Bulan: Desember 2024

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (18/12) siang. Penyerahan ini menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Hadir pada acara perdana, pasca pelantikan Gubernur Kalsel, Muhidin ini, seluruh unsur Forkopimda Provinsi, seluruh kepala daerah 13 kabupaten kota di Kalsel, serta Kementerian atau Lembaga Vertikal yang ada di Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global. Antara lain melalui instrumen APBN Tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan, serta mendukung program ”ASTA CITA” Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat melalui upaya peningkatan penerimaan dan belanja negara yang berkualitas,” tegas Muhidin.

Belanja negara, menurutnya, juga harus dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, tepat sasaran, dan memberi dampak secara langsung kepada masyarakat.

Terkait strategi tersebut, secara khusus Muhidin menyampaikan secara rinci. Beberapa diantaranya adalah menguatkan bidang – bidang pembangunan utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan perumahan.

‘Belanja modal diutamakan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha, agar lebih bermanfaat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Subsidi dan perlindungan sosial lainnya agar diperbaiki supaya lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” urainya.

Selanjutnya, Muhidin mengingatkan, bahwa DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai amanah, mandat serta untuk menjadi acuan bagi semua pihak. Baik bagi para Kepala Daerah, Pimpinan Satuan Kerja Vertikal dan Daerah, dalam melaksanakan berbagai Program Pembangunan Secara Kolaboratif di Tahun 2025.

Ia berpesan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan para pengelola keuangan pada satuan kerja, supaya menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, sesuai prioritas, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Tidak boleh ada korupsi. Segera lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Muhidin juga mengingatkan untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kerjasama antara pusat dan daerah, serta kerjasama antar daerah. Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota, untuk memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025 sesuai tujuan, bermanfaat, dan optimal, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

“Penggunaan anggara tersebut harus mampu mengembangkan dan membangun pusat-pusat ekonomi baru untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah.,” tutupnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi memaparkan, alokasi APBN 2025 di Kalimantan Selatan mencapai 38,70 trilyun. Jika dibandingkan dengan nasional, maka porsi belanja APBN di Kalimantan Selatan sebesar 1,07 persen.

Adapun, sepuluh Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi terbesar di Kalimantan Selatan, menurut Syafriadi, adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan PAS, serta Kejaksaan RI.

“Alokasi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) 2025 untuk 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan di awal tahun 2025 ini sebesar 27,89 trilyun. Persentase Kenaikan TKD tertinggi pada Kabupaten Tabalong sebesar 13,73 persen, yang berasal dari kenaikan DBH Sumber Daya Alam,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur, Muhidin didaulat menyerahkan sejumlah penghargaan kepada Kementerian / Lembaga serta pemerintah kabupaten kota berprestasi, pada realisasi anggaran tahun 2024. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penanggulangan kemiskinan tahun 2024, di RR Syahrir Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Nurul Fajar Desira, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Kalsel, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota, para camat, kepala desa se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan kondisi kemiskinan Kalsel yang secara umum menunjukkan pencapaian dari tahun ke tahun.

“Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kalsel berada pada angka 4,11 persen, dan menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Indonesia setelah Bali,” katanya.

Meski begitu, menurutnya, perlu disadari pula bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi. Terutama terkait dengan perlambatan laju penurunan kemiskinan belakangan ini, sementara Kalsel memiliki target menuju nol persen kemiskinan pada tahun 2045.

Salah satu tantangan yang dihadapi yakni terkait keberadaan data yang belum terintegrasi.

Muhidin menyebut persoalan itu menjadi tantangan besar dalam perencanaan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Ketidaksesuaian antar data, dinilainya, bahkan dapat menghambat efektivitas intervensi yang dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat untuk mengintegrasikan ketiga sumber data utama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi satu data kemiskinan daerah.

“Data ini harus mencakup informasi terbaru dan telah diverifikasi serta divalidasi dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan tunggal yang akurat untuk perencanaan yang lebih terarah dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Tantangan lainnya, lanjut Gubernur, adalah sebagian besar data terkait kemiskinan yang hingga saat ini masih belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan untuk perencanaan program.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk bersama-sama melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih kuat dalam menanggulangi kemiskinan di Kalimantan Selatan,” imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan dan apresiasi kepada daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam pelaporan, serta menunjukkan komitmen kuat dalam pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.

Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor mengatakan, penyerahan penghargaan itu merupakan upaya Pemprov Kalsel guna memotivasi kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan.

“Semoga kedepannya kami bisa memberikan penghargaan yang lebih baik lagi kepada pemda terbaik dalam hal penurunan angka kemiskinan di Kalsel,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Acara dihadiri oleh Gubernur Kalsel Muhidin yang diwakili Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun, dan dihadiri perwakilan Kepala Kemenag Kalsel, Ketua PGRI Kalsel, Kepala BPG Kalsel, Dewan Pembina dan Dewan Pakar Guru Kalsel, serta Kepala Disdik dan Ketua PGRI se Kalsel.

Dalam sambutannya, Muhidin menyampaikan rasa terima kasih atas jasa para guru yang selama ini terus membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kalsel.

Di sisi lain, Muhidin berpesan kepada para guru untuk cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, demi menciptakan proses pembelajaran yang efektif efisien dan relevan dengan zaman.

“Seorang guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif,” tegasnya.

Keterampilan tersebut, menurutnya, juga harus ditunjang dengan kemampuan dasar lainnya seperti kepemimpinan, komunikasi, kecerdasan, emosional, serta mampu bekerja sama dengan memecahkan masalah.

“Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun PGRI dan hari guru sebagai ajang untuk refleksi atau evaluasi tentang proses penegakan pendidikan di Kalimantan Selatan,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun, mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kualitas SDM guru di Kalsel.

Menurutnya selain penguasaan terhadap teknologi digital, seorang guru juga harus terus hadir secara langsung untuk mengajar di kelas.

“Karena kehadiran guru sangat diperlukan oleh para murid,” katanya.

Di tempat sama, Ketua PGRI Kalsel Abdul Rivai, berharap guru di Kalsel semakin meningkat kompetensi, prestasi dan profesionalisme, serta menjadi lebih berguna dalam rangka mendidik anak-anak bangsa khususnya di Kalsel.

“Kita berharap rekan-rekan guru bisa terus bekerja secara profesional,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalsel terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, di bidang penyelamatan. Hal ini disampaikan, Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Zakly Asswan, saat menutup pelatihan Diklat Basic Rescue Angkatan I tahun 2024, di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).

Zakly mengatakan, peningktan Kompetensi dan keterampilan, adalah suatu keharusan. terlebih kalsel memiliki kondisi geoprafis yang beragam, sehingga sering kali menghadapi tantangan bencana seperti karhutla, banjir dan tanah longsor.

“Untuk itu dalam menghadapi situasi ini membutuhkan SDM yang tanggap dan terlatih agar nantinya pada saat terjadi bencana petugas kita sudah siap untuk membantu masyarakat,” ucap Zakly

Ia menambahkan, pelatihan Basic Rescue sangat penting dan strategis, sehingga mendapat apresiasi dari Gubernur Kalsel Muhidin. Pelatihan ini bukan hanya sekedar formalitas, namun menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan personil yang berdaya saing.

“Pelatihan ini sangat strategis diharapkan para peserta nanti dapat menerapkan ilmunya di lapangan,” lanjut Zakly.

Untuk itu, kepada para peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan diklat ini, diharapkan dapat terus berkontribusi meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, di bidang penyelamatan untuk membantu masyarakat.

“Diklat ini memiliki peran yang sangat penting, dalan upaya peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan personil, dalam menghadapi berbagai kondisi darurat khususnya dibidang keselamatan,” tutup Zakly. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu lokus program makan menu ikan bergizi gratis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kasi Pengelolaan Hasil Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Martiah Akhdianti menjelaskan, pihaknya bersyukur karena Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai lokus program Kementerian Kelautan dan Perikanan makan menu ikan gratis tersebut.

“Program ini bekerjasama dengan Balai Gizi Nasional serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan kegiatan tersebut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Sepanjang tahun 2024 ini, kegiatan makan menu ikan gratis telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin, serta daerah lainnya.

Dan, saat ini Kalimantan Selatan memiliki dapur sehat yang berlokasi di Kota Banjarmasin.

“Bantuan dapur sehat tersebut diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Untuk dapur sehat ini diberikan kepada lima Kota yang ada di wilayah Kalimantan, Jawa, serta Sulawesi.

