Hari: 27 Juni 2024

BANJAR – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Kalsel, membuka secara resmi kegiatan Kemah Besar Penggalang (Kemsarlang) Tingkat Daerah Kalsel Tahun 2024 di Alam Roh 20 Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Kamis (27/6) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menjelaskan, Kemsarlang 2024 bertujuan untuk memberikan wadah pembinaan dan pendidikan bagi pramuka penggalang dalam mengamalkan kode kehormatan Pramuka, yaitu Trisatya dan Dasa Darma Pramuka, sebagai salah satu upaya mencapai tujuan dan sasaran gerakan Pramuka.

“Dengan mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pramuka yang Unggul, Berkualitas, dan Berkarakter”, Kemsarlang 2024 diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan cinta tanah air,” ungkapnya.

Paman Birin juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dimana dirinya menekankan pentingnya kegiatan pramuka dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda.

“Kegiatan seperti ini semakin memperkokoh tekad, semangat, dan komitmen kita bersama untuk memantapkan Gerakan Pramuka dalam membangun generasi yang lebih baik di masa depan,” lanjut Paman Birin.

Kegiatan kemah penggalang ini bukan hanya sekadar perkemahan biasa, apalagi di Kemsarlang Tahun 2024 ini juga ikut serta adik-adik pramuka berkebutuhan khusus dari kalangan disabilitas.

“Saya berpesan agar adik adik pramuka memnfaatkan setiap waktu dan kegiatan yang ada untuk belajar hal-hal baru. Jangan sia-siakan kesempatan untuk menggali pengalaman yang berharga,” pesannya

Sahbirin Noor juga mengajak semua peserta untuk menjaga disiplin dan tanggung jawab. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan dalam setiap kegiatan pramuka. Patuhi semua aturan dan arahan dari kakak-kakak pembina. Jaga tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok.

Sementara itu, Ketua Harian Kwartir Daerah Kalsel, Achmadi menyampaikan, Kemsarlang 2024 akan berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 27 hingga 30 Juni 2024, dengan rangkaian kegiatan yang mencakup lomba kepramukaan, kegiatan keagamaan, bakti sosial, dan aktivitas lainnya.

“Kegiatan ini dihadiri oleh 104 regu penggalang, terdiri dari 52 regu putra dan 52 regu putri, beserta para pembina pendamping, yang berasal dari 13 Kwartir Cabang (Kwarcab) di Kalsel dengan jumlah keseluruhan peserta mencapai 949 orang,” tutup Achmadi. (MRF/NRH/RH)

BANJARBARU – Kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel Tahun 2024, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Kamis (27/6).

Pada kegiatan rakor ini mengangkat tema “Revitalisasi Pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Yang Berasal Dari Pelepasan Kawasan Kehutanan” yang dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Kalsel, Abdul Aziz.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor mengatakan bahwa reforma agraria memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Melalui reforma agraria kita berupaya untuk menciptakan struktur kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas lahan, pengurangan kemiskinan dan pemerataan akses terhadap sumber daya alam,” katanya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga menyampaikan reforma agraria menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi daerah terutama di sektor pertanian dan perkebunan.

“Dengan kepastian hak atas nama tanah masyarakat kita akan memiliki landasan yang kuat untuk meningkatkan taraf hidupnya dan berkontribusi pada pembangunan daerah,” ujarnya.

Gubernur mengungkapkan, sejak dimulainya program reforma agraria Nasional, Kalimantan Selatan telah mencapai beberapa capaian yang sangat signifikan.

“Kita telah berhasil melakukan redistribusi tanah kepada ribuan keluarga, memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penerimaan manfaat reforma agraria,” ungkapnya.

Gubernur juga mengapresiasi Kanwil BPN Kalsel dan seluruh anggota tim gugus tugas reforma agraria atas kinerja dan komitmen yang diberikan dalam melaksanakan percepatan reforma agraria di Kalimantan Selatan

“Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan sinergi yang baik kita mampu mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan solusi serta inovasi dalam mengatasi konflik di kawasan hutan.

