Maret 2024 – Laman 11 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Berbaur dengan Jemaah, Paman Birin Ziarah Makam Datu Kalampayan

BANJAR – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor berziarah ke makam ulama Banua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan, pada Kamis (7/3) dinihari.

Gubernur Kalsel saat berziarah ke makam Datu Kalampayan pada Kamis (7/3) dinihari

Rutinitas ziarah ke makam wali Allah memang menjadi kebiasaan Gubernur dua periode ini.

Bertolak dari kediaman Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (7/3) dinihari, Paman Birin berserta rombongan menuju ke kubah Datu Kalampayan di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dengan melewati jalan Syekh Arsyad Al Banjari.

Sesampainya di kubah Datu Kalampayan, Paman Birin pun berbaur dengan para warga dan jemaah ziarah lainnya.

Mengingat mendekati bulan Ramadan, kubah Datu Kalampayan pun selalu ramai dikunjungi para peziarah, baik pagi hingga malam hari.

Didepan Kubah Datu Kalampayan, Paman Birin bersama rombongan turut melakukan pembacaan tahlil dan ditutup dengan doa bersama.

Bagi Paman Birin, Banua bersyukur memiliki ulama kharismatik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan dan Guru Sekumpul.

“Alhamdulilah, menjelang Ramadan, ulun berkesempatan ziarah ke Makam Datu Kalampayan. Kita bersyukur, Banua memiliki ulama seperti Datu Kalampayan dan Guru Sekumpul,” kata Paman Birin.

Untuk menuju ke kubah Datu Kalampayan pun, ungkap Paman Birin sekarang lebih mudah. Terlebih lagi, setelah jalan Syekh Arsyad Al Banjari diresmikan dan bisa digunakan.

Dimana, akses jalan itu merupakan jalur akses baru bagi peziarah menuju kubah Datu Kalampayan di Desa Kalampayan Tengah Kecamatan Astambul mulai dari jalan Martapura Lama melewati Desa Sungai Kitano dan Dalam Pagar Ulu di Kecamatan Martapura Timur.

Sebelumnya mayoritas peziarah ke kubah Datu Kalampayan melewati Pasar Astambul di Jalan Ahmad Yani.

Paman Birin mengatakan dengan adanya akses jalan baru menuju makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan, berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan para peziarah.

“Akses jalan menuju kubah Datu Kalampayan semakin mudah dan semoga menjadi berkah bagi kita semua,” ungkap Paman Birin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Gelar Rakor, Pemprov Kalsel Upayakan Kesejahteraan Masyarakat Desa

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, menggelar rapat koordinasi dan forum konsultasi publik, pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024.

Rakor tersebut dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (6/4), dan dibuka oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, yang diwakili Sekretarisnya, Raden Mas Ernato Surya Jaya.

*Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Dinas PMD Provinsi Kalsel Tutuk Munikah*

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Tutuk Munikah menyampaikan, agenda ini merupakan forum silaturahmi antara jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten/Kota Se-kalimantan Selatan dan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar terbangun soliditas dan sinergitas dalam mewujudkan rencana program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten yang tertuang dalam rencana kerja, selain itu juga untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas sinkronisasi dan sinergitas pada proses penyusunan program dan kegiatan di tahun berikutnya,” ungkap Tutuk.

Dinas PMD Provinsi Kalsel berperan memfasilitasi masyarakat melalui pengembangan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat agar terciptanya peningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat di dalam proses mensejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

“Dari Rakor ini, diharapkan dapat terbangun soliditas dan sinergitas,” lanjutnya

Target tersebut menurutnya, tergambarkan dalam komitmen nasional melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Yang menjadi indikator kinerja utama dengan keselarasan tujuan antara program dan kegiatan Kementerian, PMD Provinsi dan Kabupaten serta dukungan stakholder lainnya.

“Berbagai hasil perkembangan kemandirian desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dan selama tiga tahun terakhir, nilai IDM provinsi kalimantan selatan terus meningkat,” ungkap Tutuk.