Dapur sehat tersebut, jelasnya, berupa adanya bangunan hingga alat masak, dan personil yang terdiri dari juru masak, serta ahli gizi.

Tentunya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas bantuan dapur sehat, untuk pengolahan menu makan ikan gratis tersebut.

“Diharapkan dengan adanya dapur sehat ini, gerakan gemar makan ikan semakin meningkat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Martiah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan PT Adaro Indonesia kembali menggelar turnamen futsal antar wartawan se-Kalimantan Selatan.

Dijadwalkan, turnamen futsal antar wartawan bertajuk “PWI-Adaro Cup 2024” ini bakal dilaksanakan selama dua hari, yakni Sabtu-Minggu, 21 hingga 22 Desember 2024 di Borneo Indoor Futsal, Banjarmasin.

Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan, panitia pelaksana yang diketuai Rahmat Aidi dan kawan-kawan dari SIWO menyampaikan, persiapan yang dilakukan sudah memasuki tahap akhir.

“Alhamdulillah, persiapan kawan-kawan di kepanitiaan sudah hampir mencapai 100 persen, baik itu kesiapan venue penyelenggaraan, hingga perangkat pertandingan,” ujarnya ditemui di Kantor PWI Kalsel, Rabu (18/12).

Selain menjadi ajang silaturahmi antar wartawan, gelaran turnamen futsal PWI-Adaro Cup 2024 ini juga merupakan kegiatan dalam rangkaian menyambut Hari Pers Nasional 2025.

Pun digelar sejak Sabtu (21/12) pagi, namun acara pembukaan baru akan dilakukan di hari kedua atau tepatnya pada Minggu (22/12).

“Kita berharap, Pak Gubernur Kalsel H Muhidin dapat membuka gelaran turnamen futsal PWI-Adaro Cup 2024 ini,” ucap Helmie.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Adaro Indonesia yang mendukung penuh dan menjadi sponsorship turnamen futsal ini.

“PT Adaro Indonesia ini merupakan mitra yang selalu mendukung kegiatan PWI Kalsel. Tak hanya kegiatan di bidang olahraga seperti turnamen futsal ini, namun pada sejumlah kegiatan PWI Kalsel, PT Adaro Indonesia selalu mendukung penuh, baik itu pelaksanaan UKW hingga kegiatan-kegiatan yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas SDM-SDM wartawan di Banua,” ujarnya.

Tak lupa, Zainal Helmie juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga yang juga selalu mendukung kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan PWI Kalsel.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertandingan futsal yang diikuti desk-desk liputan dan PWI-PWI kabupaten/kota se-Kalsel ini menggunakan format setengah kompetisi, kemudian dilanjutkan dengan sistem gugur pada fase berikutnya.

Manarik disaksikan, tim-tim futsal desk liputan dan PWI kabupaten/kota se-Kalsel akan bersaing memperebutkan hadiah uang pembinaan, yakni Rp10 juta untuk juara 1, Rp6 juta untuk juara 2, Rp4 juta untuk juara 3, dan Rp3 juta untuk juara 4. (PWI Kalsel/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel menggelar Dukcapil Kalsel Award 2024 dan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan Se-Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (17/12).

Dalam Sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso menyampaikan apresiasi kepada jajaran Disdukcapil atas peningkatan kinerja pendataan penduduk.

“Melalui kegiatan ini, semoga data kependudukan dan pencatatan sipil di Banua kita semakin baik dan tertib, disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan di era bonus demografi ini, pemetaan penduduk memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor pembangunan. Administrasi kependudukan yang akurat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk pelayanan publik.

“Dukcapil mungkin bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar bagi semua pelayanan. Data kependudukan yang akurat adalah kunci keberhasilan program pembangunan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mendorong Disdukcapil untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, inovasi kebijakan berbasis data menjadi prioritas untuk memastikan sumber daya manusia di Kalsel dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan perekonomian.

“Dengan tertib administrasi, kita mendukung proses pembangunan Indonesia secara keseluruhan,” kata Adi.

Lebih lanjut, ia juga mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Dukcapil Award 2024 kepada Disdukcapil kabupaten/kota dan kepala daerah dengan kinerja terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan.

“Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran Disdukcapil di Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan penghargaan yang diberikan pada Dukcapil Award 2024 ini merupakan apresiasi dari Gubernur Kalsel, Muhidin yang bertujuan untuk lebih meningkat motivasi dan kinerja di bidang pencatatan kependudukan agar lebih baik kedepan.

