Bulan: Desember 2024

BANJARBARU – Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan, akan melakukan asesmen Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Kalsel dan audit SKPD serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kepastian ini disampaikan Muhidin, saat memimpin coffee morning pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Aula Kebun Raya Banua, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel pada Senin (9/12).

“Dalam waktu dekat ini, akan dilakukan Asesmen semua pejabat Eselon 2. Hasil asesmen akan menjadi patokan pengisian jabatan di Pemprov Kalsel,” sampai Muhidin didampingi Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dengan asesmen itu, terang Muhidin, dirinya dapat mengetahui kapasitas dan kemampuan pejabat atau kepala dinas. Bagi yang dianggap hasilnya kurang bagus, tentu siap-siap tidak dapat jabatan.

“Asesmen akan kita lakukan di Jakarta. Hasilnya tidak bisa dipengaruhi oleh Sekda atau bahkan oleh gubernur sekalipun,” terang Muhidin.

Rencananya, Kamis (12/12) nanti, Plt Gubernur dan Sekdaprov Kalsel, akan ke Jakarta bertemu Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan permohonan asesmen seluruh kepala SKPD tersebut.

Muhidin mengingatkan, siapa pun yang menduduki jabatan kepala SKPD Pemprov Kalsel nantinya, adalah orang-orang yang mahir atau pintar di bidangnya dan mampu bekerja secara profesional. Untuk mengukur itu, maka dilakukan asesmen.

“Kalau kepala dinas kada pintar (tidak pandai,red), akan non job,” terangnya.

Selain asesmen, Plt Gubernur Kalsel ini juga mengingatkan kepada SKPD Pemprov Kalsel untuk siap-siap di audit secara menyeluruh. Tujuannya agar SKPD nantinya bersih dan siap untuk bekerjasama membangun Kalsel.

“Siap-siap untuk di audit. Mulai sekarang siapkan semua pertanggungjawaban secara baik dan benar. Kalau nanti ada permasalahan, tentu akan mengembalikan,” ungkapnya.

Audit tidak hanya ditujukan kepada SKPD Pemprov Kalsel saja, namun juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Ketua Badan Pembentukan Perda (BP-Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah berkomitmen agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibuat, selalu memikirkan asas kebermanfaatan bagi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan ketika rombongan Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), dan BP-Perda yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo melakukan studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin, (9/12).

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan selaku Anggota DPRD Kalsel yang sekaligus menjadi Ketua BP-Perda, ia ingin mengetahui alur dan penganggaran penyusunan Raperda di DKI Jakarta. Hal ini menjadi penting agar kinerja legislasi mereka menjadi semakin baik.

“Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di kita ini tidak hanya mementingkan kuantitas atau semata-mata untuk mengejar target belaka. Namun juga harus sesuai dengan nafas dan denyut nadi kepentingan masyarakat, sehingga melahirkan Raperda yang berkualitas,” katanya.

Hal tersebut juga sejalan dengan harapan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo. Ia berharap mendapat banyak masukan dalam studi komparasi di DPRD DKI Jakarta yang menurutnya menjadi banyak rujukan sejumlah DPRD di berbagai daerah untuk belajar dan menggali informasi terkait kedewanan.

Rombongan dari perwakilan rakyat “Rumah Banjar” itu, diterima langsung oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli atau yang lebih dikenal dengan sebutan MTZ tersebut. Ia mengapresiasi kedatangan DPRD Provinsi Kalsel dalam rangka bersilaturahmi dan saling sharing berbagi pendapat.