Untuk diketahui, tahun 2021 lalu nilai IDM Provinsi Kalsel sebesar 0,6472 berada pada status Berkembang dan tidak ada satu kabupaten yang berada pada status maju serta semua berada pada status berkembang, sedangkan tahun 2022 nilai IDM naik menjadi 0,7105 berada pada status Maju dan terdapat tujuh kabupaten dengan IDM status Maju serta empat kabupaten dengan IDM status Berkembang dan tahun 2023 nilai IDM naik menjadi 0,7480 berada pada status Maju maka seluruh kabupaten di Provinsi Kalsel status Maju.

Tidak hanya itu, berbagai prestasi juga banyak diraih dan tidak terlepas dukungan dari Dinas PMD Kabupaten/Kota. Prestasi tersebut diantaranya, Bhumandala Award Tahun 2023 atas Keberhasilan dalam Penetapan Batas Desa dan kelurahan, BUMDesa bersama Surya Maju Abadi di Tapin, sebagai Juara I Nasional BUMDesa Inspiratif kategori BUMDesa bersama Cepat Tumbuh serta Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat Nasional. (MRF/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Apresiasi Digelarnya PORWADA II Tahun 2024

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi gelaran Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) sebagai ajang bagi daerah ini mempersiapkan menuju Porwanas 2024.

Kepada sejumlah wartawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Agus Dian Nur, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, usai membuka gelaran Porwada II tahun 2024, di GOR Kompetem, kawasan Gatot Subroto Banjarmasin, pada Rabu (6/3).

*Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Agus Dian Nur, saat diwancara awak media*

Agus mengatakan, dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat menjaring bakat hebat dari para wartawan untuk nantinya menjadi perwakilan Kalsel di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun 2024, pada Agustus mendatang.

“Mulai sekarang dapat dipersiapkan berbagai bakat dan kemampuan dari para wartawan,” katanya

Ia menyampaikan, Porwada kali ini, memberi kesempatan tidak hanya lomba juga mempererat tali silaturahmi antar sesama wartawan, memupuk semangat berkompetisi yang sehat, guna mencari para pemenang. Mengingat, pada pelaksanaan Porwanas 2022 lalu, kontingen Kalsel berhasil menduduki peringkat enam besar.

“Kami ingin atlet dipersiapkan lebih matang, apalagi sebagai tuan rumah dengan target Juara III besar atau Peringkat I,” jelas Agus

*Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, didampingi Ketua Panitia Porwada 2 PWI Kalsel, Didin Ariadi*

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menambahkan, pihaknya mengapresiasi Porwada Kalimantan Selatan ini telah didukung sepenuhnya Pemerintah Provinsi Kalsel. Dalam rangka menjaring atlet potensial pada Porwanas 2024 mendatang, diikuti peserta seleksi sekitar 125 orang untuk cabang olahraga Tenis Meja, Domino, E-sport, Biliar, Catur, serta Karya Jurnalistik Reportase Radio.

“Mari tunjukkan segala kemampuan, demi mencapai hasil maksimal ketiga berlaga di Porwanas,” pintanya

Lebih lanjut Helmi menambahkan, pihaknya berupaya merealisasikan target tersebut, dengan cara mempertahankan cabang yang mendapatkan medali dan menambahkan cabang lain, untuk memperoleh medali yaitu lomba reportase radio dan fotografi. Kedua
cabang ini akan dimaksimalkan, persiapan mulai 5 – 6 bulan kedepan.

“Untuk pelatih-pelatihnya mempunyai kemampuan yang handal, saya optimis target itu dapat dicapai,” tutup Helmie

Untuk diketahui, ada tiga venue pertandingan lima cabang olahraga pada Pekan Olahraga Wartawan Daerah kali ini, yaitu di Gedung PWI Kalsel, GOR Tenis Meja Kompeten dan salah satu tempat Biliar di Kawasan Sultan Adam. (NHF/RDM/APR)

Gubernur Kalsel Lantik 65 Pejabat Di Lingkup Pemprov

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melantik sebanyak 65 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (6/3).

