Bulan: Desember 2024

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan melalui Ditreskrimsus Polda Kalsel, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinator Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Markas Komando Satbrimob, Banjarbaru, Kamis (19/12). Rakor yang dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan ini, juga diharapkan dapat menjaga solidatitas antara penyidik Polri dan PPNS dari lembaga/instansi terkait agar penegakan hukum lebih efektif serta efisien.

Kapolda menyampaikan, dengan terjalinnya tali silaturrahmi seluruh PPNS, maka jalinan koordinasi akan meningkat, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah dapat terlaksana di daerah.

“Antara penyidik Polri dan PPNS dari lembaga/instansi terkait perlu menguatkan sinergitas, agar penegakan hukum lebih efektif serta efisien sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang. Polri sebagai Korwas PPNS selalu siap sedia memberikan pendampingan di setiap proses penyidikan yang dilakukan PPNS,” ungkap Yudha.

Ia juga menginginkan, agar penyidik Polri dan PPNS di wilayah Kalsel dapat menciptakan perekonomian maju melalui tranaformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Perekonomian yang kuat dan stabil, adalah kunci dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

“Ditengah berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, penerapan kebijakan yang konsisten sangatlah penting, oleh karena itu, solidaritas dan sinergitas Antara penyidik polri dengan PPNS, sangat mendukung kebijakan pemerintah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Rakor Korwas PPNS ini menghadirkan tiga narasumber di bidang hukum yaitu Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun mantan Hakim Agung RI 2011-2018, Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Prof H. M. Hadin Muhjad, dan DR Edy Saputra sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya menggelar Festival Bola Voli Tingkat Provinsi Tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

Kegiatan dilaksanakan, di Lapangan Voli Indoor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mulawarman, Kamis (19/12). Dibuka Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Plt Kadispora Kalsel Diauddin, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Diauddin menyampaikan, apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

“Dengan terlaksananya kegiatan ini, sebagai dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap peningkatan olahraga voli di Banua,” ungkapnya

Gubernur juga menyampaikan, kepada seluruh peserta agar pada saat bertanding, tidak hanya berkompetisi tetapi juga untuk mencari bankat di cabang olahraga voli ini.

“Pada cabang olahraga apapun, pembinaan menjadi kunci utama untuk melahirkan atlet-atlet berbakat untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Jika pembinaan tidak jalan maka menurutnya tidak akan mendapatkan prestasi yang membanggakan serta mengharumkan Banua di tingkat nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berupaya untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan.

“Festival olahraga seperti ini hendaknya terus dilakukan lebih sering lagi ke depannya,” ucapnya.

Pada Festival Bola Voli Tahun 2024 ini diikuti puluhan tim putra dan putri se Kalimantan Selatan. Dengan memperebutkan tropi dan uang pembinaan sebesar puluhan juta rupiah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memberikan apresiasi atas pelaksanaan pendidikan Sekolah Lansia Standar 1 Tahun 2024.

Apresiasi itu disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, pada Wisuda Akbar Sekolah Lansia (SL) di Bina Keluarga Lansia (BKL) serta diseminasi Policy Brief Dampak Kesepian dan Kesehatan Mental pada Lansia, Kamis (19/12).

Muhidin mengatakan wisuda ini adalah bukti nyata bahwa usia bukanlah batasan untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi.

“Melalui program ini, kita melihat betapa pentingnya membangun komunitas yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang,” katanya.

Muhidin menerangkan sekolah lansia bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu, tetapi juga menjadi wadah untuk memberdayakan para lansia agar tetap berdaya dan mandiri. Lansia adalah bagian yang sangat penting dalam masyarakat. Beliau-beliau adalah penjaga nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.

“Melalui pendidikan dan pemberdayaan, lansia tidak hanya mampu meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, tetapi juga dapat terus memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Muhidin, Pemerintah Provinsi Kalsel akan terus berupaya untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui berbagai program yang mendukung, baik itu dalam aspek kesehatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan mereka.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti BKL dapat menciptakan dampak yang jauh lebih besar, bermanfaat dan berdampak nyata pada peningkatan SDM yang ada di Banua.

“Jadikan sekolah lansia ini sebagai contoh nyata bahwa proses belajar tidak pernah berhenti, dan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki potensi untuk diisi dengan hal-hal yang lebih bermakna dan bermanfaat,” harapnya.

Sebelumnya, dalam laporannya, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kalsel, Farah Adibah mengungkapkan bahwa sebanyak 40 orang mengikuti Wisuda Akbar Sekolah Lansia yang berasal dari kelompok Sekolah Lansia Sehat Bahagia Kota Banjarmasin dan Sekolah Lansia Mawar Kabupaten Barito Kuala.

