Tahun: 2024

TANAH LAUT – Sebagai bentuk kepedulian sosial dan berbagi terhadap sesama menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, Bank Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR), menyerahkan bantuan untuk pembangunan gazebo Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, 2 (dua) perangkat komputer untuk RSUD KH. Mansyur Kintap, bantuan 1 (satu) ekor sapi untuk Kaum Masjid Almanar Pelaihari, dan untuk kegiatan lomba BPK se Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), menyerahkan bantuan untuk 10 kaum masjid yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan total sebesar Rp5 juta rupiah.

Penyerahan dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin melalui Pj Bupati Tala, Syamsir Rahman, kepada 4 (empat) penerima CSR Bank Kalsel dan 10 penerima UPZ Bank Kalsel, di Kantor Bank Kalsel Cabang Pelaihari, pada Rabu (12/6).

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa Bank Kalsel terus mendukung dan bersinergi bersama Pemkab Tala dalam pembangunan dan perekonomian khususnya di Kabupaten Tanah laut.

“Pemkab Tala merupakan pemegang saham dalam hal ini Pj. Bupati Tala yang telah mendukung pemenuhan modal inti tercapai sekarang, sehingga Bank Kalsel mengembalikan hasilnya dalam bentuk deviden dan CSR untuk daerah yang akan dibagikan kepada masyarakat,” ungkap Fachrudin.

Sementara itu, Pj Bupati Tala, Syamsir Rahman mengucapkan apreasiasi dan terima kasih kepada Bank Kalsel, atas dukungan selama ini kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Walaupun bagian dari struktur organisasi, tetapi Bank Kalsel merupakan mitra kerja yang selalu berkontribusi baik dalam pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

“Terima Kasih atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini bersama pemerintah daerah dalam mendukung, baik dari segi sosial maupun hal lainnya seperti penyaluran CSR dan UPZ. Bank Kalsel sebagai bank daerah yang dimana modal yang disetor dari pemerintah kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya, kembali ke Kabupaten Tanah Laut baik berupa deviden dan CSR Bank Kalsel,” ucap Syamsir.

Salah satu perwakilan penerima bantuan kaum masjid, Ahmad Fauzan Anshari mengungkapkan rasa syukur, dan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Bank Kalsel, atas bantuan yang telah diberikan.

“Alhamdulillah, kami dapat bantuan dari Bank Kalsel dan Pemkab melalui Pj. Bupati Tanah Laut. Berharap kedepannya terus berkelanjutan untuk bisa memenuhi kebutuhan lainnya untuk keluarga,” pungkas Ahmad. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus berupaya membangun kawasan perdesaan yang lebih baik, termasuk dalam mensejahterakan masyarakat di desa.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah menyampaikan, untuk mewujudkan hal tersebut, Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalsel, penting dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (Maju) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

“Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (Maju) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN) dan juga semangat dari Gubernur Kalsel, yaitu Berjuang Gelorakan Rakyat (Bergerak) yang terus dipacu dalam memajukan desa,” ungkap Faried usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalsel, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (11/6) sore.

Faried menambahkan, pihaknya tidak mungkin dapat berdiri sendiri dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga diperlukan peran dan dukungan dari berbagai lintas sektor, termasuk Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).

“Keberadaan pembangunan kawasan perdesaan mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan masyarakat pada lingkup kerjasama antar desa,” lanjut Faried.

Pembangunan kawasan perdesaan salah satu potensi untuk membangun Indonesia dan sebagai alternatif solusi dalam upaya meningkatkan status desa menjadi desa mandiri, status desa tertinggi dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

“Kawasan perdesaan terdiri dari beragam potensi dan sumber daya serta dari potensi itu harus bisa mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing,” tutup Faried.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsinya akan terus mendorong pembangunan kawasan perdesaan agar bisa tercapainya visi misi Kalsel Maju.

“Ada sembilan Kabupaten yang dilakukan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, yaitu Tabalong, Banjar, Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin dan Tanah Laut. Sedangkan, yang masuk dalam nominasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Periode 2024 hingga 2029, yaitu Kabupaten Tabalong dan Banjar,” kata Andie.