Dalam Sambutannya, gubernur mengatakan, pelantikan ini merupakan wujud kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk menjalankan dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saya juga mengapresiasi dedikasi dan pengabdian saudara dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selama ini karena telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

*Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, saat menyampaikan sambutan*

Sahbirin menambahkan, seorang pejabat struktural, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan jalannya program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

“Jabatan ini merupakan ujian sesungguhnya, di mana kompetensi kepemimpinan saudara-saudara sekalian digunakan untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan Kalimantan Selatan yang kita cita-citakan bersama,” ujarnya.

Pada momen tersebut Sahbirin juga menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi membangun sinergi dan kerjasama yang solid dengan seluruh jajaran, serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Jadilah teladan dalam menegakkan integritas, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta senantiasa memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.

*Suasana Pelantikan Pejabat di Lingkup Pemprov Kalsel*

Ia juga mengimbau agar para pejabat yang dilantik bisa lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Kepada pejabat yang baru dilantik agar dalam menjalankan tugas sehari-hari harus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti Kesetaraa, Responsif, Transfaransi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat,” tutup Sahbirin Noor.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Dinansyah mengatakan, pelantikan ini guna mengisi sejumlah kekosongan pejabat yang ada di sejumlah instansi, agar tidak menggangu proses pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini yang kita lantik sebanyak 65 orang pejabat terdiri dari 1 Pejabat Tinggi Pratama, 25 Pejabat Administrator, dan 39 Pejabat Pengawas. Kita tidak menginginkan suatu organisasi itu berlama-lama kosong untuk pejabat Administrator dan Pengawas, sehingga kita laksanakan pelantikan ini, agar pelayanan kepada masyarakat juga bisa optimal,” ungkapnya. (BDR/RDM/APR)

RSUD Ulin Banjarmasin Gelar Forum Konsultasi Publik Untuk Tngkatkan Pelayanan

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin saat ini terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu, digelar Forum Konsultasi Publik, di Aula Gedung Ulin Tower Lantai 8, Rabu (6/3), yang dibuka oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin.

*Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin*

“Konsultasi publik ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun,” ungkap Diauddin.

Kegiatan ini, lanjutnya, penting bagi RSUD Ulin Banjarmasin, untuk menampung inspirasi dari masyarakat.

“Konsultasi publik ini, dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Diauddin menjelaskan, Indeks Kepuasan Pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin saat ini sudah mencapai 80 persen.

“Meski tingkat kepuasan pelanggan di RSUD Ulin Banjarmasin sudah cukup baik. Namun, masih ada kekurangan yang terus ditingkatkan,” ucapnya.

Menurut Diauddin, pelayanan yang masih dikeluhkan tersebut, seperti antrian pelayanan masih tinggi, serta kesulitan dalam mencari kamar di RSUD Ulin Banjarmasin.

Hadir pada konsultasi publik tersebut, Camat, Lurah, RT, Tokoh Masyarakat disekitar RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya. (SRI/RDM/APR)

Paman Birin Inginkan Warga Dapat Akses Air Minum Layak dengan Harga Terjangkau

Banjarmasin – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, membuka rapat Koordinasi Tim Penyusun, Perumus dan Penghitung Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum di Provinsi Kalsel Tahun 2025.

Rapat ini diadakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (5/3) pagi.

Rapat Koordinasi Tim Penyusun, Perumus dan Penghitung Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum di Provinsi Kalsel Tahun 2025, membahas langkah awal dalam menentukan tarif air minum yang berbeda-beda di setiap daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemampuan masyarakat.

*Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Kalsel saat mewakili Gubernur memimpin rakor pada Rabu (6/3)*

Husnul Hatimah, seusai rapat mengatakan, bahwa rapat internal ini merupakan langkah awal dalam menentukan tarif air minum yang adil dan terjangkau bagi masyarakat.

