16 Juni 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Terima Aksi Massa HMI Kalsel, DPRD Kalsel Siap Teruskan Tuntutan Mahasiswa Ke Pemerintah Pusat

2 min read

BANJARMASIN – Di tengah guyuran hujan deras, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK menemui aksi unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel di jalan Lambung Mangkurat depan gedung DPRD Kalsel, Senin (10/6).

Suasana aksi unjuk rasa di jalan Lambung Mangkurat depan gedung DPRD Kalsel

Supian HK mengatakan siap menindaklanjuti tuntutan aksi untuk disampaikan ke pemerintah pusat yang ada di Jakarta.

“Nanti kita jadwalkan kapan berangkat untuk menyampaikan aspirasi ini langsung ke Jakarta bersama perwakilan HMI Kalsel,” katanya.

Menurut Supian HK, dewan sebagai wakil rakyat mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya menolak hal yang dapat membebani rakyat.

Sementara itu, Ketua Badan Kordinasi HMI Kalsel, Abdi Aswadi mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kalsel.

Pertama meminta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan membebaskan aktivis yang saat ini dipenjara karena memperjuangkan hak-hak rakyat.

“Jadi ada aktivis yang sudah ditetapkan 12 bulan tahanan menjadi 18 bulan atas dasar melanggar UU ITE, padahal dia mengkritisi dan itu bentuk kebebasan berpendapat,” jelasnya.

Kedua terangnya, HMI meminta pemerintah bisa menghentikan Komersialisasi Pendidikan dalam sektor pendidikan dan fokus pada rekonstruksi sistem pendidikan yang berkualitas dan pro rakyat.

“Contohnya adanya rencana Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), ini sangat memberatkan rakyat Indonesia khususnya bagi mahasiswa baru,” jelasnya.

Padahal lanjutnya, anggaran untuk pendidikan di Indonesia melalui Kemendikbudristek dialokasikan dari APBD 2024 sekitar Rp665 teriliun.

“Tentu ini jadi pertanyaan kami, anggaran itu besar sekali, tapi nyatanya masih diberatkan mahasiswa dengan UKT. Kami minta kenaikan tersebut dibatalkan,” terangnya.

Ketiga, HMI Kalsel menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena dinilai menyengsarakan rakyat dan mencari solusi perumahan yang lebih adil dan pro rakyat. (NRH/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.