Andie pun berharap, dari Rakor pembangunan kawasan perdesaan dapat mengevaluasi kinerja masing-masing kabupaten dalam merencanakan dan membentuk kawasan perdesaan.

“Sehingga kedepannya kawasan perdesaan itu dapat melayani masyarakat dalam membangun desa dengan akselerasi pembangunan daerah kedepannya,” tutup Andie. (PMD.KALSEL/MRF/RDM/RH)

SURABAYA – Untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di Banua, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap pertumbuhan sektor industri bisa ditingkatkan.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi karib disapa Paman Yani ketika memimpin rombongan berkunjung ke PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) di Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/6).

Dikesempatan itu, Paman Yani mengatakan membangun industri di Kalsel untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan merupakan strategi yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan sejahtera.

Paman Yani melanjutkan salah satu yang dapat dijadikan contoh dan nantinya bisa diterapkan di Kalsel, seperti di Kota Surabaya yang pertumbuhan sektor industrinya sangat berkembang pesat, karena di kota pahlawan ini salah satunya ada perusahaan, yakni PT SIER.

Paman Yani mengakui pihaknya begitu terkesan dengan perkembangan sektor industri di Kota Surabaya, yang banyak hal positif dapat ditiru untuk bisa diadaptasi nantinya di Banua. Ia mengungkapkan dari kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini pihaknya banyak sekali menerima informasi dan masukan bahkan kedatangan kita langsung disambut oleh Direktur Utama PT SIER.

“Dari kunjungan ini yang kita dapatkan bagaimana industri Indonesia ke depannya juga tentang menyambut Indonesia Emas,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat nanti menyambut Indonesia Emas 2045, maka Kalsel akan mendapatkan bonus demografi, dimana pada tahun itu usia produktif akan sangat melimpah, sehingga hal itu juga harus didukung dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Ketika kita mendapatkan surplus tenaga muda yang produktif, sedangkan mereka nanti membutuhkan pekerjaan, tapi ruangnya tidak ada, maka itu harus kita pikirkan hari in,” pungkasnya.

Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono yang menerima kedatangan rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel berharap perkembangan industri di Kalsel juga bisa terlaksana, mengingat sumberdaya alam (SDM) di Kalsel begitu melimpah.

“Untuk Kalsel, kami doakan yang terbaik,” ucapnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANDUNG – Dalam rangka mewujudkan pembangunan Desa Cerdas di wilayah Kalimantan Selatan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menyambangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (12/6).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosita selaku pimpinan rombongan menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui sekaligus mencari masukan-masukan terkait pembangunan Desa Cerdas ke Provinsi Jabar. Diharapkan, hasil studi komparasi ini nantinya bisa diimplementasikan di Kalsel bersama instansi terkait.

“Ternyata desa cerdas itu berkaitan dengan desa digital. Bukan hanya terkait dengan internet saja desa cerdas ini banyak sekali kerjasama yang harus dijalin. Baik itu Kominfo, PMD, dan Dinas Pendidikan juga termasuk,” tutur Wakil Rakyat yang akrab disapa Tatum ini.

Selain itu, menurut Tatum, dari pertemuan tersebut juga juga terungkap adanya dana bantuan dari Provinsi Jabar sebesar Rp130 juta per desa. Hal ini nantinya yang juga akan disampaikan agar bisa menjadi perhatian Pemprov Kalsel.

Untuk menunjang perwujudan desa cerdas, Tatum menambahkan, kemungkinan pihaknya akan mengawali dengan mengajukan perda inisiasi dan nantinya juga akan mendorong Pemprov Kalsel untuk membuat Pergub.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas PMD Jabar, Nisa Avianty menjelaskan Desa Cerdas merupakan penjabaran dari Visi Misi Gubernur Jabar 2018-2023 terkait gerakan membangun desa yang kemudian ditetapkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2023, perubahan eksistensi dari Pergub Nomor 8 Tahun 2022 tentang Gerbang Desa.

“Desa cerdas ini kami jalankan melalui desa digital. Desa digital itu membawa semangat smart village yaitu desa-desa yang berpikiran cerdas untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Tentunya ini ditandai dengan adanya smart living, smart ekonomi, dan tiga elemen lain,” ungkapnya.

