Biaya Program MBG Sepenuhnya Ditanggung Pusat, Akhir Desember Kalsel Akan Mulai Masa Percontohan

BANJARBARU – Pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Besaran dana yang diberikan mulai dari Rp 7,5 – 10 miliar pertahun untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tergantung tingkat kemahalan harga.

Hal itu diketahui usai kunjungan Disdikbud dan Dinkes Provinsi Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel dan Komisi VI Kalsel, ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, pada Kamis (12/12) lalu.

“Kala itu kita diterima langsung oleh Kepala BGN. Beliau mengatakan tidak ada anggaran yang dibebankan kepada daerah terkait program tersebut,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Hadeli Rosyaidi, Senin (16/12).

Pemprov Kalsel sendiri sebelumnya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk program tersebut. Akan tetapi jika diperuntukkan dalam penyiapan makanan bergizi hanya akan mencakup sekitar 400 ribu dari total keseluruhan mencapai 1,3 juta siswa di Kalsel.

Lantas, Hadeli menyebut, pihak BGN akan mengkoordinasikan ke Kemendagri perihal dana yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah termasuk Kalsel.

Dana tersebut diusulkan untuk keperluan infrastruktur pembangunan SPPG, yakni dapur yang menyediakan makanan bergizi dan higienis untuk program makan bergizi gratis.

“Di Kalsel rencananya akan dibangun 421 titik SPPG. Jika tidak ada anggaran tambahan untuk BGN pada pertengahan tahun 2025, maka sementara hanya akan ada 130 titik tahun nanti,” ungkapnya.

Hadeli menjelaskan, SPPG tidak harus berupa bangunan baru. Tetapi bisa dengan merenovasi bangunan yang tidak terpakai, dengan sistem penyertaan modal, melalui kerjasama kepada pihak koperasi, BUMD, atau BumDes.

“Artinya jika membangun atau merenovasi bangunan untuk SPPG menggunakan APBD, uangnya tidak akan hilang. Karena mekanisme penyertaan modal itu. Malah akan bertambah,” jelasnya.

Hadeli menilai, program yang dicetuskan orang nomor satu di Indonesia itu sangat baik, karena selain untuk mencukupi kebutuhan asupan gizi, juga akan memberdayakan SDM yang tidak sedikit.

Nyatanya setiap SPPG akan diisi oleh tiga orang ahli gizi. Satu orang dari BGN pusat, dua orang lainnya akan direkrut dari lokal untuk menjadi pegawai BGN.

Sedangkan juru masak di setiap SPPG diperkirakan sekitar 40 orang dari warga sekitar dengan insentif ditanggung oleh BGN.

Keuntungan juga akan didapatkan oleh petani lokal. Sebab setiap SPPG diketahui memerlukan 200kg beras, 350kg ayam atau 3.000 telur, 350kg sayuran dan 600 liter susu.

“Sebenarnya tidak banyak yang perlu kita lakukan, tetapi koordinasinya yang sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Program makan bergizi gratis utamanya diperuntukkan kepada peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP, SLTA, tak terkecuali santri di pondok pesantren dan sekolah keagamaan.

Di samping dunia pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui dan balita dalam radius 60 kilometer dari titik lokasi SPPG juga akan termasuk sebagai penerima manfaat.

MBG akan mulai dilakukan masa percontohan di Kalsel pada Desember ini di Banjarmasin, dan diserahkan ke pihak Kodim sebagai ranah pelaksana.

Rencananya akan ada 2 Kabupaten/Kota di Kalsel yang akan melaksanakan program ini pada Januari mendatang. Dilanjutkan ke bulan April sebanyak 4 Kabupaten/Kota, hingga secara menyeluruh mulai Juli-Agustus 2025. (SYA/RDM/RH)