Bulan: Juli 2024

BANJARMASIN – Pengembang Indonesia (PI) wilayah Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II Dewan Pengurus Daerah (DPD), bertempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (17/7).

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Sukses Bersama Membangun Banua’ ini di hadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, Adi Santoso serta dibuka langsung oleh Ketua Umum Dewan Pusat Pengembang Indonesia, Barkah Hidayat.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik, Adi Santoso mengatakan pengembang adalah pilar penting dalam menyediakan infrastruktur, perumahan dan fasilitas umum yang berkualitas bagi masyarakat serta memiliki peran dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Banua.

“Pelaksanaan musda ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam hal pembangunan dan pengembangan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Gubernur juga mendorong para pengembang Indonesia Kalimantan Selatan untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan menawarkan berbagai peluang bagi para pengembang dengan segala potensinya, namun juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang ada seperti regulasi yang terus berkembang, perubahan kondisi ekonomi global serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

“Melalui Musda ini menjadi forum yang tepat untuk membahas tantangan-tantangan tersebut dan mencari solusi yang terbaik,” katanya.

Gubernur menyampaikan melalui kolaborasi yang erat dapat mengimplementasikan berbagai proyek strategis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kolaborasi antar pemerintah dan para pengembang serta dengan stakeholder lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ungkapnya.

Gubernur juga sangat mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPD Pengembang Indonesia Kalimantan Selatan selama ini.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh para pengembang dalam memajukan Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum PI, Barkah Hidayat menjelaskan, pada Musda ini selain membahas soal program kerja juga akan memilih Ketua umum yang akan melanjutkan kepemimpinan di pengembang Indonesia Kalsel.

“Semoga ketua yang terpilih nantinya bisa terus membawa pengembang semakin tumbuh dan maju serta dapat melanjutkan dan meningkatkan capai yang selama ini diraih,” jelasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar sosialisasi dalam ranga meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui sertifikasi SNI CHSE.

Kepada wartawan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, usai acara pada Rabu (17/7) mengatakan, sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi wisatawan. Ia berharap, Standar Nasional Indonesia atau SNI Kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, khususnya seluruh destinasi wisata di tiga belas Kabupaten dan Kota.

“Sosialisasi ini akan meningkatkan kepercayaan dari pelaku usaha,” ucapnya

Sementara itu, Kabid Pengembangan Destinasi Dispar Kalsel Mugeni, menyampaikan, kegiatan ini untuk memberikan kepercayaan bahwa berwisata di Kalimantan Selatan memberi rasa aman, dan membuat nyaman baik dari segi kebersihan. Dimana, dapat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Tingginya kunjungan berdampak kemajuan perekonomian di Banua,” jelasnya

Sosialisasi Meningkatkan Daya Saing Usaha Pariwisata Melalui Sertifikasi SNI CHSE di Kalsel, menghadirkan Narasumber Direktorat Standarisasi dan Sertifikasi Usaha, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI Retno Bertha, dan Direktur Caeulum Hospitality Kalsel Aristo.

Untuk diketahui, kegiatan dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Kalsel Mugeni, didampingi Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata, Novitta, dan jajaran Dispar Kalsel. Dihadiri Perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota, serta Mitra Kerja Dispar Kalsel, bertempat disalah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Ruben Artia Lubantoruan, ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel, menggantikan Rahmadi yang menempati posisi baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Serah terima jabatan dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (17/7) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rahmadi, atas peran dan dukungannya pada penyelenggaraan pemerintahan di Kalsel selama ini.

Menurut Sahbirin Noor, banyak prestasi yang dicapai melaui kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Kalsel dan BPK selama ini, diantaranya yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas kali berturut-turut.

“Keberhasilan itu tidak lepas dari arahan dan masukan dari BPK Kalsel yang selama ini terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengelola keuangan daerah yang transparan,” kata Sahbirin Noor.

Hasil capaian itu menurut Gubernur akrab disapa Paman Birin itu, akan menambah kepercayaan masyarakat serta berdampak pada pembangunan Kalsel yang lebih maju.

“Kami siap dan terbuka untuk bekerja sama sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” tegas Paman Birin.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, menyampaikan, sertijab dilaksanakan sebagai upaya penyegaran dalam organisasi yang harus selalu dilakukan.

Pius menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Kalsel dan 13 Kabupaten/Kota didalamnya sudah sangat bagus.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan semester 1 tahun 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut untuk status 1 (sesuai rekomendasi) dan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti) di Kalsel mencapai 12.469 rekomendasi atau 80,99 persen dan di atas rata-rata nasional 79,20 persen.

“Selain perolehan opini WTP atas LKPD Pemerintah daerah tersebut, substansi yang lebih penting adalah bagaimana keuangan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Pius berharap kepada Gubernur, Bupati dan Walikota segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pada laporan hasil pemeriksaan BPK dan Pimpinan DPRD agar melaksanakan pemantauan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

“Teruslah tingkatkan tata kelola, baik sistem administrasi maupun teknologi informasi. Termasuk peningkatan SDM untuk pengelolaan keuangan secara umum,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel menggelar Forum Komunikasi Kemitraan Usaha, serta sosialisasi Jendela Informasi Produk Industri Kalimantan Selatan (JELITA), yang dilaksanakan disalah satu Hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Rabu (17/7). Forum Komunikasi Kemitraan Usaha dan sosialisasi JELITA dibuka langsung Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Abdul Rahim, dengan tujuan agar bisa menjaring kemitraan usaha industri menengah, untuk meningkatkan produktivitas industri kecil dan menengah.