“Paman Birin ingin memastikan bahwa semua masyarakat Kalsel mendapatkan akses air minum yang layak dengan harga yang terjangkau,” jelas Husnul.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa rapat ini merupakan langkah awal dalam menentukan tarif air minum BUMD di Provinsi Kalsel tahun 2025.

“Tarif air minum akan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti biaya produksi, biaya operasi, tingkat inflasi, dan kemampuan masyarakat,” ujar Husnul.

Selain itu, Husnul mengatakan bahwa tarif air minum akan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Daerah yang memiliki biaya produksi tinggi dan kemampuan masyarakat yang rendah, kemungkinan tarif air minumnya akan lebih rendah,” paparnya.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari beberapa SKPD lingkup Kalsel, BUMD air minum, dan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

Paman Yani Dorong Generasi Muda Aktif Lestarikan Warisan Budaya

Kotabaru – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi mendorong dan mengajak generasi muda agar aktif merawat dan melestarikan warisan budaya daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri dan membuka kegiatan Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya di SMA Negeri 1 Pulau Laut Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel, Selasa (5/3).

“Kami bersyukur hari ini bisa hadir di tengah-tengah peserta didik di SMA Negeri 1 Pulau Laut Tengah atas undangan Disdikbud Kalsel melalui Kabid Kebudayaan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini menilai sosialisasi pelestarian warisan budaya ini sangat tepat diberikan kepada peserta didik sebagai generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

“Generasi muda di Kalsel harus dibekali bagaimana cara mencintai dan mewariskan budaya secara turun temurun karena berbicara tentang budaya sangat luas sekali, seperti upacara adat, ritual, tata cara keagamaan, rumah adat, makanan tradisional dan lain-lain,” jelasnya,

Oleh karena itu, Paman Yani berharap agar sosialisasi pelestarian warisan budaya ini betul-betul menyentuh generasi muda sehingga akan lebih mudah bagi mereka tertarik mempelajarinya dan melestarikannya sehingga budaya daerah tidak punah atau diakui oleh negara lain.

”Kalau bukan kita yang mencintai budaya sendiri, siapa lagi? Artinya mari kita sama-sama menjaga dan merawat warisan budaya agar ke depannya Kalsel sebagai salah satu suku di Indonesia bisa terus eksis,” ajaknya. (NRH/RDM/APR)

Tingkatkan Strategi Kehumasan, Setwan Kalsel Tertarik Tiru Podcast Setwan Jatim

Surabaya – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (4/3).

Rombongan Setwan Kalsel dipimpin Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Muhammad Andri Yuzhar diterima oleh Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman beserta jajarannya.

Dalam kegiatan tersebut, inovasi strategi kehumasan Setwan Jatim yaitu pengelolaan program podcast yang digagas Pokja Wartawan Indrapura DPRD Jatim menjadi salah satu bahan diskusi.

Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan Jatim, Syamsiar Aulia Rahman mengatakan keberadaan podcast di DPRD Jatim berdampak positif karena yang dibahas isu-isu yang aktual dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa berkomunikasi dengan pihak legislatif saat menjadi narasumber dalam podcast tersebut.

“Karena ada solusi dan langkah yang mungkin akan dilakukan sepenuhnya antara pihak legislatif dan eksekutif terhadap isu-isu aktual yang dibahas,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Aulia, melalui podcast, kerjasama dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan baik dan program-program yang dijalankan oleh Gubernur dapat berjalan lancar.

Hal senada juga disampaikan Ketua Pokja Wartawan Indrapura DPRD Jatim, Riko Afdiono. Ia menambahkan podcast yang difasilitasi Setwan Jatim dari ruangan hingga peralatannya.

*Suasana studi komparasi Setwan Kalsel ke Setwan Jatim*

“Sedangkan teman-teman wartawan disini yang membuat podcastnya, dari pemilihan tema dan produksinya,” terangnya.

