan itu, Kasubbid Politik Bakesbangpol Kalsel, Harry Widhiatmoko, meminta Fordayak tidak gampang terhasut oleh oknum terutama melalui media sosial yang tidak bisa dipastikan kebenarannya.

“Media sosial sangat rentan menimbulkan kegaduhan. Saya harap masyarakat khususnya Fordayak lebih selektif dan bijak menggunakannya,” pinta Harry. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel, untuk menjaga disiplin dan integritas.

Hal tersebut disampaikan Paman Birin dalam sambutannya, pada apel gabungan yang diikuti ASN dan pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (8/1) pagi.

“Salah satu langkah nyata dalam menjaga disiplin tersebut adalah dengan segera menyampaikan capaian kinerja sepanjang tahun 2023 serta menyusun sasaran kinerja pegawai tahun 2024 secara jelas, terukur, relevan, dan memiliki target waktu,” kata Paman Birin (sapaan khas Gubernur).

Pada kesempatan itu, Paman Birin menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan ASN dalam mengawali tahun anggaran 2024.

Pertama, terkait pemanfaatan APBD secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Kedua, dengan sumber daya yang dimiliki, Pemprov Kalsel juga perlu terus memperkuat daerah agar semakin tangguh dalam menghadapi segala potensi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana perlu terus ditingkatkan, khususnya di SKPD dan satuan kerja terkait

Ketiga, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, ASN diimbau untuk tetap menjaga netralitas serta tetap bijak dalam bermedia sosial.

Selain itu, Paman Birin mengungkapkan harapannya bahwa momen apel gabungan ini menjadi pendorong bagi ASN untuk terus bekerja keras menghadapi berbagai tantangan di tahun 2024.

“Saya harap momentum apel gabungan ini bisa menjadi cambuk bagi kita semua untuk terus bekerja keras menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan di tahun 2024 ini,” ujar Paman Birin.

Paman Birin menegaskan komitmen untuk memastikan terpenuhinya seluruh urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan visi Kalsel Maju yang diamanatkannya.

“Marilah kita tetap menjaga sinergi dan kerjasama dalam menjalankan program kegiatan sepanjang tahun 2024, sehingga kita dapat terus mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi agar tetap terkendali, meningkatkan kualitas SDM Kalsel, serta memastikan terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai visi Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan),” pungkasnya. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelesaikan sebanyak 209 laporan masyarakat atau 92,07 persen dari 227 laporan masyarakat sepanjang tahun 2023. Sedangkan sisanya 18 laporan masyarakat masih berproses.

Hal itu disampaikan, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, kepada wartawan, pada acara Ekspos Catatan Pengawasan Pelayanan Publik di Kalsel Tahun 2023 bertempat di kantor Ombudsman Kalsel di Banjarmasin, baru-baru tadi.

“Dari 209 laporan yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari 99 laporan ditemukan maladministrasi dan telah memperoleh penyelesaian, penghentian pemeriksaan 2 laporan dan 108 laporan tidak ditemukan maladministrasi,” jelasnya.

Hadi menambahkan ada 24 subtansi laporan masyarakat yang diperiksa Ombudsman Kalsel. Paling banyak terkait persoalan admistrasi kependudukan mencapai 35 laporan, disusul persoalan infrastruktur 33 laporan, pendidikan ada 29 laporan, agraria/pertanahan sekitar 22 laporan, kepegawaian 19 laporan dan kesehatan 11 laporan.

“Selain itu, laporan masyarakat terkait perbankan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, energi/kelistrikan, air minum/bersih, jaminan sosial, kepolisian, ketenagakerjaan, pedesaan, permukiman, hak sipil dan politik, keagamaan, kehutanan, pengadilan, pajak, kejaksaan, telekomunikasi dan informatika, serta perizinan,” terangnya.

Hadi mengungkapkan ada delapan instansi yang menjadi terlapor, paling banyak pemerintah daerah mencapai 147 laporan. Selanjutnya Kementerian 40 laporan, BUMN 17 laporan, BUMD 7 laporan, Kepolisian 6 laporan, Lembaga 5 laporan, pihak swasta 4 laporan dan Lembaga Pendidikan Negeri 1 laporan.

“Sedangkan jenis dugaan maladministrasi yaitu tidak memberikan pelayanan sebanyak 153 laporan, penundaan berlarut 39 laporan, penyimpangan prosedur 20 laporan, permintaan imbalan uang, barang/jasa sebanyak 7 laporan, berpihak 4 laporan, tidak patut 2 laporan, serta tidak kompeten dan diskriminasi masing-masing satu laporan,” tuturnya.

Hadi menambahkan perhitungan total kerugian akibat maladministrasi mengalami peningkatan dari sebelumnya, yaitu Rp3.482.228.077 di tahun 2022 melonjak di tahun 2023 menjadi Rp14.070.255.247.

Meskipun kerugian maladministrasi meningkat, lanjutnya, namun tingkat kepatuhan pemerintah daerah meningkat, dimana pada tahun 2022 nilai rata-rata kepatuhan Pemda se Kalsel sekitar 72,83 naik menjadi 81,69 di tahun 2022.

“Tingginya angka ini akibat semakin pahamnya masyarakat tentang hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan pengawasan layanan publik yang semakin membaik,” ungkapnya.

Pada tahun 2022, terdapat 8 Pemerintah daerah yang masuk zona kuning dengan nilai rata-rata pemerintah daerah berada di angka 72,82.

Di tahun 2023, hanya tersisa Kabupaten Kotabaru yang masuk zona kuning, dengan 12 kabupaten/kota berada di zona hijau atau berada di angka 81,69. (NRH/RDM/RH)