Percepat Pembentukan AKD, Pansus Tatib Minta Arahan Kemendagri

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta arahan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya percepatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Arahan tersebut juga menjadi dasar penyelarasan pembentukan AKD dengan tatib yang baru.

Ketua Pansus Tatib DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan bahwa pihaknya ingin agar tatib DPRD Kalsel yang baru, dapat lebih responsif dalam menyesuaikan tugas anggota dewan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tantangan kedepan semakin kompleks, sehingga regulasi internal DPRD harus disusun lebih maksimal.

“Setelah konsultasi tadi, banyak pasal-pasal yang bisa kita perbaiki sesuai kondisi kebutuhan ke depan, sehingga kita dalam mensinkronisasi kemudian mengkompilasi pasal-pasal tadi, tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya,” jelasnya, baru-baru tadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Agus Mulia Husin menegaskan pentingnya sinkronisasi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan, sebagai langkah awal untuk meningkatkan efektivitas kerja DPRD. Ia mengungkapkan bahwa pengesahan tatib akan segera dilanjutkan ke tahap penyelarasan melalui aplikasi I-perda.

“Mudah-mudahan di awal Oktober sudah clear semua pembahasan di tingkat pansus sampai kita ajukan ke Kemendagri,” harapnya.

Sementara itu, dari hasil pertemuan ini, Kepala Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Slamet Endarto memastikan siap membantu memfasilitasi pengesahan tatib tersebut melalui proses I-Perda.

Pansus tatib DPRD Kalsel berharap seluruh proses ini dapat selesai tepat waktu, sehingga pelaksanaan tugas anggota dewan periode 2024-2029 berjalan dengan lebih efektif dan terstruktur. (ADV-NRH/RDM/RH)