Kepada Wartawan, Rahim menyampaikan, dalam rangka terus meningkatkan pertumbuhan para pelaku IKM daerah yang berdaya saing melalui pola kerjasama dan kemitraan, maka yang harus terus diperhatikan dan menjadi sasaran adalah menciptakan kemitraan dalam rangka pengembangan terhadap sektor dan usaha ekonomi lokal, termasuk terhadap pengembangan usaha Industri Kecil Menengah.

“Percepatan pembangunan Industri Kecil Menengah didaerah Kalimantan Selatan perlu terus ditingkatkan kemampuannya, salah satu hal yang dirasa masih belum berkembang secara optimal adalah dari segi pembangunan jaringan usaha,” ungkapnya

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan bertekad memajukan Industri Kecil Menengah di Kalsel melalui Kegiatan Forum Komunikasi Kemitraan Usaha. Kegiatan ini digelar dengan maksud untuk dapat memfasilitasi pelaku usaha industri agar dapat menumbuhkan dan menciptakan kemitraan usaha, sehingga diharapkan dapat berdampak baik bagi kemajuan sektor industri di Kalimantan Selatan.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan sektor industri. Tingkatkan SDM dan inovasi dałam dunia perindustrian, karena Kalimantan Selatan memiliki banyak sekali bahan terutama dari alam yang dapat dimanfaatkan,” ucapnya lagi.

Rahim menjelaskan, Program JELITA (Jendela Informasi Produk Industri Kalimantan Selatan) yang merupakan salah satu inovasi yang pihaknya lakukan, merupakan sistem informasi yang menyajikan berbagai macam produk industri dari seluruh wilayah di Kalimantan Selatan yang bisa menjadi media promosi bagi industri kecil dan menengah.

“JELITA ini seperti Tokopedia, shopee, dll yang berguna sebagai tempat untuk mengenalkan perbagai produk IKM kepada pelanggan,” tegasnya.

Tak lupa ia mengharapkan, dengan adanya program JELITA ini, diharapkan dapat membantu industri kecil dan menengah untuk mempromosikan produknya sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan nilai penjualan bagi industri kecil dan menengah. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024-2045 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung “Rumah Banjar”, Rabu (17/7).

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalsel, serta Panitia Khusus (Pansus) III yang diketuai oleh Gusti Abidinsyah yang telah menggodok Raperda ini dengan kerja kerasnya hingga kini disetujui menjadi Perda.

“Dengan telah tercapainya persetujuan bersama DPRD Kalsel dan Gubernur Kalsel terhadap Raperda pada hari ini, maka sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kita telah menyelesaikan satu tahapan pembentukan peraturan daerah,” ucapnya.

Sebagai tahapan selanjutnya, Paman Birin menyampaikan bahwa akan dilakukan evaluasi pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, Paman Birin berharap pemerintah melalui Kemendagri akan memberikan hasil evaluasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga, Raperda tentang RPJPD Tahun 2024-2045 ini, ujarnya, dapat segera ditetapkan menjadi Perda. Dengan demikian, dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalsel serta memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota.

“Dengan perencanaan yang selaras, kolaborasi yang kuat, serta sinergi yang berkelanjutan, dapat memperkuat seluruh pihak yang terlibat untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Kalsel tahun 2024-2045, yakni ‘Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan Menuju Babussalam,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK. Ia berharap langkah-langkah berikutnya dalam proses penetapan Raperda ini bisa berjalan dengan lancar. Sehingga, payung hukum yang berorientasi kepada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di “Banua” ini bisa segera direalisasikan.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan bahwa prioritas pembangunan daerah Panitia Khusus Pembahas Raperda RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu masalah lingkungan, masalah Indeks Pembangunan Manusia Kalsel, masalah pertanian, masalah infrastruktur, masalah kemiskinan.

“Dan harus ada keselarasan dari Kabupaten/Kota terhadap RPJPD,” tambahnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Sekretariat DPRD se Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Sekretariat DPRD Kokoh, DPRD Kuat, Kalsel Maju’ resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK di aula Ismail Abdullah gedung DPRD Kalsel, Rabu (17/7).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyatakan bahwa rapat ini menjadi momen penting, mengingat saat ini memasuki masa transisi anggota dewan yang baru.

“Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat koordinasi dan sinergisitas antar anggota dewan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, Supian menekankan pentingnya sinergisitas antara pemerintah daerah dan eksekutif agar tata kelola pemerintahan berjalan optimal.

“Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini menambahkan bahwa diskusi intens terhadap fasilitasi kedewanan menjadi topik utama dalam rapat ini.