“Di provinsi Kalsel, baru pertama kali dilaksanakan untuk pendidikan sekolah lansia standar I. Kegiatan ini seluruh Kalsel sudah dilaksanakan di 11 kabupaten/kota dan hari ini serentak dilaksanakan di 28 provinsi se-Indonesia,” ungkapnya.

Diharapkan ke depan, dapat dilaksanakan pendidikan sekolah lansia untuk standar 2 dan standar 3. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Selepas dilantik menjadi Gubernur Kalsel, Muhidin melakukan pengecekan rumah dinas di kawasan Mahligai Pancasila di Banjarmasin pada Rabu (18/12) sore.

Pengecekan secara khusus ini dilakukan Gubernur, setelah menyerahkan DIPA dan TKD di Aula Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Selepas Shalat Ashar, pengecekan awal yang dilakukan orang nomor satu di Pemprov Kalsel ini, dilakukan di areal dalam rumah dinas. Di dalam rumah, Muhidin berkeliling dan melakukan pengecekan pada setiap bagian.

Melihat rumah dinas yang cukup besar, Muhidin pun tersirat ide agar nantinya rumah dinas ini bisa menjadi tempat menginap para tamu Gubernur Kalsel, bila akan melakukan kunjungan ke Banua.

“Bisa saja nanti, tamu Gubernur menginap di sini,” ucap Muhidin.

Selepas rumah dinas, gubernur juga melihat Ruang Astakona yang terletak di sebelah utara rumah dinas. Masuk Ruang Astakona, Muhidin dengan seksama memperhatikan setiap sudut. Baik itu ruang pertemuan, kamar tidur hingga kamar mandi yang ada di dalamnya.

Peninjauan selanjutnya dilakukan di fasilitas olahraga lapangan futsal. Muhidin masuk ke dalam lapangan dan menyampaikan berbagai masukan. Salah satunya memanfaatkan ruang di sebelah lapangan futsal untuk dijadikan indoor tenis lapangan.

“Bagus kalau fasilitas olahraga lainnya disiapkan. Seperti lapangan tenis,” katanya.

Usai pengecekan itu, Muhidin menyampaikan kepada instansi terkait seperti PUPR, agar secepatnya dapat melakukan perbaikan dan pembenahan.

“Setelah melihat langsung, intinya bagi saya, semua harus bersih dan nyaman. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Muhidin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 897 Tamtama Polri dari 20 Polda se-Indonesia resmi dilantik pada Upacara Penutupan dan Pelantikan Pengambilan Sumpah Siswa Pendidikan Pembentukan Tamtama Polri Tahun 2024, di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Upacara pelantikan yang melibatkan ratusan Tamtama Polri tersebut dipimpin oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, yang disaksikan Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK serta sejumlah perwakilan Forkopimda Kalsel.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawana mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 5 bulan dan secara resmi dilantik sebagai Tamtama Polri.

“Lima bulan yang tercerahkan, kita semua sadar bahwa menjadi polisi adalah suatu panggilan di mana saudara di dalam pekerjaannya baik pikiran perkataan dan perbuatan harus menunjukkan sikap sebagai penjaga kehidupan untuk membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan,” ucapnya.

Selain menjaga etika profesi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya dalam setiap tugas yang diemban, Kapolda Kalsel juga berpesan kepada seluruh Tamtama Polri dilantik untuk tetap menjaga integritas dan menjaga situasi Kamtibmas serta menjaga negara.

“Hari ini adalah momentum bersejarah bagi para siswa yang telah berhasil melalui berbagai tahap pendidikan dan pelatihan. Saya berharap, kalian dapat menjalankan tugas sebagai anggota Polri dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasinya tinggi terhadap Polri yang telah menjaga keamanan di Indonesia khususnya bagi wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi dan semoga dengan penutupan ini mampu melahirkan polisi-polisi yang dapat menjadi pengayom masyarakat. Karena kita ketahui bersama keperluan polisi di Kalimantan Selatan memang masih sangat diperlukan terutama untuk menjaga ketertiban keamanan dilingkungan,” harap Bagiawan.

Untuk diketahui, dari 20 Polda se-Indonesia, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri sebanyak 22 Siswa dari Polda Kalsel. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (17/12).

Dalam kegiatan ini, Wakil Rakyat dan SKPD Terkait membahas pengelolaan galian C dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menekankan perlunya perhatian lebih terhadap berbagai aspek dalam pengelolaan galian C, termasuk tutupan lahan dan pengawasan lainnya.