“Tersanjung sekali dikunjungi oleh DPRD yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun Jakarta tidak lagi IKN, tapi kami tetap optimis Jakarta tetap jadi kota global dan menjadi pusat perekonomian nasional,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANDUNG – Sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengunjungi DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (9/12) tersebut untuk mempelajari lebih dalam tentang BK Award yang telah dilaksanan oleh DPRD Jabar, yang mana BK Award merupakan apresiasi kepada anggota DPRD atas dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri menuturkan bahwa, BK Award bertujuan agar anggota dewan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Banyak sekali agenda-agenda yang perlu kita pelajari yang salah satunya motivasi namanya BK Award memberikan penghargaan kepada rekan-rekan yang bersemangat bekerja, memberikan nilai tambah supaya pelaksanaan tugas bisa mencapai kebahagiaan, bahwa anggota DPRD benar-benar melaksanakan tugas dalam menampung aspirasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Rosehan menjelaskan akan menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana mekanisme BK Award ini.

“Kami akan menggali lebih dalam dulu walaupun nanti selama nanti selama 3 bulan ini bisa kita lihat kehadiran kawan-kawan. Baik dalam kehadiran paripurna, rapat-rapat komisi, rapat-rapat AKD, dan rapat-rapat kunjungan, baik kunjungan dalam daerah maupun luar daerah atau rapat dengar pendapat itu bisa diselesaikan dengan baik ada nilainya, ada istilah bobotnya,” jelasnya.

Rosehan juga menambahkan, bahwa BK Award ini akan diuji coba pada DPRD Kalsel ditahun depan, lebih tepatnya diawal tahun 2025.

“Nanti mungkin kita tahap pertama uji coba kami di DPRD Kalimantan Selatan, nanti di Januari kita umumkan secara maksimal nanti setahun ke depan jadi 2025, nanti pengumumannya 2026 awal Januari,” jelasnya.

Kedatangan rombongan BK diterima langsung oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jabar, Iman Tohidin. Ia mengapresiasi kedatangan BK DPRD Kalsel untuk menghadirkan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja.

“Tentunya dengan ajang silaturahmi ini, bagian dari untuk berbagi pengalaman berbagi ilmu sehingga kedua provinsi ini bisa mengangkat derajat kinerja dari DPRD Provinsi, baik Jawa Barat maupun Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan apresiasi atas kehadiran dan Insya Allah boleh kami apapun berkunjung kembali untuk mendalami inovasi yang sudah dilaksanakan oleh provinsi Jawa Barat yaitu BK Award,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan seleksi tes kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditahap I tahun 2024. Tes ini dilaksanakan selama empat hari, dari 5-8 Desember 2024, yang diikuti 5.007 peserta.

Seleksi ini bertujuan untuk mengisi 1.493 formasi yang terbagi dalam 1.000 formasi guru, 175 formasi tenaga kesehatan, dan 318 formasi administrasi. Materi ujian meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, menyampaikan apresiasinya atas antusias peserta serta kepada para pegawai non-ASN yang selama ini telah berkontribusi bagi pemerintahan.

“Dengan bergabung sebagai PPPK melalui tes ini, akan meningkatkan kinerja yang telah dilakukan selama ini sekaligus memperoleh kepastian status sebagai ASN. Namun, menjadi ASN adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang menuntut integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam melayani masyarakat,” ujar Dinansyah, Minggu (8/12).

Ia menambahkan pelaksanaan tes ini dilakukan secara transparan dan berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk memastikan integritas dan objektivitas penilaian.

Dari total 5.007 peserta, sebanyak 4.989 peserta mengikuti ujian di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, sementara sisanya memilih titik lokasi ujian di Gedung Institut Agama Hindu Tampung Penyang Palangkaraya dan Kantor Regional V BKN Jakarta.

“Bagi peserta yang lolos seleksi nantinya diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah Kalsel,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Mashudi, menyampaikan bahwa peserta yang tidak lolos seleksi PPPK Tahap I Pemprov Kalsel memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Namun, keputusan ini masih bergantung pada regulasi baru yang sedang dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta kemampuan keuangan daerah.

“Masyarakat, khususnya tenaga honorer, diharapkan untuk tetap bersabar menunggu informasi resmi. Sosialisasi lebih lanjut akan disampaikan setelah regulasi dari KemenPAN RB diterbitkan,” katanya.