“Hal itu selaras dengan masuknya masa transisi pergantian anggota dewan yang baru,” jelasnya.

Jaini juga menekankan pentingnya pembahasan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja anggota dewan.

“Kami ingin memastikan bahwa semua kebutuhan, baik dari segi administratif maupun teknis, dapat terpenuhi dengan baik untuk mendukung kinerja optimal para anggota dewan,” tambahnya.

Menanggapi kegiatan ini, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Arnawaty Sufiatin mengatakan bahwa rakor ini menjadi kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan rekan-rekan dari berbagai daerah dan sangat berharga dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja.

“Inisiatif Sekwan Kalsel terhadap rapat ini menjadi suatu kekuatan bagi diri saya beserta jajaran, karena dapat saling berbagi berbagai masalah dan solusi,” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian (Disperin) terus mendorong Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk mendukung kerajinan lokal pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar mampu bersaing dengan produk nasional. Untuk itu, dilaksanakan Focus Group Discossion (FGD) di Aula Disperin Provinsi Kalsel, Selasa (16/7).

FGD dengan mengangkat tema “Wirausaha Kerajinan” Ini, diikuti puluhan anggota Dekranasda Kabupaten/Kota, dan dibuka langsung Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Raudatul Jannah Sahbirin Noor.

Kepada wartawan, orang yang akrab disapa Acil Odah ini mengungkapkan, FGD ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada para Dekranasda Kabupaten/Kota, sehingga promosi produk khas Kalsel semakin meluas, yang juga diiringi dengan peningkatan kualitas produk.

“Jadi hari ini kita melakukan Focus Group Discussion (FGD) Wirausaha Kerajinan bersama Dekranasda se-Kalsel dalam meningkatkan bisnis kerajinan pelaku IKM di daerah masing-masing,” ucapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya sebagai pembina pelaku IKM memiliki peran penting dalam memajukan potensi produk kerajinan yang bernilai ekonomi untuk peluang usaha.

“Kita tahu para pelaku IKM telah mengembangkan produk produk unggulan Banua menjadi produk kriya yang berdaya saing tinggi dan memiliki pangsa pasar yang luas,” lanjutnya.

Diutarakan Acil Odah, kemajuan suatu bangsa dapat ditentukan oleh kreatifitas dalam mengolah potensi sumber daya yang dimiliki dengan memanfatkan kesempatan yang tersedia.

“Selama ini pelaku IKM memanfaatkan produk unggulannya masing-masing yang telah diolah menjadi produk industri yang bernilai tambah tinggi sehingga produk kerajinan memiliki keunggulan dipasar,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Disperin Provinsi Kalsel Abdul Rahim menjelaskan, dari FGD akan didiskusikan isu-isu yang dihadapi oleh industri kerajinan secara keseluruhan dan merumuskan solusi serta langkah-langkah yang dapat diambil bersama untuk mengatasi masalah dilapangan.

“Kita memang sudah berupaya dalam memajukan produk unggulan daerah, terutama dengan bisa mengekspor produk agar pendapatan para perajin IKM bisa meningkat,” tutup Rahim. (MRF/RDM/RH)

SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Senin (15/7).

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkaya informasi terkait dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang sedang dibahas.

“Jadi kami ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan Raperda RPJPD Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan juga isu isu strategis yang dibahas serta seperti apa perencanaan pembangunan yang akan disiapkan oleh Jatim,” katanya.

Gusti Abidinsyah mengaku sangat senang atas kunjungan di Bappeda Jatim ini karena mendapatkan banyak masukan yang akan diterapkan dalam RPJPD Kalsel nantinya.

” Alhamdulillah hari ini kita ditemui oleh Kepala Bappeda Jatim, Mohammad Yasin. Banyak hal yang bisa kita ambil, yaitu yang jelas tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita harus sama seperti yang dilakukan oleh pusat, sehingga ada penyelarasan. Yang menjadi kendala saat ini akan kita selaraskan dengan kabupaten sehingga tidak akan menghambat tercapainya target nasional,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor mengatakan bahwa keselarasan antara pemerintah kabupaten/kota harus harus terbina dengan pemerintah provinsi sehingga apa yang diinginkan pemerintah pusat dapat terealisasi nantinya.

”Pada prinsip kita berjalan lancar. Di tahap awal penyusunan misi kabupaten/kota harus selaras dengan provinsi, sehingga misi daerah tidak ada perbedaan dengan provinsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jatim, Sri Muti’atun Sintawati menjelaskan terkait tahapan penyusunan Raperda RPJPD yang dimulai pada bulan Oktober 2023, Forum Konsultasi Publik, penyempurnaan rancangan awal, konsultasi Kemendagri, penyampaian ke DPRD, nota kesepakatan DPRD, penyelesaian RPJPD, musrembang, perumusan akhir, penyampaian Raperda, persetujuan bersama Raperda dan penetapan Raperda di bulan Agustus 2024.

”Adapun isu-isu strategis RPJPD Di Jatim adalah penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan daya tambah sumber daya lokal. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial dasar,” tambahnya. (ADV-NRH/RDM/RH)