“Indikator penilaian pada ajang ini meliputi kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri untuk kab/kota, serta penilaian tambahan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Provinsi Kalsel terkait pendaftaran kependudukan, masalah pencatatan sipil, pengolahan data dan infrastruktur serta SDM,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada Dukcapil Award 2024 ini diberikan penghargaan kepada 13 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atas Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah serta pemberian Award kepada 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik dalam hal Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Adminduk yaitu Terbaik 1 diraih Bupati Tabalong, Terbaik 2 Walikota Banjarbaru, Terbaik 3 Bupati Tanah Laut, Terbaik 4 Bupati Tanah Bumbu dan Terbaik 5 Bupati Banjar. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pelantikan Kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalsel periode 2024-2027, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (16/12) malam.

Pada acara tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ketua BPD HIPMI Kalsel yang baru, Putra Qomaludin, beserta jajaran kepengurusannya yang baru dilantik.

“HIPMI Kalsel sejatinya diharapkan mampu menjadi nakhoda yang handal dan tangguh dalam mengarahkan pengusaha muda menuju keberhasilan,” ujar Bagiawan.

Lebih lanjut, Bagiawan menegaskan bahwa HIPMI Kalsel memiliki peran strategis dalam ekosistem kewirausahaan di Kalimantan Selatan. Ia menyebut organisasi ini tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha muda, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah.

“Sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang melimpah, kita membutuhkan peran generasi muda, khususnya wirausaha yang inovatif, kreatif, dan tangguh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Banua kita,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bagiawan juga mengimbau agar kepengurusan HIPMI Kalsel yang baru dapat menjaga jalinan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pelaku industri. Hal ini diperlukan untuk memastikan ekosistem daerah tetap kondusif bagi pengembangan usaha.

“Saya berharap HIPMI Kalsel dapat mewujudkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel telah memusnahkan 2.077 berkas arsip yang telah habis masa retensinya (waktu simpannya). 2.077 berkas arsip tersebut berasal dari tiga instansi diantaranya Badan Koordinasi Penyuluhan (Pertanian Perikanan dan Kelautan) Provinsi Kalsel sebanyak 1.901 berkas kurun waktu tahun 2004-2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel sebanyak 472 berkas kurun waktu 1966-2001, dan RSUD Dr HM Ansyari Saleh Provinsi Kalsel sebanyak 514 berkas kurun waktu 1982-2007.

Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel Nurliani Dardie dan disaksikan oleh perwakilan instansi, Inspektorat Provinsi Kalsel, Biro Hukum Provinsi Kalsel, serta Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Pemerintah Provinsi Kalsel di Depo Arsip Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/12).

Kepada sejumlah wartawan, Nurliani menyampaikan, pemusnahan arsip ini sangat penting untuk menciptakan efisiensi pemeliharaan maupun tempat dan sarana prasarana penyimpanan arsip di Depo Arsip Provinsi Kalsel.

“Jadi, jika dokumen arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna telah menumpuk dan ingin dibuang, jangan dijual. Karena prosedurnya adalah dimusnahkan,” ucap Nurliani.

Ia menambahkan, pemusnahan arsip dengan cara menjualnya merupakan tindakan yang dilarang, karena sejatinya pengelolaan arsip memiliki aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

“Tindakan menjual arsip itu dilarang. Bahkan bisa dikenai sanksi pidana, Tidak boleh arsip dijadikan bungkus kacang” Lanjut Nurliani.

Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum arsip benar-benar akan dimusnahkan, diantaranya, pemeriksaan masa retensi arsip, pencatatam informasi arsip meliputi nomor, jenis dokumen, tahun, jumlah, tingkat perkembangan dokumen, dan keterangan informasi arsip. Kemudian pembentukan panitia pemusnahan arsip, penilaian panitia, pelaksanaan pemusnahan, serta pembuatan berita acara pemusnahan arsip.

“Arsip yang sering dimusnahkan umumnya yang berjenis kronologikal arsip, yang berisi informasi terkait tanggal, bulan, dan tahun untuk keperluan administratif. Karena umumnya arsip jenis ini cepat kadaluarsa sehingga sudah habis nilai gunanya,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)