“Kita perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang transparan partisipatif dan berkeadilan atau skema pengelolaan hutan yang berbasis kemasyarakatan perlu kita kaji dan diterapkan sesuai dengan kondisi lokal,” tuturnya. (BR

Gubernur berharap melalui rekor ini dapat menghasilkan strategi dan rencana yang konkrit untuk mengatasi tantangan konflik di kawasan hutan.

“Melalui rakor ini saya berharap, adanya solusi dan penyelesaian dengan percepatan sekaligus memperkuat capaian-capaian positif yang telah kita raih dalam melaksanakan reforma agraria,” tutupnya. (BDR/NRH/RH)

BANJARMASIN – Untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel mengajak Pemerintah Daerah di 13 kabupaten dan kota, melakukan peningkatan kualitas layanan publik yang bersih dan bebas korupsi tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KPK RI, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (27/6).

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap Penyelenggaraan Rakor Pencegahan Korupsi pada sektor Pelayanan Publik di Kalsel oleh KPK.

“Sehingga diharapkan dengan adanya rakor ini maka akan didapatkan strategi pencegahan korupsi pada pelayanan publik tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pemprov Kalsel mengharapkan, sektor pelayanan publik di 13 kabupaten dan kota dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih serta bebas korupsi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, adanya identifikasi daerah daerah rawan korupsi pada pelayanan publik, di wilayah 13 Kabupaten dan Kota di Banua,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajak kepada pemerintah daerah yang ada di 13 Kabupaten dan Kota untuk, dapat memberikan pelayanan publik yang bersih tersebut.

“Pelayanan publik saat ini juga mendapatkan tuntutan dari masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang cepat, dan bebas dari korupsi,” ucap Gubernur.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Alexander mengajak seluruh ASN, SKPD dan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. untuk bersama sama tidak melakukan tindakan korupsi di lingkup kerja masing masing.

Dalam kesempatan itu, Alexander juga memberikan contoh bagaimana negara Singapura berhasil dalam memberantas korupsi, dan berharap Indonesia yang saat ini masuk pada daftar negara tertinggi korupsi di dunia, dapat menyontoh hal itu. (SRI/NRH/RH)

BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Penataan Perizinan Sektor Tambang di Kalsel yang mengangkat tema “Tambang Dalam Kawasan hutan dan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)” yang diselenggarakan di gedung Mahligai Pancasila, Kamis (27/06) siang.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan ada beberapa poin penting yang akan menjadi fokus dalam penataan sektor pertambangan, yaitu pertama, Pemprov akan segera mengintegrasikan data perizinan serta proses perizinan MBLB dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Integrasi ini akan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap izin yang diberikan selaras dengan perencanaan tata ruang dan tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari,” jelasnya.

Kedua, lanjut Gubernur, Pemprov akan melakukan penyempurnaan regulasi pertambangan mblb dan standar operasional prosedur (sop). Dalam proses ini, pihaknya akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara komprehensif.

“Regulasi yang akan kita sempurnakan harus mampu menjamin keberlanjutan lingkungan, memberikan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar tambang, serta tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Ketiga, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan integrasikan, selanjutnya perlu segera menyusun rencana aksi tindak lanjut. Rencana ini akan berisi langkah-langkah penyelesaian dan perbaikan yang konkret, komprehensif, dan terukur.

“Setiap masalah yang teridentifikasi akan dicarikan solusinya, dengan target waktu penyelesaian yang jelas. rencana aksi ini akan menjadi panduan bagi kita semua dalam melaksanakan penataan sektor MBLB di Kalsel,” tutur Gubernur.

Keempat, seluruh pelaku usaha yang melakukan aktivitas eksploitasi penambangan MBLM wajib memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan kontribusi yang adil bagi pendapatan daerah.

“Namun, perlu saya tekankan bahwa jika ditemukan aktivitas penambangan yang dilakukan pada wilayah terlarang, maka aktivitas tersebut harus segera dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK, Alexander Marwata berharap melalui acara rakor ini, para pelaku usaha di sektor pertambangan dapat bekerja secara profesional dan berintegritas (Profit).