Sebetulnya, lanjut Nisa, penerapan desa digital ini diharapkan didukung dengan beberapa regulasi. Ide yang memang dilakukan dan dirasakan berhasil di Jawa Barat, yaitu dengan Peraturan Gubernur terkait dengan Gerbang Desa. Ini menjadi alat orkestrasi yang bisa mengkolaborasi seluruh perangkat daerah yang memang dikomandoi oleh DPMD.

“Salah satu langkah penting, diharapkan bisa diikuti oleh Pemprov Kalsel, utamanya untuk bisa melakukan orkestrasi dan kolaborasi program-program yang fokusnya di desa, salah satunya adalah desa digital. Karena desa digital ini menjadi salah satu bentuk kecerdasan yang memang kita inginkan untuk desa-desa nanti ke depannya. Mudah-mudahan Pemprov Kalsel bisa mengikuti jejak kita”, pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana dan Dinas PMD Kalsel, dan Diskominfo Jabar beserta jajarannya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Polri melalui Karo PID Div Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro memberikan apresiasi kepada pelaksanaan Rapat koordinasi nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi se Indonesia yang berlangsung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Karo PID Div Humas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, didampingi Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwind, mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bahwa keterbukaan atau informasi sangat penting.

“Sehingga Polri selalu memberikan informasi sesuai aturan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Selain itu, Polri saat ini juga telah banyak membuat terobosan-terobosan positif dengan aplikasi-aplikasi pelayanan terhadap informasi yang akan disampaikan ke masyarakat.

Terkait sulitnya media mendapatkan konfirmasi kepada Polda maupun Polres, dirinya menanggapi, didalam Undang-undang ada informasi informasi yang dikecualikan, sehingga tidak semua informasi dapat diberikan ke publik.

Kemudian, informasi yang diberikan Polri juga harus berdasarkan sumber yang terpercaya, sehingga harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu kemudian di data, baru setelah itu dapat diberikan disampaikan ke publik.

“Untuk itu, bersabar, pastinya dari pimpinan Polri, Polda ataupun Kabid Humas akan memberikan, menyampaikan informasi yang diinginkan publik,” ucap Karo PID Div Humas Polri ini.

Beliau pun memastikan hubungan Polri dengan media sangat terbuka

“Kita memberikan yang sebesarbesarnya informasi yang dibutuhkan media dalam rangka pencari sumber berita,” ucapnya.

Polri tetap mengacu kepada regulasi yang telah ada, seperti membuat suatu terobosan aplikasi aplikasi yang membangun untuk keterbukaan informasi. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pertemuan antar organisasi kepemudaan se Kalsel Tahun 2024, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel Hermansyah diwakili Sekretarisnya Fathul Bahri.

Dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan ajang pertemuan bagi organisasi untuk bertukar ide, dan menjalin silaturahmi.

“Sehingga, dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi tersebut,” ungkapnya.

Mengingat, anggota organisasi kepemudaan menjadi contoh bagi pemuda lainnya di Banua.

“Oleh karena itu diminta peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius,” ucapnya.

Kegiatan tersebut, melibatkan 25 organisasi kepemudaan di Kalsel untuk penyusunan kegiatan kepemudaan di Tahun 2025 mendatang.

Seperti yang disampaikan, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Anugrah menjelaskan, pihaknya mengundang 25 organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Organisasi ini diminta untuk memberikan masukan masukan terkait dengan kegiatan kepemudaan di tahun yang akan datang.

“Pada pertemuan tersebut juga akan dibahas isu isu yang ada di Banua, agar dapat menentukan arah kebijakan kepemudaan kedepannya,” ucap Anugrah.

Kegiatan Pertemuan Antar Organisasi di Kalsel ini dilaksanakan selama dua hari, 12 – 13 Juni 2024. Diikuti 100 peserta dari 25 perwakilan dari organisasi yang ada di Kalsel. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi (KI) se-Indonesia resmi dibuka di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/6). Rakornas ini dilaksanakan demi memperkuat koordinasi sebagai bentuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Rapat yang diikuti oleh 450 perwakilan KI seluruh Indonesia itu, dibuka langsung oleh Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, dan disaksikan langsung oleh Menkopolhukam, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Forkopimda Kalsel, serta Kepala SKPD Pemprov Kalsel.