Mashudi juga mengajak kepada para pegawai honorer Pemprov Kalsel yang belum sempat mendaftar seleksi PPPK di tahap pertama untuk mengikuti pada tahap kedua yang berlangsung dari 17 November – 31 Desember 2024 mendatang.

“Persiapan dan pastikan antara lain telah bekerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus di lingkungan Pemprov.Kalsel dan berbagai dokumen lengkap sesuai format yang diminta, agar proses seleksi berjalan lancar tanpa kendala administratif,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, memimpin pertemuan atau coffee morning bersama pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Aula Kebun Raya Banua, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel pada Senin (9/12).

Coffee morning yang dihadiri para Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan pejabat eselon III ini, berlangsung penuh keakraban.

Di awal coffee morning, Muhidin terlebih dulu mengenalkan diri, keluarga dan menceritakan karier politiknya, mulai sebagai anggota DPRD Tapin, DPRD Provinsi dan dilanjutkan kesuksesan menjadi Walikota Banjarmasin, sebagai Wakil Gubernur Kalsel satu periode disambung Plt Gubernur Kalsel saat ini.

Muhidin juga menyampaikan komitmennya untuk kerja bersama dan profesional dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Apapun yang kita hadapi, kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Muhidin juga mengajak semua bersama-sama membangun Kalimantan Selatan dan bersinergi antar SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Ayo membangun Kalimantan Selatan bersama-sama diniatkan untuk ibadah,” pesan Muhidin.

Pada kesempatan itu, Muhidin mengingatkan tak ada istilah ‘kuning – biru’ dan semua pejabat maupun ASN lingkup Pemprov Kalsel ini, bersikap netral dalam bertindak dan semua mengutamakan kerja bersama.

Perkenalan dan cerita Muhidin pun menjadi makin terjalin rasa keakraban, apalagi disertai joke-joke lucu dari pengalamannya sejak waktu kecil, masa sekolah hingga sebagai pejabat.

Muhidin juga menegaskan, tidak ada rasa dendam dalam dirinya kepada siapapun dalam hal adanya perbedaan sikap atau dukungan, pada saat pencalonan gubernur dan wakil gubernur pilkada serentak lalu.

Pada kesempatan itu, Muhidin juga menyinggung masalah tenaga honorer atau kontrak di masing – masing instansi, dengan diperkenankannya menambah tenaga jika memang sangat diperlukan, dengan catatan, memilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan dilakukan pengawasan disiplin kerja.

“Jangan sampai ada yang tidak masuk (absen, red) ke kantor, tapi terima gaji,” ujar Muhidin.

Terkait gaji honorer, Muhidin juga akan meningkatkan kenaikan menjadi Rp3,3 juta yang akan diusulkan pada anggaran perubahan 2025 mendatang, yang disesuaikan dengann Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Batulicin mencetuskan inovasi yang mempermudah penagihan kepada penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Inovasi tersebut berupa aplikasi Si Suanang atau Sistem Supporting Penagihan Tunggakan, dan sudah digunakan di UPPD Samsat Batulicin sejak 3 bulan terakhir.

Kepala UPPD Samsat Batulicin Indra Abdillah, melalui Kepala Seksi PKB-BBNKB Hariyadi, menjelaskan keunggulan penggunaan aplikasi tersebut diantaranya untuk memangkas penggunaan kertas dalam mendata para penunggak PKB.

“Data penunggak pajak sudah ada di aplikasi itu. Petugas hanya cukup mendatangi langsung ke alamat penunggak sesuai data yang tertera di aplikasi,” jelasnya, saat ditemui di Banjarbaru, belum lama tadi.

Aplikasi yang bisa digunakan di ponsel pintar itu, lanjut Hariyadi, juga telah digunakan oleh sejumlah RT dan tokoh masyarakat, yang secara langsung diberdayakan oleh UPPD Samsat Batulicin untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak (wp).