“Mari kita berusaha dengan “Profit”. Boleh mencari keuntungan tetapi jangan lupa bayar retribusi dan pajak sesuai ketentuan. Mengingat pajak digunakan untuk membangun negara,” tekannya.

Selain itu, Alexander juga mengajak kepada pemegang kebijakan (regulator) agar memberika layanan terbaik kepada pelaku usaha karena dengan kehadiran mereka diharapkan dapat menggerakkan dunia perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Setelah acara pembukaan, rapat koordinasi dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan beberapa narasumber, baik secara on-site maupun daring. (NRH/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, melalui Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, berkenaan dengan empat buah rancangan peraturan daerah (raperda) pada rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Rabu (26/6).

Adapun empat raperda tersebut yaitu Raperda tentang Perubahan Bentuk Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalsel Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalsel Perseroda, Raperda tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel Kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalsel Perseroda, Raperda tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045.

Total ada delapan fraksi di DPRD Kalsel yang memberikan pandangan umum, yang secara umum mendukung adanya produk hukum tersebut untuk diperdakan dan diharapkan kemanfaatan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kalsel serta mendukung kemajuan perkembangan pembangunan daerah.

“Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan masukan yang telah diberikan. Masukan-masukan tersebut sangat berharga bagi kami dalam menyempurnakan kebijakan yang akan kita terapkan,” kata Gubernur.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna ini pula, diputuskan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Perda. Terhadap keputusan ini, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil pembahasan ini dengan sebaik-baiknya.

“Persetujuan yang telah diterbitkan oleh DPRD Kalsel ini akan diproses dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif,” terangnya

Catatan yang terkait dengan pelaksanaan APBD, yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalsel, baik dalam bentuk saran, koreksi, maupun rekomendasi, akan sangat diperhatikan. Masukan-masukan berharga ini merupakan cerminan dari fungsi pengawasan DPRD.

“Tentu, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan tersebut demi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila menambahkan selanjutnya berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya sebelum diundangkan dalam lembaran daerah terlebih dahulu akan
mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. (ADV-NRH/RH)

BANJARMASIN – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Bimbingan Teknis Mobile Journalism bertemakan “Produksi Konten Audiovisual Menggunakan Smartphone” dan Bimbingan Teknis Foto Jurnalistik bertemakan “Foto Jurnalistik ala Infopublik, bertempat di salah satu Cafe Jalan A Yani KM 3,5, Kamis (27/6).

Direktur Pengelolaan Media Kemkominfo RI, Nur Sodik Gunarjo mengatakan, tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi khususnya mengembangkan keterampilan oleh Media Center di Daerah. Selain itu masyarakat umum, pihaknya memberikan tiga kelas pelatihan diantaranya Data Journalisme, Audio Visual Journalisme, dan Foto Journalisme di Kalsel.

“Khusus pelatihan di Kalsel ini sedikit spesial, karena tingginya antusias, biasa satu atau dua kelas saja, ” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pelatihan yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo RI. Di mana, bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan kreativitas kapasitas SDM Kehumasan Pemerintah khususnya di Bidang Produksi Konten Jurnalistik.

“Semoga SDM di Kalsel dapat semakin meningkat kompetensi, untuk memberikan pemberitaan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat di Banua,” tutupnya

Untuk diketahui, pelaksanaan Jarkom Kementerian Kominfo RI ini, merupakan agenda rutin di 2024, secara periodis di berbagai wilayah di Indonesia mulai dari bagian barat, tengah, dan timur.

Bimbingan Teknis ini, dibuka secara resmi Nur Sodik Gunarjo Direktur Pengelolaan Media Kemkominfo, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim, diikuti perwakilan Diskominfo Kalsel dan Pengelola Media Center kabupaten/kota, sejumlah mahasiswa di Kota Banjarmasin, serta Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan juga dapat diikuti secara Zoom Meeting. (NHF/NRH/RH)