Pelaksanaan Rakornas ke-15 KI se-Indonesia yang telah dilaksanakan sejak Senin (10/6) ini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia emas 2045.

Dalam sambutannya, Donny menilai salah satu elemen penting dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

Menurut Donny, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, termasuk bagi ketahanan nasional.

“Pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global,” kata Donny.

Sebab itu Donny menilai, KI memerlukan banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia.

“Jadi semua rekomendasi dari Rakornas ini akan ditindaklanjuti dan akan dilakukan implementasi serta evaluasi. Itu akan menjadi rujukan dalam Rakernis yang akan dilaksanakan dalam dua bulan mendatang,” ungkap Donny.

Menkopolhukam RI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ucap Hadi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada KI Pusat yang telah mempercayakan Kalsel sebagai tuan rumah Rakornas.

Gubernur berharap Rakornas ini akan menghasilkan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan transparansi demi terselenggaranya negara yang baik.

“Semoga Rakornas ini bisa mewujudkan negara yang baik demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” harap Gubernur. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna Meningkatkan Kompetensi Wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, menggelar UKW Regional Kalimantan Angkatan ke 22, selama dua hari dari 11-12 Juni 2024.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi, usai pembukaan pada Selasa (11/6) mengatakan, kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Regional Kalimantan ini sangat penting, untuk melahirkan wartawan yang berkompeten dan profesional. Sehingga, terwujud Demokrasi yang lebih baik lagi. Terkait jumlah peserta ada sebanyak 36 orang menjalani ujian sesuai tingkatannya.

“Ada tiga kelas para peserta, Muda 18 orang, Madya 12 orang dan Utama 6 orang,” ucapnya

Disampaikan Helmie, UKW Regional Kalimantan Angkatan ke 22 ini, merupakan kerjasama dengan PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan. Ia berharap, dengan dimilikinya wartawan yang memiliki kompetensi, akan berpengaruh hasil karya jurnalistiknya. Dimana, pemberitaan wartawan pemegang kartu kompetensi, dapat terus mengawal pembangunan secara lebih berimbang.

“Saat ini PWI Kalsel sudah menguji kompetensi sekitar 500 wartawan lebih, termasuk 100 orang di antaranya jenjang utama yang diakui Dewan Pers,” jelasnya

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sangat mengapresiasi digelarnya UKW Regional Kalimantan Angkatan ke 22, dalam rangka mengutamakan wartawan memiliki sertifikasi, karena insan pers adalah mitra kerja. Selain itu, sertifikasi wartawan, dapat memberikan keyakinan bagi narasumber, yaitu akan diwawancarai oleh orang yang berkompeten dan profesional.

“Dengan semakin banyak wartawan yang berkompeten, akan berdampak dari segi kualitas pemberitaan,” pintanya

Hal senada juga disampaikan, GM UIP3B Kalimantan, Abdul Salam Nganro, menambahkan, dengan digelar UKW ini, tentu kompetensi wartawan semakin meningkat, dalam bentuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama ini sudah dua tahun berjalan, untuk membantu meningkatkan profesionalisme dari para jurnalis.

“UKW ini dapat melahirkan wartawan-wartawan lebih berkompeten dan profesional,” tutupnya

Untuk diketahui, PWI Kalimantan Selatan menggelar Uji Kompetensi Wartawan Regional Kalimantan Angkatan ke 22, dibuka secara resmi, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Adi Santoso, didampingi Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie, dan Jajaran Pengurus PWI Kalsel. Dihadiri Direktur Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, Kepala Bidang Komunikasi publik Diskominfo Kalsel, Jajang Markoni, GM UIP3B Kalimantan Abdul Salam Nganro, dan Sekretaris PWI Kalteng serta Ketua PWI dari Kabupaten Tabalong, Kotabaru, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Sedangkan secara zoom Ketua PWI Kaltim, Kaltara, Kalbar, bertempat di salah satu Hotel Berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)