“InsyaAllah tahun depan kita rencanakan seluruh RT dan tokoh masyarakat di Tanah Bumbu bisa bekerjasama dengan kita,” ungkapnya.

Selain data penunggak, aplikasi yang langsung terhubung ke Badan Pendapatan Daerah Kalsel itu, pun memiliki tabel laporan terkait hasil penagihan, sehingga akan lebih memudahkan keputusan terkait biaya ataupun pencabutan status menunggak.

“Misalnya kendaraan yang menunggak itu sudah hilang, ditarik oleh pihak pembiayaan atau rusak berat. Semua laporan langsung tersampaikan ke Bapenda Kalsel untuk perubahan status maupun biaya tunggakan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Jahe merah merupakan salah satu tanaman obat yang kaya akan manfaat. Salah satu manfaat jahe merah adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Di Banua Kalimantan Selatan, perkembangan jenis tanaman jenis hortikultura ini masih tergolong jarang dikembang biakkan dikarenakan kebutuhannya masih dinilai minim dibandingkan jenis hortikultura lainnya. Namun hal ini tidak menjadi salah satu faktor kendala bagi para petani di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang berhasil mengembangkan bibit jahe merah.

Plh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, melalui Kabid Hortikultura, Amir Sahlan mengungkapkan, keberhasilan pengembangbiakkan tanaman jenis obat – obat an ini, merupakan hasil kerja keras kelompok tani di Kabupaten Tapin, yang dapat menjadi pemasok bibit jahe merah, ke setiap daerah di Kalimantan Selatan.

“Hal ini mendapat apresiasi serius, dikarenakan keberhasilan ini akan menjadi tolak ukur, untuk mengembangkan bibit tanaman obat lainnya,” ungkap Amir, Senin (9/12).

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap kelompok tani, sehingga para petani dapat terus berinovasi, seperti berhasilnya mengembangkan bibit jahe merah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, juga Memfokuskan perkembangan Tanaman obat – obat an di Daerah Kabupaten Tapin.

“Selain perkembangan varietas padi yang ada di Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel juga berfokus pada perkembangan tanaman obat – obatan, salah satunya tanaman jahe, yang digemari masyarakat banua. Dengan mengembangkan tanaman ini, diharapkan dapat mengurangi ekspor tanaman obat, di banua,” lanjut Amir.

Amir menambahkan, terpilihnya daerah kabupaten tapin sebagai tempat pengembangan tanaman obat, dikarenakan daerah ini memiliki lahan luas serta subur, namun tidak menutup kemungkinan daerah lain juga dijadikan sebagai tempat pengembangan tanaman obat, dan tidak berfokus pada satu Kabupaten saja. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan diajak memperkuat keluarga mereka sebagai unit terkecil dengan nilai-nilai Ideologi Pancasila. Hal itu seperti yang dilakukan Anggota DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono ketika melaksanakan sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila kepada puluhan warga di Banjarmasin, Sabtu (7/12).

Menurut Bambang Yanto, apabila setiap keluarga di Kalsel mengamalkan nilai-nilai Ideologi Pancasila dalam kehidupan rumah tangga maka diharapkan tidak ada lagi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, tawuran antar pelajar dan persoalan lainnya. Mengingat, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dijadikan teladan atau acuan untuk dapat menjalankan hidup yang tertata, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.

“Dalam sosialisasi ini, lingkup kita untuk yang paling kecil yaitu rumah tangga. Dalam artian, kita jelaskan, apabila setiap rumah tangga mengamalkan Pancasila dari sila 1 sampai 5, insya Allah hal itu akan meningkat ke RT, RW, kelurahan, kecamatan bahkan sampai ke kota madya. Begitu juga selanjutnya, insya Allah tidak ada perkelahian di rumah tangga, perkelahian pelajar dan lain-lain. Kita yakin apabila ini terlaksana dengan baik, maka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 akan semakin sejahtera,” terangnya.

