Hari: 2 Januari 2024

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2024 bertempat di Ruang Paripurna H. Mansyah Addrian gedung DPRD Kalsel, Selasa (2/1).

Rapat Paripurna tersebut diawali dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi Dewan kepada Ketua DPRD Kalsel, Supian HK selaku Pimpinan rapat.

Ada delapan Fraksi yang menyerahkan hasil reses yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Persatuan Nurani Demokrat.

Kemudian dilanjutkan dengan Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 terhitung September – Desember 2023.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Dewan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi rapat-rapat komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, pelaksanaan studi komparasi dan konsultasi, penyerapan aspirasi, penyebarluasan program pembentukan Rancangan Perda, Perda serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke Kabupaten/Kota.

“Pada tahun 2023, DPRD Kalsel telah merampungkan beberapa Raperda bersama dengan Pemerintah Daerah sehingga Perda-perda yang dimaksud dapat segera diimplementasikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Supian HK menambahkan kegiatan Masa Sidang Pertama Tahun 2024 yang dimulai terhitung 1 Januari dan berakhir pada 30 April 2024.

Adapun pokok-pokok kegiatan dewan yang akan dilaksanakan antara lain kegiatan komisi-komisi DPRD dan AKD berupa rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, pembahasan Raperda atau rancangan keputusan DPRD, penyebarluasan program pembentukan Raperda, Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya dan sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

“Selain itu, kegiatan-kegiatan rapat paripurna yang disesuaikan dengan kebutuhan, rapat konsultasi Forum Silaturahmi DPRD dengan Gubernur Kalsel, kegiatan masa reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Mengawali tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi (KIP) provinsi Kalimantan Selatan, terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait kelembagaannya dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Termasuk kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Kalimantan Selatan.

Diinisiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kota Banjarmasin, digelarlah silaturahmi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalsel, pada Selasa (2/1) disalah satu kafe di kota Banjarmasin.

Pertemuan penuh keakraban ini, dihadiri langsung Ketua Umum HIPMI kota Banjarmasin, Aulia Rahman, Sekretaris Ridwan Abdul Qadir Jailani, Bendahara Dewi Marissa, serta para ketua bidang. Begitu juga dari Komisi Informasi Provinsi, dihadiri langsung Ketua KI, Nawang Wijayati, didampingi 3 komisioner. Yakni Komisioner Bidang Kelembagaan, AH Rijani, Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Riduannor, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Yati Nurhayati.

“Tujuan pertemuan ini adalah untuk lebih mengenalkan tugas dan fungsi Komisi Informasi kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu juga untuk mengedukasi dan mensosialisasikan terkait keterbukaan informasi publik, sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008,” jelas Nawang.

Dalam pertemuan tersebut, komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan terkait keorganisasian Komisi Informasi, serta tugas, fungsi dan wewenangnya dalam hal keterbukaan informasi publik.

Pada kesempatan ini, juga terjadi dialog santai antara anggota HIPMI dengan komisioner Komisi Informasi provinsi, terkait bagaimana cara memohon informasi di badan publik dan apa yang harus dilakukan masyarakat, untuk ikut serta mengawal undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Saya harap dengan pertemuan ini, gaung keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan menjadi lebih luas, sehingga menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang terbuka informasinya untuk menuju Banua sejahtera Kalsel Babussalam,” harap Aulia Rahman, ketua umum HIPMI kota Banjarmasin, menutup pertemuan. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Seiring dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 pada pertengahan tahun 2023, maka kondisi perekonomian Kalimantan Selatan pun, terus mengalami peningkatan. Termasuk untuk angka inflasi, yang dipengaruhi Indeks Harga Gabungan – IHK di 3 kota, yakni Banjarmasin, Tanjung (Tabalong) dan Kotabaru. Terbukti, data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kalsel, yang dirilis pada Selasa (2/1) terlihat bahwa inflasi Kalimantan Selatan tahun 2023, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2022 inflasi Kalsel tercatat 6,99 persen, maka pada 2023 menjadi 2,43 persen.

“Inflasi pada Desember 2023, juga terjaga di angka 0,18 persen, dari kumulatif penghitungan di 3 kota,” jelas Martin Wibisono, saat jumpa pers perdana tahun 2024 dikantornya di Banjarbaru, Selasa (2/1).

Martin merincikan, inflasi di 3 kota yang melakukan penghitungan IHK di Kalsel, juga turun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Yakni Tanjung mengalami inflasi sebesar 2,39 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. Begitu juga dengan Kotabaru mengalami inflasi tinggi hingga 8,55 persen tahun lalu, turun menjadi 3,81 persen tahun ini. Sedangkan kota Banjarmasin, mengalami inflasi 2, 28 persen atau turun drastis dari 6, 98 persen tahun lalu.

“Secara Month to Month pada Desember terjadi inflasi gabungan tiga kota IHK sebesar 0,18 persen, dengan penyumbang andil inflasi terbesar antara lain, ikan gabus, bawang merah, emas perhiasan, daging ayam ras, ikan nila, dan cabai rawit,” paparnya.

Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain, angkutan udara,
ikan tongkol, kacang panjang, mangga, ikan kembung, bahan bakar rumah tangga, buncis dan ayam hidup.

“Sementara komoditas penyumbang andil inflasi terbesar pada tahun 2023, antara lain rokok kretek filter, emas perhiasan, dan beras,” tutup Martin.

Diantara kota-kota IHK di Kalimantan, kota Banjarmasin mencatatkan inflasi paling rendah yakni 0,12 persen. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Pontianak, sebesar 0,66 persen. (RIW/RDM/RH)