Perkuat Ekonomi Berkelanjutan Sektor Kehutanan, Pemprov Kalsel Jalin Kerjasama dengan ITTO, KLHK dan ULM

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan menunjukkan bukti kepedulian terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan, melalui kerjasama proyek pengembangan sistem informasi tentang potensi kayu dan karbon, bersama International Tropical Timber Organitation (ITTO), dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Kerjasama tersebut dalam pelaksanaannya juga mendapat dukungan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dan telah diluncurkan pada akhir September lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Anisa Murni mengatakan, sasaran kerjasama tersebut sejalan  dengan RPJMD Kalsel 2021-2026 di misi 2 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan misi 5 yaitu menjaga kelestarian hidup dan memperkuat ketahanan bencana.

Menurut Anisa, sistem pengumpulan dan analisa data tentang produksi kayu dan karbon di Kalsel saat ini masih belum memadai.

Sebab itu perlu adanya kerjasama dengan ITTO, yang akan berkontribusi dalam mendukung penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan. Termasuk pula kedepannya guna mempromosikan kayu tropis dan potensi karbon dari sumber yang berkelanjutan ke pasar Internasional.

“Jadi kita ingin memastikan pengelolaan database baik itu potensi kayu dan karbon benar-benar akurat, karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, kerjasama ini akan berdampak pula terhadap mitigasi bencana di kawasan hutan,” katanya, Rabu (2/10).

Tahap awal proyek dilakukan dengan membangun model potensi kayu dan karbon secara umum di Kalimantan Selatan, selanjutnya, model akan diterapkan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut dan jika waktu memungkinkan dilanjutkan di KPH Tabalong.

Koordinator ITTO Project PD 927/22 (Rev.2) Lokus Kalsel, Ahmad Jauhari menjelaskan, dipilihnya Tanah Laut sebagai lokasi pertama karena sudah dua kali ada proyek Forest Investment Program (FIP) milik KLHK.

“Artinya sudah banyak data yang dimiliki di kawasan tersebut, jadi akan memudahkan penelitian. Sementara untuk KPH Tabalong karena menjadi pengelola KPH terbaik menurut penilaian KLHK,” jelasnya.

Proses penelitian nantinya akan menggunakan sistem digital, yakni melalui penggunaan scripting, drone dan data satelit yang dinilai akan memangkas waktu lebih singkat dibanding metode lama yang hanya menggunakan penghitungan baku.

“Tingkat keakurasiannya juga lebih tinggi jika menggunakan metode seperti itu,” tuturnya.

Melalui penggunaan metode scrpting, lanjut Jauhari, hasil dari penelitian juga bisa direvisi kembali oleh siapa saja, karena menggunakan open source yang bisa dirubah algoritmanya.

“Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa proyek ini disetujui oleh KLHK, dan akan menjadi role model untuk pengembangan KPH di daerah lain,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)