Sementara itu, Pensiunan PNS, Hesly Junianto memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Kegiatan ini sangat positif karena lebih memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, tampak para peserta sosialisasi antusias mengikuti penjelasan dan sesi tanya jawab terkait nilai-nilai Ideologi Pancasila. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Peringatan HUT Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) menjadi momen peningkatan kinerja profesional.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, Polda Kalsel saat ini memperingati HUT Polairud ke 74.

“Kedepannya Polairud Polda Kalsel dapat lebih berjaya, profesional, dalam melaksanakan undang undang no 2 tentang kepolisian negara Republik Indonesia,” ungkap Kapolda, usai Syukuran HUT Polairud Polda Kalsel ke 74, di Banjarmasin, Senin (9/12).

Kapolda mengatakan, Polairud Polda Kalsel selama ini juga turut menjaga situasi Kamtibmas di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Polairud Polda Kalsel bertugas menjaga ketertiban diperairan, Kalimantan Selatan, dari kejahatan perompakan di laut, pencurian sumber daya laut, serta lainnya,” ujarnya.

Meski kekuatan personil Polairud masih dibawah jumlahnya, dibandingkan dengan yang lainnya di Institusi Kepolisian.

“Namun Polda Kalsel terus memberdayakan sumber daya di Polairud, agar dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang tinggal dikawasan pesisir,” ucap Kapolda.

Sementara itu Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Kabid Pelayaran Dishub Kalsel Agung Rahmadi menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selamat HUT Polairud Polda Kalsel.

“Diharapkan kedepannya terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjalankan keamanan diperairan di Banua,” ujarnya.

Sedangkan, Dir Polairud Polda Kalsel Kombes Andi Adnan Syafruddin mengatakan, sesuai tema HUT ke 74, salah satu tugas pokok Polairud adalah menjaga situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah perairan.

“Tentunya kita akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bersama-sama menjaga sumber daya kelautan. Tentunya yang di kedepankan adalah tindakan preventif dan preemtif, bilamana hal itu kurang optimal baru akan dilakukan tindakan represif,” ucap Dir Polairud.

Pada Peringatan HUT Polairud Polda Kalsel tahun ini menyerahkan penghargaan kepada Polres terbaik dalam penanganan keamanan di perairan, pemberian hadiah umroh kepada petugas Polairud, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, sukses mnggelar Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tahun 2024, yang digelar selama dua hari, 7-8 Desember 2024.

Kepada wartawan Plt Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin usai membuka kegiatan pada Sabtu (7/12) mengatakan, kegiatan ini mengangkat tema “Kalsel Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia”, bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selain juga, mempererat tali silaturahmi pengelola Pokdarwis menyelaraskan program dalam memajukan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan.

“Kegiatan dipusatkan di Amanah Borneo Park kota Banjarbaru,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, ada tiga hal utama bagi pengelola sektor pariwisata di Banua, untuk mengembangkan kepariwisataan, pertama pengembangan yang dilakukan memberikan dampak positif kepada masyarakat, kedua menjaga kelestarian lingkungan dan ketiga mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempromosikan pariwisata secara luas.

“Pokdarwis memiliki peranan garda terdepan dalam mewujudkan pengembangan pariwisata di seluruh Kabupaten dan Kota,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, Jambore Pokdarwis Kalsel 2024 ini telah menghadirkan Narasumber dari Perwakilan Kementrian Pariwisata RI, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan serta Wakil Gerakan Ekonomi Kreatif, diikuti 700 orang Kelompok Sadar Wisata di seluruh Kabupaten dan Kota.

“Event tahunan ini sebagai wadah untuk belajar, bertukar pikiran, pengalaman dan memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pariwisata di Banua,” tutup Pj Bupati Tapin.

Untuk diketahui, Jambore Pokdarwis Kalsel 2024 dibuka secara resmi Plt Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kabid, Kasi dan jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri sejumlah SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten kota. (NHF/RDM/RH)