Riko mengungkapkan materi podcast mengangkat isu yang hangat dan tema terbaru kemudian mengundang anggota dewan dan OPD sebagai narasumber.

“Tidak ada anggaran untuk operasional,” katanya.

Sementara, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan Kalsel, M. Andri Yuzhar mengaku banyak mendapatkan masukan dari pertemuan tersebut, antara lain terkait pengelolaan sosmed yang melibatkan pihak ketiga dan podcast sebagai bagian penunjang tupoksi Setwan Kalsel.

“Insya Allah, hal-hal yang bagus dan baik dari Setwan Jatim akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk diimplementasikan di Banua,” ucapnya.

Untuk diketahui, studi komparasi ini juga mengajak 26 wartawan yang tergabung dalam Presroom DPRD Kalsel. (ADV-NRH/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Siap Verifikasi Perizinan Galian C, Ini Syaratnya

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menerima setiap perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Syarat yang harus dipenuhi yaitu setiap pelaku usaha tambang MBLB atau galian C harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemkab/Pemko sesuai wilayah rencana tambang.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto melalui Kepala Seksi Pengusahaan Minerba, Endarto menjelaskan, rekomendasi yang dimaksud yakni persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) setempat.

*Sejumlah petugas dari Dinas ESDM Kalsel saat mengevaluasi wilayah tambang galian C*

“Kuncinya adalah selama perizinan permohonan dari kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan maka akan terverifikasi,” jelasnya, Selasa (5/3).

Sebaliknya, lanjut Endarto, jika tidak terverifikasi maka setiap kegiatan penambangan akan bersifat ilegal

“Kalau sudah tindakan ilegal seperti itu bukan ranah kami. Tetapi wewenang penegak hukum dan pemerintahan daerahnya,” katanya.

Menurut Endarto, tindakan yang melanggar hukum tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemkab/Pemko setempat.

“Pelaku bisa saja sebenarnya ingin mengurus izinnya tetapi terkendala. Sebab itu perlu jadi perhatian bagaimana agar pelaku mendapat hak izin sesuai dengan peraturan wilayah yang diperbolehkan,” pungkasnya.(SYA/RDM/APR)

Jelang Ramadhan, Pemprov Kalsel Siap Turunkan Inflasi

BANJARBARU – Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) terus berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri tahun 2024 disetiap Daerah.

Dalam arahannya melalui Zoom Meeting yang diikuti seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menargetkan angka inflasi pemerintah pusat tahun 2024, yang dulunya diangka 2,75% menjadi 2,5 persen. Hal ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk memantau pasokan harga pangan yang baik serta situasi geopolitik.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso menyampaikan, pemprov selalu siap melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) untuk dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel.

*Pemprov Kalsel bersama TPID Kalsel ikuti Rakoor Inflasi, Senin (4/5).*

“Dalam hal ini kami bersama TPID Kalsel akan siap untuk melakukan pemantauan harga,” ucap Adi Santoso, usai menghadiri Rakoor Pengendalian Inflasi secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (4/3) tadi.

Adi Santoso menambahkan, pemantauan harga penting dilakukan secara rutin, untuk mengontrol dan menjaga pasokan pangan, dan pencanangan gerakan menanam untuk komoditas pertanian tertentu.

“Selanjutnya melaksanakan operasi pasar, sidak ke pasar untuk mengantisipasi adanya oknum penimbunan, spekulan, dan lain sebagainya,” lanjut Adi.

Adi menambahkan, pihaknya juga akan mengkoordinasikan kelancaran pemasokan di daerah, merealisasi terkait dengan biaya tidak terduga untuk mendukung pengendalian inflasi daerah, dan memberikan bantuan terkait dengan trasnportasi di daerah, utamanya transportasi bahan kebutuhan pangan untuk menjelang ramadan dan idulfiti. (MRF/RDM/APR)