RSUD Ulin Berkomitmen Tingkatkan dan Perkuat Mutu Pelayanan

BANJARMASIN – RSUD Ulin Banjarmasin terus berkomitmen untuk dapat meningkatkan dan menguatkan mutu pelayanan untuk masyarakat. Untuk itu, maka dilakukan Monitoring Evaluasi (Monev) akreditasi yang bersinergi dengan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), di Aula lantai 8, Gedung Ulin Tower, Kamis (25/7).

“Pelaksanaan Monev ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat supaya bisa terus prima,” ungkap Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, pelaksanaan ini penting dalam meningkatkan mutu serta keselamatan pasien sehingga sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pasien di RSUD Ulin Banjarmasin.

Pada kegiatan Monev kali ini Tim Penilai akan ke lapangan untuk melihat dan menilai secara langsung pemberian pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin, selama dua hari mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Diauddin juga menjelaskan, RSUD Ulin Banjarmasin saat ini berfokus pada penanganan program prioritas yang diberikan Kemenkes RI.

“Setelah penilaian akrediatasi RSUD Ulin saat ini lebih memfokuskan terhadap program prioritas yang telah diberikan oleh Kementerian kesehatan untuk RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Diantaranya untuk penanganan penyakit kanker, jantung, stroke, ginjal dan Kesehatan Ibu dan Anak.

“Selain program prioritas tersebut RSUD Ulin juga tetap memberikan pelayanan yang lainnya,” ucap Diauddin.

Semua pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD Ulin Banjarmasin, untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Banua.

Sementara itu, Ketua Tim Surveyor LARS SHP Ely Retno Setyowati mengatakan, tentunya apresiasinya diberikan kepada RSUD Ulin Banjarmasin, dengan menyelenggarakan Monev ini

“Rumah sakit tipe A yang ada di indonesia belum pernah menyelenggarakan kegiatan ini dengan lembaga akreditasi,” ungkapnya.

Untuk kegiatan survei sendiri, tambahnya, surveyor meliat seluruh pelayanan sebanyak 16 bab, mulai dari elemen 1 hingga semuanya mendapatkan penilaian.

“Kami sudah melihat dokumen, dan saat ini kami melihat ke lapangan untuk mengetahui apakah implementasi sesuai dengan pelaporan tertulis tersebut,” jelas Ely Retno. (SRI/RDM/RH)