Ia menyebutkan bahwa mulai 2025, pajak MBLB yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota akan menjadi kewenangan provinsi. Dengan perubahan ini, diharapkan potensi PAD dari sektor tersebut dapat meningkat secara signifikan.

“Hal ini perlu kita perhatikan lagi, seperti tutupan lahan dan aspek lainnya. Pada 2025, pajak sudah masuk ke provinsi, yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota. Dengan begitu, ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel, M. Rosehan NB, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 130 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di beberapa wilayah di Kalsel, seperti Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut berupa pengklasifikasian perizinan MBLB dan penyempurnaan regulasi terkait.

“Langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengklasifikasi perizinan MBLB serta menyempurnakan regulasi terkait pemungutan kewajiban MBLB ini,” jelasnya.

Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap dapat mengoptimalkan tata kelola sektor galian C dan memastikan potensi MBLB memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan PAD provinsi.

Selain itu, kolaborasi dengan Dinas ESDM diharapkan menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Langkah pemerintah pusat untuk menerapkan opsen kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bbea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 66 persen pada 5 Januari 2025 mendatang mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat Banua yang menolak rencana kenaikan tersebut.

Hal ini terungkap saat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Forum Kota Banjarmasin bersama sejumlah LSM lainnya, di Ruang Rapat HM. Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, Selasa (17/12).

Ditemui usai memimpin audiensi, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menyatakan dari awal pihaknya sudah mengira bahwa kenaikan opsen 66 persen ataupun 33 persen dirasakan akan sangat memberatkan masyarakat.

“Artinya kenaikan pajak ini sangat tinggi sekali. Nah ini yang kita perjuangkan kepada pemerintah bahwa ini harus dievaluasi ulang lagi. Walaupun belum dijalankan tapi saya minta ini dievaluasi dulu,” katanya, seraya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Kalsel yang masih sulit.

Selanjutnya, Komisi II DPRD Kalsel juga berencana untuk menggelar rapat melibatkan Komisi I, III, dan IV guna membahas permasalahan opsen ini.

“Kita ini bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) di Komisi II ini. Tetapi ketika kita rapat, kita lebarkan lagi ke Komisi I, II dan IV, ini kekuatan yang luar biasa. Bahkan tadi ada yang minta hak interpelasi, ini bisa saja terjadi tapi kita tidak inginlah. Kalau memang ada sekat-sekat komunikasi yang memang bisa kita bangun kenapa tidak,” jelas Yani Helmi.

Sementara itu, Ketua Forum Kota (Forkot) Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady meminta penerapan opsen 66 persen pada 5 Januari 2025 mendatang agar tidak diberlakukan dan berharap ditinjau kembali karena dinilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kita menyarankan ke pemerintah se Indonesia, jangan memaksakan kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) diatas 30 persen. Mari kita hitung kembali lah angka yang real berapa,” pintanya seraya menegaskan akan mempersiapkan yudisiap review UU Nomor 1 Tahun 2022 ke Mahkamah Konstitusi (MK). (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kualitas pelayanan terhadap publik yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel terus mengalami peningkatan drastis setiap tahun.

Hal itu dibuktikan dengan dijadikannya Disdikbud Kalsel sebagai lokus penilaian Ombudsman dan mendapat nilai 94 atau Sangat Baik.

Capaian tersebut tentunya merupakan buah hasil dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan Disdikbud Kalsel terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satunya yakni melaui Forum Konsultasi Publik yang membahas tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, di Aula Disdikbud Kalsel, pada Selasa (17/12) lalu.

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun melalui Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Muddasir Rahman, mengatakan forum tersebut bertujuan untuk evaluasi saran dan masukkan dari pengguna pelayanan publik terhadap Disdikbud Kalsel.

Sekaligus menjadi tindaklanjut terhadap amanat UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konsultasi Publik.

“Hasil kegiatan itu nantinya akan kita tindaklanjuti berdasarkan hasil saran dan masukkan dari pengguna pelayanan publik ke depan,” katanya.

Hasil pelayanan publik dengan hasil Opini Hijau dan masuk kategori A itu, pun mendapat apresiasi dari Biro Organisasi Setdaprov Kalsel.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Rakhmatiah, berpesan agar Disdikbud Kalsel terus menekankan pertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah bagus tersebut.

Khususnya dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik pada 6 aspek, yakni aspek kebijakan,  aspek profesionalise SDM,  aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan dan aspek inovasi.

“Ada yang khusus dalam pelayanan, yaitu pentingnya penerapan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) dan bekerja dengan ikhlas,” pesannya. (SYA/RDM/RH)